16/08/2026
Warga Keluhkan Akses PKH, DPRD Medan Dorong Anggaran Naik
MEDAN, kedannews.co.id – Persoalan bantuan sosial menjadi salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian warga dalam Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang digelar di Lapangan Voli Jalan Jermal Baru Ujung, Lingkungan 3, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Sabtu (15/8/2026).
Kegiatan yang dihadiri ratusan warga tersebut juga menghadirkan sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Medan serta unsur pemerintahan kecamatan dan kelurahan.
Dalam sesi dialog, persoalan bantuan sosial tidak hanya disampaikan secara umum. Sejumlah warga mempertanyakan akses dan pendataan penerima bantuan, khususnya bagi masyarakat lanjut usia.
Salah satunya disampaikan warga bernama Manulang dari Jermal Baru Lingkungan 3. Ia mengaku berusia di atas 60 tahun dan mempertanyakan cara memperbaiki data agar dapat memperoleh PKH.
Ia juga menyebut masih terdapat warga lansia lain di kawasan tersebut yang belum memperoleh bantuan.
Persoalan tersebut kemudian mendapat tanggapan Drs, Godfried Effendi Lubis, MM. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan sejumlah hal yang berkaitan dengan pendataan penerima bantuan, termasuk pentingnya memperhatikan data kependudukan dan status penerima dalam sistem bantuan sosial.
Namun, persoalan tidak berhenti pada masalah pendataan.
Dalam wawancara setelah acara, Drs, Godfried Effendi Lubis, MM mengakui masih adanya masyarakat yang mengeluhkan belum memperoleh PKH Medan Makmur yang diluncurkan Pemerintah Kota Medan pada tahun anggaran 2026.
Ia kemudian mendorong adanya penambahan anggaran pada tahun berikutnya.
"Ya nampaknya sosper kita hari ini mengenai perda nomor 5 2015 mengenai pengentasan kemiskinan masih berputat kepada PKH PKH bantu sosial terutama PKH medan makmul yang dilontorkan oleh pemko medan tahun anggaran 2026 masih banyak masyarakat yang mengekuh yang tidak memperoleh haknya yaitu yang disabilitas."
Drs, Godfried Effendi Lubis, MM menyebut anggaran PKH Medan Makmur saat ini sebesar Rp24 miliar. Menurut dia, jumlah tersebut perlu ditingkatkan agar cakupan penerima bantuan dapat diperluas.
"Kita harapkan pemko Medan di anggaran 2027 menaikkan anggaran dari 24 miliar menjadi 50 miliar agar tertampung karena masih banyak masyarakat belum memiliki itu."
Ia juga menilai diperlukan pemetaan sebelum kebijakan bantuan ditetapkan agar jumlah kelompok masyarakat yang membutuhkan dapat diketahui secara lebih tepat.
Persoalan bantuan sosial menjadi semakin relevan karena warga yang hadir dalam sosperda tidak hanya mempertanyakan PKH. Sejumlah persoalan lain juga disampaikan, mulai dari akses layanan kesehatan, banjir dan longsor, lampu penerangan jalan, kondisi jalan, air bersih hingga pelayanan administrasi kependudukan.
Salah seorang warga bahkan mempertanyakan bagaimana mengalihkan kepesertaan BPJS Mandiri yang telah menunggak selama beberapa tahun ke layanan kesehatan gratis.
Dalam pemaparannya, Drs, Godfried Effendi Lubis, MM menjelaskan program UHC yang menurutnya memungkinkan penduduk Kota Medan memperoleh layanan kesehatan dengan basis KTP/NIK. Ia juga menyebut pemerintah telah menanggung iuran bagi penduduk yang memenuhi ketentuan program tersebut.
Di sisi lain, persoalan lingkungan dan infrastruktur juga muncul dalam sesi tanya jawab.
Warga Jermal Baru mengeluhkan persoalan longsor di bantaran sungai yang menurut mereka telah berlangsung berbulan-bulan. Mereka meminta adanya penanganan karena longsoran disebut telah mendekati kawasan rumah warga.
Warga lainnya mengeluhkan lampu penerangan jalan yang tidak menyala selama bertahun-tahun serta kondisi sejumlah ruas jalan yang telah dibongkar namun membutuhkan waktu untuk diperbaiki kembali.
Perwakilan Dinas Perhubungan yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan sejumlah keluhan warga telah dicatat untuk ditindaklanjuti, termasuk persoalan lampu penerangan jalan di sejumlah lokasi.
Bagi Drs, Godfried Effendi Lubis, MM, rangkaian persoalan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pemberian bantuan tunai, tetapi juga akses masyarakat terhadap layanan dasar pemerintah.
Karena itu, menurut dia, program bantuan perlu disertai pemetaan penerima yang lebih baik agar warga yang memang membutuhkan tidak terlewat.
