Politika Malang

Politika Malang Rujukan Berita Politik Malang Raya

10/06/2026

Politikamalang.com – Pemerintah sedang mempersiapkan Kota Balikpapan dan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kawasan percontohan dalam penerapan teknologi masa depan.

Teknologi tersebut diwujudkan melalui layanan publik berbasis kecerdasan artifisial (AI) hingga sistem kota pintar yang terintegrasi.

Adanya dukungan pendanaan internasional sebesar 2,49 juta USD pada awal 2026 yang bakal diproyeksikan untuk perencanaan Smart City.

Kawasan IKN sendiri bakal diubah seperti laboratorium hidup dengan dukungan kemajuan teknologi yang lebih maju dan modern.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menjelaskan bahwa IKN bukanlah sekadar perpindahan pusat pemerintahan, melainkan menjadi simbol lahirnya kota berkelas dunia bagi rakyat Indonesia.

“IKN bakal dirancang menjadi laboratorium hidup bagi teknologi masa depan. Teknologi itu mencakup autonomous vehicle, sistem energi yang pintar, hingga layanan publik berbasis AI yang inklusif,” ujarnya yang disampaikan secara daring dari Jakarta Pusat, Selasa (09/06/2026).

Sebagai gerbang utama IKN, Balikpapan juga dinilai memiliki peran penting sebagai penyangga digital. Oleh karena itu, kawasan ini harus memiliki standar layanan publik yang setara dan terintegrasi.

Kementerian Komdigi juga berupaya melakukan akselerasi mengenai aspek pengetahuan para pemimpin, baik itu bagi pejabat di pemerintahan pusat maupun daerah melalui Digital Leadership Academy (DLA) yang diadakan untuk menghasilkan para pemimpin digital yang lebih unggul.

Program DLA tersebut memiliki kurikulum yang komprehensif, yang mencakup 10 kompetensi utama yang selaras dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)-nya pada level 9, setara dengan CIO, CKO, CTO, dll., sehingga bisa disertifikasi pada LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi).

10/06/2026

Politikamalang – Ketua Komisi C DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB, Muhammad Anas Muttaqin, menyambut positif terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur batas maksimal potongan aplikasi transportasi online sebesar 8 persen. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol) di tengah tingginya biaya operasional dan persaingan layanan digital.

Anas mengatakan, selama ini para pengemudi ojol kerap mengeluhkan besarnya potongan aplikasi yang dinilai memberatkan. Karena itu, kehadiran regulasi baru tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan sekaligus kepastian pendapatan yang lebih adil bagi para mitra pengemudi.

“Perpres ini merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap para pengemudi ojek online yang selama ini menjadi bagian penting dalam layanan transportasi dan distribusi masyarakat. Potongan maksimal 8 persen tentu akan sangat membantu meningkatkan pendapatan mereka,” ujar Anas, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menerbitkan regulasi, tetapi juga harus memastikan implementasinya berjalan efektif di lapangan. Pengawasan terhadap perusahaan aplikasi dinilai penting agar aturan tersebut tidak sekadar menjadi kebijakan administratif tanpa dampak nyata bagi pengemudi.

Politikus PKB itu juga mendorong adanya mekanisme pengawasan yang melibatkan pemerintah daerah, komunitas pengemudi, hingga kementerian terkait. Dengan begitu, pelaksanaan aturan dapat berjalan transparan dan tidak merugikan salah satu pihak.

“Jangan sampai ada celah yang justru membuat pengemudi tetap menerima potongan di luar ketentuan. Pemerintah harus hadir memastikan regulasi ini benar-benar dijalankan sesuai semangat perlindungan kesejahteraan pekerja sektor informal digital,” tegasnya.

Selain itu, Anas menilai kebijakan tersebut dapat menjadi momentum memperbaiki ekosistem transportasi online yang lebih sehat dan berkeadilan. Ia berharap perusahaan aplikasi tetap menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis dan hak para mitra pengemudi.

“Pengemudi ojol memiliki kontribusi besar terhadap pergerakan ekonomi masyarakat, khususnya di perkotaan seperti Ko

08/06/2026

Politikamalang.com – Mengingat saat ini sedang memasuki musim kemarau yang berakibat pada penurunan pasokan hasil pertanian terutama komoditas beras. Namun, hal itu masih belum begitu terasa dampaknya khususnya di wilayah Jawa Timur.

