MediaGram Indonesia

05/10/2025

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah  (Forkopimda) Sumut menghadiri Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kegiatan yang mengusung tema 'TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju',  tersebut berlangsung di Lapangan Merdeka Medan, Minggu (5/10/2025). 

Usai acara, Bobby Nasution menyampaikan, sejarah panjang telah mencatat bahwa TNI lahir dari rahim rakyat, berjuang bersama rakyat, dan tumbuh besar bersama rakyat. Di usia yang ke-80 ini, TNI telah menunjukkan pengabdian yang luar biasa. Khusus di Sumut, TNI berkontribusi besar dalam menjaga kondusivitas, membangun komunikasi yang harmonis, serta mendukung berbagai program prioritas baik prioritas nasional maupun daerah.

“Hari ini, saya bersama seluruh Forkopimda Sumatera Utara mengikuti peringatan hari penting dan bersejarah bagi TNI dan bangsa Indonesia, upacara Hari Ulang Tahun ke-80 TNI. Momen ini menjadi sangat penting bagi kita, karena menjadi pengingat untuk terus memperkokoh komitmen pengabdian. Serta, menjadi momen untuk memperkuat langkah-langkah kolaborasi yang telah terjalin,” ujarnya.

Bobby pun mendoakan, semoga TNI senantiasa diberi kekuatan, kesehatan dan kejayaan dalam menjalankan amanah pengabdian kepada bangsa dan negara. “Dirgahayu ke-80 TNI. Jaya di darat, laut dan udara. Teruslah menjadi prajurit pejuang, prajurit rakyat, dan prajurit profesional yang setia kepada NKRI. Bersama rakyat TNI kuat, bersama TNI rakyat semakin hebat,” sebutnya.

Sebelumnya, Inspektur Upacara Kasdam I/BB Brigjen TNI Deki Santoso Pattinaya, membacakan amanat tertulis Panglima TNI, menyampaikan pesan kunci mengenai jati diri TNI sebagai tentara yang lahir dari rakyat, bersama dengan rakyat, dan akan berjuang bersama rakyat.

Disebutkan, pentingnya kewaspadaan setiap prajurit terhadap isu yang berpotensi memecah belah TNI dan merusak kemanunggalan dengan rakyat. Panglima TNI meminta prajurit untuk terus waspadai isu pemecah belah dan tetap  jaga soliditas.

>>>>>>>>>>>>>

04/10/2025

Peternakan Ayam di Aceh Rugi

Akibat listrik padam 3 hari berturut turut
Ribuan ayam milik peternak ,,di kota Abdya (aceh)m4ti massal

Kerugian hanpir mencapai 1 Miliyar rupiah
Padahal udah siap panen.

04/10/2025

Medan - Suasana santai dan penuh keakbraban mewarnai pertemuan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dan tekanan ojek online (ojol) di Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro, lantai 9, Jumat (3/10/2025) sore. 

Jamuan dan kegiatan makan bersama pun terlihat menambah suasana akrab antar keduanya. Bobby dan perwakilan komunitas Ojol di Sumut berdiskusi santai sembari mencari solusi terkait persoalan yang terjadi di lapangan. 

Diketahui para driver ojol datang untuk kembali mengadukan program-program dari aplikator yang merugikan para driver (pengemudi), salah satunya perang tarif yang dianggap mengurangi pendapatan driver. Terlebih Permenhub terkait aturan harga dan jarak yang dinilai tidak terkalahkan sepenuhnya oleh aplikator. 

Pada kesempatan tersebut Bobby pun menyatakan kesiapannya untuk membantu kemudahan para driver salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan di tingkat provinsi. Ia berharap para driver bisa lebih mudah dalam menjalankan pekerjaannya. 

*Ojol Percaya Bobby Nasution Bisa Permudah Jalan Driver*

Ketua Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar (GODAMS) Agam Zubir mengapresiasi niat baik Gubernur Sumut dengan mengajak ojol berdiskusi. 

"Di kesempatan ini kami dari Godams mengucapkan Terima kasih karena Gubernur sudah menerima kami hari ini, dengan suasana keakraban, makan santai," ujarnya. 

Selain perang tarif yang merugikan driver, Agam mengatakan juga menyampaikan aspirasi terkait jaminan keselamatan para pengemudi ojol. 

Ia berharap besar Bobby Nasution selaku Gubernur dapat mengeluarkan formula jitu mengatasi program dan aturan yang merugikan driver. 

>>>>>>>>>>>>>>>

03/10/2025

MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berhasil menghimpun pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga 30 September 2025 sebesar Rp974 miliar atau realisasinya mencapai 55,96% dari target Rp1,7 triliun.  

