https://www.facebook.com/PeduliMaros/

Peduli Maros, Maros (2025)

23/07/2025

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan rincian kesepakatan negosiasi tarif dengan Indonesia yang dianggap sebagai terobosan besar bagi sektor manufaktur, pertanian, dan digital AS. Dalam pengumuman resmi Gedung Putih, Trump menyatakan kesepakatan ini akan memberikan akses pasar yang sebelumnya sulit bagi produk AS di Indonesia.

Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia setuju untuk menerapkan tarif timbal balik sebesar 19% ke AS, menurunkan tarif sebelumnya yang lebih tinggi. Ada delapan poin utama yang menjadi isi kesepakatan dagang ini, yaitu:

Penghapusan hambatan tarif untuk lebih dari 99% produk AS di semua sektor termasuk pertanian, kesehatan, teknologi, otomotif, dan bahan kimia.

Penghilangan hambatan non-tarif ekspor industri AS, seperti pembebasan persyaratan konten lokal dan penerimaan standar keselamatan kendaraan AS.

Penghapusan hambatan non-tarif ekspor pertanian AS, termasuk bebas perizinan impor dan pengakuan sertifikat pengawasan produk AS.

Penyelarasan aturan asal untuk memastikan manfaat kesepakatan tidak mengalir ke negara ketiga.

Penghapusan hambatan perdagangan digital dengan penghapusan tarif atas produk tak berwujud dan kemudahan transfer data.

Peningkatan keamanan ekonomi dengan kerja sama mengatasi kelebihan kapasitas baja dan penguatan rantai pasok.

Peningkatan standar ketenagakerjaan dengan larangan kerja paksa dan dukungan kebebasan berserikat.

Penandatanganan kesepakatan komersial di bidang pertanian, kedirgantaraan, dan energi.
Kesepakatan ini diharapkan mendorong ekspor AS ke Indonesia sekaligus membuka peluang investasi dan kerja sama ekonomi lebih luas.

Pemerintah kedua negara berkomitmen melanjutkan kolaborasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

23/07/2025

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengumumkan pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) Termin 2 tahun 2025 telah dimulai sejak awal Juli. Program ini memberikan bantuan kepada jutaan siswa kurang mampu di seluruh Indonesia sebagai dukungan untuk kelangsungan pendidikan.

Dana PIP Termin 2 dicairkan secara bertahap mulai Mei hingga September 2025, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK. Bantuan diberikan kepada siswa yang telah menyelesaikan aktivasi rekening dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Untuk mengetahui status pencairan, siswa atau orang tua dapat memeriksa melalui laman resmi PIP di https://pip.kemendikdasmen.go.id/home_v1 dengan memasukkan NISN dan NIK, serta kode verifikasi.

Informasi yang ditampilkan meliputi nama penerima, jumlah dana, tahapan pencairan, dan status aktivasi rekening. Jika belum terdaftar, akan muncul keterangan seperti "Rekening belum aktif" atau "Belum masuk SK".

PIP tahun 2025 terbagi dalam tiga termin pencairan: Termin 1 (Februari–April) untuk siswa kelas akhir dan peserta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); Termin 2 (Mei–September) bagi siswa yang sudah aktivasi rekening; dan Termin 3 (Oktober–Desember) untuk siswa tambahan yang belum menerima bantuan sebelumnya.

Program Indonesia Pintar terus menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah mendukung pemerataan pendidikan dan membantu siswa dari keluarga kurang mampu menyelesaikan pendidikan formal.

22/07/2025

Siap-siap! Mulai 17 Agustus 2025, seluruh transaksi keuanganmu bakal terpantau lewat Payment ID buatan BI. Cukup satu ID berbasis NIK, semua aktivitas keuangan rekening, e-wallet, utang, hingga investasi langsung bisa dilacak.

Sistem ini diklaim bisa deteksi penipuan, pantau cash flow, dan jadi senjata baru negara dalam mengontrol keuangan digital warganya!

21/07/2025

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan kelembagaan 80.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) pada Senin, 21 Juli 2025, di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Klaten. Kedatangan Presiden disambut hangat oleh para undangan.

Dalam acara tersebut, Presiden menyerahkan Surat Keputusan Badan Hukum Koperasi kepada lima ketua koperasi perwakilan dari berbagai daerah, sebagai simbol penguatan koperasi desa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional KDMP, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa peluncuran ini merupakan langkah besar dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak kepada masyarakat kecil. Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi sarana produksi, distribusi, serta pemberdayaan petani, nelayan, dan pelaku usaha desa, sekaligus memutus rantai tengkulak dan rentenir.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi adalah alat perjuangan ekonomi rakyat kecil dan peluncuran 80.081 koperasi ini merupakan gerakan nasional strategis untuk mengurangi dominasi ekonomi pihak besar.

