30/12/2025
Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kembali menguat setelah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) menyuarakan penghapusan pilkada langsung. Sikap tersebut kini disusul Partai Gerindra yang menyatakan persetujuan terhadap mekanisme pilkada tidak langsung.
Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, menilai perlunya perubahan sistem pilkada karena mahalnya ongkos politik. Menurutnya, proses demokrasi perlu terus dievaluasi seiring perjalanan waktu dan pengalaman pelaksanaannya. “Kalau kami berpendapat, sekali lagi kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem,” kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Prasetyo menyebut sistem pilkada langsung saat ini memiliki sejumlah sisi negatif, salah satunya tingginya biaya politik yg harus dikeluarkan calon kepala daerah. Selain itu, negara juga menanggung pembiayaan besar dalam setiap penyelenggaraan pilkada. “Untuk menjadi seorang kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, itu ongkosnya sangat besar,” ujarnya.
Berdasarkan kajian internal, Gerindra mendorong agar pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui mekanisme DPRD. “Kami memang terus terang salah satu yg mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD,” kata Prasetyo.
Sebelumnya, Partai Golkar melalui Rapimnas I Tahun 2025 juga mengusulkan pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Namun, wacana ini menuai penolakan dari sejumlah partai politik lain, seperti PDI Perjuangan dan Partai Demokrat, yang menilai pilkada langsung merupakan bagian penting dari demokrasi dan kedaulatan rakyat.
