18/06/2026
MEUREUDU – Aliansi Pemuda Pidie Jaya memberikan "Kartu Merah" kepada Bupati, dan Wakil Bupati dalam aksi unjuk rasa yang digelar di Simpang Jembatan Layang Meureudu, Rabu (17/6/2026).
Massa menilai proses pemulihan (recovery) pascabencana daerah itu yang terjadi sekitar tujuh bulan lalu belum menunjukkan hasil yang signifikan bagi masyarakat terdampak dan arah jelas.
Amanat Aceh Online, Aksi berlangsung sekitar 30 menit itu diikuti puluhan peserta terdiri dari laki-laki dan perempuan. Massa membawa poster bertuliskan "Kartu Merah untuk Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya" serta menyampaikan sejumlah tuntutan.
Koordinator Lapangan (Korlap) I, Mirza (Black), mengatakan momentum HUT ke-19 Kabupaten Pidie Jaya seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait pemulihan pascabencana.
Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat masyarakat terdampak yang menunggu kepastian terhadap berbagai program pemulihan yang dijanjikan pemerintah.
"Kami memberikan rapor merah karena tujuh bulan adalah waktu yang cukup untuk membuktikan kerja nyata. Masyarakat tidak membutuhkan seremoni dan janji, tetapi penyelesaian nyata terhadap dampak bencana yang mereka alami," kata Black.
Ia menilai pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka kepada publik mengenai perkembangan proses pemulihan yang telah dilakukan, termasuk penggunaan anggaran yang berkaitan dengan penanganan pascabencana.
"HUT Pidie Jaya ke-19 seharusnya menjadi refleksi. Jangan sampai usia daerah bertambah, tetapi persoalan rakyat masih dibiarkan berlarut-larut," ujarnya.
Sementara itu, Korlap II Muhammad Ridha menyampaikan sejumlah tuntutan kepada kepala daerah Pidie Jaya agar segera menuntaskan proses pemulihan pascabencana yang dinilai berjalan lambat.
Menurut Ridha, pemerintah perlu melakukan evaluasi serius terhadap penanganan bencana, membuka informasi secara transparan terkait program dan anggaran pemulihan, serta memastikan masyarakat terdampak memperoleh hak-haknya tanpa penundaan.
"Melalui aksi penyampaian aspirasi ini, kami mendesak Pemerintah Pidie Jaya segera menuntaskan seluruh proses recovery pascabencana, membuka informasi secara transparan terkait program dan anggaran pemulihan, serta memastikan masyarakat terdampak mendapatkan hak mereka," katanya.
Hingga berita ini ditayangkan, Aceh Online masih berupaya memperoleh tanggapan dari Bupati Pidie Jaya dan Wakil Bupati Pidie Jaya terkait kritik serta tuntutan yang disampaikan massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Pidie Jaya. [ ]
Sumber: acehonline
