Klik Legal

Klik Legal Klik Legal News | A strategic partner in digital platform to provide a media communication on related issues

Banyak bisnis runtuh bukan karena pesaing,tapi karena direksi, komisaris, atau pemegang saham saling serang.Seringnya......
07/07/2025

Banyak bisnis runtuh bukan karena pesaing,
tapi karena direksi, komisaris, atau pemegang saham saling serang.

Seringnya... semua merasa paling benar,
padahal dokumen dasar perusahaan belum tentu kuat.

📌 Apa sebenarnya batas wewenang antar organ perusahaan?
📌 Kapan konflik berpotensi jadi gugatan?
📌 Apa yang bisa dicegah sejak awal secara hukum?

Semua dibahas tuntas dalam talkshow interaktif berbasis kasus nyata, bersama:
🎙 Bimo Prasetio – Konsultan Hukum Bisnis berpengalaman 20 tahun, Founder at Smart Legal ID, Partner at BP Lawyers, Lecturer at Univ. Prasetiya Mulya

🗓 Rabu, 18 Juli 2025
🕖 Pukul 19.00 sampai 21.00
📍 Live di Zoom

✅ Bedah konflik yang sering terjadi
✅ Panduan praktis hindari sengketa internal
✅ Sesi tanya jawab langsung

Daftar di: kelas.kliklegal.com

Jangan tunggu konflik terjadi, baru cari bantuan hukum.

👉 Daftar sekarang dan amankan bisnismu dari dalam.

[MINI LEGAL CLASS CORPORATE LAW]Memahami terkait dengan Hukum Perusahaan tentu sangatlah penting, hal ini dikarenakan se...
26/06/2025

[MINI LEGAL CLASS CORPORATE LAW]

Memahami terkait dengan Hukum Perusahaan tentu sangatlah penting, hal ini dikarenakan seiring perkembangan zaman dalam dunia perusahaan dan bisnis semakin berkembang pesat di berbagai aspek. Hal tersebut tentu akan memberikan pengaruh juga terhadap kepatuhan hukum akan peraturan-peraturan yang berkaitan di dunia bisnis.

Mini Legal Class ini akan membahas terkait: Pengantar Hukum Perusahaan dan UU PT, Negosiasi Kontrak dan Perancangan Kontrak Kerja Sama, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase.

📢 Daftarkan diri anda sekarang juga ! 📢
bit.ly/MLC2-CorporateLaw
atau melalui:
wa.me/6282126844334

👩🏻‍⚖️ Pemateri:
- Sekar Ayu Primandani, S.H., M.H. (Partner at BP Lawyers Counselors at Law)
- Andi Akhirah Khairunnisa, S.H. (Senior Associate Lawyer at BP Lawyers Counselors at Law)
- Ovienov Ameliasari Prawita, S.H., M.H., C.Med. (Founder and Managing Partner at AGRA Advocate and Legal Counsel)
- Mohamad Toha Hasan, S.H. (Corporate and Commercial Litigation Lawyer)

📍Tanggal Pelaksanaan
📆 : Sabtu dan Minggu, 28 - 29 Juni 2025 dan 5, 6 Juli 2025
⏰ : 10.00 - 12.00 WIB
🕰 : Full session (4 Sesi)
💻 : Zoom Meeting

🎁Benefit:
- E-Sertifikat ber QR
- Soft File Materi
- Recording Acara
- Grup Diskusi Hukum
- Knowledge
- Networking
- Masuk Membership Bahas Hukum

☎️ Contact Person:
wa.me/6288977500417 (Admin Bahas Hukum)

Google Kena Sanksi KPPU – Apa Dampaknya untuk Bisnis Anda?Baru-baru ini, KPPU mengambil langkah tegas dengan memberikan ...
06/02/2025

Google Kena Sanksi KPPU – Apa Dampaknya untuk Bisnis Anda?

Baru-baru ini, KPPU mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi kepada Google karena pelanggaran persaingan usaha. Pertanyaannya, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan BUMN dan swasta lainnya?

Untuk membantu Anda mengantisipasi risiko tersebut, kami mengundang Anda mengikuti Seminar Online Eksklusif:

"Mitigasi Risiko BUMN Dari Jerat Sanksi KPPU"
Kenapa Anda harus ikut?

