Bunga merah gunung

21/12/2025

Musuh rakyat Papua yang sebenarnya adalah pemerintah Borjuis Indonesia saja atau Pemerintah Borjuis lokal Papua."!

Musuh rakyat Papua yang sebenarnya adalah pemerintah Borjuis Indonesia atau pemerintah Borjuis lokal Papua,? Di balik eksplorasi, ekploitasi, serta deforestasi hutan adat yang tersebar dan termasif.

Masyarakat Papua harus sadar dan aktivis Papua juga harus sadar atas deforestasi besar-besaran di Papua.

Musuh kitaa yang sebenarnya adalah pemerintah pejabat Papua itu sendiri, tanpa kita tidak menyadari dan telusuri musuh kita di ladang rumah akan habis di atas tanah kita sendiri.

Mau Hanti kolonialisme kh, mau musuh imperialisme Kapitalisme Kh, itu setelah Melawan pemerintah kita sendiri, karena yang mendatangkan Kolonialisme, kapitalisme _Imperialisme adalah Pejabat Papua yang menduduki dalam pemerintahan Republik Indonesia, yang antagonis chauvinis NKRI Arga mati diatas darah rakyat Papua.

Menghambat perjuangan dan membungkam suara rakyat, lidah rakyat, penggusuran tanah adat dimana-mana dan marjinalisasi, pembunuhan massal, pemerkosaan terhadap rakyat dimana-mana, itu di balik kepentingan pemerintah Papua yang mendatangkan kepentingan pemerintah pusat yang di sebut fungsional yang terstruktur.

Kesimpulan:
Ko tidak melawan ko punya pejabat Papua lalu ko melawan penjajah sama saja ko akan mati gara-gara tak penggetaui aktor di balik pemerintah Papua yang bekerja sama dengan pemerintah pusat.

Pemerintah Indonesia dan pemerintah Papua adalah musuh rakyat Indonesia dan rakyat Papua untuk melawan segala bentuk kebijakan fungsinasional imperialisme kapitalisme yang sistematis diatas tanah Papua dan Indonesia.

Oleh: proletariat.W.K
Medan Juan 21 Mataram 2025

19/12/2025

"Ketika aku menengok ke belakang, mereka masih ada. Melambai. Tampak seperti sesimpul buhul kecil. Orang-orang yang hidup dengan impian mereka, sementara dunia tengah hidup dalam mimpi-mimpi buruknya. Setiap malam aku memikirkan perjalanan ini … Aku tahu dia pasti bergerak, tengah berbaris, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk menjaga agar harapan tetap hidup untuk kita semua.” (Bersama Para Kamerad)

"Angin bersiul, badai mengamuk, sepatu kita rusak, tapi kita harus terus berjalan, menaklukan mata air merah, tempat terbitnya matahari masa depan…. Maju kamerad! Maju! Bawa suara kalian ke suara kami. Maju kamerad! Maju! Dan matahari akan bersinar untuk kita semua. Untuk fajar baru ini. Bergabunglah dengan kami. Dan bersama-sama kita akan membawa. Ke setiap sudut dan setiap rumah. Bendera merah rubi kita.” (Bandiera Rossa)

https://percikanapi.data.blog/2025/12/19/peringatan-64-tahun-trikora-di-mataram-dibubarkan-paksa-berikan-hmns-bagi-bangsa-west-papua/

“Ketika aku menengok ke belakang, mereka masih ada. Melambai. Tampak seperti sesimpul buhul kecil. Orang-orang yang hidup dengan impian mereka, sementara dunia tengah hidup dalam mi…

19/12/2025

18/12/2025

📢 Seruan [Diskusi Publik] 📢

Operasi Militer dan Nasib Hidup Rakyat Papua: Dulu, Hari ini dan Masa Depan.

(Menuju 64 Tahun Hari Operasi TRIKORA)

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat!

