Eko Hardiansyah

Eko Hardiansyah Jangan Lupa Baca Buku

11/09/2025

Dari Aula Hingga Sel Tahanan: Evolusi Kebebasan Akademik

Di atas panggung kebijakan, jargon Merdeka Belajar dilantunkan seperti lagu wajib nasional. Setiap pejabat bergantian menyanyikannya dengan penuh semangat, seakan-akan kampus berubah menjadi taman kanak-kanak besar yang riang gembira. Tapi mari kita jujur: jangankan merdeka, sekadar menghela napas panjang pun sering kali butuh izin.

Rektor? Ah, beliau lebih mirip office boy kementerian yang dipakaikan jas akademik. Rantai kebijakan menjulur dari ruang rapat Jakarta hingga ke meja kerja di kampus-kampus daerah. Ketika mahasiswa berteriak soal kebebasan akademik, rektor hanya bisa tersenyum kaku: antara takut pada birokrat, takut pada sponsor, dan takut pada kursinya sendiri.

Dosen pun tak kalah malang. Konon diberi kebebasan berinovasi, tapi kenyataannya sibuk mengejar akreditasi, sertifikasi, verifikasi, dan segala bentuk -asi lainnya. Mereka bukan pengajar, melainkan pegawai administrasi dengan beban kerja terselubung. Kebebasan akademik tereduksi jadi sekadar kebebasan menambah slide PowerPoint.

Mahasiswa? Mereka dipanggil “generasi merdeka” padahal kurikulumnya masih ditentukan lewat rapat yang tak pernah mereka hadiri. Tugas menumpuk, biaya kuliah naik, sementara suara mereka di forum resmi tak lebih keras daripada bisikan di kantin. Lalu ketika protes, langsung dicap tidak produktif, radikal, atau kurang beradab.

Maka jelaslah: Merdeka Belajar adalah nama samaran dari proyek besar Belajar Taat. Belajar taat pada aturan yang absurd, belajar patuh pada birokrasi yang gemuk, belajar diam ketika rantai itu makin kencang. Sungguh ironis: kampus yang katanya tempat melahirkan pemikiran kritis justru menjadi laboratorium kepatuhan.

Pertanyaannya sederhana: apakah bangsa ini butuh mahasiswa yang merdeka berpikir, atau sekadar pekerja patuh yang lahir dari kampus berlabel “merdeka”? Jika rektornya saja dirantai, jangan-jangan kita semua sedang ikut lomba tarik-tambang melawan kekosongan.

Dan begitulah, Merdeka Belajar akhirnya menjadi sekadar spanduk lusuh di gerbang kampus, lebih sering difoto daripada dijalani. Semua sibuk pura-pura merdeka, padahal rantai berbunyi nyaring setiap kali ada yang bergerak sedikit lebih jauh dari garis yang ditentukan.

Kalau rektor tetap di rantai, dosen jadi tukang isi formulir, dan mahasiswa dilatih untuk diam, maka sesungguhnya kita tidak sedang membangun universitas, melainkan pabrik. Pabrik gelar, pabrik sertifikat, pabrik lulusan patuh yang tak tahu apa artinya berpikir bebas.

Maka jangan heran bila suatu hari nanti, sejarah akan mencatat: bangsa ini pernah punya program Merdeka Belajar, tapi yang lahir justru generasi yang hanya pandai belajar merangkak.

Mungkin suatu saat, demi efisiensi, rantai di tangan rektor akan diganti dengan aplikasi digital: tinggal scan barcode setiap kali ingin mengambil keputusan. Dosen pun cukup klik tombol “setuju” sebelum memulai kuliah, agar terpantau taat. Mahasiswa? Bisa jadi kelak mereka tak perlu masuk kelas sama sekali—cukup unggah wajah tersenyum ke portal akademik, tandanya sudah “aktif dan merdeka”.

Inilah komedi besar pendidikan kita: semua orang berteriak “merdeka”, tapi tawa itu terdengar seperti gema di ruang besi yang terkunci. Kampus pun makin mirip sirkus: ada rantai, ada pelatih, ada penonton, tapi singa-singa mudanya tak pernah benar-benar dibiarkan lepas.

Maka jangan salah paham: Merdeka Belajar bukanlah undangan untuk berpikir bebas, melainkan kursus kilat tentang cara tertawa sambil tetap terikat.

11/09/2025

Merdeka Belajar, Rektornya di Rantai

Konsep Merdeka Belajar sering dilukiskan bak pintu emas menuju kampus yang bebas, otonom, dan berwibawa. Mahasiswa diberi ruang berekspresi, dosen diberi keleluasaan, bahkan kurikulum dikatakan fleksibel, seperti kain sutra yang bisa dijahit sesuai kebutuhan zaman.

Namun, mari kita lihat realitasnya: pintu emas itu ternyata hanya dekorasi di brosur, sementara kuncinya masih dipegang birokrasi. Rektor duduk di kursi megah, tapi pergelangan tangannya terikat rantai kebijakan. Ia bisa mengumumkan “kebebasan akademik”, tapi harus menoleh dulu ke arah kementerian, sponsor, dan politik kampus.

