Nusrapost, Mataram Timur (2026)

03/02/2026

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur menuntut pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk segera mengembalikan dana sisa program bantuan UMKM sebesar Rp6 miliar ke kas daerah. Hal ini menyusul terjadinya insiden double transfer yang di sinyalir kesalahan pada sistem perbankan BRI.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Lotim Farouk Bawazier menerangkan, Berdasarkan hasil rapat sinkronisasi yang digelar Selasa (03/02/2026), terungkap bahwa total dana yang terindikasi mengalami transfer ganda mencapai Rp3,5 miliar, yang tersebar di 5.098 rekening penerima. Sementara total dana keseluruhan yang masih tertahan di BRI dan harus segera disetorkan kembali ke daerah mencapai Rp6 miliar.

Dari informasi yang disampikan pihak BRI, per tanggal 31 Januari 2026, upaya penarikan kembali dana double transfer tersebut baru mencapai 46%, atau sekitar 1.900 hingga 2.000 rekening yang telah mengembalikan dana.

"Kami menekankan agar BRI melakukan langkah-langkah cepat. Hingga akhir Januari baru 46% yang kembali. Kami memberikan target agar masalah ini tuntas sebelum akhir Februari 2026," ujarnya.

Dikatakan Farouk dalam pertemuan tersebut, pihak BRI mengakui adanya kesalahan prosedur atau human error yang menyebabkan sistemnya, melakukan transfer ganda kepada ribuan penerima. Meski demikian, pihak Dinas Koperasi Lotim disebutnya, telah memiliki data yang sangat detail, mulai dari alamat penerima hingga waktu transfer, sehingga memudahkan proses pelacakan.

"Masyarakat kita sadar bahwa ada kelebihan transfer dan mereka siap mengembalikan," tambahnya.

Walaupun mengedepankan pendekatan persuasif, DPRD Lombok Timur memberikan peringatan keras. Jika dalam tenggat waktu yang ditentukan dana tersebut tidak segera kembali ke kas daerah, maka pihak Aparat Penegak Hukum (APH) akan diminta untuk melakukan audit dan penyelidikan lebih lanjut.

"Dana daerah tidak boleh dimain-mainkan. Ini harus segera dikembalikan agar Dinas Koperasi bisa segera merealisasikan bantuan kepada masyarakat lain yang benar-benar berhak namun belum menerima bantuan," tegasnya.

Selain itu, DPRD berkomitmen akan terus memantau progres pengembalian ini setiap dua minggu sekali dan berencana memanggil kembali Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan akurasi data di masa mendatang. (*)

03/02/2026

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, S.Sos., MH., menekankan pentingnya sinergi keamanan informasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Persandian se-Provinsi NTB bertema "Penguatan Peran Persandian dan Keamanan Informasi Menuju NTB Smart Government" di Same Hotel Rembiga, Mataram, Senin (2/2/2026).

Dalam arahannya, Ahsanul Khalik menyatakan bahwa transformasi digital pemerintah membawa implikasi langsung terhadap kompleksitas keamanan siber. Menurutnya, sistem digital yang aman dan terpercaya merupakan fondasi utama dari NTB Smart Government.

"Sistem pengamanan informasi harus terstruktur, adaptif, dan berkelanjutan. Di sinilah peran krusial bidang persandian sebagai garda terdepan dalam menjaga kerahasiaan, ketersediaan, serta integritas data pemerintah," ujar Ahsanul.

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa kecanggihan teknologi harus dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia.

"Bukan hanya sistemnya yang harus bagus, tapi integritas manusianya juga. Jika SDM tidak memiliki integritas, maka keamanan sistem yang kita bangun akan sia-sia," tegasnya.

Terkait kondisi di lapangan, Ahsanul menyoroti pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) yang belum merata. Saat ini, baru lima Kabupaten/Kota di NTB yang memiliki tim tersebut, namun belum sepenuhnya teregistrasi. Ia menargetkan pada tahun 2026, seluruh 10 Kabupaten/Kota di NTB sudah memiliki tim yang terdaftar resmi.

"Kami di Provinsi siap memfasilitasi koordinasi dengan Komdigi maupun BSSN. Kita ingin membangun ekosistem digital di NTB dengan satu suara dan satu langkah, sesuai arahan Pak Gubernur untuk bergerak bersama menghadapi persoalan siber," tambahnya.