Dapatkan wawasan regulasi persaingan usaha terbaru langsung dari narasumber terpercaya:

1. Aru Armando, Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
2. Bimo Prasetio, Partner BP Lawyers

Benefit yang akan Anda peroleh:

✅ Pemahaman mendalam tentang kebijakan persaingan usaha terkini.

✅ Strategi konkret untuk melindungi BUMN dan perusahaan Anda dari risiko sanksi.

✅ Studi kasus nyata dan best practices.

✅ Diskusi interaktif untuk tanya jawab langsung dengan para ahli.

✅ Kesempatan memperluas jaringan profesional.

Detail Event:
📆 Tanggal: 14 Februari 2025
⏰ Durasi: 16:00-17:00 WIB
💰 Investasi: Hanya Rp100.000
🚨 Tempat terbatas!

Jangan lewatkan kesempatan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perusahaan Anda.

Daftar sekarang dan pastikan bisnis Anda selalu siap menghadapi dinamika regulasi!

👉 Daftar sekarang: https://event.kliklegal.com/kppu/
Hubungi lebih lanjut : Abie https://wa.me/6285167312057

Google Kena Sanksi KPPU – Apa Dampaknya untuk Bisnis Anda?Baru-baru ini, KPPU mengambil langkah tegas dengan memberikan ...
03/02/2025

Google Kena Sanksi KPPU – Apa Dampaknya untuk Bisnis Anda?

Baru-baru ini, KPPU mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi kepada Google karena pelanggaran persaingan usaha. Pertanyaannya, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan BUMN dan swasta lainnya?

Untuk membantu Anda mengantisipasi risiko tersebut, kami mengundang Anda mengikuti Seminar Online Eksklusif:

"Mitigasi Risiko BUMN Dari Jerat Sanksi KPPU"

Kenapa Anda harus ikut?

Dapatkan wawasan regulasi persaingan usaha terbaru langsung dari narasumber terpercaya:

1. Aru Armando, Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
2. Bimo Prasetio, Partner BP Lawyers

Benefit yang akan Anda peroleh:

✅ Pemahaman mendalam tentang kebijakan persaingan usaha terkini.

✅ Strategi konkret untuk melindungi BUMN dan perusahaan Anda dari risiko sanksi.

✅ Studi kasus nyata dan best practices.

✅ Diskusi interaktif untuk tanya jawab langsung dengan para ahli.

✅ Kesempatan memperluas jaringan profesional.

Detail Event:
📆 Tanggal: 14 Februari 2025
⏰ Durasi: 16:00-17:00 WIB
💰 Investasi: Hanya Rp100.000
🚨 Tempat terbatas!

Jangan lewatkan kesempatan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perusahaan Anda.

Daftar sekarang dan pastikan bisnis Anda selalu siap menghadapi dinamika regulasi!

👉 Daftar sekarang: https://event.kliklegal.com/kppu/

Masyarakat lebih memilih berbelanja di TikTok Shop karena efisiensi yang didapatkan, kontras dengan UMKM yang lebih meng...
03/02/2024

Masyarakat lebih memilih berbelanja di TikTok Shop karena efisiensi yang didapatkan, kontras dengan UMKM yang lebih mengandalkan penjualan secara tatap muka. Era digital saat ini memengaruhi preferensi konsumen dan UMKM, di mana pembeli lebih nyaman berbelanja secara online di TikTok Shop. Di sisi lain, UMKM dihadapkan dengan persaingan produk yang viral di TikTok, sehingga mendorong sebagian UMKM untuk menggunakan platform TikTok Shop.

Di samping popularitas TikTok Shop, penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Permendag No.31/2023) yang diberlakukan pada September 2023 menemukan beberapa kekurangan izin social commerce.

Diketahui bahwa TikTok Shop hanya memiliki izin sebagai Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A), bukan untuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), yang diperlukan untuk beroperasi sebagai penyelenggara perdagangan elektronik. Hal ini mendorong penutupan TikTok Shop di Indonesia.

Baca selengkapnya, klik link pada bio, ya!