Di mana sejak 19 desember 1961 lalu, Presiden Soekarno Mengkumandangkan Trikora Di Alun alun Utara kota Yogyakarta, dengan mandat:
1. Bubarkan Negara Boneka Papua Buatan Belanda,
2. Kibarkan sang merah putih di irian barat,
3. Mobilisasi umum guna mempertahankan Tanah air dan bangsa.

Trikora ini di lakukan dengan maksud mengecam Deklarasi kemerdekaan Bangsa Papua dan ambisi Pribadi Soekarno (Borjuasi Nasional) yang jatuh tepat pada tanggal 1 Desember 1961 tersebut.

Melalui Operasi TRIKORA negara menginvasi militer besar-besaran ke Papua untuk melakukan berbagai operasi dengan tujuan pendudukan Wilayah Papua Barat. Operasi militer dan konflik terus berlanjut sejak tahun 1961-2025 sampai saat ini.

Dalam berbagai operasi yang dilakukan oleh militer TNI/Polri, rakyat sipil di Papua menghadapi situasi yang menegangkan, hina, penindasan, pemerkosaaan, ketakutan, dan trauma yang akut sampai hari ini.

Maka dengan itu, kami Aliansi Mahasiswa Papua AMP KK Lombok dan Front muda revolusioner-FMR Cabang Mataram mengundang kawan-kawan prodem dan mahasiswa Papua yang berada di kota Mataram dan sekitarnya untuk ikut dalam agenda "Diskusi Publik" menuju 64 tahun TRIKORA yang akan dilaksanakan pada:

🗓 : Sabtu 20 Desember 2025
⏰️ : Pkl. 18:00 - Selesai Wita
📍 : Kontrakan Kinaonak

Demikian Seruan Diskusi ini Kami sampaikan untuk diketahui bersama dan keterlibatan kawan-kawan sekalian diperlukan. Terimakasih, sampai jumpa.

Tanah Kolonial.
Lombok, 18 Desember 2025

11/12/2025

“Rasa simpati manusia atas keadilan dan hak untuk memiliki kesempatan berkembang, untuk dipuaskan, akan semakin luas dan tumbuh. Bahkan sampai hari ini rasa keadilan dan permainan yang adil masih h…

11/12/2025

Revolusi tidak lahir dari spontanitas massa semata, ia membutuhkan kepemimpinan revolusioner yang sudah ditempa jauh sebelum krisis meledak. Bolshevik menunjukkan bahwa hanya partai revolusioner yang teruji yang mampu mengubah spontanitas massa menjadi kemenangan revolusi sosialis.

11/12/2025

Selebaran Rilis press dan pernyataan sikap.!!

Aliansi Mahasiswa Papua-AMP Komite Kota Lombok dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua kota Lombok

Salam pembebasan nasional Papua Barat.!
Salam Revolusi.!

"Ketika kita diam maka di injak-injak dan di dibodoh-bodohi oleh parah penguasa kolonialisme Indonesia _lintas perjuangan pembebasan Papua Barat."

Jika kamu gemetar karena marah terhadap setiap ketidakadilan, maka kamu adalah kawanku".lintas wene Che Guevara

"Revolusi dibuat oleh manusia, tetapi manusia harus menempa semangat revolusionernya dari hari ke hari". Che Guevara

Hak" Borjuis adalah Ilusi: "Demokrasi borjuis hanyalah ilusi kebebasan," karena hak-hak tersebut tidak menghilangkan penindasan kelas, melainkan melindungi kepemilikan pribadi pemilik modal._karl Marx

Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang diperingati setiap 10 Desember merupakan penanda lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
tahun 1948—dokumen fundamental yang menjadi dasar bagi sistem perlindungan HAM internasional maupun nasional.
menegaskan pasal 1 sampai 30 pasal bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak-hak yang tidak dapat dicabut, tanpa memandang ras, asal-usul, agama, identitas politik, gender, bahasa, atau status sosial.dll.

