Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan Palu

26/10/2025

, 26 tahun bukanlah waktu yang singkat. Sejak tahun 1999 ketika pertama kali Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi nakhoda dalam mengelola sumber daya sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

KKP terus bergerak, menghadirkan perubahan nyata melalui program-program prioritas, mewujudkan kemandirian pangan, menciptakan lapangan kerja, serta menumbuhkan ekonomi yang merata di wilayah pesisir, untuk kesejahteraan dan keberlanjutan ekosistem kelautan perikanan.

Teruslah berlayar bersama kami. Tumbuh bersama inovasi dan kreativitas untuk menjalankan program-program ekonomi biru menuju sektor kelautan dan perikanan yang maju dan berkelanjutan

23/10/2025

Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan pada BPPMHKP Palu yaitu 99.69 (sangat baik), kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

19/10/2025

SIARAN PERS
BADAN MUTU KKP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR : SP.420/SJ.5/X/2025

*BADAN MUTU KKP DAN US FDA CAPAI KESEPAKATAN, RIBUAN KONTAINER UDANG RI BOLEH MASUK AS*

JAKARTA, (19/10) - Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah mencapai kesepakatan dispensasi atas ribuan kontainer udang yang tengah dalam perjalanan ke Amerika Serikat dari United States Food and Drugs Administration (US FDA).

Kesepakatan berlangsung pada 18 Oktober waktu AS, setelah rentetan perundingan terkait aturan impor baru, yakni Import Alert (IA) #99-52.

"Setelah beberapa kali perundingan melalui channel khusus Virtual Bilateral Meeting dengan FDA, akhirnya high level leaderships mereka memutuskan untuk memperbolehkan masuk ribuan kontainer udang asal Indonesia yang tengah dalam perjalanan dan akan tiba di AS setelah 31 Oktober 2025,” tutur Ishartini Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) di Jakarta, Minggu (19/10).

Pemerintah AS sebelumnya menerbitkan aturan pengetatan impor (Import Alert #99-52) yang berlaku efektif mulai 31 Oktober 2025, sehingga membuat khawatir para pelaku usaha ekspor dan stakeholders udang Indonesia.

Pasalnya saat aturan tersebut diterbitkan, terdapat ribuan kontainer udang Indonesia tengah dalam perjalanan dan diperkirakan akan tiba lewat batas waktu yang telah ditetapkan tanpa dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

"Kami berhasil meyakinkan FDA bahwa sebanyak lebih dari 1000 kontainer udang yang akan tiba di AS di atas tanggal 31 Oktober telah melalui proses quality assurance dan dilengkapi Sertifikat Mutu (SMKHP) yang diterbitkan oleh KKP,” tambah Ishartini.

Sebagai penutup, dia menegaskan bahwa kontainer yang sudah dalam perjalanan menuju AS pada saat atau sebelum Senin, 13 Oktober 2025, maka tidak diberlakukan Detention Without Physical Examination (DWPE) berdasarkan IA #99-52 alias bisa masuk AS. Tetapi, kontainer - kontainer tersebut tetap akan dilakukan pemeriksaan khusus oleh FDA termasuk untuk kontainer yang tiba setelah 31 Oktober 2025 sesuai hukum dan regulasi AS.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa KKP sebagai otoritas kompeten memiliki kapasitas internasional dan bahkan mendapatkan kepercayaan FDA sebagai Certifying Entity (CE) untuk udang Indonesia. Pihaknya berkomitmen penuh menjalankan pengendalian dan pengawasan mutu sesuai kaidah global untuk keberterimaan produk perikanan Indonesia di level dunia.

HUMAS BADAN MUTU KKP

16/10/2025

Setahun Berdampak. Harapan baru masyarakat pesisir melalui KNMP

, setahun bersama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming , sektor kelautan dan perikanan terus kasih bukti nyata, lho!💪🌊

Bertepatan dengan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan nih, setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran ini membawa harapan baru bagi masyarakat, salah satunya pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih di tahun 2025. Tentunya pengerjaan pembangunan KNMP ini akan membuka ribuan lapangan pekerjaan untuk keberlanjutan masyarakat

Geser untuk lihat capaian lengkapnya yaa😉➡️

12/10/2025

SIARAN PERS
BADAN MUTU KKP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR : SP.414/SJ.5/X/2025

*US FDA TETAPKAN BADAN MUTU KKP SEBAGAI CERTIFYING ENTITY UDANG INDONESIA, SMKHP SIAP MASUK SISTEM AS*

JAKARTA, (11/10) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat pengakuan dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) sebagai Certifying Entity (CE) untuk ekspor udang ke AS. Dengan adanya pengakuan ini, produk udang yang bisa masuk pasar AS harus memiliki Sertifikat Mutu yang diterbitkan oleh KKP.

