http://facebook.com/MentawaiJaya

MentawaiJaya, padang selatan, Sikakap (2026)

10/09/2026

Ketika posting banyak yg bungkam
Ketika Diam dikatakan berpihak
Ketika berpendapat dikatakan jangan urus
Aduhh pusing 7 keliling jadi ingat lagu Fajar

27/08/2026

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid sudah memberikan tanggapan langsung terhadap kasus Yogi, dan responsnya cukup penting bagi masyarakat Mentawai.
Menurut pernyataan resmi Komdigi pada 25 Agustus 2026, pemerintah melihat persoalan ini dari dua sisi: Yogi memang dinilai menjalankan layanan yang belum memiliki izin yang diperlukan, tetapi pemerintah juga mengakui adanya kebutuhan nyata masyarakat Mentawai terhadap akses internet yang lebih baik. Meutya menyebut Sikakap telah terjangkau 4G, tetapi belum memiliki jaringan fiber optik dan layanan 4G masih terbatas.
Apakah jaringan internet di Mentawai akan diperbaiki?
Ada indikasi pemerintah akan mencari solusi dan memperluas konektivitas, tetapi belum ada pengumuman khusus yang menjanjikan pembangunan jaringan secara spesifik untuk seluruh Mentawai dalam waktu dekat. Menkomdigi menyebut pemerintah sedang mendorong pembangunan konektivitas hingga wilayah terpencil, termasuk melalui kebijakan pembangunan jaringan baru. Ia mengatakan dampaknya diharapkan mulai dapat dirasakan dalam sekitar satu tahun, meskipun pembangunan infrastruktur tentu membutuhkan waktu.
Yang juga menarik, Menkomdigi menekankan bahwa pidana sebaiknya menjadi jalan terakhir dan Komdigi ingin mengedepankan pembinaan. Salah satu solusi yang disebut adalah membantu masyarakat atau pelaku usaha yang beritikad baik agar bisa menjalankan layanan secara legal dan berizin, termasuk melalui kerja sama dengan penyelenggara jasa internet resmi.
ini menjadi momentum bagi masyarakat Mentawai untuk menuntut solusi yang lebih konkret. Jangan sampai kasus Yogi hanya berhenti pada persoalan hukum, tetapi harus menjadi pertanyaan besar bagi pemerintah:
“Jika pemerintah mengakui masyarakat Mentawai membutuhkan internet yang lebih baik, maka kapan dan bagaimana solusi konkretnya diberikan kepada dusun-dusun yang hingga hari ini masih mengalami blank spot?”
Pernyataan Menkomdigi ini bisa menjadi dasar bagi masyarakat Mentawai untuk terus mengawal agar pemerintah tidak hanya memberikan pembinaan kepada Yogi, tetapi juga benar-benar mempercepat pemerataan internet di seluruh Kep**auan Mentawai.

25/08/2026

Saya membantu menanggapi teman kita yang ada di kecamatan Sikakap, dengan adanya usaha ini merupakan bukti yang patut menjadi perhatian serius terkait dugaan aktivitas pembuatan durpas di Taikako, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kep**auan Mentawai. Kami meminta Bapak/Ibu Pemda Mentawai serta seluruh aparatur negara yang berwenang untuk segera turun tangan, melakukan pemeriksaan, dan menghentikan pengiriman barang tersebut sebelum diberangkatkan dari Pelabuhan Sikakap.

Masyarakat menyatakan keberatan terhadap label dan aktivitas tersebut. Jangan sampai suara masyarakat hanya didengar setelah barang ini sudah terlanjur keluar dari Mentawai. Jika memang ada aturan dan prosedur yang dilanggar, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu.

Kami mempertanyakan: di mana pengawasan pemerintah daerah selama kegiatan ini berlangsung? Mengapa masyarakat yang harus terlebih dahulu bersuara dan memberikan bukti, sementara aparat yang memiliki kewenangan justru diharapkan segera bertindak?