Namun lebih dari 77 dekade setelah Deklarasi itu disahkan, pelanggaran HAM tetap terjadi di berbagai belahan dunia. Konflik bersenjata, pembungkaman demokrasi, diskriminasi struktural, dan krisis kemanusiaan terus berlangsung.

A. Pelanggaran HAM di Indonesia

Di Indonesia sendiri, ada begitu banyak Persoalan HAM yang tidak pernah diselesaikan oleh Negara, Dari Kasus pelanggaran HAM massa Lalu, Pembunuhan terhadap Aktivis, Hingga pembungkaman ruang demokrasi terhadap Perempuan.

Dari rentetetan persoalan HAM ditahun 1965-1966, pembantaian terhadap golongan kiri yang diperkirakan ratusan ribu, hingga jutaan orang mati tanpa diberikan keadilan.
Peristiwa Talangsari Lampung 1989 insiden kekerasan yang melibatkan aparat negara, penghilang orang secara paksa 1997-1998, kasus penculikan dan penghilang aktivis pro demokrasi, menjelang ahir era Orde Baru.
Tragedi trisaksi,semanggi 1 semanggi 2,ditahun 1998,rentetan peristiwa penembakan terhadap mahasiswa saat demostrasi menuntut Reformasi,
Pembunuhan Munir, Marsinah, wiji,salim kancil, pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa,dan sederet nisan yang dilupakan dan dibiarkan tanpa keadilan oleh Negara Republik Indonesia.

B. Pelanggaran HAM di Papua

Sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap orang Papua dapat dikategorikan ke dalam empat periode berikut:
1. Masa Kepresidenan Soekarno yang dikenal dengan “Orde Lama” (1963-1967).
2. Masa Kepresidenan Soeharto yang dikenal dengan “Orde Baru” (1967-1998).
3. Era Reformasi Demokrasi yang dikenal dengan “Reformasi” (1998-2001).
4. Era Otonomi Khusus, yang dikenal sebagai “Otsus” (2001-sekarang).

1. Papua di Era Presiden Soekarno

Soekarno, presiden pertama Indonesia (1945-1967), adalah arsitek aneksasi Papua Barat. Invasi Indonesia dimulai pada akhir Desember 1961. Operasi militer besar yang didukung oleh Uni Soviet ini dikenal sebagai Trikora, singkatan dari Tri Komando Rakyat.
Tahun berikutnya, Amerika Serikat, karena takut akan eskalasi konflik, menekan Belanda untuk menyerahkan administrasi bekas jajahannya kepada PBB, meskipun Belanda memiliki itikad baik yang memberikan kemerdekaan kepada orang Papua pada 1 Desember 1961.
Pada tanggal 1 Mei 1963, PBB menyerahkan obor kepada Indonesia: itu adalah awal pendudukan Indonesia. Secara resmi Indonesia hadir hanya untuk memastikan kelancaran referendum yang akan menentukan pilihan rakyat Papua: merdeka atau terikat dengan Indonesia.
Namun kenyataannya sangat berbeda: sejak hari pertama, tentara Indonesia telah melakukan kekejaman terhadap penduduk sipil. Pengeboman udara terjadi di berbagai tempat.
Fasilitas umum, termasuk rumah sakit, dijarah oleh tentara. Di Manokwari kerusuhan anti-Indonesia pecah: dua orang Indonesia luka berat. Sebagai pembalasan, tentara Indonesia menembaki massa. Hasilnya, antara 1.000 dan 2.000 orang Papua terbunuh.