"KKP telah menerima penetapan dari Pemerintah AS sebagai CE untuk udang Indonesia yang diekspor kesana, sehingga untuk dapat masuk ke AS wajib menggunakan Sertifikat Mutu yang diterbitkan oleh KKP terutama untuk ekspor dari Jawa dan Lampung,” jelas Ishartini, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan atau Badan Mutu KKP di Jakarta Sabtu (10/10).

Adanya penetapan CE bagi ekspor udang Indonesia erat kaitannya dengan pemberlakuan regulasi pengetatan impor oleh AS melalui Import Alert 99-52 yang memberlakukan adanya persyaratan tambahan, yaitu sertifikasi bebas cemaran Cesium 137 pada produk udang oleh otoritas kompeten negara asal yang diakui secara resmi oleh US FDA.

"Aturan Import Alert 99-52 bagi udang Indonesia oleh Pemerintah AS bukan merupakan red list atau penolakan, tetapi hanya tambahan persyaratan bagi shipment yang berasal dari UPI (perusahaan perikanan-red) udang berlokasi di Jawa dan Lampung yaitu harus disertai Sertifikat Mutu Bebas Cemaran Cesium 137. Sementara itu ekspor udang ke AS selain dari dua wilayah tetap berlaku seperti biasa,” terangnya.

Sebagai penutup, Ishartini menyampaikan bahwa KKP sebagai CE menjadi satu - satunya instansi yang menerbitkan sertifikat mutu bebas dari cemaran Cesium 137 pada produk udang melalui serangkaian kegiatan sertifikasi yang melibatkan otoritas nuklir Indonesia yaitu Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan Badan Riset & Inovasi Nasional atau BRIN.

Pengakuan dari pemerintah AS sebagai Certifying Entity (CE) untuk ekspor undang dari Indonesia ke negara tersebut, bertepatan dengan momen Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dalam rangka peringatan HUT ke-26 tahun KKP. KKP berkomitmen untuk terus menggeliatkan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Sebelumnya dalam berbagai kesempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP sebagai quality assurance body bagi produk perikanan Indonesia melalui serangkaian kegiatan inspeksi, surveillance serta official control sesuai dengan kaidah internasional dan dilaksanakan di setiap sekuen rantai produksi perikanan hulu - hilir.

HUMAS BADAN MUTU KKP

06/10/2025

Seru banget , Menteri Trenggono nongkrong bareng di Pulau Rote. Mereka ngobrolin soal laut, kampung nelayan dan juga keindahan Pulau Rote.

Mereka juga berdialog langsung lho dengan nelayan dan masyarakat di sana! Pasti seru banget! Tonton selengkapnya di Youtube RANS ENTERTAINMENT. Jangan lupa Like, Comment, and Share yaa !😆

25/09/2025

Layanan informasi BPPMHKP PAlu

25/09/2025

MFQAA Indonesia como autoridad competente que garantiza la calidad y seguridad de los productos pesqueros para el comercio internacional.

MFQAA Indonesia lleva a cabo 9 certificaciones pesqueras y emite certificados sanitarios para la calidad y seguridad de la pesca para el comercio internacional.

Somos responsables de la seguridad alimentaria del pescado y los productos pesqueros en Indonesia. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan Palu

22/09/2025

SIARAN PERS
BADAN MUTU KKP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR : SP.383/SJ.5/IX/2025

*Badan Mutu KKP Jamin Mutu & Keamanan Produk Perikanan ke Arab Saudi (Termasuk Peluang Kawal Mutu Logistik Haji & Umroh)*

JAKARTA, (22/9) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin produk perikanan dan turunannya yang masuk pasar Arah Saudi telah memenuhi standar mutu sehingga aman dikonsumsi, termasuk oleh jamaah haji dan umroh, menyusul semakin besarnya peluang ekspor ke negara tersebut.

"Badan Mutu selaku quality assurance body telah melaksanakan inspeksi penerapan sanitasi, higiene dan prinsip keamanan pangan di sepanjang rantai pasok ikan dan produk perikanan mulai dari produksi primer (hulu) hingga pasca panen (hilir),” tutur Ishartini, Kepala Badan Mutu KKP di Jakarta, Senin (22/9).

Akhir pekan kemarin pihaknya telah melakukan courtessy call dengan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia di Jakarta. KKP sejauh ini berhasil mengawal 63 Unit Pengolahan Ikan (UPI) mendapatkan approval number ekspor dari otoritas kompeten Arab Saudi. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 58 UPI.

