No Viral, No Justice

04/08/2026

𝗣𝗿𝗼𝗳. 𝗝𝗮𝗺𝗮𝗹𝘂𝗱𝗱𝗶𝗻 𝗝𝗼𝗺𝗽𝗮 𝗣𝗶𝗺𝗽𝗶𝗻 𝗦𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗮 𝗨𝗻𝘀𝗿𝗮𝘁

Sulut, PELOPORBERITA — Beredar informasi melalui pesan group WhatsApp Kepemimpinan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) resmi berganti, mulai efektif pukul 00.00 WITA, besok Rabu, 5 Agustus 2026.

Kepemimpinan sementara beralih dari Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng., IPU., ASEAN.Eng. kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor Unsrat.

Penugasan sebagai Plt. Rektor bersifat sementara untuk memastikan roda organisasi dan seluruh aktivitas akademik tetap berjalan normal hingga proses pemilihan rektor definitif (Pilrek) dilaksanakan.

https://peloporberita.id/index.php/2026/08/04/prof-jamaluddin-jompa-pimpin-sementara-unsrat/
Infofisip Unsrat

04/08/2026

https://peloporberita.id/index.php/2026/08/04/dermaga-kompi-c-tateli-diduga-langgar-protap-pengamanan-pangkalan-dan-fasilitas-tni-terindikasi-kuat-gratifikasi-terjadi/

MINAHASA, PELOPORBERITA.ID | Dermaga Kompi C berada di Tateli Satu Kecamatan Mandolang

31/07/2026

𝐓𝐈𝐅𝐅 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐮𝐧𝐢𝐚, 𝐓𝐚𝐩𝐢 𝐌𝐞𝐧𝐠𝐚𝐩𝐚 𝐁𝐏𝐊 𝐌𝐚𝐬𝐢𝐡 𝐌𝐞𝐧𝐞𝐦𝐮𝐤𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐧𝐲𝐚𝐤 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐰𝐢𝐬𝐚𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐦𝐨𝐡𝐨𝐧?

Di balik gaung Tomohon International Flower Festival (TIFF) yang telah mendunia, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja BPK RI justru mengungkap berbagai kelemahan dalam tata kelola sektor pariwisata Kota Tomohon periode 2023 hingga Semester I 2025. Temuan tersebut meliputi pembangunan destinasi wisata yang belum memadai, pemasaran yang belum optimal, hingga kelembagaan pariwisata yang dinilai masih lemah.

Pengamat Jeffrey Sorongan menilai rekomendasi BPK harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Kota Tomohon. Ia menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan festival internasional perlu diimbangi dengan tata kelola, perencanaan, dan pengawasan yang kuat agar pembangunan pariwisata berjalan efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. LHP BPK merupakan audit kinerja dan bukan kesimpulan adanya tindak pidana.

https://kibarindonesia.com/tiff-tomohon-mendunia-tapi-mengapa-bpk-masih-menemukan-banyak-persoalan/

31/07/2026

𝗕𝗣𝗞 𝗦𝗼𝗿𝗼𝘁𝗶 𝗗𝗮𝗻𝗮 𝗕𝗮𝗴𝗶 𝗛𝗮𝘀𝗶𝗹 𝗥𝗽𝟮𝟰,𝟲 𝗠𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿, 𝗕𝗮𝗽𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗦𝘂𝗹𝘂𝘁 𝗧𝘂𝗻𝗴𝗴𝘂 𝗞𝗲𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮𝗴𝗿𝗶

PELOPORBERITA – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025 menemukan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kepada pemerintah kabupaten/kota senilai sekitar Rp24,6 miliar belum ditetapkan dan belum disalurkan hingga pemeriksaan berakhir.

Dalam laporannya, BPK mencatat masih terdapat penerimaan PKB tunggakan sebesar Rp80.724.192.400 dan penerimaan BBNKB sebesar Rp1.291.075.000 yang berasal dari masa sebelum penerapan skema opsen pajak.

Berdasarkan perhitungan auditor, bagian yang menjadi hak pemerintah kabupaten/kota mencapai Rp24.217.257.720 dari PKB dan Rp387.322.500 dari BBNKB.

Lengkapnya klik Link dibawah ini

https://peloporberita.id/index.php/2026/07/31/bpk-soroti-dbh-rp246-miliar-bapenda-sulut-tunggu-kemendagri/

31/07/2026

Isu dugaan percakapan WhatsApp yang menyeret nama seorang legislator DPRD Provinsi Sulawesi Utara berinisial BW terkait dugaan pengaturan jatah proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus menjadi perhatian publik.

Aktivis anti-korupsi Deddy Loing menilai, polemik tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa klarifikasi. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi yang berkepanjangan dan tidak menggerus kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan.

"Publik berhak mendapatkan penjelasan. Jika informasi itu tidak benar, harus dibantah secara resmi. Namun jika terdapat indikasi pelanggaran, maka aparat penegak hukum perlu melakukan pendalaman sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Deddy.

Dilansir dari media Pelopor Berita
https://peloporberita.id/index.php/2026/07/31/aktivis-gubernur-ysk-harus-buka-suara-jangan-biarkan-isu-dugaan-pengaturan-proyek-merusak-kepercayaan-publik/

21/07/2026

𝗟𝗦𝗠 𝗝𝗔𝗥𝗜 𝗱𝗮𝗻 𝗪𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗚𝗼𝗴𝗮𝗹𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗟𝗮𝗽𝗼𝗿𝗸𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗻𝗴𝗮𝗱𝗶 𝗸𝗲 𝗞𝗲𝗷𝗮𝘁𝗶 𝗦𝘂𝗹𝘂𝘁, 𝗗𝘂𝗴𝗮𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗿𝘂𝗽𝘀𝗶 𝗗𝗮𝗻𝗮 𝗗𝗲𝘀𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟭–𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗗𝗶𝘀𝗼𝗿𝗼𝘁

Dugaan mark up dan kekurangan volume proyek Gedung Serbaguna hingga tribun olahraga Gogaluman menjadi fokus laporan, LSM JARI minta Kejati Sulut mengusut seluruh pembangunan fisik.

Jelasnya klik link ini👇
https://citawaya.id/2026/07/21/lsm-jari-dan-warga-gogaluman-laporkan-sangadi-ke-kejati-sulut-dugaan-korupsi-dana-desa-2021-2025-disorot/

19/07/2026

𝗠𝗲𝗻𝘂𝗷𝘂 𝟰 𝗕𝗶𝗻𝘁𝗮𝗻𝗴

𝗔𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗮 𝟯 𝘃𝘀 𝟭 𝗦𝗽𝗮𝗻𝘆𝗼𝗹

17/07/2026

16/07/2026

HIMBAUAN KAPOLRES MINAHASA TENGGARA