2. Papua di Era Presiden Soeharto
Pada tahun 1967 Soekarno, presiden pertama Indonesia yang pro-Soviet, mengundurkan diri. Dia digantikan oleh Soeharto, seorang jenderal pro Amerika. Mengutip peribahasa Indonesia, Papua yang baru keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau.
Salah satu langkah pertama yang diambil oleh presiden kedua Indonesia adalah memberikan konsesi kepada Freeport, perusahaan multinasional Amerika, untuk eksploitasi deposit Grasberg di Papua, cadangan emas dan tembaga dunia ketiga. Penandatanganan kontrak berlangsung pada 7 April 1967.
Untuk menjaga Papua tetap dalam perlindungannya, Indonesia mengerahkan seluruh kekuatan militer dan sipilnya untuk memastikan kemenangan dalam Referendum 1969, yang dikenal sebagai The Act of Free Choice atau Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat). Namun, itu benar-benar referendum palsu, karena hanya melibatkan 1.025 dari sekitar 800.000 orang Papua yang hidup saat itu. Rezim Indonesia menganggap mayoritas orang Papua terlalu terbelakang untuk memahami demokrasi.
Ribuan orang yang terlibat dalam referendum itu tidak lain adalah orang-orang Papua yang dipilih oleh pemerintah Indonesia sendiri, untuk memilih, di bawah tekanan tentara, mendukung aneksasi.

Jumlah korban yang terbunuh sebelum Act of Free Choice masih belum diketahui. Ribuan warga sipil dilaporkan disiksa, diperkosa, dan dibunuh. Eliezer Bonay, mantan gubernur Papua, mengungkapkan sekitar 30.000 orang tewas antara tahun 1963 dan 1969.
Sekitar 5.000 orang Papua melarikan diri ke luar negeri, ke negara tetangga Papua Nugini, serta ke berbagai negara Barat, terutama Belanda.
Tak berhenti di situ. Setidaknya ada sepuluh operasi militer di Papua yang dilancarkan selama 32 tahun kepemimpinan Soeharto, antara lain:
Operasi Pamungkas (1971), Operasi Koteka (1977), Operasi Sapu Bersih (1978-1982), Operasi Sate (1984), Operasi Gagak 1-2 (1985-1987), Operasi Kasuari 1-2 (1987-1990 ), Operasi Rajawali 1-3 (1989-1991).
LP3BH Manokwari dan Universitas Yale di Amerika Serikat mengungkapkan sekitar 100.000 orang Papua telah tewas. Benny Wenda, ketua United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) saat ini, menyebut lebih dari 500.000 orang Papua telah kehilangan nyawa selama setengah abad pendudukan Indonesia.

3. Papua di Era Reformasi Demokrasi
Pada Mei 1998, setelah 32 tahun berkuasa dengan tangan besi, Jenderal Soeharto mengundurkan diri. Peristiwa ini menandai dimulainya reformasi demokrasi di Indonesia.
Di bawah kepemimpinan BJ Habibie, ruang demokrasi yang sebelumnya tertutup bagi orang Papua kini terbuka. Orang Papua menyerukan pemerintah Indonesia untuk menarik tentara dan mengakhiri program transmigrasi. Yang terakhir tidak lain adalah instalasi masif dan anarkis penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim di Papua yang mayoritas Kristen. Rakyat Papua juga menuntut penghormatan atas hak kemerdekaannya.
Menanggapi gerakan ini, pemerintah Indonesia melakukan banyak penangkapan, penyiksaan, dan eksekusi singkat terhadap aktivis kunci Papua.
Pembantaian terjadi di Biak pada tahun 1998, di Wamena, Abepura, dan Nabire pada tahun 2000. Di bawah rezim reformasi, tentara, tetapi juga polisi, terlibat dalam berbagai pemerasan terhadap orang Papua. Antara tahun 1998 dan 2003, setidaknya 2.500 orang Papua terbunuh.

