Sang Kreator Dari Timur

Call Directions Website Contact the business

Sang Kreator Dari Timur Dukung Halaman ini untuk lebih lagi berguna bagi sesama

🌐 Menghubungkan Anda dengan peristiwa Dalam Negeri dan Dunia
⚖️ Akurat, Terverifikasi, Objektif.
📑 Analisis mendalam tentang kospirasi
🔔 Ikuti untuk tetap mendapat informasi tentang dunia sekitar

Persoalannya ternyata bukan sesederhana, “gugatan ditolak berarti persoalannya selesai.”Denny Indrayana dan kawan-kawan ...
07/10/2026

Persoalannya ternyata bukan sesederhana, “gugatan ditolak berarti persoalannya selesai.”

Denny Indrayana dan kawan-kawan memang mempersoalkan status ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu hal penting yang perlu dipahami: ditolaknya gugatan oleh Mahkamah Konstitusi tidak otomatis berarti MK menyatakan Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA.

Yang menjadi persoalan utama dalam perkara tersebut adalah kedudukan hukum para pemohon. Mereka bukan peserta Pemilu, sehingga MK menilai ada persoalan terkait kewenangan dan legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.

Jadi, perdebatan soal ijazah dan persoalan hukum mengenai siapa yang berhak menggugat adalah dua hal yang berbeda.

Pertanyaannya sekarang: apakah persoalan substansi mengenai ijazah benar-benar sudah terjawab, atau justru belum pernah diperiksa sampai pokok perkaranya karena terbentur persoalan kedudukan hukum?

Karena gugatan ditolak secara formil tidak boleh begitu saja diterjemahkan sebagai bukti bahwa tuduhan tersebut benar.

Di sinilah publik perlu membedakan antara “gugatan ditolak” dengan “tuduhan terbukti.”

Program MBG di dalam negeri belum selesai dengan berbagai persoalannya. Tetapi di tengah situasi itu, BGN justru mulai m...
27/09/2026

Program MBG di dalam negeri belum selesai dengan berbagai persoalannya. Tetapi di tengah situasi itu, BGN justru mulai melihat ke Jepang untuk mencari model pengelolaan dapur yang bisa diterapkan di Indonesia.

Pada 23 September 2026, Kepala BGN Sudaryono melakukan audiensi dengan JICA. Ia mengatakan BGN ingin mempelajari sistem dapur terpusat Jepang yang dinilai sebagai salah satu model terbaik dalam program makan gratis.

Belajar dari negara lain tentu bukan sesuatu yang salah. Justru pengalaman negara lain bisa menjadi bahan untuk memperbaiki sistem.

Tetapi pertanyaannya: setelah belajar ke Jepang, apa yang akan dibenahi ketika kembali ke Indonesia?

Karena persoalan MBG bukan hanya soal bagaimana makanan diproduksi dan didistribusikan. Ada persoalan pelaksanaan di lapangan, pengawasan, keamanan pangan, hingga bagaimana memastikan program benar-benar berjalan sesuai tujuan.

Jadi, belajar dari Jepang boleh saja. Tetapi jangan sampai studi banding berhenti menjadi kunjungan dan tidak berujung pada pembenahan nyata di dalam negeri.

Menurut Anda, apa yang paling mendesak dibenahi dari program MBG saat ini?

Tulis pendapat Anda di kolom komentar.

24/09/2026

Sidak Ombudsman RI di Lapas Cibinong justru memunculkan banyak pertanyaan. Seorang pria terlihat masuk kamar dan mengunci diri, sementara petugas Ombudsman disebut sempat dihalangi hingga terjadi tarik-menarik.

Yang semakin disorot, kamar tersebut disebut memiliki fasilitas layaknya apartemen mewah.

Siapa yang menggunakan kamar itu? Bagaimana fasilitas tersebut bisa ada di dalam lapas? Dan mengapa pemeriksaan sampai dihalangi?

Publik tentu menunggu penjelasan resmi. 👀

Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong berujung aksi tarik-menarik. Ada apa di balik sebuah kamar yang disebut memiliki fasil...
24/09/2026

Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong berujung aksi tarik-menarik. Ada apa di balik sebuah kamar yang disebut memiliki fasilitas layaknya apartemen mewah?

Tim Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Kelas IIA Cibinong. Dalam sidak tersebut, petugas menemukan sebuah ruangan dengan fasilitas yang disebut menyerupai apartemen mewah.