Berbagai program intervensi pemerintah seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Bantuan Pangan (Banpang), serta distribusi Minyakita dinilai memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adinugroho, mengatakan bahwa komoditas beras menjadi salah satu bahan pokok yang mendapat perhatian serius pemerintah seiring mulai berkurangnya masa panen di sejumlah daerah.

Ia menjelaskan, harga jual beras SPHP dari gudang Bulog ditetapkan sebesar Rp11.000 per kilogram, sedangkan harga jual maksimal kepada konsumen oleh pedagang sebesar Rp12.500 per kilogram.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan realisasi penyaluran SPHP tertinggi kedua secara nasional. Program ini diharapkan mampu menjaga harga beras medium tetap stabil dan tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp13.500 per kilogram.

Sementara itu, harga beras premium terpantau berada di angka Rp14.900 per kilogram, sesuai dengan ketentuan HET yang berlaku.

Untuk minyak goreng merek Minyakita, harga jual di kedua pasar tersebut juga masih sesuai HET, yakni Rp15.700 per liter.

Meski begitu, sejumlah pedagang masih berharap ketersediaan Minyakita dapat ditingkatkan lagi. Apalagi saat ini permintaan masyarakat terhadap kebutuhan Minyakita semakin meningkat.

Langgeng menjelaskan bahwa alokasi Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita bagi BUMN pangan seperti Bulog, ID Food, dan Agrinas Palma hanya sebesar 35 persen, sedangkan 65 persen sisanya disalurkan oleh pihak swasta.

Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan perkembangan terkini, penyumbang inflasi terbesar masih berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan komoditas cabai rawit menjadi penyumbang utama, disusul oleh beras.

06/06/2026

Politikamalang – Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin, mendukung penuh langkah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pemilik bangunan di atas jembatan Jalan Semeru, Kota Malang, pada Kamis (4/6/2026). Langkah tegas ini diambil karena bangunan tersebut terbukti melanggar Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta berdiri di kawasan heritage.

Menurut Anas, keberadaan bangunan tersebut sejak awal memang bermasalah. Selain menyalahi aturan tata ruang, lokasi bangunan berada di atas saluran air yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan masuk dalam zona c***r budaya (heritage) Kota Malang.

Ia menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar urusan izin mendirikan bangunan yang belum lengkap, melainkan bentuk pengabaian terhadap komitmen menjaga ketertiban tata ruang kota.

Politisi PKB ini berharap penindakan di Jalan Semeru menjadi pengingat bagi seluruh pihak agar tidak sembarangan mendirikan bangunan. Ia mengaitkan ketegasan ini dengan spirit Perda Bangunan Gedung yang baru saja disahkan oleh DPRD dan Pemkot Malang.

“Regulasi ini disusun untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan kota. Harapannya, ini menjadi trigger agar semua pihak menaati aturan sebelum mulai membangun,” imbuhnya.

DPRD Kota Malang juga meminta pemilik bangunan untuk bersikap kooperatif terhadap sanksi yang diberikan. Anas menekankan bahwa pembongkaran secara mandiri akan menunjukkan tanggung jawab dan iktikad baik dari pihak pemilik.

“Kami mendorong pemilik bangunan segera melakukan pembongkaran mandiri sebagai bentuk goodwill. Mari bersama-sama menjaga keindahan dan keteraturan tata ruang Kota Malang,” pungkasnya.

03/06/2026

Politikamalang.com – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan proses pengambilan PIN Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di wilayah Jawa Timur.

Ia melihat dan membandingkan bagaimana kondisi saat ini jauh lebih tertata dengan yang sudah terjadi pada beberapa tahun lalu.

Sebelumnya, Sri Untari telah melihat pemantauan pengambilan PIN SPMB di wilayah Malang dan Surabaya di SMAN 2.

Dari hasil monitoring dan kunjungan tersebut, ia menilai seluruh proses yang berlangsung sudah berjalan sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

“Semua sudah sesuai pada jalurnya masing- masing dan tidak ada lagi antrean yang panjang. Yang masih manual itu hanya validasi dan verifikasi berkas oleh operator sekolah,” ujar Sri Untari, Rabu (3/6/2026).

Menurut Sri Untari, salah satu faktor yang membuat layanan lebih lancar adalah penambahan jumlah operator sekolah.

Saat ini setiap sekolah telah menyiapkan sekitar 10 operator yang bertugas melayani verifikasi dan validasi dokumen peserta.

Pada hari libur, sekolah rata-rata melayani sekitar 100 pendaftar, sedangkan pada hari kerja jumlahnya bisa mencapai 200 pendaftar setiap hari.