4. Papua di Era Otonomi Khusus (Otsus)
Khawatir dengan pergolakan politik di Papua, pemerintah Indonesia pada tahun 2001 memberikan status otonomi khusus (Otsus) kepada provinsi terbesar di timur itu.
Ironisnya, pelaksanaan Otsus di Papua ditandai dengan pembunuhan Theys Eluay, ketua Presidium Dewan Papua (PDP), oleh Komando Pasukan Khusus Indonesia (Kopassus) pada 10 November 2001.
Penyiksaan dan pembantaian terus berlanjut: di Wasior pada tahun 2001, di Wamena tahun 2003, di Paniai tahun 2004 dan 2014, di Abepura tahun 2006, di Nduga tahun 2018, di Intan Jaya tahun 2019 hingga saat ini. Jumlah korban selama dua puluh tahun terakhir belum terdata dengan baik secara keseluruhan.
Ada juga bentuk-bentuk kekerasan lain yang disembunyikan negara Indonesia: orang Papua yang meninggal karena AIDS, keracunan makanan, kolera, alkohol dan obat-obatan. Jumlah migran Indonesia di kota-kota di Papua meningkat drastis. Perlakuan rasis terhadap orang kulit hitam Papua sedang meningkat di kalangan orang Indonesia. Eksploitasi sumber daya alam dan hutan tidak terkendali.Sayangnya, di bawah rezim otonomi khusus, orang asli Papua mulai menjadi minoritas di negaranya sendiri.
Kemudian yang lebih parah adalah masa kepemimpinan Prabowo Subianto dan anak Aram raka bumi Gibran berbasis watak imperialisme Militerisme yang terstruktur eksplorasi, ekploitasi di atas tanah Papua tanpa ada batasan.

Maka kami Aliansi Mahasiswa Papua komite kota lombok dan front Rakyat Indonesia untuk west Papua menyatakan pernyataan sikap politik kami:

1. Hentikan hedonisme bergaya pangkat Militer di Papua .

2. Bebaskan 6 aktivis mahasiswa di NTB.

3. Bebaskan seluruh tahanan politik di Papua dan di Indonesia tanpa syarat.

4. Tangkap dan adili jendral Jendra pelaku pelanggaran ham di masa lalu dan kini.

5. Mendukung penuh kemerdekaan Palestina, Zahara barat, kanaki dan katalonia.

6. Hentikan perusakan alam dan adili pemilik modal di Sumatera.

7. Berikan hak menentukan nasib-nya sendiri bagi bangsa papua barat sebagai solusi demokratis.

8. Hentikan pendoropan militer organik dan non-organik di seluruh tanah Papua.

9. Cabut Ombus law cipta kerja, outsourcing dan naikan upah pekerja.

10. Bubarkan komando teritorial dan hentikan militerisasi kampus.

11. Adili dosen cabul di Unram dan seluruh kampus di NTB.

12. Hentikan program transmigrasi, dan PSN di Papua dan seluruh Indonesia.

13. Hentikan perampasan lahan di Papua dan seluruh Indonesia.

14. Turunkan biaya pendidikan (UKT) di seluruh kampus yang ada di Indonesia.

15. Hentikan rasisme dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua dan sesama manusia di dunia kampus.

16. Indonesia segera membuka meja perundingan yang di pasilitas oleh PBB.

Kesimpulan; dengan demikian kaum buruh sedunia bersatulah untuk menggulingkan sistem kapitalisme dan menangkan sosialisme ilmiah.

Terima atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih banyak kamerade semua.!!!

Medan juang lombok 10 December 2025

08/12/2025

Aliansi Mahasiswa Papua-AMP Komite kota lombok

Salam pembebasan nasional Papua Barat.!!

Update hasil konsolidasi dan teklap pada hari Senin tanggal 8 December 2025 jam 6.00-wita, Ingga jam 9.00-wita, depan kampus universitas Mataram Nusa tenggara Barat dalam momentum menuju hari HAM sedunia tepat pada 10 December 1948 -10 December 2025 yang akan nantinya aksi demonstrasi menyingkapi kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia dan Papua.

