https://www.instagram.com/sekayuvidgram_?igsh=MWxhcnJ1eGp1MmJ6

Sekayuvidgram, Sekayu Musi banyuasin, Palembang (2026)

12/05/2026

Virallll,,,!!!!

Cuplikan Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar tingkat Kalimantan Barat viral setelah muncul perbedaan penilaian terhadap dua jawaban yang dinilai memiliki substansi serupa. Polemik mencuat setelah Tim C dari SMAN 1 Pontianak mendapat pengurangan skor. Juri menilai jawaban peserta kurang lengkap.

Namun, pada pertanyaan serupa dengan jawaban yang sama, tim lain justru mendapat nilai penuh. Menanggapi protes peserta, salah satu juri menyatakan agar peserta menjaga artikulasi saat menjawab. "Dewan juri menilai berdasarkan apa yang terdengar jelas. Kalau tidak terdengar, maka juri berhak memberikan pengurangan nilai," ujar salah satu juri. Terkait kejadian ini, SMAN 1 Pontianak meminta klarifikasi terbuka kepada penyelenggara. Lewat akun Instagram-nya, SMAN 1 Pontianak menilai keputusan juri perlu dijelaskan secara transparan agar objektivitas dan integritas kompetisi tetap terjaga.

Sumber: YouTube/MPRGOID,
IG .informasi Kreatif: Blanka Rahel Maretha Joanne Produser: Reza Kurnia Darmawan ~R

12/05/2026

Nama Ayu Aulia kembali menjadi sorotan usai melontarkan curahan hati mengejutkan di media sosial. Kali ini, Ayu diduga menyindir seorang kepala daerah berinisial R yang disebut pernah hadir dalam hidupnya dan meninggalkan luka mendalam.

Lewat Instagram Story, Ayu mengunggah pesan emosional yang langsung ramai dibahas warganet. Dalam tulisannya, ia menyinggung soal penderitaan yang masih dirasakannya hingga kini. "Tidak semua luka berdarah di luar. Gimana kabar Pak Bupati inisial R? Masih bisa happy di atas penderitaan aku?" tulis Ayu Aulia, dikutip Selasa 12 Mei 2026.

11/05/2026

Salfok mimin laju dengo ee 😁

11/05/2026

Kabar kurang sedap dan menghebohkan kembali beredar luas ditengah masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin.beredar isu oknum Kepala Desa di Muba memiliki hubungan terlarang atau selingkuh bersama oknum influencer asal Palembang.

Hal ini mencuat usai oknum influencer “DFY” memposting foto kebersamaannya dengan oknum kades di sosial media instagram.

Topik ini menjadi pembahasan hangat masyarakat Musi Banyuasin.bahkan dikutip dari keterangan netizen, oknum kades yang dimaksud merupakan salah satu Kepala Desa di Kecamatan Bayung Lencir berinisial “D”.

Informasi lengkap dihimpun, hubungan antara keduanya telah berlangsung cukup lama bahkan keduanya pernah dilabrak istri sah dari oknum kades tersebut.

Isu ini semakin hangat setelah diketahui bahwa sang istri sah belum mengetahui hubungan mesra kembali terjalin antara sang suami bersama oknum influencer berinisial “DFY”.

Menanggapi fenomena ini, Sekjen PJS Muba Efan Dwi Saputra SM mengaku kecewa atas tindakan oknum kades “D” yang seharusnya memberikan contoh yang baik dan teladan bagi masyarakat justru terjerumus pada perilaku tak pantas.

Menurutnya, sebagai pejabat dan pelayan publik harusnya memegang amanah dan kepercayaan besar, namun justru melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, susila, maupun etika jabatan.

“Kami sebagai masyarakat sangat kecewa, “D” yang sebagai Kepala Desa harusnya mencontohkan pemimpin yang beretika dan bertanggungjawab malah memberikan contoh buruk dengan perselingkuhan.ini aib besar pemerintahan, tentunya berdampak buruk bagi sistem pelayanan terhadap masyarakat,”ungkapnya, senin (11/05/2026).

Ia meminta Pemkab Muba mengevaluasi oknum kades tersebut dan memberikan sanksi tegas atas perbuatan yang dilakukan mencoreng citra pejabat publik.

“Ini sudah bukan persoalan pribadi, tapi sudah masuk ranah perbuatan amoral.kami harap ada langkah yang diambil Pemkab Muba dan sanksi tegas yang dijatuhkan terhadap oknum kades tersebut,”pungkasnya.

Artikel : https://lensarakyat.net/2026/05/viral-di-medsos-oknum-kades-di-muba-diduga-selingkuh-dengan-influencer-asal-palembang/2/

10/05/2026

Kenapa sumsel jarang sekali tembus di angka 10 besar atau 5 besar.. yaaa tergantung pengelolahan anggaran provinsi la ya , karena banyak banget masalahnya Di sumsel ini rakyat kurang mampu, Desa yang belum teraliran listrik, jalan akses ke desa antar kecematan rusak bahkan antar lintas aja jalan nya rusak banget jangan di bantah ini FAKTA . !!

Bagaimana menurut kalian wahai penduduk Sumsel ?

