Terkinidotid, Makassar (2026)

09/06/2026

Kasus keberangkatan Yasinta Moiwend atau Mama Yasinta ke Jakarta memunculkan banyak pertanyaan. Aktivis adat Marind-Anim yang selama ini dikenal menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke itu tiba-tiba menghilang dari kampungnya di Wanam, Papua Selatan, lalu muncul di Jakarta dengan sikap yang berbeda.

Menurut keluarga, Mama Yasinta meninggalkan rumahnya di Kampung Wanam pada 23 Mei 2026 tanpa memberi kabar. Upaya menghubungi teleponnya tidak membuahkan hasil. Keluarga baru mengetahui keberadaannya setelah sejumlah video dirinya beredar di media sosial.

Kecurigaan keluarga muncul karena Yasinta selama ini hidup sederhana sebagai pedagang sayur di pasar. Mereka meragukan perempuan paruh baya itu mampu membiayai sendiri perjalanan dari wilayah terpencil Papua Selatan ke Jakarta, termasuk biaya penginapan dan kebutuhan selama berada di ibu kota.

Dalam penelusuran BBC News Indonesia, Yasinta terlihat beraktivitas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ia sempat beribadah di sebuah gereja Protestan dan kemudian makan di sebuah warung dekat Masjid Sunda Kelapa. Dalam sejumlah kesempatan, ia didampingi seorang perempuan asal Mimika bernama Eka Kora serta beberapa pria yang identitasnya menjadi sorotan publik.

Nama Eka Kora menjadi perhatian karena rekam jejaknya pernah dikaitkan dengan program Papua Muda Inspiratif yang dibina oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, Eka membantah memiliki keterkaitan dengan BIN maupun keterlibatan dalam membawa Yasinta ke Jakarta. Ia mengaku hanya menemani karena diminta bantuan oleh Yasinta.

Pada 29 Mei, Yasinta muncul di Polda Metro Jaya didampingi tiga pengacara untuk melaporkan pihak yang selama ini mendampinginya dalam advokasi penolakan PSN. Salah satu pengacara yang mendampinginya diketahui memiliki relasi profesional dengan firma hukum yang didirikan pengurus Partai Gerindra.

Keluarga Yasinta tetap meyakini ada pihak yang mengatur keberangkatannya. Mereka menilai perubahan sikap Yasinta terhadap PSN terjadi secara mendadak dan sulit dijelaskan. Di sisi lain, Yasinta berulang kali membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa dirinya berada di Jakarta atas kemauan sendiri serta tidak berada dalam tekanan siapa pun.

09/06/2026

PENGUSAHA asal Sukabumi, H. Mujazin, menuntut pengembalian dana ratusan miliar rupiah yang telah disetorkannya untuk proyek Dapur Perintis Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui kuasa hukumnya, pengusaha mengklaim telah memenuhi seluruh kewajiban sesuai kesepakatan, namun hak pengelolaan puluhan dapur yang dijanjikan tak pernah diberikan.

Kasus ini berawal dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Nomor 02/MoU.02/IX/2025 pada 2 September 2025 antara Mujazin dan Lodewyk Pusung yang saat itu menjabat Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam perjanjian tersebut, Yayasan Kharisma Cendekia Indonesia (KCI) milik Mujazin memperoleh hak pengelolaan 97 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mandiri. Sebagai syarat, Mujazin diminta menyediakan dana talangan dengan nilai total Rp218,25 miliar.

Pola penyetorannya dilakukan bertahap. Tahap pertama berupa transfer dana Rp62,25 miliar yang dibayarkan pada Agustus 2025. Selanjutnya, komitmen pembayaran dilanjutkan melalui dua lembar cek senilai Rp99 miliar dan Rp66 miliar. Total nilai yang disiapkan mencapai Rp227,25 miliar.

Menurut kuasa hukum Mujazin, setelah pembayaran dilakukan, BGN menjanjikan pengelolaan 97 dapur akan diserahkan dalam waktu dua pekan. Namun janji tersebut tak pernah terealisasi.

Mujazin mengaku awalnya terlibat karena diminta membantu menyelamatkan Dapur Perintis MBG yang saat itu terlilit utang kepada puluhan vendor. Ia mengaku tersentuh setelah mendengar keluhan sekitar 40 vendor yang belum menerima pembayaran, dengan nilai piutang bervariasi mulai dari Rp2 miliar hingga lebih dari Rp21 miliar.

