INFO GURU

23/11/2025

Pengaturan mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan mengalami perubahan mendasar dalam revisi UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Revisi UU ASN 2023 akan mengembalikan PPPK seperti konsep awal.

Dalam revisi UU ASN 2023 yang merupakan inisiatif DPR RI, tidak akan ada lagi PPPK paruh waktu.

Demikian dikatakan Wakil Kepala BKN Suharmen kepada JPNN.com, Jumat (21/11).

Suharmen menjelaskan, dalam revisi UU ASN 2023, pemerintah dan DPR RI sepakat hanya ada dua jenis ASN, yaitu PNS dan PPPK.

Namun, formasi PPPK akan disediakan khusus untuk kalangan profesional, atau orang yang punya keahlian atau kepakaran di bidang tertentu, yang tidak bisa diisi dari kalangan PNS yang ada.

Dengan demikian, revisi UU ASN 2023 akan memperkuat kedudukan PPPK, yang mana jabatan tersebut diisi tenaga-tenaga profesional.

Hal itu sangat berbeda dengan beberapa tahun belakangan, di mana formasi PPPK dikhususkan untuk menyelesaikan tenaga non-ASN atau honorer.

Ke depan PPPK hanya untuk kalangan profesional. Rekrutmennya pun akan menggunakan standar yang tinggi, ada passing grade-nya," kata Suharmen.

Pasalnya, kata Suharmen, skema paruh waktu hanya untuk menyelamatkan honorer yang belum terisi di jabatan PPPK penuh waktu.

23/11/2025

Lembar Mewarnai Tema Hari Guru Untuk Siswa SD. Silakan dibagikan. Semoga Bermanfaat.

22/11/2025

22/11/2025

Wamendikdasmen Atip Latipulhayat bicara tentang pentingnya menempatkan guru sebagai profesi dalam sistem perundang-undangan. Atip menilai guru tak boleh disamakan sepenuhnya dengan aparatur sipil negara (ASN) lain.

Hal itu disampaikan Atip dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk membahas peninjauan UU Guru dan Dosen di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025). Atip mengatakan guru memiliki karakteristik khusus sebagai profesi.

Atip mengatakan dua posisi guru, yakni sebagai profesi dan sebagai aparat negara, menimbulkan permasalahan. Dia mengatakan banyak keluhan guru lebih fokus mengurusi hal-hal administratif sebagai ASN.

"Jadi tidak aneh kalau kemudian ada keluhan guru itu lebih fokus pada pemenuhan administratif, daripada tugas-tugas profesinya. Oleh karena itu, mohon agar ketentuan-ketentuan yang menyangkut guru itu harus bersifat lex specialis sebagai profesi," tuturnya.

Dia mengatakan aturan yang ada saat ini juga menyebabkan dualisme dalam pengelolaan guru antara pemerintah pusat dan daerah. Atip mengusulkan agar pengelolaan guru hanya diurus pemerintah pusat.

"Pengelolaan dari guru itu ada dualisme di sini antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga terjadi kebijakan yang dalam beberapa hal terjadi kontradiktif, umpamanya terkait dengan pengangkatan guru, dan itu bisa memiliki akibat lebih lanjut dari dualisme kebijakan ini," paparnya.

"Oleh karenanya, pengelolaan guru itu sebaiknya itu dikelola secara terpusat oleh pemerintah pusat," imbuh dia.

21/11/2025

Penyebab kematian Sayidatul Fitriyah atau SF (27), seorang guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumsel belum terungkap.

Namun polisi menduga SF menjadi korban pembunuhan.

SF sebelumnya ditemukan tewas di kosnya, Rabu (20/11/2025).

Saat ditemukan tangan kaki korban dalam kondisi terikat.

Tangan korban diikat kain warna merah putih dan kaki terikat kain.

Sementara mulutnya diikat kain dan ditutupi jilbab hitam.

Korban masih menggunakan seragam kerja baju putih dan celana panjang hitam saat ditemukan warga.

Sosok Korban
Siapa SF? Korban SF adalah warga Dusun Merbau, Desa Raja Basa Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur

20/11/2025

Kejaksaan Negeri Gowa telah menetapkan Kepala SMPN 1 Pallangga, HS, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berlangsung secara sistematis selama lima tahun, dari 2018 hingga 2023.

Perbuatan HS mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai Rp1.374.145.954. Kasi Pidsus Kejari Gowa, Faisah, memaparkan bahwa praktik penyelewengan tersebut sudah terjadi sejak proses pencairan dana BOS tiap tahunnya. Modus utama yang digunakan tersangka adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban fiktif untuk berbagai kebutuhan sekolah.

Banyak pengeluaran yang dicatat tidak sesuai penggunaan nyata, bahkan sejumlah nota transaksi diduga kuat palsu. Ketika penyidik melakukan verifikasi langsung ke berbagai toko—mulai dari penyedia alat tulis, toko komputer, hingga tempat konsumsi—terungkap bahwa sejumlah transaksi yang tertulis dalam laporan sebenarnya tidak pernah dilakukan.

Total belanja yang direkayasa mencapai Rp923.043.829. Selain itu, penyidik juga menemukan unsur konflik kepentingan: pengadaan dan penggandaan soal ulangan harian bernilai ratusan juta rupiah justru dikerjakan melalui perusahaan milik HS sendiri.

20/11/2025

PPPK JADI PNS? Ini Penjelasan Resmi BKN!

20/11/2025

Survei Akhir Tahun Penguatan Karakter Kemdikdasmen

Survei Akhir Tahun Penguatan Pendidikan Karakter, Budaya Belajar Aman, Nyaman, Gembira, serta Inklusivitas dan Kebinekaan

19/11/2025

Linieritas atau Kesesuaian Bidang Tugas, Mata Pelajaran, dan Kelompok Mata Pelajaran dengan Sertifikat Pendidik bagi Guru Kemdikdasmen

linieritas atau kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru sekolah Kemdikdasmen

19/11/2025

Cuma 100 ribu perbulan, pre registrasi sekarang.

18/11/2025

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 221/P/2025 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemenuhan Beban Kerja Guru.

Juknis Pemenuhan Beban Kerja Guru; Keputusan MENDIKDASMEN Nomor 221/P/2025