Vyronium, Padang (2025)

03/10/2025

Deddy Corbuzier Minta Maaf, Tapi 4.711 Anak Sudah Keracunan MBG

Deddy Corbuzier akhirnya buka suara dan meminta maaf setelah videonya marah-marah ke seorang anak SD yang mengkritik menu Makan Bergizi Gratis (MBG) viral di TikTok.

Awalnya Deddy menyebut kritik itu “lebay” dan bahkan sempat mengeluarkan kata kasar. Namun kini ia mengaku khilaf, terbawa emosi, dan salah dalam menyampaikan pendapat.

Masalahnya, kritik anak itu ternyata bukan tanpa alasan. Data Badan Gizi Nasional mencatat 4.711 kasus keracunan MBG sejak Januari–September 2025. Fakta ini membuat wajar jika masyarakat mempertanyakan kualitas program tersebut.

Apakah kritik anak SD salah? Atau justru itulah suara jujur yang gagal didengar para elit?

03/10/2025

Indonesia Negara Muslim Terbesar, tapi Kuota Haji 2026 Tak Bertambah: 221 Ribu Jamaah, Antrian Puluhan Tahun Tetap Jadi Mimpi

Pemerintah resmi mengumumkan kuota haji 2026 tetap 221 ribu jamaah. Dari jumlah itu, 203 ribu untuk reguler dan 17 ribu untuk khusus.

Apakah angka ini cukup?
Data Kemenag mencatat daftar tunggu haji di Indonesia mencapai 5,2 juta orang. Artinya, sebagian calon jamaah masih harus rela menunggu belasan bahkan puluhan tahun.

Negara lain seperti Malaysia punya sistem kuota dan manajemen daftar tunggu yang lebih ketat sehingga antrean tidak sepanjang Indonesia. Kritik muncul karena Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar seolah tak punya daya tawar lebih kuat di hadapan Saudi.

Dengan biaya haji yang terus naik, sementara kuota stagnan, apakah ke depan haji hanya jadi ibadah yang kian elitis?

03/10/2025

763 Porsi Nasi Berlendir Ditolak Sekolah di Rembang

SMPN 5 Rembang baru saja menolak 763 porsi nasi kuning MBG karena kondisi berlendir dan berair. Apakah ini kegagalan pengawasan atau sekadar “kesalahan teknis”? Kita bedah fakta di balik nasi yang tak layak santap.

SMPN 5 Rembang mengambil keputusan tegas: menolak paket makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai 763 porsi. Alasannya? Nasi kuning yang disajikan dalam kondisi “berair dan berlendir”, bahkan disebut “menu sudah melewati batas kelayakan konsumsi.”

Ketua Satgas MBG di sekolah, Indri Lestari, mengungkap bahwa timnya membuka kotak makanan dan mencicipi sedikit — hasilnya, teksturnya sudah lengket dan rasanya tidak lagi enak.

Saat pihak sekolah mengembalikan makanan tersebut, petugas Dinas Kesehatan setempat menyarankan agar paket dikembalikan terlebih dahulu karena risiko kesehatan.

Di pihak penyedia (SPPG Mondoteko), mereka meminta maaf dan menyebut insiden ini “di luar kendali langsung,” serta berjanji akan evaluasi internal.

Ini bukan cuma soal nasi rusak. Ini soal akuntabilitas, pengawasan mutu pangan publik, dan tanggung jawab identitas penyelenggara.

Kalau kamu pernah mengalami kondisi makanan sekolah yang diragukan kualitasnya, bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Tag juga temanmu agar mereka tahu pentingnya transparansi program pemerintah.

03/10/2025

Kementerian BUMN ‘Turun Kasta’ Jadi Badan — Apa Nasib ASN-nya?

Mulai Oktober 2025, Kementerian BUMN tak lagi berstatus kementerian tradisional — ia “dirombak” menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Lalu, bagaimana masa depan ratusan pegawai ASN-nya?

