Berita Jateng id

Berita Jateng id Kami adalah kantor berita swasta yang juga menyediakan konten menarik dan bermanfaat.

17/09/2026

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan pembangunan 12 kawasan industri baru di Jawa Tengah masih terhambat regulasi pemerintah pusat.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Selasa, 15 September 2026.

KENDAL, Beritajateng.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kendal mengingatkan seluruh masyarakat untuk seger...
14/09/2026

KENDAL, Beritajateng.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kendal mengingatkan seluruh masyarakat untuk segera menunaikan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026.

Sekretaris Bapenda Kendal, Muhammad Yusuf Ariyanto, mengatakan jatuh tempo pembayaran PBB-P2 Tahun 2026 ditetapkan pada 31 Oktober 2026. Sehingga masyarakat hanya memiliki waktu 47 hari untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya.

“Kami mengajak masyarakat untuk segera menunaikan kewajiban membayar PBB-P2 dan tidak menunda pembayaran hingga mendekati batas waktu,” kata Yusuf, Senin, 14 September 2026.

Menurutnya, pembayaran pajak tepat waktu sangat penting karena penerimaan PBB-P2 menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan membayar pajak tepat waktu, masyarakat turut berkontribusi dalam mewujudkan Kendal yang lebih maju dan lebih baik,” ungkapnya.

Yusuf menjelaskan, pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan melalui sejumlah kanal yang telah disediakan. Diantaranya melalui Bank Jateng, aplikasi pembayaran digital, Kantor Pos, serta tempat pembayaran resmi lainnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pembayaran hingga melewati batas waktu. Sebab, pembayaran PBB-P2 setelah 31 Oktober 2026 akan dikenakan denda administrasi sebesar 1 persen per bulan, dengan pengenaan denda maksimal selama 24 bulan.

“Kami mengajak masyarakat untuk segera mengecek dan melunasi kewajiban PBB-P2 sebelum jatuh tempo. Jangan sampai pembayaran dilakukan setelah batas waktu sehingga terkena denda administrasi,” tegas Yusuf.

Lebih lanjut, Yusuf menyampaikan bahwa hingga Senin, 14 September 2026, realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kendal baru mencapai sekitar 42,76 persen, atau sebesar Rp23,52 miliar dari target penerimaan tahun 2026 sebesar Rp55 miliar.

“Target triwulan ketiga kita pada akhir September 2026 adalah 75 persen,” terangnya.

Ia mengungkap hingga saat ini baru terdapat dua desa yang telah melunasi PBB-P2 Tahun 2026. Kedua desa tersebut yakni Desa Ngampelwetan, Kecamatan Ngampel, dan Desa Kediten, Kecamatan Plantungan.

Yusuf berharap waktu 47 hari yang masih tersedia dapat dimanfaatkan masyarakat untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran PBB-P2.

“Harapannya dengan masih tersisa 47 hari menuju batas akhir pembayaran, Bapenda Kendal mengajak seluruh wajib pajak untuk segera menunaikan kewajibannya. Bersama kita tingkatkan pendapatan daerah untuk pembangunan Kabupaten Kendal,” pungkasnya.(ADV)

KENDAL, Beritajateng.id – Yanuar Fatoni mendapat sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan usai dilantik seba...
11/09/2026

KENDAL, Beritajateng.id – Yanuar Fatoni mendapat sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan usai dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kendal yang baru.

Salah satunya adalah kekosongan jabatan kepala sekolah (kepsek) di berbagai jenjang pendidikan.

“Ini menjadi tugas yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan, yaitu adanya kekosongan kepala sekolah baik SD maupun SMP negeri,” katanya usai serah terima jabatan, Senin, 7 September 2026.

Ia menjelaskan, saat ini terdapat 208 dari total 560 SD negeri di Kendal yang belum memiliki kepala sekolah definitif. Sementara pada jenjang SMP, terdapat 9 dari 50 SMP negeri yang mengalami kekosongan kepala sekolah.