Pemda Mentawai dan instansi terkait jangan hanya diam. Masyarakat menunggu tindakan nyata, bukan sekadar janji, alasan, atau saling lempar tanggung jawab. Segera periksa, klarifikasi kepada pihak terkait, dan apabila ditemukan pelanggaran, lakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku sebelum semuanya terlambat.
Kami juga meminta Pemda Mentawai dan instansi terkait untuk segera menjelaskan kepada masyarakat: apakah kegiatan atau usaha pembuatan barang tersebut sudah memiliki izin usaha dan dokumen perizinan yang lengkap sesuai ketentuan yang berlaku? Jika memang telah memiliki izin, masyarakat berhak mengetahui kejelasan dan dasar legalitasnya. Namun apabila belum memiliki izin atau terdapat dugaan pelanggaran administrasi maupun aturan lainnya, maka pemerintah dan aparat yang berwenang harus segera mengambil tindakan sebelum barang tersebut diberangkatkan dari Pelabuhan Sikakap. Jangan sampai pengawasan baru dilakukan setelah barang sudah keluar dari daerah.

24/08/2026

Dalam sambutannya, Pengendali Teknis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Dwi Rakhmadi, menyampaikan salam dan pesan dari pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kabupaten Kep**auan Mentawai. Kegiatan pemeriksaan pendahuluan tersebut dilaksanakan mulai 21 Agustus 2026 selama 30 hari, dalam rangka pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 sampai dengan Semester I Tahun 2026.

**auanMentawai

24/08/2026

Mentawai Lama, Kemajuan Pembangunan

Dua puluh tahun lebih Mentawai menjadi kabupaten,
namun rakyat masih bertanya dalam kesunyian:
ke mana arah kemajuan yang dijanjikan?
Di tengah laut yang luas dan tanah yang kaya,
mengapa kesejahteraan terasa begitu jauh dari mata?

Wahai Bupati dan Wakil Bupati,
wahai DPRD yang duduk mewakili suara rakyat,
apakah suara dari dusun-dusun
masih terdengar sampai ke ruang rapat?

Kami tidak meminta istana,
kami tidak meminta kemewahan,
kami hanya ingin pembangunan yang adil,
jalan yang layak, jaringan yang kuat,
pendidikan yang mudah dijangkau,
dan kebutuhan hidup yang tidak menjadi barang mewah.

Dua puluh tahun lebih…
hutan kami terus menjadi cerita,
kayu-kayu pergi meninggalkan p**au,
namun rakyat bertanya:
siapa yang benar-benar menikmati kekayaan itu?

Pariwisata pun dijanjikan sebagai masa depan,
ombak dan pantai dipuji sampai ke negeri seberang,
tetapi masyarakat di kampung masih bertanya,
apakah mereka menjadi bagian dari kemajuan,
atau hanya menjadi penonton di tanah sendiri?

Dan tentang minyak serta kebutuhan sehari-hari,
rakyat kecil kembali menunggu kepastian.
Kapan gas elpiji 3 kilogram
benar-benar mudah hadir di Mentawai?
Sampai kapan memasak menjadi perjuangan,
sementara janji pembangunan terus diucapkan?

Kami mendengar banyak istilah di tengah masyarakat:
“mafia kayu”, “mafia pariwisata”, dan “mafia minyak”.
Entah benar atau hanya keresahan yang tumbuh,
namun satu pertanyaan harus dijawab dengan jujur:
mengapa rakyat begitu mudah kehilangan kepercayaan?

Jika memang tidak ada permainan,
buktikan dengan keterbukaan.
Jika ada yang mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat,
hukum harus berdiri tanpa memilih kawan.

Mentawai tidak miskin oleh alam,
jangan sampai miskin karena tata kelola.
Mentawai tidak kekurangan keindahan,
jangan sampai kekurangan keberanian
untuk membela rakyatnya sendiri.

Wahai para pemegang kekuasaan,
jabatan bukanlah panggung untuk dipuji,
tetapi amanah untuk membuktikan:
bahwa pembangunan bukan sekadar angka dan proyek,
melainkan perubahan yang benar-benar dirasakan rakyat.