10/05/2026

Aduhhhhhh berita hot nian ikak 😱😱🔥

Sumber DM netizen

09/05/2026

Proyek pengadaan alat kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Daerah (RSD) Kota Pagaralam, Sumatera Salatan (Sumsel) berupa Computerized Tomography Scan (CT Scan) yang dibeli melalui dana transfer daerah senilai Rp18, 5 miliar, dinilai syarat dengan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) sehingga banyak terjadi kejanggalan terutama alat sudah dipesan lebih dahulu dari anggaran tersedia, kualitas alat, dan proses yang menjadi sylarat utama penyediaan alat, dan termasuk dugaan harga beli alat juga kualitasnya tidak sesuai dengan nilai anggaraan.

“Pengadaan alat CTScan RSD Besemah banyak terjadi kejanggalan terutama dugaan pembelian alat ini tidak melalui prosedur yang benar, karena alat sudah tersedia lebih dahulu dari ketersediaan anggaran, alat disediakan 2024 tapi anggaran pembelian pada 2025, dan termasuk dugaan harga barang jauh lebih murah dari nilai anggaran Rp18, 5 miliar,” kata Ketua K-Maki Sumsel, Feri Kurniawan, kemarin. Menurut dia, ada sesuatu yang sangat fatal kesalahannya terkait pimpinan RSD Besemah Pagaralam yang bukan dari tenaga medis hal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

“Berdasarkan aturan tersebut kepala atau direktur rumah sakit, termasuk milik pemerintah, wajib seorang tenaga medis (dokter atau dokter gigi) yang memiliki kemampuan manajemen perumahsakitan,” kata dia. Saat ini kata dia, Direktur RSD Besemah justru dari bidang ekonomi dan tidak memiliki keahlian bidang medis sama sekali dan tidak memiliki kompetensi bidang kesehatan, sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran karena syarat tidak terpenuhi.

“Ada poin pentingnya yang harus dimiliki pimpinan RSD Besemah yaitu wajib tenaga medis, harus dokter atau dokter gigi, serta memiliki keahlian di bidang perumahsakitan. Kemudian ditambah lagi kompetensi: memiliki pengalaman atau pendidikan tambahan, seperti manajemen rumah sakit, aturan ini dipertegas dalam berbagai peraturan menteri kesehatan terkait standar pelayanan dan akreditasi rumah sakit,” ujar dia.

Artikel: https://www.beritategas.com/61441-proyek-alkes-pagaralam-senilai-rp18-5-m-banyak-kejanggalan/

????

08/05/2026

Buntut atas kejadian penganiayaan terhadap Eko Prasetya oleh Anggota Reskrim Polres Muba di duga dilakukan Kanit Pidum (JINNO NARTO SIMATUPANG) akhirnya setelah keluarga melaporkannya bersama kasat reksrim polres muba ke Propam polda sumsel, kini keluarga Eko Prasetya juga melaporkan tindak pidana umumnya ke Polda sumsel.

“Kami berharap bapak kapolda memberikan kami rasa aman dan keadilan, kami rakyat kecil tidak tau mengadu kemana lagi jika permasalahan melawat aparat berseragam seperti saat ini. Kami meminta juga kepada kapolres muba jangan ada sikap untuk melindungi anggotanya yang bersalah, ini bukan ajang kompak-kompakan. Karena ini berbicara terkait wajah instansi polri secara umum,”Ujar ibu yusnani.

Foto luka luka sudah ada, video pengakuan dari eko prasetya sudah ada. Jelas sudah ada peristiwa hukum yang terjadi hari ini. Pertanyaan besar kenapa harus menyiksa untuk mengejar sebuah pengakuan, sebagai informasi sdr. Eko prasetya di tangkap atas tuduhan sebagai penada satu unit motor sebagaimana bunyi pasal 591 kuhp.

Sedangkan pengakuan sdr. Eko prasetya kepada keluarganya, ia sama sekali tidak mengetahui bahwa motor tersebut merupakan hasil curian dia hanya minta di bantu orang yang eko kenal untuk menjualnya. Kebetulan saat ini orang tersebut sudah di tangkap sebagai pelaku pencurian sepeda motor. Tidak ada di posting di medsos, eko hanya murni menawarkan kepada orang-orang yang dia kenal saja.

Sedangkan pengakuan sdr. Eko prasetya kepada keluarganya, ia sama sekali tidak mengetahui bahwa motor tersebut merupakan hasil curian dia hanya minta di bantu orang yang eko kenal untuk menjualnya. Kebetulan saat ini orang tersebut sudah di tangkap sebagai pelaku pencurian sepeda motor. Tidak ada di posting di medsos, eko hanya murni menawarkan kepada orang-orang yang dia kenal saja.

“Mungkin atas dasar ketidak tahuan anak saya tersebut, penyiksaan terjadi. Dibuat dengan paksaan agar anak saya mengakui apapun yang di tanyakan oleh oknum-oknum anggota reskrim (Pidum) Polres Muba,”Tutupnya.

