16/12/2025
HUT GREEN PAPUA KE-9
Kemana Green Papua akan bergerak?
Secara global negara-negara maju di eropa dan asia, afrika permintaan bahan mintah semakin meningkat. Perkembangan teknologi hari ini memintah bahan mentah yang cukup banyak untuk mengerakkan teknologi-teknologi sedang berkembang, tentunya membutuhkan minyak, gas, emas, uranium, tembaga dsb.
Negara Indonesia sebagai Negara berkembang di bagian asia, yang menyiapkan bahan-bahan mentah yang cukup besar, Negara Indonesia hari ini masuk berbagai investasi kapitalis mengepung wilayah Indonesia. Tanah-tanah adat yang di miliki oleh masyarakat adat menjadi ancaman yang cukup memperhatinkan, karena tanahnya di rampas, di gusur, atas nama kepentingan Negara yang penuh dengan represif militer.
Tanah papua sebagai wilayah perebutan Indonesia, Belanda dan Amerika sehingga berbagai kejahatan sewenang-wenang terus dilakukan. Sejak 19 desember 1961 disitu pertama kali krisis kemanusian terjadi diatas tanah papua, melalui Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang di pimpin oleh Suharto adalah bentuk kejahatan kemanusiaan juga tetapi bentuk klaim wilayah papua dengan aksi represif militer.
Rasisme adalah bentuk kejahatan dan diskriminasi terhadap orang lain berdasarkan ras, suku, agama, warna kulit dsb, kejahatan ini pernah dan terus menerus terjadi diatas tanah papua sejak 15 Agustus 1962 Perjanjian New York dan Perjanjian Roma pada 30 September 1962, dua perjanjian ini adalah bentuk diskriminasi berbasis rasial atas hak politik bangsa Papua yang pernah di lakukan oleh Negara Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat terhadap rakyat papua yang mana tidak dilibatkan dalam perjanjian-perjanjian tersebut.
Sebelum tanah Papua di rebut oleh Kolonial Indonesia beberapa peristiwa yang pernah terjadi seperti TRIKORA 19 desember 1961, New York Agreement 15 agustus 1962, Roma Agremeent 30 september 1962. Peristiwa-peristiwa ini sebagai bentuk penjajahan tanah papua dan menghancurkan politik orang papua dengan berbagai cara kejahatan.
Negara Indonesia menganeksasi tanah Papua sejak 1 Mei 1963 adalah penyerahan pemerintahan belanda ke Indonesia melalui UNTEA untuk membangun rakyat papua selama 25 tahun, artinya keberadaan Indonesia diatas tanah papua selama 25 tahun selanjutnya angkat kaki dari tanah papua.
Sejak Indonesia dibawah Rezim Soeharto mengesahkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan mengesahkan Perjanjian Kontrak Karya PT.Freport pada tahun 1967, telah membukan kran investasi milik imperialis Amerika Serikat diatas tanah Papua, dinamika ini di barengi dengan berbagai operasi militer Indonesia di papua.
Peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terlepas dengan pembangunan politik papua merdeka dan kepentingan ekonomi hingga ruang-ruang gerak rakyat papua di persempit dengan tindakan represif militer, dalam sitasuasi penindasan massif namun disitu muncul organisasi perlawanan seperti OPPM 1965 lahir untuk menentang kejahatan kemanusiaan Kolonial Indonesia dan merebut hak politik rakyat papua.
Semakin hari semakin massif dinamika penindasan di papua dan muncul berbagai perlawanan terhadap kejahatan Indonesia, aktivis sebagian dibunuh dan sebagian mengungsi diluar negeri sampai hari ini.
Negara Kolonial Indonesia memaksakan Otonomi Khusus (OTSUS) jilid I sebagai bentuk politik pembangunan, namun itu pun gagal membangun rakyat papua dan justru semakin meningkatkan pederitahan rakyat Papua.
Otonomi Khsusus bukan jalan satu-satunya untuk mensejaterahkan rakyat tetapi ini sebagai jebakan bagi rakyat papua yang berkepanjangan dan berakibatbat pada krisis genosida, ekosida dan etnosida.
OTSUS bukan mengakhiri penindasan tetapi memperpanjang penindasan, investasi, operasi militer, penculikan, pemerkosaan, marginalisasi, rasial, intimidasi, perampasan lahan, kehancuran lingkungan, dsb, semakin massif diatas tanah papua.
Rakyat Papua tidak pernah menerima penindasan secara sukarela dan terus melancarkan perlawanan dibuktikan dengan adanya banyak pergerakan perlawanan yang muncul dengan berbagai strategi dan taktik untuk melawan kolonialisme, kapitalisme dan militerisme.