Menurut Yanuar, persoalan tersebut perlu segera diselesaikan karena keberadaan kepala sekolah definitif berkaitan dengan pengelolaan berbagai program dan bantuan pendidikan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Tentunya kita harus segera melangkah menindaklanjuti itu supaya nantinya ke depan terkait dengan pengelolaan dana BOS dan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat diperlukan adanya kepala sekolah yang definitif,” jelasnya.

Untuk sementara, kekosongan tersebut masih ditangani dengan menunjuk pelaksana tugas (Plt). Bahkan, terdapat kepala sekolah yang harus merangkap memimpin dua sekolah.

“Di sejumlah sekolah, tugas tersebut juga ada yang diserahkan kepada guru senior ” ungkapnya.

Menurutnya, persoalan kekosongan kepala sekolah tidak hanya terjadi di Kabupaten Kendal, tetapi juga menjadi persoalan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah adanya perubahan regulasi mengenai mekanisme penyiapan kepala sekolah.

“Kalau kemarin penyiapan kepala sekolah itu melalui guru penggerak, setelah pergantian menteri ada perubahan regulasi,” katanya.

Dalam regulasi itu, kepala sekolah bukan lagi diposisikan sebagai jabatan fungsional khusus, melainkan sebagai tugas tambahan bagi seorang guru. Kondisi itu menurutnya mempengaruhi minat sebagian guru untuk mengikuti seleksi kepala sekolah.

Karena itu, Yanuar menegaskan, selain menyelesaikan persoalan administrasi dan mekanisme pengisian jabatan, Disdikbud Kendal juga akan berupaya mendorong dan memberikan motivasi kepada para guru agar bersedia mengikuti seleksi kepala sekolah.

“Kita perlu dampingi agar yang sudah memenuhi syarat bisa mengikuti seleksi,” tegasnya.

Yanuar berharap, melalui koordinasi dengan pihak terkait seperti Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK), proses pemenuhan kepala sekolah definitif dapat segera berjalan.

“Mudah-mudahan kami bisa segera menyelesaikan persoalan ini dan bisa berjalan sesuai yang kita harapkan,” pungkasnya.(ADV)

09/09/2026

Ratusan siswa dari dua sekolah di Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) berupa nasi bakar dengan suwiran ayam yang dibagikan pada Selasa, 8 September 2026.

Keluhan kesehatan mulai dirasakan siswa pada Rabu, 9 September 2026. Mereka mengalami sejumlah gejala, di antaranya diare, mual, dan sakit perut. Sebagian siswa bahkan harus mendapatkan penanganan medis di sejumlah fasilitas kesehatan.

08/09/2026

Ratusan siswa SMAN 1 Tunjungan, Kabupaten Blora, diduga mengalami keracunan akibat mengkonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Dugaan itu menguat setelah ratusan siswa mengalami sejumlah gejala yang sama, yaitu diare, pusing, dan muntah-muntah.

07/09/2026

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menutup 1.999 dapur SPPG yang tidak memiliki sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS).

07/09/2026

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) ke seluruh sekolah menyikapi abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. PJJ diterapkan mulai Senin, 7 September 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan.

la menyebut penerapan PJJ bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan, melainkan menyesuaikan dengan kondisi yang berlangsung.

KENDAL, Beritajateng.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kendal mendorong peningkatan partisipasi masyaraka...
07/09/2026

KENDAL, Beritajateng.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kendal mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya melalui pengembangan sekolah menengah pertama (SMP) swasta yang berkualitas.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi tingginya jumlah lulusan sekolah dasar (SD) yang belum seluruhnya dapat tertampung di SMP negeri. Adapun jumlah lulusan SD pada 2026 mencapai kurang lebih 27 ribu siswa. Sementara daya tampung SMP negeri hanya sekitar 9 ribu siswa.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kendal, Sobirin, mengatakan saat ini ada 110 sekolah jenjang SMP di Kendal, terdiri dari 50 SMP negeri dan 60 SMP swasta.