Momen menarik terjadi ketika seorang pria terlihat masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci diri setelah mengetahui petugas datang.

Situasi kemudian memanas. Pegawai Ombudsman disebut sempat mendapat penghalangan ketika hendak melakukan pemeriksaan. Bahkan, terjadi tarik-menarik hingga kaki salah satu pegawai dilaporkan tergencet pagar.

Sidak ini pun menimbulkan pertanyaan: fasilitas seperti apa yang ditemukan di dalam kamar tersebut, dan mengapa pemeriksa sampai dihalangi?

Publik tentu menunggu penjelasan resmi mengenai temuan Ombudsman dalam inspeksi tersebut.

Bukan pegawai BUMN, tetapi ditugaskan oleh perusahaan BUMN dan biayanya ditanggung pemerintah. Lalu, sebenarnya posisi m...
23/09/2026

Bukan pegawai BUMN, tetapi ditugaskan oleh perusahaan BUMN dan biayanya ditanggung pemerintah. Lalu, sebenarnya posisi mereka ada di mana?

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa manajer Koperasi Desa Merah Putih bukan pegawai BUMN.

Mereka mendapat penugasan khusus selama dua tahun untuk membina koperasi-koperasi tersebut. Dalam pelaksanaannya, mereka akan ditempatkan di bawah Agrinas Pangan Nusantara dan Agrinas Jaladri Nusantara.

Yang menarik, meski statusnya bukan pegawai BUMN, biaya penugasan tetap ditanggung pemerintah.

Artinya, persoalannya bukan sekadar soal apakah mereka pegawai BUMN atau bukan. Yang juga penting adalah bagaimana status penugasan, mekanisme pembayaran, tanggung jawab, serta pengawasannya dibuat jelas dan transparan kepada publik.

Sebab ketika orang bekerja dalam struktur penugasan yang melibatkan BUMN, tetapi pembiayaannya berasal dari pemerintah, publik tentu berhak mengetahui siapa yang mengangkat, siapa yang mengawasi, dan uang negara digunakan melalui mekanisme apa.

KETIKA PRESIDEN MENYEBUT PAKAR “GO BLOcK”, YANG DIPERDEBATKAN BUKAN LAGI CUMA KRITIK.Pernyataan Presiden Prabowo Subiant...
22/09/2026

KETIKA PRESIDEN MENYEBUT PAKAR “GO BLOcK”, YANG DIPERDEBATKAN BUKAN LAGI CUMA KRITIK.

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat HUT ke-28 PAN kembali memicu perdebatan. Ia menyindir sejumlah pakar yang menurutnya terlalu merasa pintar hingga melontarkan fitnah, bahkan mengatakan, “saking pintarnya jadi goblok.”

Prabowo kemudian menekankan pentingnya intellectual honesty atau kejujuran intelektual bagi seorang cendekiawan. Namun, pernyataan tersebut mendapat respons dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik atau KIKA.

Ketua Presidium KIKA Rina Mardiana menilai pernyataan itu dapat dibaca sebagai gejala “politik anti-sains”, ketika kritik dan kajian berbasis pengetahuan berhadapan dengan kepentingan kekuasaan. KIKA juga mengingatkan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak otomatis berarti serangan politik.

KIKA kemudian menyampaikan lima seruan: kebijakan harus berbasis kajian ilmiah, pejabat perlu membedakan kritik dan serangan politik, kampus menjaga independensi, akademisi mempertahankan ruang produksi ilmiah, serta publik dan pers ikut mengawasi kebebasan akademik.

Perdebatan akhirnya mengarah pada satu pertanyaan penting: kalau seorang pakar dianggap keliru, apakah yang seharusnya dibalas adalah orangnya, atau argumen dan datanya?

Sumber: Suara.com, 21 September 2026.

MALAM INI, MK MULAI MEMBUKA PERKARA YANG BISA MENGGUNCANG POSISI GIBRAN.Mahkamah Konstitusi malam ini, Senin 21 Septembe...
21/09/2026

MALAM INI, MK MULAI MEMBUKA PERKARA YANG BISA MENGGUNCANG POSISI GIBRAN.

Mahkamah Konstitusi malam ini, Senin 21 September 2026, menggelar sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pilpres 2024 yang mempertanyakan keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat maju sebagai calon wakil presiden.