Maka, Merdeka Belajar pun berubah wujud menjadi Belajar Merdeka. Artinya, bukan proses belajar yang dimerdekakan, melainkan para pembelajarnya yang dipaksa mencari celah kebebasan di luar pagar kampus. Mahasiswa akhirnya merdeka di kafe, di jalanan, atau di ruang-ruang diskusi bawah tanah, sementara ruang kelas tetap penuh dengan silabus baku dan ujian pilihan ganda.

Budaya akademik yang seharusnya lentur jadi kaku, sebab rantai itu tidak hanya melingkar di tangan rektor, tapi juga di kepala dosen dan di dompet mahasiswa. Pada akhirnya, kita belajar bahwa merdeka belajar bukan soal label kebijakan, melainkan keberanian komunitas akademik untuk merebut otonomi berpikir.

Kalau rektornya masih di rantai, apakah kampus bisa disebut merdeka? Atau jangan-jangan kita sedang diajak bukan untuk merdeka belajar, melainkan untuk belajar bagaimana rasanya tidak pernah benar-benar merdeka.

02/09/2025

“Saudara-saudara sebangsa dan setanah air!
Hari ini kita berdiri di persimpangan sejarah. Rakyat, TNI, Polri, mahasiswa, petani, nelayan, dan seluruh rakyat Indonesia—kita adalah satu tubuh, satu jiwa, satu tekad. Jangan mau kita diadu domba oleh mereka yang hendak memecah persatuan!

Masih ada di antara kita yang punya nurani untuk bangsa dan negara. Ya, ada pengkhianat bangsa, tetapi jumlah mereka kecil! Mereka takkan mampu melawan gelombang rakyat yang bersatu. Kita pasti bisa, kita pasti bangkit!

Ingatlah pekik B**g Tomo: ‘Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secarik kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu kita tidak akan menyerah kepada siapapun juga!’

Inilah waktunya, saudara-saudara. Bukan revolusi senjata, melainkan revolusi persatuan, revolusi kesadaran, revolusi keberanian! Demi Indonesia yang adil, bermartabat, dan berdaulat! Merdeka!”




02/09/2025

Kampus diserang panser, jalanan ricuh, asap gas air mata bercampur dengan teriakan mahasiswa.
Ojol ditabrak baracuda, warga sipil berjatuhan.
Di tengah kekacauan itu, aparat pun ikut menjadi korban.

Lalu, muncul sebuah keputusan: menaikkan pangkat polisi yang terluka.
Pak Presiden, izinkan kami bertanya dengan jujur:
Apakah benar ini langkah terbaik?

Apakah menaikkan pangkat di tengah luka kolektif bangsa dapat menyembuhkan duka rakyat?
Bagaimana dengan mahasiswa yang ditangkap, pekerja ojol yang terinjak, atau warga sipil yang kehilangan nyawa?

Apakah mereka hanya angka dalam laporan, sementara aparat menjadi simbol yang dipuja?
Jika negara hanya memberi penghargaan pada salah satu pihak, lalu di mana letak keadilan?
Keadilan, seharusnya, hadir bukan hanya untuk aparat negara, tapi juga untuk rakyat yang setiap hari menanggung derita.










Kawan-kawan seperjuangan!Hari ini kita berdiri di tengah asap, di tengah teriakan, di tengah tangisan bangsa kita sendir...
02/09/2025

Kawan-kawan seperjuangan!
Hari ini kita berdiri di tengah asap, di tengah teriakan, di tengah tangisan bangsa kita sendiri.

Kampus kita diserang panser!
Ojol ditabrak baracuda!
Warga sipil menjadi korban!
Aparat pun jatuh bergelimpangan!
Inilah potret negeri yang katanya merdeka, tapi masih menindas anak-anaknya sendiri!

Dan apa jawaban penguasa?
Apa langkah sang Presiden?
Menaikkan pangkat polisi di tengah caos!

Saya bertanya pada kalian semua—betulkah ini jalan keadilan?
Apakah pangkat lebih penting daripada nyawa mahasiswa yang dipukul?
Apakah medali lebih berharga daripada darah rakyat yang tumpah di jalanan?

Kawan-kawan!
Kita tidak menolak penghargaan pada siapa pun yang berkorban. Tapi di mana empati untuk rakyat?
Di mana suara untuk korban sipil?
Di mana tangan negara untuk merangkul mereka yang hancur karena kekerasan aparatnya sendiri?

Kalau hari ini kita diam, besok kampus lain akan jadi ladang pertempuran!
Kalau hari ini kita bungkam, besok rakyat lain akan jadi korban yang tidak tercatat!

Maka dengarkan suara mahasiswa!
Kami menolak ketidakadilan!
Kami menuntut keadilan untuk rakyat, bukan hanya untuk aparat!
Karena negara ini bukan milik segelintir, negara ini milik kita semua—rakyat Indonesia!

Hidup mahasiswa!
Hidup rakyat!
Hidup Indonesia yang adil dan manusiawi!










Address

Jalan Ade Irma Nasution 5
Makassar

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Eko Hardiansyah posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share