Ishartini menyebut, pihaknya bersinergi dengan BPOM, KBRI Riyadh, Kementerian Agama, otoritas haji dan umroh serta Kedubes Kerajaan Arab Saudi di Jakarta untuk mengawal supaya jumlah UPI ekspor ke Arab Saudi terus bertambah. Sinergi mencakup pengawasan bersama penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan lokus farm level dan processing level. “Langkah ini terutama untuk memenuhi peluang demand dari jamaah haji dan umroh di tanah suci,” tambah Ishartini.

Selain untuk memenuhi permintaan warga Arab Saudi, peluang ekspor produk perikanan Indonesia berpotensi masuk demand logistik haji dengan perkiraan 221 ribu orang jamaah yang kebutuhan logistiknya mencapai 25,8 juta boks makanan per tahun. Terdapat juga potensi lain meliputi 665 ribu orang diaspora, serta 675 ribu orang jamaah umroh per tahunnya, sesuai data Kementerian Agama RI.

Sebagai penutup, Ishartini menegaskan bahwa komitmen mengawal mutu dan keamanan produk perikanan ekspor ke Arab Saudi dilaksanakan melalui diplomasi bilateral pembentukan MoU Kesetaraan Mutu dengan Saudi Arabia Food and Drugs Authority (SFDA), percepatan registrasi approval number melalui sinergi BPOM, Badan Mutu dan Kedubes Arab Saudi di Jakarta, serta sinergi dengan Kementerian Agama atau otoritas haji dan umroh Indonesia untuk melakukan pemetaan peluang dan pelaku usaha (supplier).

Sebelumnya dalam berbagai kesempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa pihaknya senantiasa melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu produk perikanan secara ketat dan konsisten karena hal tersebut merupakan salah satu key element penguatan daya saing dan keberterimaan produk perikanan Indonesia terutama pasar dunia.

Humas Badan Mutu KKP

18/09/2025

SIARAN PERS
BADAN MUTU KKP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR : SP.376/SJ.5/IX/2025

*BADAN MUTU KKP BERHASIL TAMBAH 26 UPI EKSPOR IKAN KE TAIWAN*

JAKARTA, (18/9) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menambah jumlah unit pengolahan ikan (UPI) yang dapat melakukan ekspor produknya ke Taiwan. Keberhasilan penambahan UPI ini merupakan bukti komitmen KKP dalam mengawal mutu dan keamanan hasil perikanan hulu - hilir.

Selain itu, penambahan UPI juga bentuk pengakuan dari otoritas kompeten negara tujuan ekspor terhadap KKP sebagai otoritas kompeten sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP) Indonesia.

"Ini merupakan buah negosiasi dengan otoritas kompeten Taiwan. Kami sudah mendapatkan notifikasi dari Otoritas Kompeten Taiwan bahwa mereka telah menyetujui 26 UPI untuk bisa mulai ekspor ke Taiwan. Perusahaan telah memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan hasil perikanan Saat ini total perusahaan perikanan Indonesia yang dapat melakukan ekspor produk ke Taiwan menjadi 693 UPI," Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini, di Jakarta, Kamis (18/09).

Penambahan ini diyakini bukan hanya membawa peluang meningkatkan volume ekspor hasil perikanan Indonesia ke wilayah Asia timur, tapi juga akan berdampak signifikan terhadap peningkatan volume ekspor serta diversifikasi komoditas perikanan, yang dikirim dari Indonesia ke Taiwan pada khususnya dan Asia Timur pada umumnya.
Ke 26 UPI tersebut adalah PT Bintan Intan Gemilang, PT Siger Jaya Abadi, PT Bahar Bersaudara Berjaya, PT Wirontono Baru, PT Perikanan Indonesia, PT KML Ichimasa Foods, PT Hasil Laut Anugrah, PT Tilapia Nusantara Jaya, PT Indo Mutiara Utama, PT Hamparan Segara Artha, CV Cahaya Kencana, PT Modern Mitra Sejati, PT Indo Laut Jaya, PT Sekar Katokichi, PT Samudra Mas Group, PT Nison Indonesia, PT Sumber Mutiara Samudra, PT Blue Ocean Foods Indonesia, PT Mulia Perikanan Nusantara Indonesia, PT Berkat Matsya Nusantara, PT Louisiana Far East, PT Baruna Segara Mandiri, PT Nusaybah Alby Saing, PT Biru Laut Nusantara, PT Celebes Ocean Fisheries, dan CV Anugrah Bahari Kendari.

