31/08/2025
Pak, tuntutan rakyat jelata: Tuntutan dalam 7 HARI KEDEPAN:
1. SAHKAN Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
2. PECAT anggota DPR yang terbukti menghina rakyat atau hanya mewakili kepentingan partai politik yang tidak kredibel. KPK AUDIT segala kepemilikan harta, aset, dsb.
3. BEBASKAN pihak-pihak yang ditangkap dalam kaitannya dengan penyampaian aspirasi masyarakat pada demo 25, 28, 29 Agustus 2025.
⸻
4. REFORMASI DPR:
• AUDIT secara TRANSPARAN lewat badan NETRAL penggunaan anggaran DPR yang mencapai Rp9,9 triliun per tahun. Kedepannya: LAPORKAN PENYERAPAN anggaran setidaknya setiap bulan kepada rakyat.
• RAMPINGKAN anggaran dan jumlah anggota DPR. Potong semua anggaran yang tidak urgent bagi kesejahteraan rakyat.
• TOLAK mantan napi korupsi sebagai anggota DPR & BUMN.
• HAPUSKAN perlakuan istimewa yang menciptakan kesenjangan dengan rakyat seperti:
1. PPh 21 ditanggung oleh APBN,
2. sistem pengawalan khusus,
3. transportasi cukup transportasi umum gratis,
4. pensiun seumur hidup bagi masa kerja 1 periode.
Kedepannya:
• KPK MENINJAU DAN MEMERIKSA setiap anggota DPR.
• SIARKAN segala sidang dan rapat secara LIVE transparan dengan masyarakat.
⸻
5. TURUNKAN gaji dan tunjangan anggota DPR dengan batas TOTAL TAKE HOME PAY maksimal lima kali Upah Minimum Regional (UMR), disertai kejelasan dan transparansi besaran gaji.
6. TETAPKAN Key Performance Indicators (KPI) yang terukur bagi anggota DPR sebagai standar kinerja. Kedepannya:
1. Evaluasi dan PECAT yang tidak bisa memenuhi target,
2. Laporkan progress, achievement, challenges secara berkala kepada rakyat.
7. AUDIT menyeluruh terhadap BUMN untuk memastikan profitabilitas (dan hanya apabila ini strategi terbaik), membuka peluang Initial Public Offering (IPO) atau pengelolaan swasta untuk profitabilitas dan kontribusi positif terhadap APBN.
8. BATALKAN rencana kenaikan pajak yang dinilai memberatkan masyarakat.
9. ADILI pembunuh pahlawan Affan SEBERAT-BERATNYA. NEGARA HARUS MENANGGUNG biaya hidup keluarga dari pahlawan kami yang telah gugur. LENGSERKAN Kapolri yang gagal memberikan komando untuk melindungi masyarakat.
10. BERIKAN standar gaji yang layak terhadap pahlawan bangsa, seluruh guru di Indonesia.
11. REFORMASI KINERJA KEPOLISIAN yang profesional, berpihak dan berempati terhadap rakyat bukan membela kepentingan penguasa.
⸻
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap memiliki peran penting dalam sistem demokrasi Indonesia, namun diperlukan pembaruan menyeluruh agar dapat berfungsi secara lebih efektif dan kredibel. Beberapa ketentuan yang diusulkan untuk menjadi syarat masuk DPR antara lain:
1. Pendidikan minimum Strata 1 (S1) atau setara, guna memastikan kualitas intelektual dan kemampuan analisis anggota legislatif.
2. Kemampuan bahasa asing yang terukur, dengan standar skor TOEFL minimal 500, mengingat anggota DPR juga mewakili rakyat di ranah internasional. Selain itu, anggota DPR harus memiliki kemampuan berbicara di depan publik dengan baik dan cerdas.
3. Kesesuaian latar belakang dengan bidang komisi, sehingga anggota yang duduk di suatu komisi benar-benar memahami sektor yang diwakilinya.
4. TES kapabilitas oleh partai politik layaknya PNS atau pegawai BUMN, termasuk tes IQ (Intelligence Quotient), EQ (Emotional Intelligence), AQ (Adversity Intelligence), dsb.