Dengan jumlah petugas yang lebih banyak, proses pelayanan menjadi lebih cepat sehingga antrean dapat diminimalkan.

“Jika kita lihat pada lalu ada penumpukan karena antreannya tidak tertata seperti saat ini. Sekarang operatornya sudah banyak dan semuanya dari sekolah sendiri,” ungkapnya.

Sri Untari juga memberikan fokus perhatiannya terhadap penerapan Tes Kompetensi Akademik (TKA) yang menjadi salah satu komponen dalam sistem SPMB tahun ini.

Ia menjelaskan bahwa komposisi penilaian pada jalur yang menggunakan TKA terdiri atas 60 persen nilai rapor dan 40 persen hasil TKA.

Menurutnya, formulasi tersebut sudah cukup baik untuk mengukur kemampuan akademik siswa. Namun, ia tetap menyarankan agar cakupan materi TKA pada masa mendatang bisa diperluas.

“Tidak hanya Bahasa Indonesia dan Matematika, tetapi juga mencakup Bahasa Inggris, ilmu sosial dasar, serta ilmu alamiah dasar”, katanya.

03/06/2026

Politikamalang.com – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur mulai mematangkan persiapan dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) Bela Diri 2026.

Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan koordinasi secara intensif dengan delapan cabang olahraga (cabor) yang akan berlaga pada ajang tersebut. Koordinasi itu berlangsung di Kantor KONI Jatim pada 2–3 Juni 2026.

Dalam pertemuan tersebut, KONI Jatim membahas berbagai aspek persiapan, mulai dari penentuan pelatih dan atlet, program penguatan latihan, pemetaan kekuatan lawan, jumlah nomor pertandingan yang diikuti, hingga target perolehan medali.

Ketua KONI Jatim, Muhammad Nabil, menegaskan bahwa pihaknya akan menerapkan seleksi ketat terhadap atlet yang akan diberangkatkan ke PON Bela Diri 2026.

Menurutnya, hanya atlet yang sudah memiliki rekam jejak dalam perolehan medali emas atau minimal perak di level nasional yang akan berpeluang masuk pada tim Jawa Timur.

Dengan kualitas atlet yang telah memiliki rekam jejak prestasi nasional serta dukungan program latihan yang terukur, KONI Jatim optimistis mampu menjadi salah satu kekuatan utama dalam perburuan medali.

“Kami memiliki beberapa cabor yang akan menjadi andalan, diantaranya Muaythai, Kickboxing, Anggar, IBCA MMA, Hapkido, Yongmoodo, Kurash, dan Tinju,” tutur Nabil.

Pekan Olahraga Nasional (PON) Beladiri 2026 sendiri akan digelar pada Oktober nanti di Kota Manado, Sulawesi Utara.

01/06/2026

Politikamalang – Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Asmualik, menilai kapasitas pendidikan di Kota Malang sebenarnya masih mencukupi apabila menghitung daya tampung sekolah negeri dan swasta secara keseluruhan. Namun, pemerintah dinilai perlu memperkuat peran sekolah swasta agar mampu menjadi solusi pemerataan akses pendidikan.

Asmualik mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, jumlah lulusan pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah masih dapat tertampung jika seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, dioptimalkan.

Meski demikian, keterbatasan kursi di sekolah negeri membuat ribuan siswa harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.

Pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027, tercatat sebanyak 13.792 lulusan SD/MI di Kota Malang memperebutkan 7.360 kursi yang tersedia di SMP negeri. Artinya, sekitar 6.000 siswa dipastikan tidak dapat tertampung di sekolah negeri dan harus mencari alternatif pendidikan di sekolah swasta.

Kondisi serupa juga terjadi pada jenjang pendidikan dasar. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), jumlah lulusan TK, RA, dan BA mencapai 12.947 anak, sedangkan daya tampung SD negeri hanya sebanyak 8.568 kursi.

Dengan demikian, sekitar 4.000 calon murid baru tingkat SD diperkirakan juga akan melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

“Data yang dimiliki pemerintah menunjukkan bahwa antara lulusan SD dan daya tampung SMP di Kota Malang masih mencukupi. Namun, tidak semuanya tertampung di sekolah negeri karena itu sebagian diarahkan ke sekolah swasta,” ujar Asmualik.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sekolah swasta memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak di Kota Malang. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih besar kepada sekolah swasta, khususnya yang memiliki biaya terjangkau namun masih memerlukan peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Ia menyebut dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui bantuan operasional, peningkatan sarana dan prasarana, hingga program penguatan mutu pendidikan.

