Klik Legal

Klik Legal Klik Legal News | A strategic partner in digital platform to provide a media communication on related issues

31/10/2025

Robohnya atap lapangan padel di Meruya menjadi pengingat penting: keselamatan bangunan bukan sekadar soal desain, tapi kepatuhan hukum. Apakah fasilitas tersebut sudah memiliki PBG dan SLF sesuai regulasi? Karena tanpa keduanya, setiap bangunan berdiri tanpa dasar hukum yang kuat.

Bagi pelaku usaha, legal compliance bukan beban, tapi investasi jangka panjang. Kepatuhan terhadap izin bangunan dan sertifikat laik fungsi bukan hanya mencegah sanksi, tapi juga membangun kepercayaan publik terhadap integritas bisnis Anda.

30/10/2025

Kasus laporan AMPG terhadap akun pembuat meme Bahlil menimbulkan diskursus hukum menarik: sejauh mana batas antara satire dan pencemaran nama baik dalam ruang digital? Dalam hukum pidana, delik aduan hanya sah bila diajukan oleh korban langsung (dalam hal ini, Bahlil sendiri).

Langkah AMPG secara hukum dapat diterima secara administratif, namun belum memiliki kekuatan substantif tanpa aduan korban. Kasus ini menjadi refleksi penting tentang bagaimana hukum harus menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi di era digital.

29/10/2025

RS Ngoerah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan dokter koas yang diduga terlibat dalam tindakan bullying terhadap mahasiswa Unud. Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa reputasi perusahaan bukan hanya ditentukan oleh kinerja institusi, tetapi juga oleh perilaku individu di dalamnya.

Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, setiap pelaku usaha wajib memiliki kebijakan internal yang jelas dalam menangani pelanggaran etika kerja. Kasus RS Ngoerah ini menegaskan pentingnya penerapan disiplin, pembinaan, serta penegakan kode etik sebagai bagian dari manajemen hubungan industrial yang sehat.

28/10/2025

Kebijakan Purbaya menghentikan impor pakaian bekas menandai babak baru dalam disiplin hukum korporasi. Importir kini dihadapkan pada konsekuensi serius atas kepatuhan administrasi dan legalitas izin usaha.

Namun di sisi lain, langkah ini menjadi momentum bagi korporasi untuk melakukan reorientasi dan restrukturisasi bisnis secara sehat dan berintegritas. Kepatuhan bukan lagi beban administratif, melainkan strategi bertahan di tengah dinamika kebijakan ekonomi nasional.

24/10/2025

Pergantian Direksi dan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bukan sekadar restrukturisasi manajemen, tetapi juga langkah hukum strategis melalui RUPSLB yang diatur ketat dalam UU Perseroan Terbatas. Setiap keputusan pengangkatan dan pemberhentian direksi harus memenuhi syarat formil, termasuk pencatatan notaris dan pelaporan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

RUPSLB kali ini juga menimbulkan implikasi terhadap Anggaran Dasar, terutama terkait jabatan baru seperti Wakil Direktur Utama dan Direktur Keuangan & Manajemen Risiko. Kepatuhan terhadap regulasi OJK dan BEI menjadi kunci agar setiap perubahan sah dan transparan secara hukum.

23/10/2025

Produksi tas tiruan bukan solusi bagi UMKM menghadapi banjirnya produk impor. Mendorong pelaku usaha kecil untuk membuat barang yang menyerupai merek terkenal justru berpotensi menurunkan integritas bisnis dan melemahkan daya saing jangka panjang.

Sebagai negara dengan ekonomi kreatif yang berkembang, Indonesia perlu menegakkan prinsip orisinalitas dan inovasi. Pemerintah semestinya mendorong pelaku UMKM untuk menciptakan merek dan desain sendiri bukan meniru, agar produk lokal memiliki nilai dan identitas yang kuat di pasar global.

22/10/2025

PwC Indonesia resmi menanamkan akar baru di Yogyakarta, hal ini dinilai sebagai langkah strategis yang menandai desentralisasi bisnis jasa profesional dari pusat ke daerah. Di tengah transformasi digital nasional, ekspansi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dapat berjalan berdampingan dengan kepatuhan hukum dan tata kelola yang baik.

Dari sisi hukum, pembukaan kantor cabang baru menuntut kepatuhan terhadap regulasi OSS, pelaporan LKPM, serta ketentuan profesi yang berlaku di bawah OJK dan Kementerian Keuangan. Langkah PwC ini menjadi contoh konkret bagaimana ekspansi bisnis yang berkelanjutan harus dimulai dari fondasi legalitas yang kuat.

21/10/2025

Nadia Omara membuktikan bahwa kesuksesan dalam dunia kreatif tak hanya bergantung pada ide brilian, tetapi juga pada legalitas yang kuat. Melalui pendirian Nadia Omara Production, ia memberikan contoh nyata pentingnya perlindungan hukum bagi karya dan merek pribadi.

Dengan mendaftarkan Kisah Horor Wawak sebagai merek dagang, Nadia menunjukkan langkah strategis seorang kreator yang melek hukum. Kreativitas yang dilandasi kesadaran hukum bukan hanya memperkuat nilai bisnis, tetapi juga menjadi pondasi keberlanjutan di era digital.

16/10/2025

Aturan baru Beneficial Ownership mewajibkan semua korporasi di Indonesia untuk lapor siapa pemilik manfaat sebenarnya. Bukan lagi sekadar formalitas, tapi mekanisme verifikasi yang akan diawasi ketat oleh pemerintah. Ini adalah bentuk baru transparansi bisnis modern.

Perusahaan harus siap dengan sistem kepatuhan internal yang kuat, dari audit struktur kepemilikan hingga validasi dokumen hukum. Jangan sampai ketidaksiapan Anda berujung pada sanksi atau gangguan operasional.

15/10/2025

Batas waktu LKPM diperpanjang!
Pemerintah beri ruang tambahan bagi pelaku usaha hingga akhir Oktober 2025 untuk melaporkan realisasi investasinya. Langkah ini mendukung transparansi bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi BKPM.

Tetapi ingat, pelaporan LKPM bukan sekadar formalitas. Ini adalah wujud tanggung jawab hukum dan integritas perusahaan di mata investor dan regulator. Patuh LKPM, berarti menjaga reputasi dan keberlanjutan usaha Anda.

14/10/2025

Pemerintah siap mempermudah izin usaha dengan menurunkan modal disetor PT PMA dari Rp 10 miliar jadi Rp 2,5 miliar. Tujuannya? Menarik lebih banyak investor asing dan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Tapi ingat, kemudahan bukan berarti abai terhadap hukum. Transparansi dan tata kelola tetap jadi kunci agar investasi yang masuk benar-benar berkelanjutan dan terpercaya.

13/10/2025

Rp30 triliun bukan sekadar modal, tapi taruhan besar untuk menata ulang masa depan Garuda Indonesia.

Danantara mengambil langkah berani melalui private placement. Namun keberanian ini harus dibayar dengan disiplin hukum, harga yang wajar, dan tata kelola yang transparan.

Address

GEDUNG 18 OFFICE PARK LT. 10 UNIT A Jalan TB SIMATUPANG NO. 18
Pasar Minggu
12520

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00

Telephone

+62895339299622

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Klik Legal posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Klik Legal:

Shortcuts

Share

Category