Direktur Keamanan Siber Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, yang hadir secara daring, mengingatkan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di NTB untuk mewaspadai maraknya penyalahgunaan data pribadi yang kerap terjadi dalam sistem pemerintahan.

"Makin banyak penggunaan data pribadi dalam aplikasi pemerintah, makin besar p**a risiko penyalahgunaannya. Kita tidak ingin insiden kebocoran data pelamar kerja yang sempat viral di level nasional terjadi di NTB. Perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama sepanjang 2026," tegas Danang.

Dalam pemaparannya, Danang menjelaskan transisi besar yang akan dihadapi Pemda tahun ini. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan mulai beralih menuju Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI). Meski berganti nama, seluruh indikator keamanan informasi dari standar sebelumnya tetap akan menjadi acuan utama.

Untuk meningkatkan indeks tersebut di seluruh NTB, terdapat tiga poin fokus yang akan dilakukan sepanjang 2026, yaitu peningkatan Kematangan Kebijakan dimana Saat ini, rata-rata indeks keamanan informasi di NTB berada di angka 4,196 (Kategori Baik). Namun, penerapan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di tingkat Kabupaten/Kota masih bervariatif, dengan beberapa daerah masih berada di level 1.
Kemudian Audit Keamanan Informasi,l. Ini menjadi rapor merah yang harus diperbaiki. Rata-rata nilai pelaksanaan audit keamanan di NTB masih di angka 1,7. BSSN mendorong Diskominfotik Provinsi untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan (Binwas) dengan melakukan audit langsung ke Kabupaten/Kota.
Selanjutnya, Pengukuran Indeks KAMI. Dari 10 Kabupaten/Kota, baru 4 daerah (termasuk Provinsi) yang melakukan penilaian Indeks KAMI (Keamanan Informasi). Sebanyak 7 daerah lainnya ditargetkan melakukan verifikasi dengan BSSN tahun ini.

Danang juga menyoroti pentingnya registrasi Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau Tim Tanggap Insiden Siber. Saat ini, meski 5 Kabupaten/Kota telah membentuk tim, mereka belum teregistrasi secara resmi di BSSN.

"Provinsi NTB memiliki tugas krusial sesuai UU No. 23 Tahun 2014 untuk membina Kabupaten/Kota. Kami di BSSN siap membantu melalui penempatan sensor-sensor monitoring serangan siber. Jika CSIRT daerah sudah teregistrasi dan bekerjasama dengan Gov-CSIRT Nasional, kami bisa memberikan notifikasi dini atau early warning kepada admin di daerah jika ada serangan," jelasnya.

Menutup pemaparannya, Danang memberikan apresiasi kepada Kabupaten Sumbawa Barat yang telah mencapai predikat "Sangat Baik" dalam indeks keamanan siber, dan berharap keberhasilan ini menular ke daerah lain di NTB, khususnya di wilayah bagian timur yang saat ini statusnya masih berada di level "Cukup".

Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfotik NTB, Safrudin, SH., MH., melaporkan bahwa rakor ini bertujuan untuk melahirkan kesepakatan bersama antarperangkat daerah. Fokus utamanya adalah percepatan pembentukan tim tanggap insiden siber dan peningkatan Indeks Keamanan Informasi (IKI).

"Harapan kami di tahun 2026, semua kabupaten/kota sudah terregistrasi tim tanggap insidennya. Selain itu, kami juga akan menyepakati pelaksanaan audit keamanan informasi yang nantinya akan didampingi oleh Diskominfotik Provinsi sesuai arahan BSSN," jelas Safrudin.

Dari Rakor ini dihasilkan berupa kesepakatan dengan komitmen bersama dalam menyelesaikan proses registrasi Tim Tanggap insiden siber (CSIRT) pada masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan oleh BSSN.

Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota di NTB wajib melaksanakan penilaian tingkat kematangan keamanan informasi siber dan sandi, sebagai dasar evaluasi, perencanaan dan peningkatan berkelanjutan terhadap pengelolaan keamanan siber di masing-masing daerah.

Adapun pelaksanaan kesepakatan ini melalui koordinasi berkelanjutan anatara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta ditindaklanjuti melalui program, kegiatan dan kebijakan teknis sesuai dengan kebijakan masing-masing.

