01/11/2025
Suara mesin ekskavator meraung di perbukitan Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat. Kabupaten Parigi Moutong
kini beroperasi puluhan alat berat dari berbagai kelompok koperasi. Namun, di balik label “koperasi rakyat”, aroma bisnis besar justru tercium tajam.
Padahal di lokasi terpasang spanduk imbauan dari Ditreskrimsus Polda Sulteng bertuliskan “Stop Illegal Mining”, sebagai peringatan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah tersebut.
Sekretaris Kecamatan Parigi Barat, Jalaludin, Ia dengan tegas meminta agar tambang di Kayuboko ditutup sementara
“Dalam satu koperasi seharusnya hanya ada satu unit alat berat. Tapi di Kayuboko, puluhan alat beroperasi bersamaan. Ini jelas melampaui aturan operasional koperasi,” ujarnya saat mendampingi kunjungan Bupati Parigi Moutong (Parimo), Erwin Burase,Selasa (14/10/2025).
Pernyataan Jalaludin membuka tabir baru, bahwa sistem koperasi yang disebut sebagai pengelola tambang rakyat itu hanya formalitas administratif. Faktanya, sejumlah koperasi disebut telah disusupi pihak ketiga yang memiliki modal besar dan jaringan alat berat sendiri.
“Masalah administrasi dan wilayah seharusnya dibicarakan langsung dengan Bupati, bukan dijalankan diam-diam.
terungkap fakta yang menggelitik,
aktivitas tambang tetap berlangsung seolah tanpa hambatan. Truk pengangkut tanah melintas setiap hari, dan puluhan pekerja menggali material dengan pengawasan minim.
“Selama izin belum keluar, maka aktivitas di sana tetap dikategorikan ilegal.” kata Bupati Parimo.
mereka tahu aktivitas tambang tanpa izin adalah pelanggaran hukum. Di sisi lain, ada tekanan ekonomi dan kepentingan politik yang menyertai. Tambang Kayuboko telah menjadi sumber nafkah bagi banyak warga, tapi sekaligus ladang emas bagi segelintir pemilik modal.
Sumber di internal pemerintah mengakui, koordinasi antarinstansi berjalan lamban. Penegakan aturan acap kali tersandera oleh tarik-menarik kepentingan antara pejabat daerah, aparat keamanan, dan pengusaha lokal.
“Setiap kali dibicarakan soal penertiban, selalu muncul alasan menunggu izin. Tapi di lapangan, alat berat tidak pernah berhenti,” ujar seorang pejabat.