Atas dasar itu, ia bersedia menalangi kebutuhan pendanaan dengan harapan memperoleh hak pengelolaan dapur sebagaimana tertuang dalam MoU.

Namun, menurut pengakuannya, dapur-dapur yang telah ditolong secara finansial justru kemudian dikelola yayasan lain. Mujazin pun menilai pihak yang menikmati hasil pengelolaan bukan pihak yang ikut menanggung risiko dan biaya penyelamatan proyek sejak awal.

Kini ia mendesak BGN memberikan kepastian, apakah perjanjian tersebut akan dijalankan atau seluruh dana yang telah disetorkan dikembalikan.

09/06/2026

SEBUAH pengakuan mengejutkan datang dari seorang investor dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam video podcast yang beredar luas sejak Februari 2026, Henny Aisawa mengaku dimintai uang sebesar Rp450 juta untuk memperoleh Surat Keputusan (SK) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah selesai diproses.

Pengakuan itu disampaikan Henny saat menjadi narasumber dalam Podcast Prabu Centre 08. Ia mengaku mengajukan pembangunan dapur MBG untuk wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) sejak Januari 2026.

Menurut Henny, proses pengajuan awal berjalan normal. Setelah melalui tahapan verifikasi, pihaknya mendapat informasi pada 2 Februari 2026 bahwa permohonan mereka telah disetujui dan SK sudah ditandatangani.

Namun, saat mendatangi lokasi yang diarahkan oleh pihak Badan Gizi Nasional (BGN) di Hotel Lorin, Bogor, Henny mengaku mendapat informasi bahwa dokumen SK milik perusahaannya, PT Sangkuryang, telah diambil oleh seseorang yang disebut sebagai keponakan kepala badan.

Karena merasa tidak mengenal sosok yang dimaksud, Henny kemudian kembali ke kantor BGN untuk mencari kejelasan. Di lokasi itu, ia mengaku didatangi tiga orang yang menawarkan bantuan pengambilan SK tersebut.

Dalam pengakuannya, salah seorang dari mereka menyampaikan bahwa SK dapat diperoleh dengan syarat membayar Rp450 juta. Henny mengaku terkejut karena nilai tersebut diminta untuk lima SK yang telah selesai diproses.

Ia kemudian meminta agar dipertemukan langsung dengan sosok yang disebut sebagai keponakan kepala badan. Namun, menurut pengakuannya, permintaan itu ditolak. Ia justru diminta menyerahkan uang kepada perantara yang mengaku akan mengambilkan SK tersebut.

"Kalau Ibu mau ambil harus bayar Rp450 juta," ujar Henny dalam video yang beredar.

Pengakuan tersebut cuma satu dari beberapa pengakuan pengusaha MBG yang satu per satu muncul ke publik setelah mencuatnya dugaan korupsi dalam tata kelola program andalan Prabowo-Gibran itu.

08/06/2026

SEJUMLAH investor SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) mendatangi kantor pusat Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta kejelasan terkait operasional dapur yang hingga kini belum berjalan.

Para investor mengaku telah menyelesaikan pembangunan fasilitas dapur dan menyiapkannya untuk beroperasi sejak Desember 2025.

"Kami di daerah membuat dapur seharga miliaran, sampai detik ini belum ada kejelasan," ucap salah satu investor tersebut.

Akan tetapi, sampai saat ini mereka mengaku belum mendapat kepastian maupun penjelasan mengenai kapan dapur tersebut akan mulai difungsikan.

Kedatangan mereka ke kantor BGN bertujuan untuk meminta kejelasan terkait kelanjutan program tersebut, mengingat investasi yang telah dikeluarkan dan fasilitas yang saat ini masih belum dimanfaatkan.

Para investor berharap pemerintah segera memberikan kepastian agar dapur yang telah dibangun dapat segera beroperasi dan menjalankan fungsi sesuai tujuan program yang telah direncanakan.

08/06/2026

KAWASAN wisata Tebing dan Pantai Apparalang di Kabupaten Bulukumba sebelumnya dikunjungi produser film Baim Wong dalam agenda survei lokasi syuting. Akun Dinas Pariwisata Bulukumba menyebutkan kawasan Apparalang menjadi destinasi daerah yang dikunjungi Baim Wong.