03/02/2026

Menanggapi isu miring yang beredar, Tokoh Agama TGH MJ secara tegas membantah tuduhan pelecehan seksual terhadap santri yang dialamatkan kepadanya.

Dalam pernyataan resminya, ia menyebut laporan tersebut sebagai sebuah kebohongan publik atau hoaks yang sengaja diembuskan untuk mencemarkan nama baiknya.

Sebelumnya TGH MJ dilaporkan terkait dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati okeh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat (NTB).

TGH MJ menyebut kejanggalan dalam laporan yang menyebutkan bahwa aksi pencabulan tersebut terjadi pada tahun 2016. Menurutnya, kronologi tersebut sama sekali tidak masuk akal secara fakta di lapangan.

"Masalah tuduhan itu, saya nyatakan itu Hoaks dan fitnah. Karena di tahun 2016, saya masih tinggal bersama orang tua. Saat itu, beliau (almarhum) yang memegang penuh kendali pondok pesantren ini," ungkap TGH MJ saat ditemui pada Senin (2/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa tongkat estafet kepemimpinan pondok baru berpindah tangan setelah sang ayah wafat pada November 2019.

"Waktu itu, saya tidak memiliki otoritas penuh atas asrama maupun santri," ujarnya.

TGH MJ membeberkan fakta kondisi fisik pondok pesantren pada rentang waktu yang dituduhkan. Ia menjelaskan bahwa aktivitas di asrama saat itu hampir tidak ada, karena kondisi bangunan yang rusak dan sepi.

TGH MJ menceritakan tahun 2016-2018, Asrama dalam kondisi sepi. Santri tidak menginap, melainkan sistem bolak-balik dari rumah ke masjid untuk mengaji bersama para ustaz.

Pasca Gempa 2018, kondisi bangunan asrama rusak parah di bagian atap (genteng) sehingga tidak bisa digunakan sama sekali. Dan di tahun 2020-2021 Proses renovasi asrama baru dimulai.

"Tahun 2020 saya baru pindah ke sini untuk renovasi. Asrama baru aktif kembali sekitar pertengahan tahun ajaran 2021. Itu pun jumlah santrinya sangat sedikit, hanya beberapa orang anak dari kerabat guru-guru yang rumahnya jauh," tambahnya.

Dengan kondisi asrama yang rusak dan aktivitas santri yang terpusat di masjid di bawah pengawasan banyak ustaz, TGH MJ menegaskan bahwa tuduhan adanya pencabulan di dalam asrama pada tahun 2016 adalah mustahil.

"Bagaimana mungkin ada kejadian di tempat yang saat itu sedang rusak dan tidak berpenghuni, Ini murni fitnah yang tidak berdasar fakta," tutupnya.

03/02/2026

Nyelamet Dowong, Medium Warga Lombok Timur Wujudkan Swasembada Pangan

Puluhan perempuan berjalan dengan membawa baki tradisional khas Sasak atau disebut dengan Tembolaq , Tembolaq tersebut berisikan hasil bumi dan berbagai olahan kue tradisional yang hanya ditemukan di p**au Lombok, termasuk juga didalamnya nasi, ketupat lengkap denga lauk pauknya.

Mereka membawa Tembolaq tersebut keluar dari areal masjid untuk membawanya ke areal makam leluhur untuk dilakukan ritual zikir dan do'a serta mengambil air suci di mata air merta sari.

Upacara adat Nyelamet Dowong oleh masyarakat kelurahan Denggen Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dilakukan setiap tahun sebelum masa panen tiba yang disebut dengan Nyelamet Dowong atau dalam bahasa Indonesia menyelamatkan padi atau tanaman dari hama.

"Kegiatan ini selalu dilaksanakan setiap tahun ketika padi sudah berumur satu bulan dan ini upcara ada ini harus dilakukan" Jelas Lalu Selamet yang merupakan tokoh adat Kelurahan Denggen kepada DetikBali, Senin (2/02/2026).

Adapun rentetan ritual adat Nyelamet Dowong ini dilakukan selama dua hari, yaitu mulai hari Jum'at, dimana pada hari ini dilakulan pembersihan terhadap makam para leluhur, kemudian dilanjutkan pada hari minggu dilakukan pemotongan ayam.