Permasalahan sampah sudah menjadi bulan-bulanan di telinga masyarakat Indonesia. Sudah banyak gerakan yang dilakukan ole...
01/02/2024

Permasalahan sampah sudah menjadi bulan-bulanan di telinga masyarakat Indonesia. Sudah banyak gerakan yang dilakukan oleh para muda-mudi untuk menanggulangi permasalahan sampah ini, akan tetapi masih menjadi pertanyaan mengapa permasalahan sampah ini tak kunjung usai.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa permasalahan sampah ini memang terjadi karena banyak faktor. Salah satu yang menarik perhatian ada di kawasan Bandung Barat, tepatnya di Desa Laksanamekar. Desa ini dilalui oleh salah satu sungai terpanjang di Jawa Barat yaitu Sungai Citarum dan terdapat beberapa perusahaan yang mendirikan bangunan industrinya di sekitar Desa Laksanamekar.

Sungai ini dijadikan warga sebagai sumber kehidupan, seperti mencari ikan, menjadi sumber irigasi sawah, menjadi sumber air untuk mandi, dan sebagainya. Namun, sungai yang merupakan salah satu sumber air bagi warga Desa Laksanamekar juga kerap terpapar oleh permasalah limbah.

Baca selengkapnya, klik link pada bio, ya!

OJK bertindak sebagai entitas pengawas di sektor keuangan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubaha...
31/01/2024

OJK bertindak sebagai entitas pengawas di sektor keuangan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU No.3/2004). Khususnya pada Pasal 34 ayat (1) UU No.3/2004, menyebutkan bahwa, “Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang”.

Dalam hal ini, OJK memiliki tugas untuk mengantisipasi kerugian di lingkup konsumen dan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara menyebarkan edukasi kepada masyarakat mengenai sektor jasa keuangan, layanan, dan produk yang ada. Di samping upaya pencegahan, OJK juga memberikan fasilitas pengaduan bagi konsumen yang mengalami kerugian oleh lembaga jasa keuangan dan OJK juga memiliki wewenang untuk pembelaan hukum.

Sebelumnya, Bank Indonesia serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) memegang peran pengawasan di sektor jasa keuangan. Akan tetapi, setelah disahkannya UU No.21/2011, OJK mengambil alih peran tersebut. Hal tersebut mempunyai tujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan proses pengawasan sehingga menjadi sistem yang komprehensif (Wiwin Sri Haryani, 2012).

Baca selengkapnya, klik link pada bio, ya!

Perkembangan ekonomi secara digital melahirkan beberapa konsep baru yang signifikan, tidak terkecuali social commerce. P...
29/01/2024

Perkembangan ekonomi secara digital melahirkan beberapa konsep baru yang signifikan, tidak terkecuali social commerce. Perlu diketahui bahwa social commerce adalah ketika media sosial digunakan sebagai sarana untuk melakukan suatu transaksi jual beli.

Aplikasi social commerce seperti TikTok, Instagram, hingga Facebook dalam beberapa tahun belakangan mengubah pengalaman belanja konsumen dengan menawarkan sejumlah kemudahan dan keuntungan. Kemudahan tersebut membuat konsumen lebih memilih melakukan transaksi lewat social commerce ketimbang dengan cara konvensional dan digital yang telah ada sebelumnya.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data dari survei Populix yang mendapati bahwa 86% penduduk Indonesia pernah melakukan transaksi lewat social commerce. Dengan TikTok Shop menempati posisi pertama sebesar 54%, WhatsApp 39%, dan Instagram Shop 24%.

Namun, adanya perkembangan dalam industri social commerce melahirkan sanggahan dari beberapa pihak. Karena dalam praktiknya, social commerce dianggap dapat mematikan produsen lokal, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), toko fisik, dan e-commerce.

Baca selengkapnya, klik link pada bio, ya!

Maraknya masyarakat yang menggunakan pasar modal sebagai wadah untuk menginvestasikan dana untuk membiayai berbagai duni...
26/01/2024

Maraknya masyarakat yang menggunakan pasar modal sebagai wadah untuk menginvestasikan dana untuk membiayai berbagai dunia usaha atau sebagai media untuk menabung jangka panjang merupakan salah satu bentuk manifestasi dari pesatnya arus globalisasi dan semakin berkembangnya teknologi informasi.

Mengingat atensi masyarakat terhadap pasar modal kian memuncak dikarenakan pasar modal dapat memberikan keuntungan yang besar bagi para pelaku ekonomi, tetapi juga tak dapat dipungkiri bahwa pasar modal melahirkan berbagai jenis tindak kejahatan dari pihak serakah yang membenarkan segala cara untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya.