Hal itu terungkap saat temu pers Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut yang diselenggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut, di Aula Dekranasda, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (2/10/2025).

Kepala Bapenda Sumut Ardan Noor mengatakan Pemprov Sumut menargetkan realisasi PKB ini bisa mencapai over target dengan dilaksanakannya program pemutihan, diskon, dan penghapusan denda. 

"Antusias masyarakat begitu banyak untuk membayar pajak kemarin. Baru sehari program dilaksanakan sangat menggembirakan. Dari Rp3,2 miliar per hari menjadi Rp6,6 miliar sehari. Kenaikannya mencapai 103% setelah dilakukan pemutihan sehari kemarin. Begitup**a dengan himpunan BBN-KB yang biasanya Rp2,3 milair per hari, sejak 1 Oktober pemberlakuan program tersebut kenaikannya mencapai 3,5% per hari," ujar Ardan.

Program pemutihan, pemberian diskon, dan penghapusan denda ini sebagai solusi meringankan beban masyarakat. Apalagi diketahui kondisi perekonomian yang saat ini tidak pasti yang membuat ekonomi masyarakat prihatin. Namun di sisi lain, Provinsi Sumut butuh pembangunan.

Program ini merupakan bentuk nyata Kolaborasi Sumut Berkah dalam meningkatkan pelayanan publik, memberikan keringanan kepada masyarakat, serta memperkuat semangat bersama menuju masyarakat Sumut, yang sadar pajak dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.

"Sumut telah memberikan bukti nyata keringanan pajak. Sanksi pajak sudah kita eliminasi dan kurangi. Kita juga ingin memberikan pemahaman kepada wajib pajak. Karena faktor yang sangat mempengaruhi membayar pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kita ingin mencitpakan  rasa kepatuhan," ucap Ardan.

>>>>>>>>>>>>

03/10/2025

MEDAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) sudah berjalan dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 930 ribu orang, yang dilayani oleh 322 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah Provinsi (Pemprov) memperketat monitoring dan memperkuat penerapan Sertifikasi Laik Higien Sanitasi (SLHS). 

Hal itu terungkap dalam kegiatan temu yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (1/10). Hadir Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Sumut T. Agung Kurniawan, dan Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut Hamid Rijal, serta Kabid Informasi dan Komunikasi Publik DIskominfo Harvina Zuhra.

Kepala BGN Regional Sumut Agung Kurniawan mengatakan, saat ini ada 322 SPPG di Sumut, dengan target 1.742 unit. Sedangkan dari 322 unit SPPG, tenaga kerja yang diserap sekitar 10.000 orang dan akan terus bertambah.

“Akan terus bertambah karena target kita 1.742 unit, dan dari yang aktif saat ini penerima manfaat program ini sekitar 930.000 penerima manfaat, jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan kita perlu kolaborasi, bersama-sama menyukseskan program ini,” kata Agung. Penerima manfaat terdiri atas golongan peserta didik yaitu pelajar mulai PAUD hingga SLTA dan golonan non peserta didik antara lain ibu hamil, menyusui dan balita.

Sementara itu, untuk mengantisipasi kejadian keracunan makanan,  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan memperkuat penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, untuk mencegah keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemprov Sumut juga akan melakukan monitoring ketat.

Sekretaris Dinas Kesehatan, Hamid Rijal menyebutkan SLHS menjadi syarat wajib bagi SPPG sebagai dapurnya program MBG saat ini. Oleh karena itu, Pemprov Sumut akan memperketat penerbitan sertifikat ini. Kemudian, Pemprov Sumut juga akan melakukan monitoring terhadap kedaluarsa, cara pengelolaan, kesehatan karyawan SPPG, packing dan distribusi makanan dan minuman MBG.

>>>>>>>>>>>>>>>

03/10/2025

DUGAAN KORUPSI RP17 MILIAR

3 aktivis asal Sumatera Utara, yakni Rudy Bakti, Kacak Alonso, dan Ryansah Putra, resmi mendatangi Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) pada Kamis (2/10/2025).

Kedatangan mereka untuk mendesak penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BR1 Unit Sei Kepayang, Cabang Kota Tanjungbalai, yang diduga merugikan negara hingga Rp 17 miliar.

Rudy Bakti menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan lepas dari pengawasan publik. Menurutnya, dugaan praktik korupsi tersebut melibatkan sejumlah pihak, termasuk oknum internal BR1 berinisial M serta seorang pengusaha di Tanjungbalai berinisial YP.

“Kami mendesak Kejaksaan Agung untuk segera memeriksa dan menangkap seluruh pihak yang terlibat. Negara tidak boleh kalah dengan praktik mafia koruptor yang merugikan masyarakat hingga belasan miliar rupiah,” tegas Rudy Bakti.