"adapun pemotongan ayam ini dilakukan di satu tempat dan dibuatkan lubang filosofinya supaya penyakit tidak menyebar, kemudian darah dari penyembelihan ayam tersebut kemudian di alirkan ke daun bambu sehingga menempel darah ayam tersebut di daun bambu" Beber Lalu Selamet.

Ia menambahkan dari daun bambu yang tertempel tersebut, itulah kemudian dimanfaatkan oleh warga sejak zaman dahulu sebagai pestisida alami.

"Dulu kan belum ada pestisida, jadi dimanfaatkanlah daun bambu yang sudah tertempel darah ayam ini sebagai pengendali hama alami, itu ditaruh ditengah sawah, karena hama-hama tersebut akan menempel di daun bambu tersebut karena menghirup bau amis darah ayam, nah setelah hamanya kenyang mereka akan langsung mati" Imbuh Lalu Selamet.

Kemudian adapun fungsi dari air suci Merta Sari ini ialah itu akan di alirkan ke sawah, sehingga hama-hama yang telah mati itu akan hanyut dengan sendirinya.

Intinya adalah upacara adat ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur, dan berdo'a kepada tuhan yang maha esa supaya hasil panen dapat berlimpah sehingga apa yang menjadi nawacita pemimpin kita yaitu swasembada pangan bisa tercapai, pungkas Lalu Selamet.

Sementara salah satu warga Amaq Muslihin mengaku kalau ia sangat antusias mengikuti acara adat ini, ia dengan sukarela menyediakan aneka makanan dan berbagai macam buah-buahan untuk bisa disantap bersama para tamu undangan dan masyarakat yang hadir.

"Kami disini secara swadaya menyajikan semua ini, ya untuk kita nikmati bersama, apalagi padi saya saat ini sudah mulai menguning, jadinya ia berharap hasil panenya berlimpah setelah berdo'a pada acara adat Nyelamet Dowong ini" Kata Amaq Muslihin, sembari menikmati hidangan makanan.

03/02/2026

DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan sikap tegas, mendukung keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Dukungan ini disampaikan langsung Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, mewakili pimpinan dan seluruh anggota dewan.

Isvie menilai posisi Polri di bawah Presiden menjadi kunci menjaga stabilitas keamanan nasional, sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Pola ini dinilai mampu menjaga garis komando tetap jelas, serta selaras dengan sistem ketatanegaraan.

Menurut perempuan pertama yang menduduki Ketua DPRD NTB itu, peran Polri tidak hanya sebatas penegakan hukum, namun juga menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat, serta mendukung agenda pembangunan nasional hingga daerah. Karena itu, dukungan politik dan kelembagaan perlu terus diperkuat.

“DPRD Provinsi NTB mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden demi menjaga stabilitas keamanan, netralitas institusi, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Hj. Baiq Isvie Rupaeda.

Ia menambahkan, sinergi Polri bersama pemerintah daerah selama ini berjalan baik, termasuk dalam menjaga kondusivitas wilayah NTB, pengamanan agenda strategis, hingga pengawalan program sosial dan ekonomi.

DPRD NTB juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kepercayaan terhadap Polri, sebagai institusi negara yang bekerja profesional dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

30/01/2026

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur bersama Kasi Pendidikan Pondok Pesantren (Pontren) melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Nurul Iman, Desa Dasan Makam, Kecamatan Sukamulia, Jumat (30/1). Kunjungan ini dilakukan menyusul mencuatnya pemberitaan di media sosial terkait dugaan tindak asusila yang melibatkan oknum tuan guru di pondok pesantren tersebut.

Kepala Kemenag Lombok Timur, H. Shulhi, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan klarifikasi awal terhadap informasi yang beredar di masyarakat. Menurutnya, pihak Kemenag perlu memastikan kebenaran informasi sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

“Kunjungan ini untuk klarifikasi, memastikan apakah informasi yang beredar itu benar atau tidak,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Kemenag tidak dapat bertemu langsung dengan pimpinan pondok pesantren. Pihak pondok menyampaikan bahwa pimpinan sedang berada di luar. Meski demikian, Kemenag tetap melakukan pemantauan dan akan melanjutkan klarifikasi setelah proses penanganan oleh pihak berwenang berjalan.

“Jika nantinya pimpinan pondok dipanggil oleh kepolisian, maka kemungkinan besar kasus ini memang benar adanya,” jelasnya.

