16/07/2026
25 kepala daerah terbang ke Singapura untuk belajar antikorupsi & pelayanan publik. ✈️🇸🇬
Program ini digadang-gadang jadi langkah serius meningkatkan kualitas birokrasi—mulai dari teknologi digital, manajemen sampah, hingga pembekalan langsung soal antikorupsi.
Tapi publik bertanya: 👉 Efektif atau cuma seremonial? 👉 Perbaikan nyata atau sekadar “studi banding” yang mahal?
Di tengah maraknya OTT, wajar kalau muncul keraguan. Yang dibutuhkan bukan hanya ilmu—tapi perubahan mental & bukti nyata di daerah.
Menurut kamu gimana? Perlu atau buang-buang anggaran?