IB New Update

10/09/2025

gelombang protes anti korupsi di Nepal yang dipimpin generasi muda terutama gen z memuncak dengan aksi pembakaran gedung parlemen dan rumah para pejabat tinggi termasuk kediaman perdana menteri KP SHARMA

09/09/2025

Gelombang Atmosfer Pengaruhi Cuaca Buruk di NTB

09/09/2025

Pasien Kritis Meninggal, Ambulans Puskesmas Montong Gading Dipersoalkan

08/09/2025

Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih. Ada sejumlah menteri yang di-reshuffle oleh Prabowo.

"Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat konferensi pers di Istana Negara, Senin (8/9/2025).

Berikut ini jajaran menteri yang di-reshuffle oleh Prabowo:

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
Menteri Keuangan: Sri Mulyani
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo

Sumber: News.detik.com

07/09/2025

Keluarga Brigadir Esco menggandeng Lalu Anton Hariawan Pengacara Kondang asal Sekotong Untuk Menemukan keadilan atas meninggalnya Brigadir Esco

06/09/2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat kerja (raker) secara daring bersama Komite IV DPD RI pada Selasa (2/9). Rapat ini membahas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2026. Sri Mulyani hadir bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

APBN 2026 memiliki tema "kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi untuk mencapai Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera". Tema ini sejalan dengan visi "Asta Cita" Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan APBN 2026 akan difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan mendorong transformasi ekonomi, dengan tetap menjaga kondisi keuangan negara yang sehat dan kredibel.

06/09/2025

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) mengumumkan bahwa sejak demonstrasi yang terjadi pada 25–31 Agustus 2025, mereka menerima 23 laporan orang hilang hingga 1 September 2025. Dari laporan tersebut, 3 orang telah ditemukan, sedangkan 20 lainnya masih dalam pencarian.

KontraS menjelaskan bahwa 3 individu yang berhasil ditemukan sebelumnya dilaporkan berada di sejumlah lokasi seperti Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara, dan Polres Metro Jakarta Timur, setelah sempat ditahan secara diam-diam. Mereka diduga mengalami proses hukum yang tidak sesuai prosedur dan penahanan sewenang-wenang.

Dalam pernyataannya, Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menyampaikan bahwa jumlah laporan orang hilang meningkat drastis—bertambah 10 orang hanya dalam sehari—menjadi total 33 laporan termasuk yang ditemukan maupun masih hilang per 2–3 September 2025. KontraS juga menegaskan bahwa data akan diperbarui setiap hari pukul 18.00 WIB, dan masyarakat diimbau agar aktif melaporkan informasi melalui hotline 089635225998 atau formulir daring di bit.ly/PoskoOrangHilang.

Permintaan masyarakat untuk memberikan informasi sangat penting. Bagi keluarga atau rekan yang memiliki kabar tentang keberadaan 20 orang yang masih hilang, segera hubungi hotline resmi KontraS atau isi formulir online. KontraS juga membuka kanal komunikasi melalui media sosial di akun resmi mereka untuk mendukung upaya penelusuran dan transparansi informasi.

Src : berbagai sumber

06/09/2025

Misteri Kematian Brigadir Esco, Polisi Masih Irit Bicara

05/09/2025

DPR RI mengumumkan hak keuangan terbaru yang diterima setiap anggota, sebagai respons terhadap "17+8 Tuntutan Rakyat".

Setelah dievaluasi, total pendapatan bersih setiap anggota DPR menjadi Rp65.595.730 per bulan. Ini berkurang dari total pendapatan bersih sebelumnya yang mencapai Rp104.051.903 per bulan.

Hak keuangan ini diumumkan setelah DPR didesak masyarakat mengevaluasi tunjangan-tunjangan yang didapat setiap anggota.

05/09/2025

Masih banyak yang belum terjawab, soal tim investigasi independen, nasib teman-teman yang masih ditahan, penarikan tni dari pengamanan sipil, reform institusi polri dan beberapa poin lain.

Kita tunggu tanggapan lanjutan dari semua institusi terkait. mari kita pantau dan kawal bersama

05/09/2025

DPR resmi menghentikan tunjangan perumahan untuk anggota dewan sebesar Rp 50 juta per bulan, terhitung sejak 31 Agustus 2025.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers menanggapi 17 8 Tuntutan Rakyat, pada Jumat (5/9/2025).

"Satu, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan untuk anggota DPR terhitung sejak 31 Agustus 2025," ujar Dasco di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan
Gaji Pokok: Rp 4.200.000
Tunjangan Suami/Istri Pejabat: Rp 420.000
Tunjangan Anak Pejabat Negara: Rp 168.000
Tunjangan Jabatan: Rp 9.700.000
Tunjangan Beras Pejabat Negara: Rp 289.680
Uang Sidang/Paket: Rp 2.000.000
Total: Rp 16.777.680

Tunjangan Konstitusional
Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif dengan Masyarakat: Rp 20.033.000
Tunjangan Kehormatan Anggota DPR: Rp 7.187.000
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan: Rp 4.830.000
Honorarium Fungsi Legislasi: Rp 8.461.000
Honorarium Fungsi Pengawasan: Rp 8.461.000
Honorarium Fungsi Anggaran: Rp 8.461.000
Total: Rp 57.433.000

Total Bruto: Rp 74.210.680
Pajak PPH 15 persen: Rp 8.614.950
Take Home Pay: Rp 65.595.730.

05/09/2025