Selain melakukan klarifikasi, Kemenag juga meninjau langsung kondisi lingkungan pondok pesantren. Dari hasil pantauan, secara administratif dan kelembagaan Ponpes Nurul Iman dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan dasar, seperti memiliki masjid, asrama, pengasuh, serta struktur kepengurusan yang berjalan.

Namun demikian, ditemukan sejumlah catatan penting terkait kelayakan sarana prasarana. Kondisi asrama dan ruang tidur santri dinilai masih sangat sederhana dan belum memenuhi standar kenyamanan serta kesehatan. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat kelayakan hunian merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren.

Selain itu, jarak antara asrama santri putra dan santri putri, serta lokasi tempat tinggal pengasuh, dinilai terlalu berdekatan dan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sesuai regulasi, harus ada jarak yang jelas antara asrama santri putra, santri putri, dan tempat tinggal pengasuh. Ini akan menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti,” tutupnya.

Kemenag Lombok Timur berharap temuan ini menjadi bahan evaluasi tidak hanya bagi Ponpes Nurul Iman, tetapi juga bagi seluruh pondok pesantren agar lebih memperhatikan standar penyelenggaraan pendidikan dan perlindungan santri.(*)

30/01/2026

Wabup Edwin : Pelantikan Pejabat Lumrah Terjadi, Tidak Ada Embel-Embel Istimewa

Pemerintah Daerah Lombok Timur kembali melakukan rotasi jabatan menyasar puluhan ASN. Sebanyak 69 pejabat resmi dilantik, terdiri dari 3 administrator, 48 pengawas, serta 18 Kepala Puskesmas.

Langkah ini diambil sebagai upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi prioritas utama.

Meski jumlah pejabat yang dilantik cukup banyak, pemerintah daerah menegaskan bahwa pergeseran ini adalah hal yang lumrah dalam birokrasi. Tidak ada embel-embel istimewa dalam pelantikan kali ini, tujuannya murni untuk penyegaran posisi atau tukar tempat.

"Cuma bergeser untuk penyegaran saja, tidak ada yang istimewa, cuma diputar-putar saja," ujar Wakil Bupati Lombok Timur H Edwin Hadiwijaya Jum'at (30/1/2026).

Disebutkan Edwin, di balik pergeseran tersebut, ada pesan kuat dari Bupati mengenai kualitas pelayanan publik. Bupati menekankan bahwa pelayanan maksimal tidak hanya berlaku di sektor kesehatan, tetapi harus merata di semua sektor pemerintahan.

Sehingga Esensi dari mutasi ini adalah tuntutan bagi para ASN untuk meningkatkan kapasitas diri. Baik bagi pejabat yang hanya bergeser posisi maupun mereka yang baru saja mendapat promosi, kompetensi sebagai ASN Berakhlak menjadi harga mati.

Selain itu, Wabup juga memberikan peringatan tegas terkait kinerja pasca-pelantikan. Jika dalam kurun waktu tertentu tidak ada perubahan atau peningkatan performa, pihaknya tidak segan untuk melakukan evaluasi kembali.

"Gampang saja, kalau tidak ada perubahan, Bupati tinggal tarik lagi, geser lagi. Ini bukan sesuatu yang sulit. Kita berikan kesempatan bagi wajah baru untuk mengisi jabatan, sementara yang lama harus mampu beradaptasi dan meningkatkan kompetensinya di tempat baru," tegasnya.

Dengan adanya wajah-wajah baru dan semangat baru di puskesmas serta instansi lainnya, masyarakat diharapkan dapat merasakan dampak langsung berupa pelayanan yang lebih cepat, responsif, dan berkualitas.(*)

30/01/2026

Bejat! Oknum Tuan Guru Di Lotim Diduga Setubuhi Santriwati dengan Modus "Ritual Pembersihan Rahim"

Masyarakat Lombok Timur, digemparkan oleh dugaan praktik asusila berkedok agama. Seorang oknum tokoh agama bergelar Tuan Guru dilaporkan ke Polda NTB atas dugaan persetubuhan terhadap dua santriwati di bawah umur. Kasus ini mencuat ke publik setelah Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram resmi menyeret perkara ini ke meja penyidik PPA-PPO Polda NTB.