Artikel : https://lensarakyat.net/2026/05/babak-baru-kanit-pidum-reskrim-polres-muba-di-laporkan-melakukan-tindak-pidana-di-polda-sumsel/

08/05/2026

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Muba di tahun 2026 mengalokasikan anggaran sebesar 2,2 miliar rupiah untuk belanja tagihan listrik selama 12 bulan.

Anggaran tersebut dinilai cukup fantastis, bahkan pada bulan April 2026 di alokasikan anggaran senilai 1,4 miliar rupiah untuk tagihan listrik pada Dinas Dikbud Muba.

Padahal, untuk tagihan tidak mencapai miliaran rupiah melainkan hanya puluhan juta rupiah.
Informasi tersebut diketahui berdasarkan laman situs sirup LKPP tahun anggaran 2026.
Dalam laman situs tersebut bahwa Dinas Dikbud Kabupaten Muba mengalokasikan anggaran senilai Rp 2.230.426.800 untuk belanja tagihan listrik.

Rencana anggaran itu terlihat dari detail paket yang bertuliskan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) 65186268 dengan nama paket Belanja Tagihan Listrik satuan kerja Disdikbud tahun anggaran 2026.

Dengan volume pekerjaan tertulis satu paket dengan uraian pekerjaan satuan biaya listrik sebanyak 12 item.

Sedangkan spesifikasi pekerjaannya, Dinas Dikbud Muba berencana akan melakukan pembayaran untuk 12 item biaya listrik dengan tertulis masing- masing per kWh P-1/TR 6.600 VA-200 kVA.

Untuk sumber dana itu melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026 dengan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) sebanyak 12 bulan dengan rincian alokasi anggaran setiap bulan yakni Januari Rp96.822.000, Febuari Rp32. 728.800, Maret Rp77.457.600.

Lalu pada bulan April untuk MAK teralokasi anggaran bernilai fantastis dengan angka mencapai Rp1.452.330.000, Mei Rp77. 457.600, Juni Rp38.728.800, Juli Rp38.728.800, Agustus dan September anggarannya senilai Rp96.822.000.
Selanjutnya di bulan Oktober Rp77.457.600, November Rp61.614.000, terakhir bulan Desember anggarannya senilai Rp77.457.600.

Kepala Dinas Dikbud Muba Yayan SE MM ketika di konfirmasi mengatakan, bahwa ia belum mengetahui pastinya.

Artikel : https://palpres.disway.id/musi-banyuasin/read/771889/fantastis-dikbud-muba-alokasikan-anggaran-bayar-listrik-di-bulan-april-2026-sebesar-14-miliar-rupiah/15

08/05/2026

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipikor) Mabes Polri tengah melakukan pengusutan dugaan korupsi yang terkait Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Gubernur Sumsel ke kabupaten/kota di Sumsel.

Bahkan, informasi yang didapat, Kortastipikor Mabes Polri telah melakukan pemanggilan 16 Kadis OPD Provinsi Sumatera Selatan terkait adanya dugaan korupsi dalam penyaluran BKBK Sumsel itu.

"Dugaan potongan hingga 20% dalam pengelolaan dana tersebut berupa fee komitmen, fee lintas APBD 1 ke APBD 2," ujar sumber klikanggaran, Jumat, 8 Mei 2026.

"Tidak ada bantahan dari Dinas terkait, personal yang memverifikasi dan validasi data BKBK Sumsel atau pernyataan resmi Pemprov Sumsel menjadikan berita dugaan korupsi ini terheboh 2026," timpalnya.
Sementara, Inspektorat Provinsi hanya sebatas menerima laporan keuangan karena di luar wilayah yuridis Inspektorat Provinsi dan juga tidak ada laporan dari BPKAD terkait dugaan penyimpangan.

Sebelum BKBK digelontorkan, Pengguna Anggaran (PA) yaitu Gubernur Sumsel menerima proposal permohonan bantuan dana dari Kabupaten kota sebelum tahun anggaran dibahas dalam rapat TAPD.

"PA dalam hal ini Gubernur Sumsel memerintahkan BPKAD melakukan verifikasi dan validasi data permohonan bantuan itu untuk bisa dianggarkan pada tahun anggaran depan"

"Penggunaan dana BKBK oleh Kabupaten Kota menjadi titik rawan penyimpangan anggaran yaitu penggunaaan anggaran tidak sesuai proposal, tidak ada Rencana Kerja (RK) dan ada potongan-potangan fee hingga patut diduga penyerapan anggaran hanya pada kisaran 50% s/d 60% dari nominal BKBK," paparnya.

Setelah berakhirnya tahun anggaran, maka kabupaten kota punya berkewajiban membuat laporan penggunaan anggaran BKBK ke BPKAD dan Gubernur Sumsel apakah telah sesuai atau tidak.

Artikel :
https://www.klikanggaran.com/anggaran/11517100384/celah-dugaan-korupsi-anggaran-bkbk-gubernur-sumsel-diungkap-mulai-dugaan-permainan-fee-hingga-penggunaan-anggaran-tak-sesuai-proposal

Sekayuvidgram

12/05/2026

12/05/2026

11/05/2026

11/05/2026

10/05/2026

10/05/2026

09/05/2026

08/05/2026

08/05/2026

08/05/2026

Address

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category