Selain menyampaikan aspirasi, para aktivis juga menyerahkan bukti-bukti awal kepada Kejagung untuk menjadi dasar dalam proses penyelidikan. Kacak Alonso dan Ryansah Putra menekankan bahwa kasus ini harus ditangani secara serius hingga tahap penyidikan agar tidak ada lagi ruang bagi para pelaku untuk menghindar dari jerat hukum.

Rudy Bakti juga mengungkapkan adanya temuan lain terkait dugaan penyalahgunaan KUR di wilayah Aek Loba, yang masih berkaitan dengan BR1 Tanjungbalai. Dalam kasus tersebut, diduga terdapat kerugian negara hingga Rp8 miliar serta praktik pelelangan tanah dengan dokumen palsu.
L

Lebih jauh, ketiga aktivis tersebut menilai bahwa S*T selaku pimpinan cabang (Pinca) BRI Tanjungbalai harus bertanggung jawab penuh. Mereka menduga kuat adanya keterlibatan langsung dalam sindikat penyelewengan dana KUR ini.

>>>>>>>>>>>>>

03/10/2025

5250 dikali 57 juta pengguna tabung gas 3 Kg brp ges?

03/10/2025

SIMALUNGUN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyerahkan tali asih kepada keluarga Letda Sujono, pada Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2025 di Monumen Bandar Betsy, Kabupaten Simalungun.

Upacara berlangsung penuh hikmad, dihadiri para unsur Forkopimda seperti Kapolda Sumut Irjen Pol Wishnu Hermawan Februanto, Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Harli Siregar, Ketua DPRD Sumut Erni Aryanti, dan pimpinan lainnya. Hadir juga Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong, beserta kepala OPD, Kepala Daerah serta pejabat lainnya.

Dalam upacara tersebut, Gubernur membacakan teks Pancasila sebagai wujud ikrar kesetiaan kepada Dasar Negara yang hingga kini bangsa Indonesia tetap berpegang teguh pada lima sila sebagai landasan ideologis. Para peserta upacara dan seribuan warga yang hadir di lokasi juga ikut mengucapkan kalimat tersebut.

"Agar perigatan ini dimaknai masyarakat, bahwa Dasar Negara kita adalah Pancasila. Itulah yang dipertahankan oleh para pendahulu, sekarang kita dan akan diteruskan, dari generasi ke generasi," ujar Gubernur, Rabu (1/10/2025.

Usai bertindak sebagai Inspektur Upacara, Gubernur bersama unsur Forkopimda kemudian meletakkan karangan bunga di Monumen Sujono, Bandar Betsy. Selanjutnya kepada keluarga Letda Sujono, Bobby juga menyerahkan tali asih sebagai wujud penghargaan kepada sosok Pahlawan Revolusi tersebut, dimana namanya banyak ditandai sebagai nama jalan di berbagai daerah.

>>>>>>>>>>>>

01/10/2025

Mulai 1 Oktober Pemutihan dan Diskon Pajak Bermotor di Sumatera Utara 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar pelaksanaan Program Pemutihan & Diskon Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025 mulai 1 Oktober 2025. 

Medan - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Utara berupaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Masyarakat diberikan kemudahan untuk melunasi pajak kendaraan bermotor sekaligus mendapatkan berbagai keringanan dan pembebasan pajak.

Program ini diharapkan dapat Meringankan beban ekonomi masyarakat dan Mengoptimalkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan Sumatera Utara.

Hal ini merupakan bentuk nyata Kolaborasi Sumut Berkah dalam meningkatkan pelayanan publik, memberikan keringanan kepada masyarakat, serta memperkuat semangat bersama menuju masyarakat Sumatera Utara yang sadar pajak dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.

Pelaksanaan program sebagai berikut :■ Diskon Pajak : Potongan Pokok PKB Tahun 2025 hingga 5% untuk kendaraan yang sadar pajak dan membayar sebelum jatuh tempo.

■ Bebas BBNKB Kedua antar perseorangan dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.

■ Bebas Pajak Progresif.

■ Bebas Denda atau Sanksi Administrasi PKB.

■ Bebas Pokok Tunggakan PKB sebelum Tahun 2024.

■ Bebas Denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.

Pembayaran pajak kendaraan kini semakin mudah dengan aplikasi SIGNAL atau e-SAMSAT. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui situs resmi SAMSAT atau mengunduh aplikasi di Google Play Store dan App Store.

01/10/2025

MEDAN – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu, memperkenalkan beragam wastra atau kain tradisional khas Sumut, kepada Dusadee Haymond, istri Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, dalam kunjungan kerja ke Galeri Dekranasda Sumut, Jalan Iskandar Muda Nomor 272, Medan, Senin (29/9/2025).