Dua puluh tahun lebih telah berlalu,
jangan biarkan generasi berikutnya
mengulang pertanyaan yang sama:

“Mentawai sudah lama menjadi kabupaten…
tetapi kapan kemajuan pembangunan
benar-benar sampai kepada rakyat?”
Mafia Jaringan

Dan kini rakyat kembali bertanya
tentang jaringan yang datang membawa harapan.
Katanya Mentawai sudah mengenal 4G,
namun mengapa sinyal masih seperti dibatasi ruang dan waktu?

Di empat dusun, satu kekuatan dibebankan,
jaringan datang, tetapi tak cukup untuk kebutuhan.
Seorang ibu ingin melihat wajah anaknya di perantauan,
video call terputus, suara hilang di tengah kerinduan.

Maka muncullah pertanyaan dari hati masyarakat:
adakah permainan di balik lemahnya jaringan ini?
Adakah kepentingan yang lebih besar
daripada hak rakyat untuk berkomunikasi?

Kami tidak meminta internet
hanya untuk TikTok dan hiburan.
Kami ingin menghubungi anak-anak kami
yang sedang mengejar pendidikan di tanah seberang.

Jika Mentawai benar-benar sedang menuju kemajuan,
mengapa jaringan dasar masih menjadi perjuangan?
Jangan sampai rakyat terus bertanya tentang
“mafia jaringan” dan kepentingan di balik keterbatasan,
sementara pemerintah hanya berkata:
“4G sudah ada.”

Sebab bagi rakyat,
4G bukan sekadar tulisan di layar ponsel,
melainkan jembatan kerinduan,
jembatan pendidikan,
dan jembatan antara orang tua
dengan anak-anaknya yang jauh di perantauan.
dan

23/08/2026

Untuk pemerintah dan pihak terkait di Mentawai, masyarakat tentu berharap pembangunan jaringan internet dapat segera dipercepat hingga ke seluruh pelosok Mentawai. Jangan sampai masyarakat hanya melihat penindakan terhadap satu orang, sementara persoalan yang lebih besar—terutama kebutuhan internet dan pemerataan pelayanan—masih belum mendapatkan perhatian yang serius.
Kepada pihak kepolisian, khususnya Kapolres Mentawai, sebagai masyarakat Mentawai hanya ingin bertanya dengan nada yang baik: apabila ada usaha penjualan voucher atau layanan internet yang diduga belum memiliki izin, apakah pemeriksaan dan penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh dan adil kepada semua pihak, tanpa membeda-bedakan siapa pun?
Kami juga mendengar adanya berbagai usaha serupa di sejumlah wilayah, termasuk Sioban , Silakan dan Siberut. Jika memang aturan harus ditegakkan, maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan secara terbuka dan merata. Jangan sampai hukum terlihat tajam kepada satu pihak, tetapi tumpul kepada pihak lainnya.
Kami tidak bermaksud menuduh siapa pun tanpa bukti. Kami hanya berharap ada klarifikasi dan pemeriksaan yang objektif terhadap semua usaha yang diduga belum memenuhi perizinan. Sebab masyarakat Mentawai membutuhkan kepastian benar-benar berlaku adil untuk semua, sekaligus membutuhkan pemerintah yang serius membangun jaringan internet hingga ke pelosok.

22/08/2026

Nasib Pria Pasang Internet untuk Warga Mentawai
Untuk Yogi dan Masyarakat Mentawai yg Daerah 3T
Tapi Dia ditangkap karena tidak punya izin usaha.

Kalau persoalan Yogi adalah izin penyelenggaraan internet, bagaimana dengan seluruh penyedia internet lain di wilayah Sikakap dan Mentawai yang melakukan kegiatan serupa? Apakah semuanya sudah diperiksa dan memiliki legalitas yang sama?"Kami tidak meminta hukum ditegakkan hanya kepada Yogi. Kami hanya meminta agar hukum ditegakkan secara adil dan dengan standar yang sama kepada setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan sejenis. Jika persoalannya adalah perizinan, mari periksa semuanya secara objektif, bukan hanya satu orang."