Perkara ini terdaftar dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Para pemohon berasal dari sejumlah pihak, termasuk KIPP, Partai Ummat, Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, serta beberapa pemohon lainnya. Mereka mempersoalkan apakah syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat yang diwajibkan bagi calon wakil presiden telah benar-benar terpenuhi.

Yang diminta para pemohon bukan sekadar klarifikasi. Dalam petitumnya, mereka meminta MK mendiskualifikasi Gibran apabila dalil mengenai ketidakmemenuhan syarat tersebut terbukti, sekaligus membatalkan keputusan KPU yang berkaitan dengan pencalonan dan hasil Pilpres 2024. Namun, semua itu masih merupakan permohonan dan dalil para pemohon, bukan keputusan MK.

Dan ada satu hal yang membuat perhatian publik semakin tertuju ke perkara ini: sidang perdana dijadwalkan pukul 19.00 WIB.

Apakah ini hanya awal dari proses hukum yang panjang, atau perkara ini benar-benar akan berkembang menjadi persoalan besar bagi posisi Gibran sebagai Wakil Presiden?

Malam ini prosesnya dimulai. Yang akan menentukan bukan opini publik, tetapi bukti dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi.

Menurut kalian, apa yang paling menarik untuk dikawal dari persidangan ini?

Ada satu momen menarik ketika KH Hasan Abdullah Sahal menyampaikan pidato di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam per...
20/09/2026

Ada satu momen menarik ketika KH Hasan Abdullah Sahal menyampaikan pidato di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo.

Pidato itu tidak hanya berbicara tentang perjalanan Gontor selama satu abad. Hasan juga menyelipkan sejarah, pesan pendidikan, perjuangan umat, bahkan humor yang beberapa kali membuat suasana acara pecah oleh tawa.

Salah satu yang menarik adalah ketika Hasan menjelaskan tentang nama Gontor. Dengan gaya khasnya, ia mengaitkannya dengan istilah “nggon kotor”, sebuah gambaran mengenai kondisi tempat tersebut pada masa lalu yang disebut memiliki berbagai persoalan sosial dan keagamaan.

Tetapi satu abad kemudian, tempat itu berubah. Dari sebuah wilayah yang dahulu memiliki banyak persoalan, Gontor berkembang menjadi lembaga pendidikan yang melahirkan banyak generasi dan memberikan pengaruh luas.

Hasan juga mengingat tiga tokoh pendiri Gontor: KH Ahmad Sahal, KH Zainudin Fanani, dan KH Imam Zarkasyi. Menurutnya, para pendiri bukan hanya mewariskan bangunan atau lembaga, tetapi juga ide, nilai, sistem pendidikan, dan kecintaan kepada pondok yang mereka wakafkan untuk umat dan bangsa.

Ia kemudian membawa pembicaraan pada satu hal yang sering terlupakan: sejarah.

Pesan “Jas Merah” dari B**g Karno kembali disebut. Tetapi bagi Hasan, memahami sejarah saja belum cukup. Pendidikan tidak boleh berhenti pada kegiatan menghafal apa yang sudah terjadi. Pendidikan harus melahirkan generasi yang mampu ikut menciptakan sejarah dan membangun peradaban.

Menariknya, ketika berbicara di hadapan Prabowo, Hasan juga menyelipkan guyonan soal penantiannya terhadap kedatangan sang presiden.

Ia mengaku sudah lama memikirkan bagaimana jika Prabowo datang ke Gontor. Bahkan, ia bercanda, kalau Prabowo tidak datang, dirinya bisa bingung harus menaruh muka di mana.

Dari situlah muncul permainan kata tentang “cari muka”. Hasan lalu mengaitkannya dengan berbagai hal yang sering dicari manusia ketika belum memilikinya: ijazah, nama, uang, jabatan, sampai muka.

Guyonan itu langsung disambut tawa dan tepuk tangan para tamu.

Namun di balik humor tersebut, Hasan kembali membawa pesan yang lebih serius. Gontor, katanya, merupakan tempat belajar bagi santri dari berbagai latar belakang organisasi Islam.

Santri dari lingkungan NU maupun Muhammadiyah dapat belajar bersama di Gontor dan kemudian kembali ke masyarakat tanpa harus kehilangan identitas masing-masing.

Bahkan ketika menyinggung keluarganya sendiri, Hasan kembali membuat hadirin tertawa dengan celetukan tentang latar belakang dirinya dan para menantunya.