“Harapan kita dari sisa lulusan SD itu bisa ditampung swasta. Namun kenyataannya perkembangan sekolah swasta sampai saat ini ada yang eksis, tapi juga banyak yang perlu dievaluasi,” ujarnya, Senin, 7 September 2026.

Menurutnya, keberadaan sekolah swasta tidak hanya menjadi alternatif daya tampung, tetapi juga diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

“Karena dari pemetaan kita, banyak lulusan SD yang keluar dari Kabupaten Kendal. Mungkin memandang bahwa mutu pendidikan di luar Kabupaten Kendal ada yang lebih baik,” jelasnya.

Sobirin menyebut, tahun ini terdapat tiga calon SMP swasta yang dinilai memiliki potensi cukup bagus untuk dikembangkan di Kendal. Diantaranya SMP Sains El Masruri di Kecamatan Kangkung, SMP Darul Amanah, dan SMP di lingkungan Pondok Pesantren Hidayatul Qur’an Kaliwungu.

Pihaknya menyambut positif rencana pendirian tiga SMP swasta tersebut. Namun, pemerintah tetap akan memastikan seluruh persyaratan dan standar pendidikan terpenuhi sebelum memberikan rekomendasi izin pendirian maupun operasional.

“Untuk rencana tiga SMP kita sangat antusias, tapi tentunya tidak melupakan delapan standar pendidikan. Kalau memenuhi, Insyaallah Disdikbud akan merekomendasikan untuk izin pendirian dan operasional,” tegasnya.

Dengan bertambahnya sekolah swasta yang berkualitas, ia menuturkan akan ada lebih banyak pilihan pendidikan bagi masyarakat Kendal. Sehingga anak-anak Kendal diharapkan tidak perlu keluar daerah untuk bersekolah.

“Harapannya anak-anak yang melanjutkan di SMP itu cukup sekolah di Kabupaten Kendal, tidak keluar daerah dan tentunya dengan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu. Sehingga pendidikan di Kabupaten Kendal lebih bagus lagi,” pungkas Sobirin.(ADV)

KENDAL, Beritajateng.id - Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kabupaten Kendal turut hadir dalam pemantauan stok dan harga ...
06/09/2026

KENDAL, Beritajateng.id - Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kabupaten Kendal turut hadir dalam pemantauan stok dan harga beras di sejumlah pasar tradisional maupun ritel modern. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), Minggu, 6 September 2026.

Pemantauan tersebut juga melibatkan jajaran Polres Kendal dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM. Lokasi yang menjadi sasaran pengecekan yakni Pasar Tradisional Kendal dan Swalayan Aneka Jaya.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPP Kendal, Alwi, mengatakan di swalayan Aneka Jaya, petugas gabungan memantau ketersediaan stok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dari hasil pemantauan menunjukkan stok beras SPHP di ritel modern tersebut masih dalam kondisi aman.

“Untuk stok beras SPHP di swalayan Aneka Jaya masih aman. Kita juga melakukan pemantauan harga dan ketersediaannya. Semuanya aman,” kata Alwi.

Sementara itu, dalam pemantauan di Pasar Kendal, petugas gabungan menemukan harga beras eceran relatif stabil. Namun, harga tersebut masih berada di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah.

"Untuk beras medium, misalnya, pedagang menjual dengan harga sekitar Rp15 ribu per kilogram, sedangkan HET yang ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram. Sedangkan beras premium dijual sekitar Rp17 ribu per kilogram, sementara HET-nya berada di angka Rp14.900 per kilogram," ungkapnya.

Menurut Alwi, tingginya harga beras di tingkat pedagang eceran tidak terlepas dari tingginya harga gabah yang dibeli dari petani. Rantai distribusi yang cukup panjang juga menjadi salah satu faktor yang membuat harga di tingkat konsumen meningkat.