Ketua LPA Mataram, Joko Jumadi, mengungkapkan bahwa pelaku menggunakan tipu daya mistis yang sangat manip**atif untuk memperdaya korbannya. Berdasarkan keterangan pelapor, pelaku menggunakan dua dalih utama yakni Ritual Pembersihan Rahim dimana korban diyakinkan bahwa tindakan asusila tersebut adalah bagian dari proses penyucian. Kemudian klaim Kerasukan, Untuk menghindari tanggung jawab sadar, pelaku berdalih bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh sosok jin yang sedang merasuki tubuhnya.

"Sudah kita laporkan ke Polda NTB. Untuk saat ini ada dua korban yang melapor dan mengaku mengalami kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan," ujar Joko Jumadi, Kamis (29/1/2026).

Dampak dari tindakan bejat ini sangat fatal bagi kesehatan mental para penyintas. Salah satu korban dilaporkan telah dieksploitasi sejak masih duduk di bangku Madrasah Aliyah. Ironisnya, tindakan ini terus berlanjut bahkan setelah korban berstatus sebagai istri orang.

"Selama lima tahun, korban berkali-kali disetubuhi sampai setelah menikah pun masih diperdaya. Kondisinya kini mengalami depresi berat," tegas Joko.

Sebelum kasus ini terungkap, oknum Tuan Guru tersebut diduga telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga citranya. Di hadapan para jemaah, ia sempat memanip**asi opini publik dengan mengklaim bahwa dirinya akan menjadi sasaran fitnah oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini diduga dilakukan untuk membungkam kesaksian korban jika sewaktu-waktu skandal ini tercium.

Pihak Kepolisian saat ini tengah mendalami laporan tersebut. LPA Mataram berkomitmen penuh untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Muncul dugaan kuat bahwa jumlah korban lebih dari dua orang, mengingat adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku sebagai pendidik/tokoh agama dengan para santrinya.

LPA juga mengimbau kepada korban lain yang mungkin masih merasa takut agar berani bersuara guna memutus rantai kejahatan seksual di lingkungan pendidikan agama. (*)

30/01/2026

Hearing Tidak Dihadiri Pejabat Utama, FKKD Lombok Timur Kecewa, Ancam Akan Demo Besar-Besaran

Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lombok Timur meluapkan kekecewaannya terhadap jajaran eksekutif Pemerintah Daerah Lombok Timur. Kekecewaan ini memuncak setelah rapat dengar pendapat (hearing) yang membahas isu-isu strategis desa hanya dihadiri oleh perwakilan setingkat Kepala Bidang (Kabid), bukan pengambil kebijakan utama.

Ketua FKKD Lombok Timur KHairul Ikhsan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan main-main dalam mengawal hak-hak desa. Ia merasa para pejabat utama seperti Kepala Dinas dan Kepala Badan (Kaban) seolah meremehkan persoalan krusial yang tengah dihadapi pemerintah desa.

"Hari ini harus kita gas full. Kasihan eksekutif ini main-main saja sama kita. Mestinya pejabat yang hadir, tapi sekarang diwakili kabid-kabid. Kasihan mereka jadi sasaran, padahal kita butuh kepastian dari pemangku kebijakan," tegasnya dengan nada bicara tinggi Jum'at (30/1/2026).

Dalam persoalan itu, Ia membawa beberapa poin utama yang menjadi tuntutan keras FKKD, seperti Kepastian Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). FKKD menuntut kejelasan jadwal Pelaksanaan Pilkades. Mereka membandingkan dengan Lombok Tengah yang bisa terlaksana, sementara di Lombok Timur masih belum menemui titik terang.

Selain itu, Kejelasan pesanggon bagi perangkat desa yang dinilai belum jelas dan Keterlambatan Penghasilan Tetap (Siltap) yang merupakan hak wajib setiap bulan sering terlambat. Padahal, Siltap bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah ditransfer pusat. Hingga tanggal 29 Januari 2026 Siltap dilaporkan belum juga masuk ke rekening desa.

"Siltap ini hak wajib, bukan mau-maunya BPKAD. Kami khawatir Pak Bupati dan Wakil Bupati tidak tahu kondisi di bawah karena ulah pembantu-pembantunya ini," tambahnya.

Ia menagaskan, FKKD telah memberikan peringatan keras. Jika pada hari Senin mendatang para pejabat utama kembali absen, mereka mengancam akan mengerahkan massa untuk aksi demonstrasi besar-besaran.