Perubahan besar ini lahir dari disahkannya revisi Undang-Undang BUMN yang mengubah nomenklatur lembaga dari “Kementerian BUMN” menjadi “BP BUMN”.
Menurut Ketua Panja RUU BUMN, Andre Rosiade, pegawai Kementerian BUMN secara “otomatis” akan menjadi pegawai BP BUMN — dan status ASN mereka konon akan tetap aman.
Tapi apakah memang “tidak ada yang berubah sama sekali”? Beberapa pengamat menyebut bahwa meski nomenklatur berganti, fungsi pengawasan dialihkan ke Dewan Pengawas (Dewas) Danantara, yang berarti ada penyusunan ulang struktur kekuatan dalam BP BUMN.
Selain itu, jumlah pegawai BUMN (terakhir tercatat 506 orang pada 2024) tampak kecil — apakah hanya sebagian kecil birokrasi pusat yang terdampak?
Mengapa revisi ini dilakukan? Pepatah birokrasi menyebut: reorganisasi kadang lebih banyak soal politik, pemangkasan struktural, dan redistribusi kewenangan daripada efisiensi sesungguhnya.

Apakah langkah ini akan membawa efisiensi atau justru mengaburkan kontrol publik? Bagikan pendapatmu — apakah perubahan ini “reformasi nyata” atau sekadar “ganti nama”?

02/10/2025

Registrasi SIM Card Pakai Face Recognition, Solusi Keamanan atau Ancaman Privasi?

Pemerintah berencana mewajibkan registrasi SIM card lewat teknologi pengenalan wajah (face recognition). Operator besar seperti Telkomsel, Indosat, dan XL sudah siap. Alasannya? Demi keamanan dan menekan maraknya penipuan.

Tapi, di banyak negara, sistem biometrik menuai kritik. Masalah privasi, potensi kebocoran data, hingga risiko penyalahgunaan jadi catatan serius. Apalagi, rekam jejak perlindungan data di Indonesia masih sering bocor. Apakah kebijakan ini benar-benar solusi, atau justru membuka pintu masalah baru?

Bagaimana menurutmu, siapkah masyarakat Indonesia masuk ke era “wajah jadi identitas digital”?

02/10/2025

Duel Dua WNI di Phnom Penh, 1 Tewas 1 Luka Parah

Peristiwa tragis terjadi di Distrik BKK, Phnom Penh, Kamboja, pada Senin sore, 30 September 2025. Dua warga negara Indonesia terlibat perkelahian di jalan umum.

Hasilnya, satu orang tewas di lokasi, sementara satu lainnya mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit.

Polisi Kamboja kini tengah melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi, menelusuri rekaman CCTV, serta menggali motif bentrokan. Hingga kini identitas kedua WNI tersebut belum dipublikasikan.

Motif pertikaian masih misterius, diduga dipicu perselisihan pribadi.

Kasus ini menambah daftar panjang konflik WNI di luar negeri yang berakhir tragis, sekaligus menjadi sorotan perlindungan warga negara di luar negeri.

02/10/2025

AS Kembali Soroti Kamboja dalam Laporan Perdagangan Manusia Global 2025

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat baru saja merilis Laporan Perdagangan Manusia Global 2025. Hasilnya, Kamboja kembali ditempatkan di Tier 3 atau peringkat terendah selama empat tahun berturut-turut.

Dalam laporan itu, AS menilai pemerintah Kamboja gagal menangani kasus perdagangan manusia yang semakin mengakar. Disebutkan banyak korban dipaksa bekerja di pusat penipuan online yang menargetkan orang asing, sementara pejabat tinggi justru dituding mendapat keuntungan dari praktik kerja paksa tersebut.

Laporan itu juga menyinggung adanya intimidasi terhadap korban, saksi, serta aktivis masyarakat sipil yang mencoba mengungkap jaringan perdagangan manusia. Bahkan disebut ada pola perdagangan manusia yang melibatkan langsung struktur pemerintahan dalam operasi penipuan daring.

Di sisi lain, pemerintah Kamboja melalui Wakil Ketua Komite Nasional Anti-Perdagangan Manusia, Zhou Wenying, menolak tuduhan tersebut. Ia menyebut laporan AS bias dan tidak menghargai upaya nyata Kamboja dalam memerangi perdagangan manusia, termasuk kasus penipuan daring yang melibatkan warga asing.

Meski begitu, kritik internasional terus berdatangan, menilai Kamboja belum menunjukkan kemajuan signifikan dan masih menutup mata terhadap praktik eksploitasi yang meluas di negaranya.