“Pedagang eceran biasanya mengambil beras dari tengkulak atau orang kedua. Jadi ada tambahan margin dalam rantai distribusinya,” jelasnya.

Alwi menyebut sebagian pasokan beras yang beredar di Pasar Kendal juga berasal dari Kabupaten Demak. Pedagang eceran kemudian mendapatkan pasokan tersebut melalui tengkulak.

“Pasokannya antara lain dari Demak. Karena pedagang ecer mengambil dari tengkulak atau orang kedua, tentu ada tambahan margin,” beber Alwi.

Ia menambahkan, pemantauan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga sekaligus memantau perkembangan harga beras di tingkat konsumen.

"Pemerintah juga terus mendorong agar distribusi beras berjalan lebih efisien sehingga harga di tingkat masyarakat dapat lebih terkendali dan mendekati HET yang telah ditetapkan," pungkasnya.(ADV)

KENDAL, Beritajateng.id – Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (DPP) kembali menyalurkan b...
05/09/2026

KENDAL, Beritajateng.id – Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (DPP) kembali menyalurkan bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras kepada masyarakat. Kali ini, bantuan menyasar warga di lima desa yang tersebar di tiga kecamatan, Sabtu 4 September 2026.

Lima desa tersebut yakni Desa Pasigitan dan Blimbing di Kecamatan Boja, Desa Wungurejo dan Pagerdawung di Kecamatan Ringinarum, serta Desa Purwosari di Kecamatan Patebon.

Kepala DPP Kendal, Pandu Rapriat Rogojati mengatakan, penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus menjaga stabilitas pangan.

"Bantuan CPP ini merupakan program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu dan menjaga stabilitas harga pangan," kata Pandu saat mendampingi Bupati Dyah Kartika Permanasari menyalurkan bantuan beras di Desa Wungurejo, Kecamatan Ringinarum.

Khusus di Desa Wungurejo, ia mengungkap terdapat 412 kepala keluarga (KK) yang menerima bantuan. Sementara di Desa Pagerdawung, jumlah penerima mencapai 317 KK.

"Masing-masing keluarga penerima manfaat mendapatkan 30 kilogram beras untuk alokasi tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026," terangnya.

Bupati Dyah Kartika Permanasari berharap bantuan tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga memberikan ruang bagi keluarga penerima untuk memenuhi kebutuhan gizi lainnya.

"Jadi uang yang tadinya untuk membeli beras bisa dibelikan lauk-pauk, sehingga pemenuhan gizinya juga tercukupi," ujar Bupati Tika, sapaan akrabnya.

Menurutnya, penerima bantuan di Desa Wungurejo dan Pagerdawung menunjukkan bahwa program tersebut telah menyasar masyarakat yang memang membutuhkan.

Di Desa Wungurejo, misalnya, dari sekitar 700 KK terdapat 412 KK yang menerima bantuan CPP. Sedangkan di Desa Pagerdawung, dari sekitar 680 KK, terdapat sekitar 300 KK penerima bantuan.

"Di Wungurejo ada 700 KK dan penerima ada sekitar 412 KK, ini sudah separuh lebih. Di Pagerdawung jumlah KK sekitar 680, yang mendapat bantuan sekitar 300 KK. Insyaallah sudah tepat sasaran," jelasnya.

Bupati menambahkan, penerima bantuan saat ini harus masuk dalam kelompok desil 1 hingga 4 berdasarkan data sosial ekonomi yang digunakan pemerintah.

Dengan mekanisme tersebut, Pemkab Kendal berharap bantuan pangan benar-benar diterima keluarga yang membutuhkan dan mampu membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah kebutuhan pokok yang terus meningkat.

"Harapannya bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat," pungkasnya.(ADV)

Address

Pati
59111

Telephone

+6281398044650

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Berita Jateng id posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Berita Jateng id:

Shortcuts

Share

Category