20/10/2026
🚨 KRISIS IKLIM, BIAYA HIDUP, DAN KINERJA PEMERINTAH: PESAN KERAS GREENPEACE DARI BUNDARAN HI
Ketika bencana mengancam keselamatan, harga kebutuhan hidup menekan pengeluaran, dan masyarakat berjuang mempertahankan penghasilannya, sebuah pertanyaan kembali diarahkan kepada pemerintah: sejauh mana negara hadir melindungi kehidupan rakyatnya?
Pertanyaan itulah yang mengemuka dalam aksi Greenpeace Indonesia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para aktivis menyampaikan kritik terhadap penanganan krisis iklim dan dampaknya terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
Aksi ini bukan sekadar demonstrasi tentang lingkungan. Di balik spanduk yang dibentangkan di salah satu ruang publik paling ikonik di Indonesia, terdapat persoalan yang jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari: harga pangan, pendapatan pekerja, keselamatan warga, dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pokok.
🔴 DUA SPANDUK, SATU PESAN: RAKYAT MEMBUTUHKAN PERUBAHAN NYATA
Para aktivis Greenpeace membentangkan dua spanduk berukuran besar di bagian atas Monumen Selamat Datang, Bundaran HI.
Spanduk pertama bertuliskan “TANGANI KRISIS IKLIM, TURUNKAN BIAYA HIDUP.” Pesan tersebut diarahkan ke utara, menuju Istana Merdeka, sebagai seruan kepada pemerintah pusat agar penanganan krisis iklim tidak dipisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, spanduk kedua memuat kalimat yang lebih tajam: “BENCANA MAKIN PARAH, HIDUP MAKIN SUSAH, APA KERJA PEMERINTAH?”
Kalimat tersebut merupakan kritik terbuka terhadap respons pemerintah atas persoalan lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat.
Pilihan kata dalam kedua spanduk itu memperlihatkan satu hal: Greenpeace ingin membawa isu perubahan iklim keluar dari perdebatan yang hanya berkutat pada lingkungan, menuju persoalan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebab, bagi keluarga yang harus mengatur pengeluaran setiap hari, krisis tidak selalu hadir dalam bentuk istilah ilmiah atau perdebatan kebijakan. Krisis bisa terasa ketika harga kebutuhan meningkat, pendapatan berkurang, perjalanan menuju tempat kerja terganggu, atau bencana merusak tempat tinggal dan sumber penghidupan.
🌏 KRISIS IKLIM BUKAN HANYA SOAL SUHU BUMI
Perubahan iklim kerap dipahami sebagai persoalan kenaikan suhu, cuaca ekstrem, dan kerusakan ekosistem. Padahal, dampaknya dapat menjalar ke berbagai sektor kehidupan.
Gangguan terhadap produksi pangan, misalnya, dapat memengaruhi pasokan dan harga komoditas. Banjir dapat menghambat transportasi, merusak rumah, serta menghentikan kegiatan ekonomi. Sementara itu, cuaca ekstrem dapat meningkatkan risiko pekerjaan bagi mereka yang menggantungkan pendapatan pada aktivitas di luar ruangan.
Meski demikian, hubungan antara perubahan iklim dan setiap kejadian bencana harus dinilai berdasarkan bukti ilmiah. Banjir, kebakaran hutan, dan bencana lainnya juga dapat dipengaruhi oleh tata ruang, perubahan penggunaan lahan, kondisi geografis, serta aktivitas manusia.
Karena itu, penanganan krisis iklim membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Pengurangan emisi saja tidak cukup tanpa upaya adaptasi, perlindungan masyarakat rentan, penataan ruang yang baik, dan sistem penanggulangan bencana yang efektif.
Persoalan lingkungan pada akhirnya juga menjadi persoalan ekonomi, kesehatan, keselamatan, dan keadilan sosial.
📊 RISET GREENPEACE MENYOROTI BEBAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
Dalam siaran persnya, Greenpeace Indonesia merujuk pada laporan berjudul “Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah.”
Laporan tersebut membahas pengalaman delapan kelompok masyarakat di tiga kawasan aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul atau kawasan Yogyakarta Raya.
Berdasarkan angka yang dipublikasikan Greenpeace, dampak yang disoroti dalam laporan tersebut mencakup tiga bidang utama:
🔹 41 persen berkaitan dengan pola konsumsi dan biaya pangan.
🔹 39 persen berkaitan dengan produktivitas dan pendapatan.
