11/11/2013
Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning, meminta kepada rumah sakit (RS) di berbagai daerah agar tidak menjadikannya sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan menentukan tarif pelayanan kesehatan sesukanya bagi masyarakat. Pasalnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan standar bagi masyarakat tanpa membedakan status.
"Rumah Sakit baik oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota tidak boleh dijadikan sumber PAD. Tapi, faktanya banyak dijadikan sumber PAD oleh kepala dinas," kata Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning, kepada Jurnal Sukabumi, kemarin.
Menurut Tjiptaning, bukan hanya RS yang dijadikan sumber PAD, tetapi juga menjadikan RS komersialisasi dari pelayanan, penanganan dokter dan obat-obatan. Karena itu, tak jarang rakyat miskin ditolak RS-RS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan hingga menemui ajalnya.
"Padahal, konstitusi kita sudah memerintahkan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapat pelayanan kesehatan yang sama, pemerintah wajib memfasilitasi, dan tak boleh menolak pasien. Itu menjadi tanggungjawab negara," tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Terlebih lanjut Tjiptaning, anggota DPRD di setiap daerah ketika membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang rumah sakit tidak mencerminkan pro rakyat kecil, bahkan cenderung pro pemerintah dengan target RS sebagai sumber PAD.
"Hampir disetiap daerah, Perda RS tujuannya untuk sumber PAD. Sedangkan UU kesehatan tidak mengatakan begitu, ini bertentangan dengan konstitusi yang lebih tinggi. Perda itu harus di evaluasi, anggota DPRD di daerah harus berani melakukan revisi Perda," tandasnya.
Tjiptaning barharap agar RS tidak membedakan status dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
"Di Rumah Sakit tidak perlu ada kelas lagi karena setiap warga negara mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang sama dalam kesehatan. Itu harus dilakukan oleh pemerintah pusat hingga daerah," ujarnya.
Tjiptaning menegaskan, komersialisasi RS harus diberantas karena tidak sesuai dengan kemanusian dan digolongkan sebagai perbuatan jahat tanpa perikemanusian. Ia juga mensinyalir komersialisasi RS dilakukan mulai dari pengobatan, pelayanan, dan perlakuan terhadap pasien oleh para dokter.
"Semua jenis komersialisasi harus dilawan karena pelayanan kesehatan sudah di bisniskan. Menjadikan rumah sakit sebagai sumber PAD, itu sama dengan membisniskan orang sakit. Padahal di negara-negara maju seperti Jepang, Amerika, Eropa dll tak ada. Jadi, paradigma rumah sakit dan dokter kita sudah salah," pungkasnya.