Kamerd Wene: Sejak awal 1960-an situasi di Papua sudah diwarnai berbagai bentuk kekerasan yang berkaitan dengan kepentingan politik dan ekonomi negara. Trikora pada 1961 menjadi titik awal banyak operasi militer yang mengakibatkan pembunuhan di berbagai daerah seperti Wamena berdarah Timika berdarah, biak berdara, Wasior berdarah, Uncen berdarah, Nduga berdarah,hingga kampung-kampung yang tidak pernah terdokumentasi dengan baik. Pada masa itu sampai bertahun-tahun setelahnya, pelajar, warga sipil, termasuk para mama Papua, mengalami tindakan represif yang jarang mendapatkan pertanggungjawaban.
Di wilayah seperti Deiyai, Dogiyai, Maybrat, dan Nduga Yahukimo dll banyak pelanggan Ham yang terus bertumbuh, catatan pelanggaran HAM masih terus muncul.

Nduga menjadi salah satu contoh paling jelas, karena sejak 2018 masyarakatnya masih menghadapi penembakan, pengungsian, penculikan, dan diskriminasi dari aparat keamanan dan intel, Situasi ini belum pernah diselesaikan secara tuntas hingga sekarang. Pada momentum Hari HAM, kondisi Papua mengingatkan kita bahwa masalah ini bukan sejarah lama, tetapi persoalan yang masih nyata dan membutuhkan keberanian politik untuk diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia berdasarkan hari HAM sedunia mengatur setiap orang hak untuk hidup dan bebas tanpa intervensi oleh manusia siapapun 1948 dan tentang hak asasi manusia nomor 39 tahun 1999.

Martin: Situasi di Papua saat ini tidak bisa dianggap aman. Di banyak daerah, kekerasan masih terjadi dan korban terus berjatuhan. Salah satu persoalan yang menonjol adalah provokasi terhadap masyarakat adat yang kemudian memicu konflik horizontal. Contohnya di Kape Raya, Distrik Deiyai, yang berbatasan dengan Mimika. Ketika warga menolak rencana masuknya perusahaan investasi yang dibawa oleh Bupati Mimika, muncul kelompok yang diduga disewa Bupati untuk memprovokasi dan akhirnya memicu perang antara suku Kamoro dan suku Mee. Bentrokan itu menewaskan 3 orang dan membuat situasi sosial makin tidak stabil.
Di saat konflik horizontal meningkat, kekerasan oleh aparat juga belum berhenti.
Kemudian Kasus terbaru adalah penembakan terhadap Yuspinus kepei, seorang mahasiswa asal Deiyai. Media hanya melaporkan satu korban, tetapi informasi dari warga menyebut ada dua yang meninggal dan satu orang lagi mengalami luka berat. Peristiwa ini menambah daftar panjang kasus penembakan yang terjadi di wilayah seperti Mepago, yang selama beberapa tahun terakhir terus menghadapi tindakan represif.

Selain kekerasan yang langsung, ada juga persoalan kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik baru. Program tambang rakyat yang pernah diperkenalkan di daerah NTB yang dipimpin oleh Kapolda NTB kini mulai masuk Papua Tengah. Undangan diskusi publik mengenai investasi ini sudah diedarkan kepada berbagai elemen masyarakat. Namun dalam banyak kasus, program seperti ini justru dimanfaatkan untuk menggeser masyarakat adat dari tanahnya, terutama setelah ada kebijakan nasional yang memungkinkan pengambilalihan tanah kosong oleh pemerintah. Di lapangan, program tambang rakyat sering kali membuat masyarakat yang bekerja secara mandiri menjadi pihak yang disalahkan ketika terjadi masalah.
Dalam beberapa hari terakhir, situasi di Jayapura kembali tegang. Saat acara musik The Lucky Dube Band beberapa kawan Papua mengibarkan Bintang Kejora dan kegiatan itu langsung dibubarkan. Panitia diminta membuat klarifikasi di Polresta. Hari sebelumnya juga bertepatan dengan peringatan Jayapura Berdarah, sehingga suasana kota sudah berada dalam tekanan. KNPB wilayah Sentani melakukan agitasi untuk mobilisasi aksi serentak pada momentum Hari HAM, tetapi aksi tersebut dibalas dengan tindakan represif aparat. Tujuh orang dipukuli hingga luka dan enam orang ditangkap, dan sampai sekarang belum ada kepastian tentang kondisi mereka