02/10/2025

90 Warga Myanmar Ditangkap di Thailand Saat Hendak ke Malaysia

Polisi Thailand berhasil menggagalkan upaya penyelundupan manusia pada dini hari (30/9) di Provinsi Kanchanaburi. Sebanyak 90 warga Myanmar dan 2 sopir ditangkap dari 4 kendaraan yang disetop saat melintas menuju jalur selatan.

Mereka diketahui masuk secara ilegal lewat perbatasan Sangkhlaburi, Karen State, lalu dibawa ke Thailand dengan tujuan akhir Malaysia untuk bekerja. Setiap orang harus membayar 30.000–60.000 Baht kepada perantara agar bisa menempuh rute berbahaya ini.

Kasus ini menjadi bukti maraknya jaringan penyelundupan manusia lintas negara yang memanfaatkan kondisi krisis politik dan ekonomi di Myanmar, sekaligus tantangan besar bagi Thailand dalam mengendalikan migrasi ilegal di kawasan Asia Tenggara.

Pertanyaannya, sampai kapan migran harus mempertaruhkan nyawa demi mencari penghidupan yang layak?

02/10/2025

Tuding Yayasan MBG Bermotif Politik? Ombudsman Bongkar Afiliasi Elit di Balik Program Bantuan

Selama ini program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipuji sebagai solusi pangan anak sekolah. Tapi apa jadinya ketika Ombudsman mengungkap: yayasan pengelola MBG diduga punya hubungan politik?”

Ombudsman RI menemukan setidaknya 8 masalah besar dalam pelaksanaan MBG — mulai dari ketimpangan capaian hingga kasus keracunan makanan massal.

Salah satu temuan paling geger: penetapan mitra yayasan yang tidak transparan, dan ada indikasi afiliasi dengan elite politik dalam proses seleksi.

Konsekuensinya? Risiko konflik kepentingan, keadilan dalam akses, serta kualitas layanan yang seharusnya menjadi hak anak-anak terancam.

Ombudsman juga menyoroti maladministrasi berupa penundaan honor, standar mutu yang longgar, serta pengawasan distribusi yang lemah.

Di tengah heboh kasus keracunan MBG, temuan ini memancing pertanyaan besar: apakah niat program bantu pangan tulus atau “politik terselubung”?

Bagaimana menurutmu? Apakah ini sekadar kelemahan sistem atau ada kepentingan di balik ‘kebaikan’? Tulis komentar kamu, dan tag yang perlu tahu hal ini.

02/10/2025

Ratusan Karyawan SPBU Swasta Terancam PHK Gara-Gara Krisis BBM

Krisis BBM makin nyata. DPR RI mengingatkan, ribuan pekerja di SPBU swasta bisa jadi korban berikutnya.

Data teranyar:
BP-AKR punya 177 SPBU dengan 700 karyawan, stok BBM habis akhir Oktober.
Shell Indonesia: dari 197 SPBU, hanya 5 yang masih jual bensin. Ada 5.300 pekerja yang waswas.
VIVO: 44 SPBU, 600 karyawan, stok habis pertengahan Oktober.
ExxonMobil: 1.200 SPBU mini, 2.000 pekerja, stok diperkirakan aman sampai November.

Pertanyaan besar: siapa yang bertanggung jawab jika ratusan hingga ribuan pekerja harus kehilangan nafkah akibat krisis ini?

02/10/2025

SK Sudah Ditandatangani: Mardiono Sah Pimpin PPP, Dualisme Tak Pernah Usai?

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas resmi menandatangani SK kepengurusan PPP hasil Muktamar X yang dipimpin kubu Muhammad Mardiono.
Namun, keabsahan ini masih memicu tafsir: apakah Mardiono benar-benar sah sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030, atau hanya babak baru drama dualisme?

Mardiono sendiri sebelumnya mengklaim terpilih aklamasi di tengah kericuhan muktamar yang bahkan menimbulkan korban luka.
Sementara itu, kubu Agus Suparmanto juga mendaftarkan kepengurusan versi mereka ke Kemenkumham.

Pertanyaannya: PPP masih Partai Persatuan, atau justru Partai Perpecahan?

Vyronium

03/10/2025

03/10/2025

03/10/2025

03/10/2025

02/10/2025

02/10/2025

02/10/2025

02/10/2025

02/10/2025

02/10/2025

02/10/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category