Selain itu, dalam pelaksanaannya, pelaku dapat dengan mudah melancarkan rencananya dari jarak jauh dan tanpa warkat. Hal ini dikarenakan kegiatan jual-beli di pasar modal cenderung sulit untuk diawasi oleh lembaga yang berwenang akibat proses transaksinya yang cukup rumit serta nilai transaksi dan kapitalisasi pasar modal yang tinggi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018: 10).

Baca selengkapnya, klik link pada bio, ya!

Perkembangan perekonomian negara yang mencakup berbagai sektor, mulai dari perdagangan domestik, ekspor impor, hingga bi...
25/01/2024

Perkembangan perekonomian negara yang mencakup berbagai sektor, mulai dari perdagangan domestik, ekspor impor, hingga bisnis dan investasi global telah digolongkan menjadi kategori penilaian kualitas perekonomian bisnis internasional bagi suatu negara. Dilansir dari situs resmi Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2023 mencapai angka 5,17%. Peningkatan perekonomian ini menjadi modal penting sekaligus bukti bagi pertumbuhan sektor ekonomi negara.

Pada realitanya, kerap dijumpai praktik ekonomi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan transaksi bisnis internasional guna menjaminkan kewajiban di luar pembayaran, baik dalam memberikan jasanya maupun menjaga kualitas barang yang akan dijual.

Seperti halnya penerapan lembaga corporate guarantee, yaitu sebuah jaminan atau penanggungan yang berdasarkan kesepakatan mengenai kesanggupan yang diberikan oleh perusahaan penanggung kebijakan tersebut dalam memenuhi kebijakan debitur. Dalam hal ini, debitur harus dibuktikan telah melakukan wanprestasi kepada kreditur terlebih dahulu.

Baca selengkapnya, klik link pada bio, ya!

Di Indonesia sendiri, perkembangan perdagangan secara elektronik atau kerap disebut e-commerce atau marketplace, tumbuh ...
24/01/2024

Di Indonesia sendiri, perkembangan perdagangan secara elektronik atau kerap disebut e-commerce atau marketplace, tumbuh dengan pesat pada seluruh aspek dunia bisnis. Dengan adanya e-commerce, baik pelaku usaha maupun konsumen, keduanya sama-sama mendapatkan kemudahan dalam transaksi jual beli. Kegiatan jual beli yang dulunya hanya dapat dilakukan secara tatap muka (konvensional) kini dapat dilakukan melalui ruang virtual (cyberspace).

Seiring dengan berkembangnya zaman, e-commerce ini kemudian terus berkembang dan mengikuti arah pesatnya penggunaan media sosial hingga memunculkan suatu bentuk baru yang bernama social commerce. Social commerce sendiri berbeda dengan e-commerce, ia lebih mengacu pada praktik memasarkan dan menjual suatu produk melalui platform media sosial.

Keberadaan social commerce merupakan perpaduan dari perkembangan e-commerce dan media sosial yang memanfaatkan aspek sosial untuk meningkatkan interaksi dan transaksi antara penjual dan pembeli. Beberapa media sosial yang kerap dimanfaatkan sebagai social commerce tersebut adalah WhatsApp Business, TikTok Shop, Instagram, dan Facebook.

Baca selengkapnya, klik link pada bio, ya!

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa hak setiap o...
24/01/2024

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta berhak atas pelayanan kesehatan.

Hak tersebut menjadi bagian dari hak asasi manusia (HAM), dalam hal ini menetapkan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan lingkungan yang sehat. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PP No.47/2016) mencerminkan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut.

Namun, pada kenyataannya, upaya pemerintah belum optimal terutama dalam bidang lingkungan hidup. Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang yang memengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya harus dijaga kualitasnya. Pencemaran udara menjadi masalah signifikan yang mengancam kesejahteraan masyarakat. Meskipun pemerintah telah berupaya, evaluasi tetap diperlukan untuk memaksimalkan langkah-langkah yang telah diambil.

Baca selengkapnya, klik link pada bio, ya!

Address

Pasar Minggu

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00

Telephone

+62895339299622

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Klik Legal posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Klik Legal:

Shortcuts

Share

Category