Namun, setelah terjadinya insiden tenggelamnya seorang siswi SMA asal Bulukumba, Elmi Febrianti pada Minggu (7/6/2026) di Apparalang, kini destinasi tersebut disebut ilegal dan melakukan pungli.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, Hamrina Andi Muri, menyatakan bahwa pengelolaan Pantai Apparalang selama ini tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah. Bahkan, biaya masuk yang dilakukan pengelola disebut sebagai pungutan liar (pungli).

Seperti diketahui, Elmi Febrianti, dilaporkan terjatuh dari tebing kawasan Apparalang pada Minggu (7/6/2026).

Menurut Hamrina, kawasan Apparalang merupakan tanah negara yang selama ini dikuasai dan dikelola oleh sebuah yayasan tanpa izin resmi. Pemkab Bulukumba disebut telah beberapa kali menawarkan pengambilalihan pengelolaan destinasi tersebut agar dapat ditata secara lebih profesional dan memenuhi standar keselamatan wisata, namun tawaran itu selalu ditolak.

“Pihak yayasan dalam mengelola wisata ini tidak memiliki izin dari pemerintah. Karena tidak memiliki izin, maka retribusi yang dipungut dinilai sebagai pungli,” ujar Hamrina.

Ia mengungkapkan, pemerintah daerah bahkan pernah melaporkan praktik pungutan tersebut kepada aparat penegak hukum. Namun, tidak lama kemudian kawasan tersebut kembali beroperasi dan tetap menarik biaya masuk dari pengunjung.

Menyusul berbagai polemik yang terjadi, termasuk persoalan keselamatan wisatawan, Pemkab Bulukumba kini berencana mengambil langkah lebih tegas. Pemerintah daerah akan menggelar pertemuan resmi dengan pihak yayasan pengelola yang difasilitasi anggota DPRD Kabupaten Bulukumba untuk mencari solusi atas status dan tata kelola kawasan wisata tersebut.

Dalam kunjungannya pada 5 Juni 2026, Baim bersama tim menyambangi sejumlah destinasi unggulan Bulukumba, termasuk Tebing Apparalang, kawasan pembuatan kapal Pinisi di Tanah Beru, dan Pantai Tanjung Bira.

08/06/2026

SUASANA kecemasan dan pertanyaan besar kini melingkupi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jeneponto. Pada Senin, 8 Juni 2026, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang seharusnya menjadi ujung tombak penyaluran makanan bergizi kepada siswa-siswi di berbagai sekolah, justru tidak beroperasi seperti biasanya.

Kabar ini pertama kali tersebar luas pada malam sebelumnya, Minggu, 7 Juni 2026, melalui pesan yang beredar di berbagai grup percakapan media sosial yang melibatkan para Kepala Sekolah dan tenaga pendidik di wilayah tersebut. Salah satu pesan yang dikirimkan oleh seorang Kepala SPPG secara terbuka menyampaikan pemberitahuan penting sekaligus permohonan maaf.

Dalam pesan tersebut, ia menjelaskan bahwa penyaluran paket makanan bergizi yang dijadwalkan untuk hari Senin terpaksa harus ditunda sementara waktu. Alasannya, masih terdapat proses administrasi yang sedang dalam tahap penyelesaian dan belum rampung sepenuhnya, sehingga kegiatan operasional tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan mengharapkan pengertian serta kerja sama dari Bapak/Ibu. Informasi lebih lanjut mengenai jadwal penyaluran berikutnya akan segera kami sampaikan setelah proses administrasi tersebut selesai,” tulis pesan yang disampaikan kepada para pemimpin sekolah tersebut.

Keterangan yang terdengar sederhana ini ternyata memicu berbagai dugaan dan spekulasi di kalangan masyarakat maupun kalangan pendidik. Pasalnya, alasan “masalah administrasi” ini muncul di saat yang bersamaan dengan gelombang besar pengungkapan kasus hukum yang menimpa mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Belum lama ini, publik dikejutkan dengan penetapan mantan Kepala BGN beserta dua mantan Wakil Kepala sebagai tersangka kasus korupsi dan penyimpangan pengelolaan program MBG secara nasional .