"Kalau Senin besok tidak ada kepastian dan pejabat utama tidak hadir, kita akan demo. Itu sudah menjadi kesepakatan bersama," pungkasnya.

Menanggapi tensi tinggi tersebut, Wakil Ketua DPRD Lombok Timur Abdul Halid S.P M.Inov memutuskan untuk menunda rapat hingga Senin mendatang. Langkah ini diambil agar pertemuan lebih efektif dan dihadiri langsung oleh Kepala BPKAD serta Kepala Dinas PMD.

"Rekan-rekan FKKD ingin mendengar langsung dari pemangkunya, bukan bawahan. Agar strategis, rapat kita tunda sampai Senin agar Pak Sekda, Kadis, dan Kaban bisa hadir tanpa diwakili," ujar Wakil Ketua DPRD.

Ia berjanji pada pertemuan mendarang, akan memastikan para stakeholder terkait hadir dalam jadwal ulang tersebut.

"Ini semua sudah kita layangkan surat undangan. Tapi yang hadir hanya Bawahan dari kadis,"tutupnya

29/01/2026

Memastikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi NTB melaksanakan pertemuan awal (entry meeting). Tim BPK diterima langsung oleh Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya di ruang kerjanya, Rabu (28/1).

Wakil Bupati memastikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang akan dilakukan tim BPK selama 45 hari ke depan dapat berjalan dengan baik. Wabup berkomitmen mengawal langsung, termasuk menunjuk PIC (person in charge) guna mempermudah koordinasi dan penyediaan data yang dibutuhkan untuk memperlancar proses pemeriksaan. Ia mengaku Pemda terbantu dengan adanya laporan hasil pemeriksaan awal yang terperinci oleh BPK.

Didampingi sejumlah pimpinan OPD, termasuk inspektur daerah, kepada tim pemeriksa BPK, Wabup menyebut Pemda Lombok Timur akan terus melakukan perbaikan ke depan, didukung semangat dari para pimpinan OPD. Tidak semata untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), melainkan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat melalui pengelolaan dan penanggungjawaban keuangan yang baik.

Sementara itu terkait dengan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) berupa rekomendasi dan pembenahan, kendati mengaku menemui beberapa kendala, akan tetapi Wabup Edwin optimis hal itu dapat dituntaskan sesuai ketentuan yang ada.

Entry meeting ini merupakan bagian penting dalam proses akuntabilitas keuangan dan kinerja, serta menandai dimulainya pemeriksaan secara resmi. Diantara fokus pemeriksaan BPK nantinya adalah piutang PBB, pendapatan asli daerah, dan aset, disamping BLUD.

29/01/2026

Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor secara resmi menyelenggarakan kegiatan pembekalan sekaligus pelepasan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tahun Akademik 2026. Sebanyak ratusan mahasiswa akan diterjunkan ke berbagai wilayah di Indonesia untuk melaksanakan pengabdian masyarakat selama dua bulan ke depan.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor I IAIH Pancor, Dr. Abdul Hayyi Akrom, M.Pd., menegaskan bahwa KKN merupakan kewajiban akademik yang bersifat mutlak dan tidak dapat digantikan oleh kegiatan lain.

“KKN bukan sekadar syarat administratif kelulusan, tetapi bagian dari proses pembelajaran yang telah menjadi tradisi pendidikan tinggi di Indonesia sejak tahun 1951,” ujar Hayyi Rabu (28/01/2026).

Ia menambahkan, setinggi apa pun capaian akademik mahasiswa, termasuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), tidak dapat menggugurkan kewajiban mengikuti KKN.

“KKN itu hanya sekali seumur hidup bagi mahasiswa. Ini adalah momentum pembelajaran yang sangat berharga dan tidak tergantikan,” tegasnya.

Pada pelaksanaan tahun ini, IAIH Pancor memperluas jangkauan lokasi KKN hingga berskala nasional. Selain ditempatkan di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sejumlah mahasiswa juga akan mengabdi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi, dan Bali.

Ia berpesan agar mahasiswa membawa dua spirit utama selama menjalankan KKN, yakni semangat belajar untuk memahami realitas sosial masyarakat, serta semangat mengajar dan mengabdi guna memberikan manfaat nyata bagi lingkungan tempat bertugas.

"Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk hadir dan menjalankan program, tetapi juga memiliki semangat belajar yang kuat dalam memahami kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat. Di sisi lain, mahasiswa juga diharapkan membawa semangat mengajar dan mengabdi dengan penuh tanggung jawab, sehingga kehadiran adik-adik mahasiswa mampu memberikan kontribusi nyata, manfaat berkelanjutan, serta dampak positif bagi lingkungan tempat mereka melaksanakan KKN," pesannya.

Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh peserta untuk menjaga sikap, etika, dan nama baik pribadi, keluarga, serta almamater selama berada di lokasi KKN.

“Di mana pun kalian berada, kalian adalah duta kampus. Jaga nama baik institusi dan jadikan KKN sebagai bagian dari perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkasnya.

28/01/2026

Baznas Lotim Studi Tiru ke Baznas Loteng

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur terus mematangkan langkah transformasi digital dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Sebagai langkah konkret, Baznas mengutus tim IT untuk melakukan studi tiru ke Baznas Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang dinilai sebagai salah satu daerah terbaik dalam implementasi sistem informasi digital.

Ketua Baznas Lombok Timur, H. Muhammad Kamli menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperdalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (Simba) serta mengadopsi aplikasi pendukung lainnya yang telah sukses diterapkan di Lombok Tengah.

"Lombok Tengah adalah salah satu yang terbaik dalam hal penggunaan aplikasi Simba. Kami mengutus tim IT untuk melakukan studi tiru, melihat bagaimana operator di sana mengelola aplikasi tersebut agar bisa kita adopsi demi transparansi lembaga," ujar Ketua Baznas, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/01).

Meski secara Sumber Daya Manusia (SDM) Baznas telah memiliki tenaga ahli IT yang mumpuni, penguatan dari sisi sarana prasarana dan sistem yang terintegrasi menjadi prioritas utama. Studi ini difokuskan pada penguatan empat pilar pengelolaan zakat: pengump**an, administrasi, pendistribusian, dan pelaporan.

Sekretaris Baznas Lotim, Nuruh Hadi menambahkan bahwa langkah ini diambil menyusul prestasi Lombok Tengah yang meraih penghargaan dari pusat, Baznas Award. Selain SIMBA yang bersifat nasional, Lombok Tengah diketahui memiliki aplikasi tambahan yang membuat sistem kerja menjadi lebih efektif dan akuntabel.

"Intinya kita fokus kepada empat bidang, baik itu pengump**an, administrasi, pendistribusian, dan pelaporan. Dengan aplikasi tambahan ini, sistem akan terkoneksi lebih luas. Contohnya, hasil survei bisa langsung diinput melalui HP dan masuk ke laporan pusat secara real-time," jelas Sekretaris Baznas.

Salah satu keunggulan sistem digital yang tengah dikembangkan ini adalah kemudahan akses bagi masyarakat. Kedepannya, muzakki (pembayar zakat) dapat memantau penyaluran zakat mereka hanya melalui website atau media sosial.

Sistem ini juga dirancang untuk mencegah duplikasi bantuan. Melalui basis data yang akurat, lembaga dapat memantau siapa saja penerima manfaat (mustahik) yang sudah mendapatkan bantuan sehingga penyaluran lebih merata.

"Masyarakat cukup dari rumah bisa tahu ke mana sedekahnya mengalir. Kita juga bisa memantau, jika seseorang sudah menerima bantuan di tahun 2026, maka di sistem akan terlihat sehingga tahun berikutnya kita prioritaskan yang belum dapat. Ini demi asas keadilan," tambah Ketua Basnaz.

Pihak Baznas menyadari bahwa pembangunan infrastruktur digital ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit, diperkirakan mencapai Rp300 juta tergantung pada cakupan fasilitas yang disediakan. Namun, hal ini dipandang sebagai investasi penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

"Kita tetap dengan semangat perubahan dalam rangka transparansi. Dengan sistem yang lebih terbuka, kami berharap minat masyarakat untuk berzakat terus meningkat, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan," tutup H. Kamli otomatis.

Dengan penguatan sistem digital ini, Baznas menargetkan layanan yang merata di 21 kecamatan, membawa pengelolaan zakat ke level yang lebih modern, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Nusrapost

03/02/2026

03/02/2026

03/02/2026

03/02/2026

03/02/2026

30/01/2026

30/01/2026

30/01/2026

30/01/2026

29/01/2026

29/01/2026

28/01/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category