🔹 20 persen berkaitan dengan akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
Angka-angka tersebut menunjukkan pembagian kategori dampak sebagaimana disajikan Greenpeace. Angka itu tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh penduduk Indonesia, dan penafsirannya perlu mempertimbangkan metode serta cakupan penelitian.
Namun, isu yang diangkat tetap penting untuk diperhatikan.
Ketika kondisi lingkungan mengganggu kegiatan ekonomi, masyarakat berpotensi menghadapi tekanan ganda: penghasilan yang tidak menentu dan kebutuhan hidup yang tetap harus dipenuhi.
Bagi keluarga berpenghasilan rendah, kenaikan pengeluaran yang relatif kecil sekalipun dapat menjadi beban besar apabila hampir seluruh pendapatan telah dialokasikan untuk kebutuhan pokok.
Di sinilah kebijakan iklim bertemu dengan persoalan keadilan sosial. Masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas sering kali mempunyai kemampuan lebih kecil untuk menghadapi kerugian, memperbaiki rumah, memulihkan usaha, atau mencari sumber pendapatan alternatif setelah bencana.
🚨 SIAPA YANG PALING RENTAN?
Dampak lingkungan tidak dirasakan secara merata. Kemampuan seseorang untuk bertahan sering kali ditentukan oleh jenis pekerjaan, kondisi tempat tinggal, akses terhadap perlindungan sosial, dan ketersediaan tabungan.
Nelayan, misalnya, bergantung pada kondisi laut dan cuaca untuk menentukan kapan mereka dapat melaut dengan aman. Ketika cuaca memburuk, kesempatan bekerja dapat berkurang, sementara kebutuhan rumah tangga tetap berjalan.
Pengemudi ojek daring juga menghadapi risiko ketika hujan ekstrem atau banjir mengganggu perjalanan. Waktu produktif dapat berkurang, tetapi biaya bahan bakar, perawatan kendaraan, dan kebutuhan sehari-hari tidak otomatis turun.
Situasi serupa dapat dialami pekerja lepas dan pelaku usaha kecil yang pendapatannya bergantung pada kelancaran aktivitas ekonomi.
Contoh-contoh tersebut tidak berarti setiap penurunan pendapatan disebabkan oleh perubahan iklim. Namun, kondisi cuaca ekstrem dan bencana dapat memperbesar kerentanan kelompok yang sejak awal memiliki perlindungan ekonomi terbatas.
Karena itu, pembicaraan mengenai krisis iklim semestinya tidak berhenti pada target emisi atau komitmen internasional. Perlindungan pekerja, kesiapsiagaan bencana, ketahanan pangan, dan dukungan bagi kelompok rentan juga perlu menjadi bagian dari kebijakan.
⚖️ BAGAIMANA DENGAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH?
Kritik Greenpeace muncul pada momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Momentum tersebut digunakan untuk mempertanyakan apakah langkah pemerintah dalam menangani persoalan lingkungan telah sebanding dengan tantangan yang dihadapi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan telah menjalankan berbagai upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan, termasuk pengerahan personel, dukungan udara, penegakan hukum, dan modifikasi cuaca.
Perbedaan pandangan ini perlu dinilai secara objektif.
Pemerintah dapat menunjukkan program dan tindakan yang telah dilakukan. Namun, keberhasilan kebijakan pada akhirnya perlu diukur melalui hasil yang dapat diperiksa: apakah risiko bencana berkurang, apakah masyarakat lebih terlindungi, apakah kerusakan lingkungan dapat ditekan, dan apakah penegakan hukum berjalan efektif.
Sebaliknya, kritik terhadap pemerintah juga perlu didukung data yang kuat agar publik dapat membedakan persoalan yang telah ditangani, persoalan yang belum terselesaikan, dan persoalan yang membutuhkan perubahan kebijakan.
Dalam negara demokrasi, kritik masyarakat sipil bukan pengganti evaluasi berbasis data. Kritik justru dapat menjadi bagian dari proses yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan kebijakan.
Pertanyaan pentingnya bukan semata-mata apakah pemerintah telah bekerja, melainkan sejauh mana pekerjaan tersebut menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
🚔 AKSI DITERTIBKAN, ENAM AKTIVIS MENDAPATKAN PENANGANAN MEDIS
Aksi di Bundaran HI juga menarik perhatian karena dilakukan di bagian atas Monumen Selamat Datang.
