05/06/2026
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lombok Barat menegaskan, bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengeluarkan izin apapun terkait rencana investasi mega proyek Marina Bay City Lombok yang sebelumnya sempat menghebohkan media sosial.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas PUPRPKP Lobar, Lalu Ratnawi saat dikonfirmasi terkait viralnya informasi di media sosial soal puluhan warga negara asing (WNA) asal Australia yang melaporkan proyek Marina Bay City Lombok yang diduga fiktif tersebut ke Polda Bali. Bahkan salah satu korban mengaku mengalami kerugian mencapai Rp1,9 miliar.
"Kalau terkait itu (laporan dugaan penipuan oleh WNA) kami gak tau, karena untuk Marina Bay, kami (Dinas PUPRPKP) belum keluarkan izin apa pun," ungkap Ratnawi, saat dimintai keterangan, Kamis (04/06/2026).
Ia menyebut, termasuk bangunan resort yang sebelumnya telah dibongkar oleh pihaknya di kawasan pantai Pengantap, Sekotong itu juga termasuk dalam proyek tersebut.
"Yang kami bongkar kemarin itu, itu semua izinnya belum tuntas," imbuhnya.
Setelah rencana mega proyek tersebut ramai dieprbincangkan beberapa waktu lalu, Ratnawi mengaku jika pihak Marina Bay sempat bertemu dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar. Namun, sejak awal mempresentasikan rencana mega proyek itu, Ratnawi menyebut, bahwa mereka justru terkesan masih belum fokus dalam mengurus dokumen apa yang ingin mereka proses.
"Udah ke PU, tapi kan dari pihak Marina Bay juga gak jelas terkait dokumen dan apa-apa yang mereka mau proses. Jadi, kami juga pertanyakan terkait keseriusannya," beber dia.
Bahkan sejak awal, hingga saat ini, diakui Ratnawi jika konsep mereka justru berubah-ubah. Sehingga menimbulkan keraguan dari Pemkab dalam memproses izinnya.
"Dari awal, Marina Bay ini terkesan berubah terus konsepnya. Site Plan finalnya di lapangan sering berubah, jadi ini juga menjadi bukti keseriusan dari awal yang belum clear," tegasnya.
Sehingga ini menjadi warning untuk Pemkab Lobar agar lebih berhati-hati, agar jangan sampai menjadi korban investasi fikti di kemudian hari.
"Karena dari awal juga tidak menunjukkan keseriusan