Selain legalitas, koperasi ini juga akan didukung fasilitas nyata seperti gudang, cold storage, gerai sembako, apotek, serta layanan pinjaman super mikro yang mempermudah distribusi dan perputaran ekonomi di desa.

21/07/2025

Presiden Prabowo Subianto menggemparkan publik saat menutup Kongres Partai Solidaritas Indonesia di Surakarta, 20 Juli 2025. Dalam pidatonya, Prabowo memperkenalkan istilah baru: serakahnomics. Menurutnya, ini adalah mazhab ekonomi baru yang tidak diajarkan di universitas mana pun, karena berasal dari ilmu serakah.

Prabowo menyoroti kekayaan alam Indonesia yang luar biasa, namun terus dirampok oleh segelintir pihak yang tak jera meski sudah berulang kali diperingatkan. Ia menyebut, perilaku serakah inilah yang menjadi akar persoalan, dan pemerintah tak akan tinggal diam.

Dengan nada tegas, Prabowo mengingatkan mereka yang terus mencuri kekayaan negara: “Tunggu tanggal mainnya.” Pernyataan ini menjadi sinyal keras bahwa pemerintahan Prabowo akan mengambil langkah tegas terhadap praktik ekonomi yang merugikan rakyat.

19/07/2025

Kira-kira begini kondisinya Kabupaten Maros saat ini..

🥶

18/07/2025

Siapa yang untung dan rugi dengan kesepakatan Ekonomi Baru Amerika dan Indonesia?

Prabowo Subianto Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

17/07/2025

Jakarta – Fenomena antrean panjang pelamar kerja di berbagai job fair dan minimnya lapangan kerja formal menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis di sektor ketenagakerjaan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Widjaja Kamdani, menegaskan bahwa meskipun dunia usaha berkomitmen untuk menyerap tenaga kerja, saat ini terjadi ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Ia menilai situasi ini sebagai peringatan serius bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan struktural.

APINDO mengidentifikasi tiga faktor utama yang menyebabkan krisis ini. Pertama, sektor padat karya mengalami tekanan hebat akibat gejolak geopolitik global, penurunan konsumsi domestik, serta tingginya biaya operasional. Indeks PMI manufaktur Indonesia yang turun ke angka 46,9 pada Juni 2025 menunjukkan kontraksi selama tiga bulan berturut-turut.

Faktor kedua adalah transformasi digital yang begitu cepat, termasuk otomasi dan penggunaan kecerdasan buatan. Hal ini membuat banyak sektor konvensional kehilangan peran dan mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia. Ironisnya, meski investasi masuk besar, penyerapan tenaga kerja justru kian kecil. Pada kuartal I 2025, hanya sekitar 1.200-an tenaga kerja diserap dari investasi Rp1 triliun, jauh menurun dibandingkan 4.500-an pekerja per Rp1 triliun di tahun 2013.

Ketiga, masih banyak regulasi dan perizinan yang menghambat masuknya investasi dan perluasan usaha. APINDO menekankan perlunya reformasi regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan ramah investor, agar tercipta efek berganda terhadap pembukaan lapangan kerja.

Shinta juga menyoroti pentingnya pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling), terutama bagi tenaga kerja di sektor informal, agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja di era digital.

Situasi ini, menurut APINDO, bukan sekadar tantangan jangka pendek, melainkan sinyal bahwa Indonesia harus segera memperbaiki sistem ketenagakerjaan dan menata ulang strategi ekonominya agar tetap kompetitif dan berdaya saing di tingkat global.

17/07/2025

Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa tanah yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun dapat dicabut haknya dan diambil kembali oleh negara. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, sebagai pengganti regulasi sebelumnya.

Kepala Biro Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Harison Mocodompis, menjelaskan bahwa pemilik tanah memiliki kewajiban untuk mengolah, menggunakan, atau merawat tanah miliknya. Bila tanah dibiarkan begitu saja, pemerintah memiliki wewenang untuk menertibkannya.

Penetapan tanah sebagai telantar dilakukan melalui tahapan administrasi yang ketat, mulai dari inventarisasi, pemberian tiga kali surat peringatan, hingga pemberitahuan resmi kepada pemilik dalam jangka waktu tertentu. Jika tidak ada tindak lanjut, status tanah tersebut akan berubah menjadi tanah negara.

Tanah yang dicabut haknya akan masuk ke dalam tanah cadangan umum negara (TCUN). Tanah ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk program reforma agraria, pembangunan infrastruktur, dan kebutuhan strategis lainnya seperti bank tanah.