Berbagai alat perlawanan dibentuk dengan konsentrasi perjuangan gerilya, sipil kota maupun diplomasi. Rakyat Papua membentuk Front Persatuan sebagai alat perlawanan bersama namun pecah terus, terakhir ULMWP sejak 2014 sebagai satu alat yang memperjuangkan hak demokratik rakyat papua namun belum maksimal untuk menjadi rumah Bersama bagi seluruh elemen rakyat yang berjuang untuk mewujudkan pembebasan nasional Papua Barat.
Pengesahan OTSUS jilid II dan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) semakin terstruktur penindasan melalui investasi kapitalis dan perluasan kolonialisme Indonesia terus menghancurkan masyarakat adat papua, tanah di rampas, hutan di gusur, ikan ikan di tangkap, hingga kehancuran lingkungan meningkat di papua. Semua kebijakan Kolonial Indonesia di paksakan dengan berbagai dalil pembangunan yang berkedok kapitalis yang mengamankan dengan kekuatan represif militer.
Kenapa Green Papua Muncul?
Melihat dengan dinamika penindasan di papua ini terstruktur dan tersistematis di dalam basis rakyat sehingga hari ini mudah saja mengaduh-domba dengan berbagai persoalan di papua. Perluasan kolonialisme sampai di akar rumput sehingga konflik horizontal, saling membenci, saling curi,dsb, terjadi di kalangan bawah.
Kebijakan Negara dan pemerintah daerah yang sewenang-wenang di lakukan seperti investasi dan pemekaran terus mengorbankan masyakarat adat dan tanah adat; pencemaran lingkungan, perampasan tanah, pengundulan hutan, perkebunan kelapa sawit, penambangan ilegal, penangkapan ikan secara masif, dan kejahatan lainnya.
Pendoropan militer dan operasi militer di papua untuk melindungi aset vital oligarki Negara dan kapitalis global, yang hari menciptakan krisis kemanusian dan trauma berkepanjangan secara fisik maupun psikis.
Ruang hidup mereka di rampas oleh militer dan hari ini mengungsi di berbagai wilayah di papua, jelasnya ini ancaman buruk bagi rakyat yang mengalami tindakan represif militer. Rakyat tertindas di Papua harus keluar dari pusaran system yang menindas dan membangun Masyarakat yang bebas, manusiawi, adil, setara, mandiri, berdaulat dan ekologis melalui alat politik yang tepat dan Green Papua hadir sebagai organisasi kader dan berjuang bersama rakyat tertindas di Papua.
Apa Tujuan Green Papua Kedepan?
Green Papua beranggapan bawah dalam situasi demoralisasi oleh penguasa ini penting untuk bangun gerakan sektoral yang mampu melihat persoalan-persoalan yang terjadi di kalangan bawah (tani, nelayan, buruh, miskin kota, Perempuan, mahasiswa,) ini adalah kantong-kantong massa yang paling penting untuk melawan ideologi kapitalisme. Oleh sebab itu Green Papua harus melahirkan kader-kader organisasi baru untuk mengerakkan komponen-komponen basis rakyat untuk mengorganisir dan berjuang bersama dalam situasi kejam ini. Melahirkan kader-kader revolusiner untuk membangun gerakan revolusioner dalam akar rumput untuk mengulingkan ideologi kapitalisme yang di praktek oleh kolonial dan militer di papua.
Apa Keinginan Green Papua Kedepan?
Perluasan Green Papua di seluruh papua dan membangun kebudayaan baru untuk menentang kapitalisme adalah keharusan dan harus di lakukan oleh kader Organisasi Green Papua, bangun budaya-budaya baru di setiap komponen rakyat papua untuk melihat siapa itu musuh kita yang selama ini menindas kita dan melawan sistem yang menindas rakyat.
Bangun gerakan perlawanan yang berlandaskan ekososialisme sebagai senjata ideologi untuk melawan dominasi ideologi penguasa yakni kapitalisme yang menghancurkan lingkungan dan manusia di Papua. Kebudayaan-kebudayaan revolusioner harus terbangun di papua untuk menghancurkan sistem kapitalisme, system kolonialisme dan militerisme yang mendominasi kebudayaan rakyat bahkan menghancurkan kebudayaan Gerakan perlawanan di Papua.
Tanah Koloni, 15 Desember 2025
Green Papua
Selamatkan Tanah Air dan Bebaskan Rakyat
Mengetahui,
Kolektif Pusat Green Papua
Anton Ukago
Ketua Umum.