31/05/2026

SELAMAT HARI LAHIR PANCASILA 1 JUNI 2026

"Mari kita jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun Indonesia yang lebih kuat, bersatu, dan berkeadilan".

31/05/2026

Politikamalang – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Malang menyalurkan sebanyak 7.124 paket daging kurban kepada masyarakat pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah. Paket daging tersebut berasal dari 17 ekor sapi dan 111 ekor kambing yang dihimpun dan dikelola oleh PKS Kota Malang.

Ketua DPD PKS Kota Malang, M. Syaiful Ali Fatah, STP., menyampaikan apresiasi kepada para pekurban yang telah mempercayakan pengelolaan hewan kurbannya melalui struktur PKS di Kota Malang.

Ia menjelaskan, pelaksanaan kurban tahun ini mengusung tema “Berkurban, Berbagi, dan Berdaya”. Tema tersebut diwujudkan melalui pengelolaan kurban yang dilakukan secara mandiri dan serentak oleh lima DPC PKS di Kota Malang.

Menurutnya, sistem pengelolaan berbasis wilayah dipilih untuk memperluas jangkauan manfaat kurban sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput.

Dari total hewan kurban yang disembelih, PKS Kota Malang berhasil mengemas sebanyak 7.124 paket daging kurban. Paket tersebut kemudian didistribusikan kepada pengurus partai, anggota dan simpatisan PKS, serta masyarakat umum yang membutuhkan, terutama warga kurang mampu di berbagai wilayah Kota Malang.

Melalui kegiatan tersebut, PKS Kota Malang berupaya memperkuat peran sosial partai dalam membantu masyarakat sekaligus menghadirkan kebahagiaan pada momentum Hari Raya Iduladha.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan jumlah hewan kurban jenis kambing yang cukup signifikan. Pada Iduladha 2025, PKS Kota Malang menerima dan menyalurkan 19 ekor sapi serta 52 ekor kambing. Sementara pada tahun ini, jumlah kambing yang dikurbankan meningkat menjadi 111 ekor.

30/05/2026

Politikamalang.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berikan upaya nyata dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional.

Upaya tersebut ditunjukkan melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Pasar Klojen, Jum’at (29/5/2026).

Sidak dilakukan dengan meninjau langsung lapak-lapak pedagang sekaligus melakukan dialog dengan warga masyarakat dan pelaku usaha pasar.

Bakorwil Malang menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal, dan stakeholder terkait dalam menjaga stabilitas ekonomi wilayah, khususnya melalui penguatan pengawasan distribusi bahan pokok serta pemetaan dinamika harga di pasar tradisional.

Dalam kegiatan itu, Kepala Bakorwil Malang Asep Kusdinar turut mendampingi Gubernur Jatim untuk memastikan kondisi di lapangan mengenai harga serta distribusi bahan pokok di pasar tradisional Kota Malang tetap terkendali menjelang libur panjang dan Hari Raya Iduladha.

Dari hasil pemantauan ditemukan adanya keterbatasan stok beras medium SPHP dan Minyakita di sejumlah kios pasar. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera dilakukan langkah koordinatif bersama pihak terkait, termasuk Bulog dan pemerintah daerah.

Menurut Asep, kehadiran Pemerintah Provinsi Jawa Timur di pasar tradisional merupakan bagian dari upaya menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar di wilayah Malang Raya.

Dalam sidak di pasar tradisional tersebut, Khofifah juga memantau langsung perkembangan harga terhadap sejumlah komoditas pangan yang mengalami fluktuasi.

Pemprov Jawa Timur berikan langkah tegas melalui penguatan distribusi, kerja sama antar daerah (KAD), serta pengendalian pasokan agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Diharapkan upaya ini mampu memberikan rasa aman dan solusi kepada masyarakat terhadap ketersediaan kebutuhan pokok sekaligus menjaga stabilitas inflasi daerah di wilayah Malang Raya.

Address

Jalan Besar Ijen No. 94 Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang
Malang
65119

Opening Hours

Monday 08:45 - 17:00
Tuesday 08:45 - 17:00
Wednesday 08:45 - 17:00
Thursday 08:45 - 17:00
Friday 08:45 - 17:00

Telephone

+6281234551903

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Politika Malang posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Politika Malang:

Shortcuts

Share

Category