Suara Celebes

06/06/2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang 108 aset rampasan hasil tindak pidana korupsi dengan total nilai sekitar Rp311 miliar pada 18 Juni 2026. Lelang ini menjadi bagian dari upaya pemulihan aset negara sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai aset bernilai ekonomis melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif.

Aset yang ditawarkan beragam, mulai dari telepon genggam, mesin kopi, sepatu bermerek, kendaraan, alat berat, apartemen, hingga tanah dan bangunan bernilai miliaran rupiah. Nilai limit lelang pun bervariasi, dari ratusan ribu rupiah hingga lebih dari Rp10 miliar.

Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto, mengatakan rangkaian proses lelang telah dimulai sejak 25 Mei 2026. Sebagai bentuk keterbukaan kepada publik, KPK akan menggelar kegiatan Aanwijzing atau peninjauan objek lelang pada 11 Juni 2026 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK, Jakarta Timur.

Selengkapnya di suaracelebes.com

06/06/2026

JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus memperkuat pembangunan ekosistem self-care atau swamedikasi yang aman, cerdas, dan bertanggung jawab melalui penguatan regulasi, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan literasi kesehatan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala BPOM RI Prof. Dr. Taruna Ikrar dalam forum bertema “Pharmacist at the Heart of Self Care” yang menegaskan pentingnya peran apoteker sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.

Menurut Taruna Ikrar, tren swamedikasi saat ini menjadi bagian penting dari transformasi sistem kesehatan global. Data menunjukkan hampir setengah populasi dunia melakukan swamedikasi dengan prevalensi global mencapai 48,6 persen.

Di Indonesia, berdasarkan data BPS tahun 2025, sebanyak 78,43 persen masyarakat melakukan swamedikasi sebagai langkah awal dalam menjaga kesehatan.

06/06/2026

SELAYAR — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyerahkan bantuan keuangan sebesar Rp15 miliar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Selayar.

Bantuan tersebut diserahkan usai pelaksanaan Jalan Sehat Anti Mager yang digelar di Lapangan Pemuda Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sabtu (6/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa bantuan keuangan tersebut diberikan untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kita serahkan bantuan keuangan Rp15 miliar untuk Kabupaten Kepulauan Selayar,” ujar Andi Sudirman.

Ia mengungkapkan, saat meresmikan kawasan Ujung Aspal Selatan Sulawesi di Appatanah, Jumat (5/6/2026) kemarin, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi pembangunan, di antaranya pembangunan dermaga dan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selengkapnya di Suaracelebes.com

06/06/2026

SELAYAR – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melakukan penanaman 1.000 pohon mangrove di Lingkungan Matalallang, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontobaru, Kabupaten Kepulauan Selayar, Jumat (5/6/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Kepulauan Selayar Muh. Natsir Ali, Wakil Bupati Muhtar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para pelajar SMK dan SMA, dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penanaman mangrove tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir, mencegah abrasi, serta memperkuat ekosistem pantai yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menegaskan pentingnya aksi nyata dalam menjaga lingkungan hidup yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Selengkapnya di suaracelebes.com

05/06/2026

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui program pembebasan denda 100 persen dan pengurangan pokok pajak hingga 50 persen.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Sulawesi Selatan.

Plt Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, Muhammad Irvandi Thamrin, membenarkan adanya program keringanan pajak kendaraan tersebut.

Menurut Irvandi, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

04/06/2026

MAKASSAR — Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja kepala SMA dan SMK merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu layanan pendidikan yang dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan organisasi.

Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Andi Iqbal Najamuddin, mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan program pendidikan berjalan efektif dan mampu memberikan layanan terbaik kepada peserta didik.

“Kami telah melakukan evaluasi terhadap kinerja semua kepala sekolah, dan tentu hasil evaluasi itu menjadi faktor utama dalam menentukan kedudukan menjadi kepsek,” ujar Andi Iqbal Najamuddin, Kamis, 4 Juni 2026.

Menurutnya, evaluasi kinerja merupakan hal yang lazim dalam tata kelola pemerintahan dan menjadi bagian dari mekanisme pembinaan sumber daya manusia di lingkungan pendidikan.

Terkait informasi mengenai pengunduran diri sejumlah kepala sekolah, Andi Iqbal menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari hasil evaluasi yang dilakukan.

Selengkapnya di suaracelebes.com

04/06/2026

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Capaian ini menjadi raihan WTP kelima secara berturut-turut yang diperoleh Pemprov Sulsel sejak tahun 2021. Opini tertinggi dalam audit keuangan negara tersebut menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (4/6/2026).

LHP tersebut diterima oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, didampingi Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, bersama Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi.

Selengkapnya di suaracelebes.com

04/06/2026

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, bersama tujuh pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan dokumen keimigrasian.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan kedelapan tersangka langsung ditahan untuk 20 hari pertama usai penetapan status tersangka.

“Adapun delapan orang tersangka kemudian hari ini langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurut KPK, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto ketentuan KUHP terkait pemerasan oleh penyelenggara negara. Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 12B terkait penerimaan gratifikasi.

Selengkapnya di suaracelebes.com

04/06/2026

https://suaracelebes.com/04/06/2026/kpk-tahan-wamen-imipas-silmy-karim-dan-7-pejabat-imigrasi-tersangka-kasus-pemerasan-dan-gratifikasi/

SUARACELEBES.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, bersama tujuh pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusa...

03/06/2026

JAKARTA – Provinsi Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan di tingkat nasional. Di tengah peluncuran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, tampil sebagai satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang dipercaya menjadi pembicara dalam forum strategis nasional tersebut di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat itu bukan tanpa alasan. Berbagai terobosan yang dilakukan Pemprov Sulsel dalam mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah dinilai berhasil dan layak menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Di hadapan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Andi Sudirman memaparkan perjalanan Sulsel dalam menghadirkan akses pendidikan yang lebih inklusif dan merata.

Forum tersebut menjadi momentum penting karena Perpres Nomor 3 Tahun 2026 merupakan kebijakan nasional yang dirancang untuk memperkuat implementasi Wajib Belajar 13 Tahun sekaligus mempercepat penanganan anak yang berada di luar sistem pendidikan.

Dalam paparannya, Andi Sudirman menegaskan penanganan ATS bukan sekadar program pendidikan, melainkan investasi besar dalam pembangunan sumber daya manusia.

Selengkapnya di suaracelebes.com