Aparat gabungan, termasuk kepolisian, Satpol PP, dan petugas pemadam kebakaran, dikerahkan untuk menangani situasi, menurunkan para aktivis, serta mencopot spanduk yang dibentangkan.
Menurut pemberitaan media pada hari kejadian, penurunan kedua spanduk berlangsung secara bertahap pada pagi hari. Media juga melaporkan bahwa enam aktivis Greenpeace mengalami kondisi lemas dan dibawa ke klinik untuk mendapatkan penanganan medis.
Peristiwa ini memperlihatkan dimensi lain dari aksi tersebut: keselamatan peserta, pengelolaan ruang publik, dan cara aparat menangani penyampaian aspirasi.
Di satu sisi, penggunaan bagian atas monumen memiliki risiko keselamatan dan memerlukan penanganan yang cermat. Di sisi lain, penyampaian pendapat merupakan bagian penting dari kehidupan demokratis.
Keduanya perlu ditempatkan secara proporsional. Penertiban harus mempertimbangkan keselamatan, ketertiban umum, dan ketentuan hukum yang berlaku, sementara hak masyarakat untuk menyampaikan kritik tetap perlu dihormati.
Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran prosedur membutuhkan bukti yang memadai dan keterangan dari pihak-pihak terkait.
🌱 LEBIH DARI SEKADAR AKSI PROTES
Terlepas dari perbedaan pandangan antara aktivis dan pemerintah, aksi ini membawa persoalan yang layak mendapat perhatian publik lebih luas.
Krisis iklim tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu kebijakan. Diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, masyarakat sipil, komunitas ilmiah, serta masyarakat yang paling terdampak.
Kebijakan tersebut perlu menyentuh beberapa bidang sekaligus: pengurangan emisi, perlindungan hutan dan ekosistem, pengelolaan lahan, ketahanan pangan, infrastruktur yang tahan bencana, serta perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.
Transparansi anggaran dan evaluasi program juga penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah komitmen pemerintah benar-benar diterjemahkan menjadi tindakan dan hasil.
Pada saat yang sama, setiap klaim mengenai dampak perubahan iklim, kerugian ekonomi, dan efektivitas kebijakan harus diperiksa berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, persoalan ini terlalu penting jika hanya diperlakukan sebagai pertarungan slogan antara pemerintah dan pengkritiknya.
🇮🇩 PADA AKHIRNYA, RAKYAT MEMBUTUHKAN HASIL NYATA
Aksi Greenpeace di Bundaran HI menjadi pengingat bahwa pembicaraan mengenai lingkungan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia.
Hutan, sungai, laut, udara, dan iklim bukan sekadar isu bagi aktivis atau peneliti. Kondisi lingkungan turut menentukan keamanan tempat tinggal, keberlanjutan pekerjaan, ketersediaan pangan, dan kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, tuntutan untuk menangani krisis iklim dan menekan biaya hidup patut dijawab melalui kebijakan yang jelas, pelaksanaan yang konsisten, serta hasil yang dapat diukur.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan capaian dan memperbaiki kekurangan. Masyarakat sipil memiliki peran untuk mengawasi dan menyampaikan kritik. Sementara itu, publik berhak mendapatkan informasi yang akurat agar dapat menilai kebijakan secara mandiri.
Sebab, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya banyaknya program yang diumumkan, tetapi juga sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya, terlindungi dari risiko, dan memiliki kesempatan hidup yang lebih baik.
Kini, pertanyaan yang patut direnungkan bersama adalah:
Jika krisis lingkungan dapat memengaruhi harga pangan, pendapatan, tempat tinggal, dan keselamatan masyarakat, apakah penanganannya sudah menjadi prioritas yang sepadan dengan dampak yang ditimbulkan?
Pertanyaan itu bukan hanya ditujukan kepada pemerintah, tetapi juga kepada seluruh pihak yang memiliki peran dalam menentukan masa depan lingkungan dan kesejahteraan Indonesia.
---
SUMBER DAN RERREREFERENSI CEK KOLOM KOMENTAR
Catatan : Artikel ini disusun berdasarkan informasi dan pemberitaan yang tersedia mengenai aksi pada 20 Oktober 2026. Data penelitian Greenpeace disajikan sesuai publikasi organisasi tersebut dan tidak dianggap mewakili seluruh penduduk Indonesia. Hubungan antara perubahan iklim dan kejadian bencana tertentu memerlukan verifikasi ilmiah sesuai konteks masing-masing.