Adapun komoditas utama untuk di ekspor ke Taiwan diantaranya berbagai produk Siput Laut Hidup (Live Nylon Shell), Siput Babylon Hidup (Live Babylon Shell), Cumi Beku (Frozen Squid), Ikan Muroaji beku (Frozen Muroaji), Ikan Nila fillet beku (Frozen Tilapia Belly Meat), Ikan Tenggiri Spanyol beku (Frozen Spanish Mackerel), Cumi Utuh beku (Frozen Squid Whole Round), Ikan Muroaji beku untuk Umpan Tuna (Frozen Muroaji for Tuna Bait), dan Ikan Hiu beku (Frozen Shark), dan masih banyak lainnya.
"Saat ini untuk ekspor ikan ke Taiwan ada sebanyak 186 jenis produk, harapan kita dengan adanya penambahan 26 UPI ini akan semakin menambah jenis dan volume ekspor,” jelas Ishartini.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa KKP berkomitmen dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan quality assurance di sepanjang rantai produksi dan rantai pasok komoditas perikanan untuk menjamin produk berkualitas, aman konsumsi dan bergizi.

HUMAS BADAN MUTU KKP

12/09/2025

Indag Podcast (Segmen Obrol Santai) kali ini membahas terkait Potensi Ekspor Komoditi Perikanan dan Kelautan dengan tajuk “Peluang Emas Perikanan Sulteng, Ekspor Ikan Tak Lagi Mimpi”. Dengan menghadirkan Narasumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng serta dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kota Palu.

Selamat menyaksikan dan jangan lupa untuk mendukung Channel Youtube Dinas Perindag Sulteng dengan Like,Comment,Share dan Subscribenya agar Channel ini dapat menjadi media yang informatif dan Edukatif bagi para masyarakat Sulawesi Tengah khususnya terkait Industri dan Perdagangan.🙏🏻

Fikri Klinik Ekspor Disperindag Prov. Sulawesi Tengah

Segmen Obras (Obrol Santai) Bersama Narasumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah dan dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelaut...

05/05/2025

SIARAN PERS
BADAN MUTU KKP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN MUTU KKP DAN ROSSELKHOZNADZOR RUSIA AWALI KERJASAMA ELECTRONIC CERTIFICATE PERMUDAH EKSPOR IKAN DAN DUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA PERIKANAN

JAKARTA, (5/5) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka perundingan dengan otoritas kompeten Rusia Rosselkhoznadzor untuk membentuk kerjasama penerapan sertifikat mutu (HC mutu) secara elektronik. Kerjasama ini akan memperlancar ekspor Indonesia dan memberikan kemudahan berusaha di sektor perikanan.

"Untuk memudahkan pelaku usaha ekspor ikan ke Rusia dan negara anggota Uni Eropa Eurasia (EEU), maka kami menginisiasi kerjasama sertifikat elektronik, yaitu pengiriman HC mutu kepada otoritas kompeten Rusia akan dilakukan secara aliran data elektronik demikian p**a sebaliknya,” ungkap Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini, dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Senin (5/5).

Kerjasama electronic certificate atau ECert ini akan berdampak pada sejumlah kemudahan bagi para pelaku usaha, misalnya proses bongkar muat consignment produk perikanan menjadi lebih cepat sehingga produk-produk tersebut semakin cepat masuk pasar Rusia dan EEU.

Rencana kerjasama ECert antara Badan Mutu KKP dan Rosselkhoznadzor merupakan bagian dari Mutual Recognition Arrangement (MRA) tentang harmonisasi dan kesetaraan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP) antara dua negara. Kerjasama tersebut ruang lingkupnya meliputi harmonisasi SJMKHP, inspeksi bersama (joint pre border inspection), registrasi perusahaan kedua pihak, capacity building serta teknis pengujian mutu dengan memperhatikan manajemen risiko.

"MRA merupakan payung hukum dalam melaksanakan ECert secara bilateral, dan kami juga libatkan INSW sebagai platform pertukaran data elektronik dengan sistem di Rusia,” jelas Ishartini.

Berdasarkan Undang - Undang Perikanan, maka produk perikanan yang dikonsumsi manusia wajib memiliki Health Certificate (HC mutu) sebagai jaminan bahwa produk tersebut dihasilkan melalui serangkaian proses yang telah menerapkan standar mutu, sanitasi / higiene dan keamanan pangan. Dengan demikian, pembahasan tentang kerjasama ECert dengan Rusia ini akan membuka peluang diversifikasi negara tujuan ekspor ke Negara EEU dan berdampak positif bagi pelaku usaha di tengah isu perang dagang.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa produk perikanan Indonesia di pasar global telah melalui quality assurance yang ketat di sepanjang rantai produksi sesuai standar internasional. KKP pun telah membentuk Badan Mutu KKP sebagai pelaksana tugas dan fungsi Competent Authority (CA) dalam memastikan penerapan SJMKHP.

HUMAS BADAN MUTU KKP