05/05/2025
Tuai Pro dan Kontra, Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi Dinilai Mirip Jokowi
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) mendapatkan respons beragam dari masyarakat terkait gaya kepemimpinannya.
Bagi kelompok masyarakat yang pro, KDM dianggap sebagai sosok pemimpin yang merakyat karena kerap hadir di tengah-tengah rakyat.
“Bagi kelompok ini, pemimpin yang baik adalah yang mampu mengambil keputusan yang cepat. Hal ini mereka temukan pada sosok KDM yang mengambil kebijakan saat di lapangan. KDM dinilai mampu mendengarkan aspirasi masyarakat dan langsung mengambil keputusan di tempat,” kata Jamiluddin dalam keterangannya, Senin, 5 Mei 2025.
Dari sudut pandang mereka yang mendukung, lanjut Jamiluddin, keberadaan pemimpin di tengah masyarakat membuatnya lebih memahami permasalahan yang dihadapi rakyat. Dengan begitu, diharapkan kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran.
Namun, Jamiluddin menilai pola kepemimpinan seperti yang ditunjukkan oleh KDM bukanlah hal baru. Ia menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), sudah lebih dulu menerapkan gaya serupa sejak awal masa pemerintahannya.
“Pola kerja seperti itulah yang ditunjukkan Jokowi di awal menjadi Presiden. Awalnya mendapat respons yang baik, tapi belakangan sebagian menilai pola kerja demikian hanya pencitraan,” kata Jamiluddin.
Sementara itu, dari kelompok yang kontra, gaya kepemimpinan KDM justru dinilai memiliki kelemahan. Menurut mereka, pengambilan keputusan langsung di lapangan sering kali bersifat parsial dan tidak dilandasi pemikiran yang komprehensif.
Padahal, menurut mereka, kebijakan idealnya dibangun atas dasar pemikiran menyeluruh, agar solusi yang diambil tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menyelesaikan masalah dalam jangka panjang.
“Dari sudut pandang ini, pemimpin yang mengambil kebijakan dengan berpikir parsial, kerap untuk mengatasi persoalan sesaat. Keputusan seperti ini memang dapat memuaskan masyarakat dalam jangka pendek,” jelas Jamiluddin.
Ia menambahkan, keputusan yang diambil secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam berisiko menimbulkan masalah baru dalam jangka panjang. Situasi semacam ini, kata Jamiluddin, pernah dialami Jokowi.
“Hal seperti ini juga terlihat pada kasus Jokowi ketika jadi Presiden. Awalnya dipuja-puja, belakangan justru banyak yang menghujatnya,” ujar Jamiluddin.
“Jadi, dari sudut pandang ini, KDM dinilai lebih banyak mengambil kebijakan populis, tanpa kajian mendalam, dan itu dimaksudkan untuk mengatasi masalah jangka pendek,” sambungnya.