Yogi bukan sekadar orang yang menjual internet.

Di tengah keterbatasan jaringan di wilayah Mentawai, khususnya daerah yang masih sulit mendapatkan akses 4G, Yogi mencoba menghadirkan sesuatu yang sangat dibutuhkan masyarakat: akses internet.

Sejak sekitar tahun 2024, melalui Sikakap Online, Yogi membangun jaringan internet dengan kemampuannya sendiri. Di beberapa dusun dipasang Starlink dan jaringan diteruskan menggunakan kabel agar masyarakat bisa menikmati internet.

Mungkin bagi sebagian orang, internet hanyalah Wi-Fi.

Tetapi bagi masyarakat di daerah yang sulit sinyal, internet bisa berarti kesempatan untuk belajar, berkomunikasi dengan keluarga, mencari informasi, mengurus pekerjaan, bahkan membantu anak-anak sekolah mendapatkan pengetahuan yang selama ini sulit mereka akses.

Hari ini Yogi harus menghadapi proses hukum.

Kita tidak meminta siapa pun melanggar hukum. Kalau memang ada persoalan perizinan, biarlah persoalan itu diperiksa sesuai aturan dan dibuktikan di pengadilan.

Tetapi kita juga berharap jangan melupakan alasan mengapa usaha itu muncul.

Ketika jaringan belum sampai ke pelosok, ada seorang anak daerah yang mencoba berbuat sesuatu dengan kemampuannya sendiri.

Apakah semua yang dilakukan Yogi sudah sempurna? Mungkin tidak.

Tetapi apakah manfaat yang dirasakan masyarakat juga harus dilupakan? Tentu tidak.

Untuk masyarakat Mentawai, mari kita melihat perkara ini dengan kepala dingin. Jangan menghukum seseorang hanya karena berita yang kita dengar dari satu sisi. Jangan p**a menuduh pihak lain tanpa bukti.

Kita hanya berharap satu hal:

Biarlah hukum berjalan dengan adil, transparan, dan tidak tebang pilih.

Kalau memang ada kesalahan, biarlah kesalahan itu dibuktikan.
Kalau ada kekurangan izin, biarlah ada jalan untuk memperbaikinya.
Dan kalau selama ini Yogi telah memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan internet, semoga kebaikan itu juga dipertimbangkan dalam melihat persoalan ini.

Yogi adalah putra daerah Mentawai.

Hari ini mungkin dia sedang menghadapi ujian berat. Tetapi di balik perkara ini ada pertanyaan yang lebih besar:

Bagaimana nasib masyarakat di daerah yang belum mendapatkan akses internet yang layak?

Jangan biarkan persoalan Yogi membuat kita lupa bahwa kebutuhan internet masyarakat Mentawai masih nyata.

Semoga proses hukum berjalan dengan seadil-adilnya.

Tetap kuat, Yogi.
Semoga kebenaran dan keadilan menemukan jalannya.

19/08/2026

Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta Pemerintah Pusat atas perhatian dan kebijakannya dalam membantu meringankan beban fiskal daerah, khususnya dalam mendukung pembiayaan penggajian PPPK.

Kami juga berharap Pemerintah Kabupaten Kep**auan Mentawai dapat terus memperjuangkan kesejahteraan para PPPK. Hal ini penting karena PPPK memiliki karakteristik yang berbeda dengan PNS, terutama dalam hal jaminan masa purna tugas. PNS memiliki hak pensiun, sementara PPPK tidak memperoleh jaminan pensiun seperti PNS.

Karena itu, sangat wajar apabila ke depan ada kebijakan penghasilan, tunjangan, atau TPP lebih tinggi dari PNS dan bentuk penghargaan lainnya yang dapat memberikan rasa keadilan bagi PPPK, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan tanggung jawab mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dan perlu saya tegaskan, menyampaikan hal ini bukan karena saya seorang ANS ataupun untuk membanding-bandingkan PNS dengan PPPK. Saya hanya mencoba menyuarakan sebagian suara hati rekan-rekan PPPK yang mungkin selama ini belum tersampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini dapat menjadi bahan perhatian dan pertimbangan bagi pemerintah.

