06/05/2026
DPRD Samosir Bongkar Masalah Daerah: RSUD Disorot, Pendidikan Tertinggal, Danau Toba Terancam
SAMOSIR — Sidang Paripurna DPRD Samosir yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Samosir berubah menjadi sorotan tajam terhadap berbagai persoalan mendasar di daerah. Dalam rapat tersebut, DPRD secara terbuka mengungkap sejumlah masalah serius mulai dari pelayanan RSUD, pendidikan yang belum merata, hingga ancaman pencemaran lingkungan di kawasan Danau Toba.
Sorotan paling keras diarahkan ke pelayanan rumah sakit daerah (RSUD). DPRD menilai layanan kesehatan belum maksimal dan masih jauh dari harapan masyarakat. Persoalan klasik seperti keterbatasan fasilitas, manajemen yang dinilai belum solid, hingga kualitas pelayanan yang tidak konsisten disebut masih menjadi masalah utama.
Tak hanya itu, DPRD juga menilai lemahnya pelayanan kesehatan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan daerah yang belum optimal. Penempatan pegawai yang dianggap tidak sesuai kompetensi serta masih adanya jabatan kosong di sejumlah OPD disebut berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.
Di sektor pendidikan, DPRD menyoroti belum adanya Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Samosir. Kondisi ini dinilai menjadi bukti bahwa pendidikan inklusif belum sepenuhnya hadir bagi anak-anak berkebutuhan khusus di daerah tersebut.
Sementara dari sisi lingkungan, DPRD menyampaikan kekhawatiran serius terkait dugaan pembuangan limbah industri langsung ke Danau Toba di wilayah Parjonggi. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dikhawatirkan akan merusak ekosistem dan berdampak pada kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
DPRD juga mempertanyakan klaim tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurut DPRD, klaim tersebut perlu dibuktikan dengan data dan survei yang jelas agar tidak hanya menjadi laporan administratif semata.
Selain tiga isu utama tersebut, DPRD turut menyoroti sektor pertanian, meningkatnya kasus rabies, kebutuhan data ketahanan pangan yang akurat, hingga ancaman longsor yang membutuhkan regulasi dana tanggap darurat lebih cepat.
Situasi ini memunculkan diskusi besar di tengah masyarakat: apakah persoalan mendasar di Samosir selama ini memang belum tertangani secara serius?