Selengkapnya di makassar.terkini.id
~syarief

08/06/2026

BADAN Gizi Nasional (BGN) memutuskan menghentikan sementara pembangunan dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan moratorium ini dilakukan sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran sekaligus upaya pemerataan penerima manfaat program di seluruh Indonesia.

Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengatakan saat ini telah terdapat lebih dari 27.000 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai daerah. Karena itu, pemerintah memilih melakukan penataan dan evaluasi terhadap dapur yang sudah ada sebelum membuka titik layanan baru.

Menurut Nanik, keberadaan dapur MBG di sejumlah wilayah dinilai sudah cukup. Dalam satu kecamatan, misalnya, tidak selalu dibutuhkan banyak SPPG jika kebutuhan masyarakat telah terpenuhi oleh jumlah dapur yang tersedia.

"Kami bereskan dulu yang sudah ada. Kalau satu kecamatan cukup enam dapur, ya cukup enam saja," ujarnya.

BGN juga menemukan bahwa pembangunan dapur MBG saat ini cenderung menumpuk di kawasan aglomerasi atau daerah perkotaan. Sementara itu, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih belum terlayani secara optimal.

Karena itu, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perluasan program MBG lebih difokuskan ke daerah 3T. BGN pun akan memprioritaskan pemerataan akses bagi anak-anak penerima manfaat dibanding sekadar menambah jumlah dapur di wilayah yang sudah padat layanan.

Nanik menegaskan moratorium ini bukan berarti program MBG dihentikan. Sebaliknya, langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh anak yang menjadi sasaran program dapat memperoleh layanan secara merata dan efisien.

Untuk mendukung pemetaan kebutuhan, BGN menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Di tengah pemangkasan anggaran MBG 2026 menjadi Rp268 triliun, BGN juga terus mencari peluang penghematan tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat.

BGN menegaskan dapur yang tidak memenuhi standar dapat dikenai penangguhan operasional hingga perbaikan dilakukan. Sementara untuk wilayah 3T, pemerintah tengah menyiapkan berbagai skema pelaksanaan agar program MBG tetap berjalan tanpa menambah beban besar bagi APBN.

08/06/2026

Promo Bulan Juni dari

08/06/2026

Masih khawatir soal LPG 3 Kg di Luwu Timur?

Tenang, stok di sejumlah pangkalan terpantau tersedia dan penyaluran dari agen berjalan lancar. 👍

Pangkalan di Desa Jalajja dan Kecamatan Wotu memastikan LPG 3 Kg masih tersedia untuk masyarakat dengan harga sesuai HET. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga menyampaikan bahwa suplai dan distribusi LPG hingga saat ini berlangsung aman dan lancar.

Yuk gunakan LPG 3 Kg sesuai kebutuhan dan tidak perlu melakukan pembelian berlebih. Jika tabung di rumah sudah habis, masyarakat dapat langsung mengunjungi pangkalan resmi terdekat.

LPG tersedia, distribusi berjalan, aktivitas masyarakat pun tetap lancar. 💚

08/06/2026

PENGAMAT politik Hendri Satrio alias Hensat mendorong ide menarik dari dugaan adanya hubungan antara viralitas Seskab Teddy dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi belakangan ini.

Seperti diketahui, kritik bertubi-tubi ke Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terasa seperti teralihkan oleh 'bom' isu penangkapan pejabat penting terkait kasus korupsi, seperti Kepala BGN dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pengungkapan dua kasus besar di kantor pemerintah tersebut terjadi setelah Teddy diserang warganet usai berusaha menjawab sindiran-sindiran mantan Wamenlu Dino Patti Djalal

Atas fenomena itu, Hensat pun menyebut, sebagian publik membaca rentetan itu sebagai skenario pengalihan isu. Padahal, menurutnya, langkah Teddy selama ini berada dalam arahan Presiden dan memang posisinya rawan jadi sasaran tembak.

Dengan nada satir, Hensa justru berkelakar: kalau benar "mengganggu" Teddy membuat aparat makin agresif memburu koruptor, maka gangguan itu layak dilanjutkan. Makin kencang kritiknya, makin banyak yang ditangkap — itu justru berkah buat agenda bersih-bersih korupsi.

Terkinidotid

09/06/2026

09/06/2026

09/06/2026

08/06/2026

08/06/2026

08/06/2026

08/06/2026

08/06/2026

08/06/2026

08/06/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category