Mekanisme ini tidak hanya menyasar lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), atau hak pakai, tetapi juga mencakup tanah dengan hak milik yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Pemerintah menegaskan bahwa upaya ini bukan untuk mengintimidasi pemilik tanah, melainkan untuk mendorong pemanfaatan aset yang produktif dan menghindari spekulasi lahan yang merugikan negara dan masyarakat luas.

15/07/2025

Virus Judi Online Kian Menggila, Regulasi Lemah, Rakyat Jadi Korban

Fenomena judi online atau yang kini akrab disebut judol terus merajalela di tengah masyarakat, seakan menjadi wabah sosial yang tak terbendung. Ironisnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum seperti di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan tampak belum mampu menunjukkan taringnya secara maksimal. Mereka seperti tak berdaya menghadapi masifnya peredaran judol hingga ke ruang-ruang publik masyarakat.

Tanpa regulasi yang kuat dan tegas, masyarakat dibiarkan bergulat sendiri dengan candu judol. Banyak yang terjerumus hingga kehilangan harta, kehormatan, bahkan masa depan. Lebih menyedihkan, aktivitas ini tak hanya hadir dalam bentuk judi konvensional berbasis uang, tapi juga menyamar dalam wujud GAME slot macam Royal Dream, Higgs Games Island dan aplikasi digital lainnya yang dikemas dengan tampilan menghibur namun sejatinya bersifat adiktif dan merusak.

Diperlukan keberanian politik dan komitmen serius dari seluruh elemen pemerintahan dan aparat hukum untuk membersihkan ruang publik baik fisik maupun digital dari segala bentuk aktivitas judol. Tanpa langkah nyata dan regulasi yang mengikat, masyarakat, khususnya generasi muda, akan terus menjadi korban dari praktik yang makin canggih dan terang-terangan ini.

15/07/2025

Puluhan tautan palsu yang mengklaim menampilkan video viral Andini Permata berdurasi 2 menit 31 detik tersebar di media sosial dan platform digital. Namun, tautan-tautan ini berbahaya karena mengandung malware, skema phising, dan berbagai bentuk penipuan yang telah merugikan banyak pengguna.

Modus operandi para pelaku termasuk jebakan login palsu untuk mencuri data akun, penyamaran sebagai situs judi, iklan berlebihan, hingga unduhan aplikasi berbahaya yang merusak perangkat. Akun dan komunitas pengawas keamanan siber terus mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya dan berhati-hati terhadap tautan yang mencurigakan.

Sejumlah korban membagikan pengalaman mereka, mulai dari hampir terperangkap skema login palsu hingga memastikan tautan tersebut mengandung program berbahaya melalui pengujian di lingkungan aman. Kejadian ini menegaskan pentingnya selalu memverifikasi tautan sebelum mengaksesnya dan tidak sembarangan memasukkan data pribadi di situs tidak resmi.

Pengguna disarankan untuk selalu menjaga keamanan perangkat, menghindari tautan yang tidak jelas sumbernya, dan memanfaatkan layanan keamanan digital untuk memeriksa potensi risiko tautan yang diterima.

15/07/2025

Bank Indonesia diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,25% pada 16 Juli 2025, menurut jajak pendapat terhadap 29 ekonom. Sebanyak 14 ekonom lainnya memperkirakan suku bunga akan tetap pada level 5,50%.

Sebagian besar ekonom memproyeksikan suku bunga akan turun menjadi 5,25% pada akhir kuartal ini, dengan beberapa memperkirakan penurunan lebih lanjut hingga 5,00% pada akhir tahun.

Gubernur Bank Indonesia sebelumnya menyatakan bahwa bank sentral terbuka melakukan pemotongan suku bunga lebih lanjut untuk mendorong konsumsi dan investasi, dengan catatan stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga. Rupiah telah menguat sekitar 0,5% sejak pertemuan terakhir di Juni, dan inflasi tahunan pada Juni tercatat 1,87%, masih dalam target BI antara 1,5% hingga 3,5%.

Namun, ketidakpastian global, terutama terkait ancaman tarif dari Amerika Serikat, dapat mempengaruhi keputusan BI. Beberapa ekonom menyarankan agar BI tetap berhati-hati dalam mengambil kebijakan moneter selanjutnya.

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 4,8% pada 2025 dan 4,9% pada 2026 serta inflasi yang terkendali, BI memiliki ruang untuk melonggarkan kebijakan moneternya guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Peduli Maros

23/07/2025

23/07/2025

22/07/2025

21/07/2025

21/07/2025

19/07/2025

18/07/2025

17/07/2025

17/07/2025

15/07/2025

15/07/2025

15/07/2025

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category