20/10/2021
Pelanggaran HAM itu meningkat sejak pada masa rezim Jokowi tepat tanggal 1 Agustus 2017 Oneiboo Berdarah dan Deiyai berdarah pada saat penolakan Rasisme di Deiyai 28 Agustus 2019.
Kasus tersebut belum tuntas, bupati Deiyai dan DPRD Deiyai, masih belum menyusut kasus tersebut. Sampai saat ini masyarakat Deiyai masih trauma dengan kejadian-kejadian kekerasan TNI/POLRI terhadap Masyarakat Sipil di Deiyai, operasi-operasi militer terhadap masyarakat masih terus berlanjut; operasi militer bersifat penakanan secara mental seperti: larangan-larangan membawah panah sebagai budaya leluhur Deiyai, larang membawah parang untuk pergi berkebun dan larangan menggunakan atribut yang bersifat BK/Bintang Kejora. Kekerasan militer itu, masih terus terjadi hingga saat ini. Tetapi pada tanggal 12 januari 2021, bupati Deiyai Ateng Edowai bersama Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A., meresmikan Kodim 1703 di Deiyai sebagai pangkalan militer indonesia di wilayah meepago.
Seharusnya pembangunan Kodim itu ketika suatu kota/daerah tersebut rawan akan konflik kriminal yang tinggi, namun dibalik pembangunan Kodim itu ada apa?
Baca selengkapnya :
https://suarameepago.com/tanah-papua/2021/10/20/menolak-pos-tni-jalan-trans-dan-plta-ini-pernyataan-sikap-mahasiswa-deiyai-kota/
Link Video : https://youtu.be/G2euEyEHThk
Jayapura SUARA MEE – Mahasiswa Deiyai kota studi Jayapura menyatakan sikap penolakan POSLING TNI di Kogemani bahkan di seluruh wilayah kabupaten Deiyai dan Jalan trans yang menghubungkan dari Kogemani ke Kapiraya, pembangunan PLTA di Kokobaya dan Blok Wabu di Intan Jaya, Holtekamp, Rabu, (20/10/20...