Kamerad viktor: Hubungan antara situasi nasional dan dinamika internasional sebenarnya sangat erat, termasuk bagi daerah seperti NTB dan Papua Barat. Dalam satu dekade terakhir, dunia dipenuhi gejolak yang banyak dipicu krisis perang, terutama konflik Rusia dan Ukraina yang belum menemukan jalan keluar. Di banyak negara, politik penghematan semakin menekan rakyat dan kelompok yang paling terkena dampaknya adalah kaum muda, kelompok minoritas, serta para imigran. Hubungan antarnegara besar seperti Cina, Rusia, dan Amerika Serikat juga memengaruhi negara-negara berkembang seperti Indonesia. AS masih kuat, tetapi mengalami kemunduran relatif, terlihat dari ketakutan berlebihan terhadap masuknya produk Cina sehingga mereka menaikkan tarif dan membatasi impor. Kebijakan seperti ini bukan hanya berdampak pada Cina dan Rusia, tetapi juga menekan negara-negara yang ekonominya bergantung pada ekspor komoditas. Ketegangan dunia memunculkan pembagian yang semakin jelas antara negara penindas dan negara yang tertindas. Gejolak sosial juga terjadi di Sri Lanka, Meksiko, Spanyol, hingga Prancis, di mana kaum muda berada di barisan depan memperjuangkan kehidupan yang lebih layak. Di Prancis, kebijakan reformasi yang dipaksakan pemerintah ditolak oleh gerakan muda dan situasi ini ikut menginspirasi kaum buruh di Inggris. Bahkan budaya populer seperti One Piece memberi pengaruh simbolik tentang pembangkangan dan kebebasan bagi generasi muda di berbagai negara. Situasi serupa muncul di Meksiko ketika skandal besar yang awalnya dianggap lelucon akhirnya memicu gelombang kemarahan publik. Di Indonesia, masyarakat juga mulai mempertanyakan kekayaan pejabat dan gaya kepemimpinan yang meremehkan rakyat. Beberapa negara lain mengalami hal yang sama, di mana komentar pemimpin yang awalnya dianggap candaan berubah menjadi pemicu protes serius. Dalam konteks Amerika Serikat, naiknya Trump dipandang sebagian kalangan sebagai tanda menguatnya kecenderungan fasis. Unsur-unsur seperti pembungkaman, pelemahan serikat buruh, dan kekerasan reaksioner kembali muncul. Namun pada saat yang sama, sentimen rakyat AS banyak mengarah pada tuntutan perdamaian. Upaya diplomasi yang dilakukan negara-negara besar juga tidak lepas dari kepentingan kapital, termasuk ketika PBB didorong mengambil sikap tertentu. Ketegangan antara Cina dan Taiwan terus meningkat, ditandai provokasi militer yang menguatkan gambaran dominasi imperialis di kawasan. Sementara itu, di Indonesia sendiri muncul kekhawatiran sejak pengesahan UU Cipta Kerja pada 2023–2024, terutama terkait perluasan kewenangan intelijen, modernisasi alat militer, dan keterlibatan aparat dalam urusan sipil yang dikhawatirkan membatasi ruang gerak masyarakat. Kebijakan tarif yang diberlakukan secara luas membuat pasar semakin sempit dan menimbulkan kelebihan pasokan komoditas seperti nikel dan bauksit. Situasi ini memperburuk kondisi ekonomi global yang memang sedang tertekan. Ancaman terbesar yang dirasakan banyak negara adalah inflasi yang terus naik, membuat biaya hidup meningkat dan memicu aksi protes di berbagai tempat. Kaum muda menjadi kelompok yang paling mudah terdorong untuk turun ke jalan karena mereka melihat masa depan yang semakin sempit, bahkan untuk mencapai taraf hidup yang sama dengan orang tua mereka. Di Indonesia perubahan ekonomi ini juga terlihat melalui upaya menghilangkan corak produksi lokal serta munculnya kebijakan yang dinilai dapat memecah persatuan rakyat, seperti pembentukan kodim baru. Namun tekanan semacam ini tidak otomatis berhasil karena kontradiksi kapitalisme terus membesar. Selama kondisi hidup rakyat semakin terhimpit, perlawanan selalu punya peluang tumbuh, terutama dari kaum muda yang merasakan langsung dampaknya.

jangan diam satu kata lawan dan lawan....!!!!