Pesannya sebenarnya sederhana: perbedaan latar belakang tidak harus menjadi alasan untuk saling menjauh.

Seratus tahun perjalanan Gontor akhirnya bukan hanya tentang bertambahnya usia sebuah pesantren. Ini tentang bagaimana sebuah lembaga pendidikan mempertahankan nilai, melahirkan generasi, dan terus mencari cara agar keberadaannya tetap bermanfaat bagi umat dan bangsa.

Dan di hadapan Prabowo, KH Hasan Abdullah Sahal menyampaikannya dengan cara yang khas: serius ketika membahas sejarah dan pendidikan, tetapi tetap berani menyelipkan humor agar pesan yang disampaikan tidak terasa kaku.

Presiden Prabowo Subianto mengaku terkejut setelah menerima sebuah buku yang memuat berbagai capaian pemerintahannya sel...
20/09/2026

Presiden Prabowo Subianto mengaku terkejut setelah menerima sebuah buku yang memuat berbagai capaian pemerintahannya selama menjalankan pemerintahan. Menariknya, Prabowo menyebut buku tersebut dibuat oleh tim internal pemerintah tanpa sepengetahuannya.

Saat menghadiri Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu 19 September 2026, Prabowo mengatakan dirinya baru menyadari banyaknya program dan hasil kerja pemerintah setelah membaca buku tersebut.

Ia kemudian menyinggung sejumlah capaian yang menurutnya telah diraih pemerintah, mulai dari upaya menuju swasembada pangan hingga pengembangan produksi solar berbahan dasar kelapa sawit. Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia disebut sudah tidak lagi mengimpor solar sejak 1 Juli lalu.

Menurut Prabowo, berbagai capaian itu menjadi alasan bagi pemerintah untuk semakin yakin menjalankan mandat yang diberikan rakyat. Ia pun mengajak masyarakat melihat dan mempelajari berbagai hasil kerja pemerintah yang telah dirangkum dalam buku tersebut.

Prabowo menutup pernyataannya dengan menyampaikan optimisme terhadap masa depan Indonesia. Ia meminta masyarakat percaya bahwa Indonesia memiliki masa depan yang baik dan cerah.

KPK takut memeriksa menteri? Pertanyaan ini mencuat setelah Mahfud MD ikut menyoroti kasus dugaan korupsi pengurusan HGB...
20/09/2026

KPK takut memeriksa menteri? Pertanyaan ini mencuat setelah Mahfud MD ikut menyoroti kasus dugaan korupsi pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN.

Kasus ini bermula dari OTT KPK pada 14 September 2026. Delapan orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pejabat ATR/BPN dan pihak swasta. KPK juga menyita barang bukti sekitar Rp106,3 miliar. Empat tersangka disebut KPK sebagai orang yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Namun, sampai 19 September, Nusron belum diperiksa sebagai bagian dari penyidikan yang diberitakan tersebut. Bahkan, saat KPK menggeledah sejumlah ruangan pejabat ATR/BPN, ruangan Nusron tidak termasuk yang digeledah. Kondisi inilah yang kemudian dipertanyakan Mahfud MD.

Mahfud meminta KPK menjelaskan kepada publik apakah Nusron akan dipanggil, setidaknya untuk diperiksa. Menurut Mahfud, pemeriksaan tersebut penting agar posisi Nusron dalam perkara menjadi jelas.

Lalu bagaimana jawaban KPK?

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan perkara tersebut masih berada pada tahap awal setelah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Penyidik masih melengkapi alat bukti dan mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan.

Sementara itu, status sebagai “orang kepercayaan” tentu bukan bukti otomatis bahwa seseorang terlibat tindak pidana. Begitu juga belum diperiksanya seorang pejabat bukan berarti pejabat tersebut terbukti bersalah atau sebaliknya.

Nusron sendiri menyatakan menghormati proses hukum dan siap membantu penyidikan.

Kini perhatian publik tertuju pada satu pertanyaan: sejauh mana KPK akan menelusuri keterkaitan orang-orang di sekitar Menteri ATR/BPN dengan perkara ini, dan apakah pemeriksaan terhadap Nusron nantinya diperlukan berdasarkan bukti yang ditemukan penyidik?

Address

Manado
95111

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sang Kreator Dari Timur posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Sang Kreator Dari Timur:

Shortcuts

Share