Dalam kesempatan itu, Kahiyang memperkenalkan berbagai jenis kain khas Sumut, seperti Ulos, Songket Deli, dan kain tenun tradisional dari berbagai etnis. Ia juga menunjukkan proses pembuatan ulos secara homemade.

Kahiyang mengatakan, momen ini merupakan bagian dari upaya Dekranasda Sumut untuk mengangkat kembali kekayaan wastra tradisional daerah, serta mendukung para perajin lokal agar lebih dikenal di tingkat nasional maupun internasional.

"Kami berharap wastra Sumut tak hanya dikenal di tingkat nasional, tetapi juga menembus pasar internasional. Ketika produk-produk ini dibeli dan dikenakan, itu menjadi promosi budaya yang sangat efektif," tambah Kahiyang.

Sementara pada kunjungan tersebut, Dusadee Haymond terlihat antusias menyaksikan berbagai produk kerajinan tangan khas Sumut, yang dijelaskan oleh Ketua Dekranasda Sumut. Mulai dari bahan baku, asal daerah produk dan juga mencoba beberapa produk kerajinan yang dipamerkan

Ia juga berkesempatan membeli beberapa produk seperti jaket outer bermotif Sadum, tas bermotif Tapanuli Selatan, dan dasi bermotif Melayu, sebagai cendera mata untuk suaminya, Dubes AS untuk Indonesia.

“Produk-produk ini sangat luar biasa. Buatan tangan yang indah dan sarat nilai budaya. Namun, penting juga untuk memastikan adanya regenerasi dalam proses produksi tradisional ini,” ujar Dusadee Haymond.

01/10/2025

Orientasi yang berlebih-lebihan

Bitung – Seorang orang tua mengajukan laporan ke pihak kepolisian terkait dugaan kekerasan yang dilakukan sebuah komunitas pecinta alam di Kota Bitung. Pelapor, Nurdiana, berharap polisi menindaklanjuti kasus tersebut hingga Baca Selengkapnya

29/09/2025

JAKARTA — Konflik lahan di SDI Al Falah 02 Pagi/03 Pagi, Jakarta Barat, kian memanas setelah mencuat dugaan pemalsuan dokumen surat keterangan waris. Sengketa yang melibatkan Yayasan Tarbiyah Islamiyah Al Falah (YTIA), sejumlah ahli waris almarhum H. Muchtar Bin Usman, hingga indikasi keterlibatan oknum aparat pemerintah ini menambah daftar panjang persoalan hukum di dunia pendidikan.

Zaky Mubarok, salah satu ahli waris, menuturkan permasalahan berawal sejak Maret 2017 ketika keluarga besar almarhum H. Abdullah Bin H. Muchtar membicarakan pengelolaan dan status tanah warisan (milik H Muchtar Bin Usman). Polemik berlanjut dalam beberapa forum keluarga di Pondok Pesantren Al Falah, yang diduga menjadi ajang “mufakat jahat” berupa transaksi sepihak dan ilegal atas tanah keluarga.

“Tanah seluas 3.100 meter persegi disebut dijual Rp 2 miliar. Namun pembagiannya janggal. Tujuh ahli waris hanya menerima Rp133 juta per orang, sementara dua ahli waris lain justru meraup hingga Rp 1,5-2,0 miliar per orang,” ungkap Zaky melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Senin, 29 September 2025. 

Lebih jauh, Zaky menyebut hak Nakiah Binti H. Muchtar dipotong didepan umum dan ditahan, sementara Hj. Farida sama sekali belum menerima bagiannya. Kondisi lainnya memunculkan dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen dengan melibatkan pejabat kelurahan maupun kecamatan setempat (pada kesepakatan ilegal dan juga tidak sesuai Hukum Waris Islam di Keluarga Almarhum H Bahrodji Bin H Muchtar pada tanggal 21 Februari 2025 dan 14 April 2025).

Laporan Tak Digubris
Permasalahan kian rumit setelah muncul sederet temuan pelanggaran lain:

1. Sengketa Kepemilikan Lahan
Lahan SDI Al Falah tercatat atas nama H. Muchtar Bin Usman (Girik C No. 182 Persil 8 D1). Pihak keluarga menegaskan tidak pernah ada Akta Jual Beli (AJB) sah maupun dokumen lain yang membuktikan tanah itu milik yayasan.

2. Izin Sekolah dan Yayasan Kadaluarsa
Izin operasional SDI Al Falah 02/03 Pagi dilaporkan kedaluwarsa sejak 30 Juni 2016. Demikian p**a status hukum YTIA dengan nomor AHU-991.AH.01.04 Tahun 2011 dipertanyakan keabsahannya.

>>>>>>>>>>>