Pada akhirnya, baik PNS maupun PPPK sama-sama memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Yang diharapkan hanyalah kebijakan yang adil, proporsional, dan memberikan penghargaan yang layak sesuai dengan tanggung jawab serta hak masing-masing.

Semoga Pemerintah Kabupaten Kep**auan Mentawai bersama Pemerintah Pusat terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan ASN dan kemajuan daerah.

19/08/2026

Saya membantu menanggapi suara rakyat Mentawai dari kecamatan Pagai utara , entah akun asli atau akun bodong yg penting Saudara kita dari pagai utara sudah memberikan bukti dokumen foto jalan rusak yg dari tahun ke tahun tidak berubah.

Melihat kondisi jalan seperti ini, rasanya wajar kalau masyarakat bertanya: apakah jalan yang rusak harus selalu menunggu proyek dan anggaran baru bisa ditangani?

Kalau pembangunan untuk kepentingan pribadi bisa dikerjakan dengan cepat ketika memang ada kemauan dan kebutuhan, mengapa akses jalan yang dipakai masyarakat banyak harus menunggu begitu lama? Apakah harus menunggu masuk proyek dulu baru ada tindakan?

Pemerintah tentu punya keterbatasan anggaran dan mekanisme, tetapi setidaknya penanganan darurat dan langkah nyata seharusnya bisa dilakukan ketika kondisi jalan sudah sangat memprihatinkan. Karena bagi masyarakat, jalan bukan sekadar proyek—jalan adalah akses untuk bekerja, bersekolah, berobat, dan menjalankan kehidupan sehari-hari.

Jangan sampai masyarakat hanya melihat janji dan rencana, sementara kondisi di lapangan terus seperti ini. 🙏

18/08/2026

Banyak rumor mengatakan Pemimpin Mentawai jarang di kantor. Kemungkinan perdebatan antara Bang Kana Shamaurau dengan orang no satu di mentawai, saya menanggapi dengan suara lembut
Menurut saya, perdebatan tentang apakah seorang Bupati harus selalu berada di kantor atau lebih banyak turun ke lapangan sebenarnya bukan persoalan utama.

Seorang kepala daerah memang tidak cukup hanya duduk di belakang meja. Turun ke lapangan, melihat persoalan masyarakat secara langsung, dan mencari solusi adalah bagian penting dari kepemimpinan.

Namun di sisi lain, masyarakat juga berhak bertanya: apa hasil dari seluruh proses tersebut? Apa yang sudah diwujudkan? Apakah kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan prioritas anggaran?

Begitu juga soal pembangunan kantor. Membangun kantor tentu bukan sesuatu yang salah jika memang dibutuhkan dan memiliki dasar perencanaan yang jelas. Tetapi ketika kebutuhan masyarakat masih banyak, seperti jalan, pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya, maka wajar jika publik mempertanyakan skala prioritasnya.

Menurut saya, tidak perlu saling menyindir atau membuktikan siapa yang paling hebat. Jabatan publik bukan tentang siapa yang paling sering terlihat di kantor, paling sering turun ke lapangan, atau paling banyak berkomunikasi dengan pejabat pusat.

Pada akhirnya, ukuran kepemimpinan adalah manfaat yang dirasakan masyarakat, keterbukaan dalam menggunakan anggaran, serta keberanian menempatkan kepentingan rakyat di atas
kepentingan lainnya.

Kritik juga tidak selalu berarti kebencian, sebagaimana pujian tidak selalu berarti dukungan yang tulus. Keduanya adalah bagian dari demokrasi.

Mari kita berbeda pendapat dengan tetap saling menghormati. Karena yang seharusnya kita cari bukan siapa yang menang dalam perdebatan, tetapi apa yang terbaik untuk Mentawai dan masyarakatnya.

MentawaiJaya

10/09/2026

27/08/2026

25/08/2026

24/08/2026

24/08/2026

23/08/2026

22/08/2026

19/08/2026

19/08/2026

18/08/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request