Medan juang lombok,8 December 2025

06/12/2025

ALIANSI MAHASISWA PAPUA AMP KOMITE KOTA LOMBOK

SERUAN KONSOLIDASI UNTUK UMUM .!!

'MENUJU HARI HAM SEDUNIA 10 DECEMBER 2025."

Hari Hak Asasi Manusia Sedunia adalah peringatan global yang sangat penting untuk menegaskan kembali komitmen kita terhadap martabat dan kesetaraan setiap individu di planet ini.

Dengan adanya human rights day yang di tetapkan pada 10 Desember 1948: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah konsep fundamental yang menjadi pilar utama peradaban modern. Intinya adalah pengakuan bahwa setiap manusia, hanya karena dia adalah manusia, memiliki seperangkat hak dan kebebasan yang harus dilindungi.

Semenjak itu tercipta barbagai kontitusi undangan undangan tentang hak dan kewajiban warga negara di setiap negara bangsa.
Walaupun demikian banyak peristiwa pembunuhan pembantaian telah terjadi sehingga dengan adanya human rights day ini kami aliansi mahasiswa Papua mengundang seluruh mahasiswa Papua 7 wilayah adat Papua Barat yang berdomisili di Mataram, individual prodem serta rakyat tertindas lainnya, untuk hadir dan dapat berpartisipasi dalam Konsolidasi yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal: Minggu 7 Desember 2025
Waktu: 18:00 wita
Alamat: sekretariat (AMP) jl. Patah hati freedom.

Demikian atas kehadiran dan partisipasi kawan kawan sekalian kami ucapkan banyak terimakasih.

Medang juang 6 Desember 2025.

Panjang umur hal hal baik.
Panjang umur perjuangan.

29/11/2025

"HIMBAUAN UMUM"

Aliansi Mahasiswa Papua Dan FRI- WP MENUJU 64 TAHUN DEKLARASI KEMERDEKAAN BANGSA WEST PAPUA 01 Desember 1961 – 01 Desember 2025

Kami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) bersama fri-wp menghimbau kepada seluruh Mahasiswa Papua dari 7 Wilayah Adat yang berdomisili di Bali untuk menuntut kembali cita-cita mulia rakyat Bangsa Papua untuk bebas dari segala bentuk Penjajahan. Hal itulah yang dinyatakan Rakyat Papua melalui Deklarasi Kemerdekaan Bangsa Papua pada 1 Desember 1961 di Holandia (kini Jayapura) yang sudah 64 Tahun lamanya. Deklarasi Kemerdekaan Rakyat Papua tersebut merupakan bentuk sikap rakyat menolak tunduk di hadapan Penjajah yang berwatak Militeristik, Kolonialistik, Kapitalistik dan Imperialisme.

Tanah Papua merupakan satu wilayah di negeri ini yang tidak lekas dari catatan Operasi Militer dan Operasi Perusahaan. Jejak Militerisme yang dibarengi dengan upaya operasi perusahaan di Bumi Papua, jadi catatan yang lekat di kepala orang Papua sejak perebutan dan penguasaan wilayah Papua sejak awal Negara Indonesia mencaplok Papua.

Demikian himbauan umum yang kami umumkan kepada seluruh Mahasiswa Papua untuk persiapkan diri, memobilisasi massa, bersatu pegang erat tali komando dan menolak tunduk terhadap sistem yang menjajah.

kapitalisme
Kolonialisme
Militerisme