Lingkar TV

Lingkar TV Fanspage of LingkarTV
"Solutif dan terpercaya"
(1)

07/06/2026

KENDAL – Arus lalu lintas di jalur Pantura Kabupaten Kendal, tepatnya dari depan Pasar Cepiring hingga depan Kecamatan Patebon, mulai kembali normal dan dapat dilalui kendaraan dari kedua arah pada Minggu malam.

Normalisasi arus lalu lintas tersebut menyusul selesainya pekerjaan penggantian lantai Jembatan Kali Bodri sisi utara yang telah berlangsung lebih dari satu bulan. Dengan rampungnya pekerjaan tersebut, kepadatan kendaraan yang selama ini terjadi di ruas Simpang Tiga Sriagung hingga Kecamatan Patebon berangsur terurai.

Selama proses perbaikan berlangsung, rekayasa lalu lintas diterapkan untuk menjaga kelancaran mobilitas pengguna jalan di jalur Pantura yang merupakan salah satu jalur utama penghubung antarkota di Pulau Jawa.

Meski kondisi lalu lintas di wilayah Cepiring hingga Patebon sudah kembali normal, pengguna jalan masih perlu mewaspadai kepadatan kendaraan di wilayah Brangsong. Saat ini masih berlangsung pekerjaan peninggian badan jalan dengan rabat beton yang menyebabkan arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Semarang mengalami kepadatan dan padat merayap pada jam-jam tertentu.

Pengguna jalan diimbau untuk tetap berhati-hati, mengurangi kecepatan saat melintasi area pekerjaan, mematuhi rambu lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama.

Dengan kembali normalnya arus lalu lintas di kawasan Jembatan Kali Bodri, diharapkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang melalui jalur Pantura Kendal dapat berjalan lebih lancar dan aman.

Tonton Berita Selengkapnya di Televisi Digital Lingkar TV

Pewarta: Wahyudi
Editor: Ghani Ramadhan

06/06/2026

4 SURAT PERINTAH KERJA PERBAIKAN JALAN DI PATI TELAH TURUN, BARU 2 YANG DIMULAI PENGERJAAN

Tonton Berita Selengkapnya di Televisi Digital Lingkar TV

Pewarta: Mutia Parasti
Editor: Ghani Ramadhan

KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) memberikan pe...
06/06/2026

KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) memberikan pembebasan sanksi administrasi berupa denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan hingga tahun 2025.

Program ini berlaku mulai Juni hingga Agustus 2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kudus tentang Pembebasan Sanksi Administrasi berupa Denda PBB-P2. Dengan kebijakan tersebut, masyarakat cukup membayar pokok pajak tanpa dikenai denda keterlambatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD Kudus, Mohammad Fahmy Widhi, mengatakan program ini merupakan bentuk keringanan dari pemerintah daerah untuk membantu masyarakat menyelesaikan tunggakan pajak yang selama ini terbebani akumulasi denda.

“Wajib pajak yang masih memiliki tunggakan hingga tahun 2025 dapat memanfaatkan program pembebasan denda ini selama periode Juni sampai Agustus 2026,” ujarnya.

Menurut Fahmy, seluruh Nomor Objek Pajak (NOP) yang masih tercatat menunggak secara otomatis mendapatkan fasilitas pembebasan denda. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh wajib pajak yang belum melunasi kewajiban PBB-P2.

Selain meringankan beban masyarakat, program ini juga menjadi upaya Pemkab Kudus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan pendapatan daerah.

Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, program serupa mampu meningkatkan penerimaan daerah dari pembayaran tunggakan PBB-P2 hingga sekitar Rp4 miliar sampai Rp5 miliar.

Sementara itu, total tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Kudus saat ini mencapai sekitar Rp40,3 miliar. Nilai tersebut merupakan akumulasi tunggakan sejak tahun 1995 hingga 2025.

Melihat besarnya potensi penerimaan, BPPKAD membuka kemungkinan mengusulkan perpanjangan masa pembebasan denda kepada Bupati Kudus apabila program ini terbukti efektif meningkatkan pembayaran tunggakan pajak.

Tonton Berita Selengkapnya di Televisi Digital Lingkar TV

Pewarta: Ahmad Abror
Editor: Ghani Ramdhan

06/06/2026

JAKARTA, LINGKAR – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan DPR RI dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo Hadi usai menghadiri pertemuan bersama DPR RI, Bank Indonesia, dan otoritas fiskal yang membahas perkembangan ekonomi nasional serta langkah-langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Prasetyo mengapresiasi DPR RI yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut. Menurutnya, forum koordinasi seperti ini menjadi sinyal positif bahwa seluruh pemangku kepentingan ekonomi memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kondisi perekonomian nasional.

"Ini merupakan gambaran dan sinyal yang memang kita harapkan, yaitu adanya koordinasi yang erat dan intens di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi untuk menjaga kebijakan moneter maupun fiskal tetap berada pada posisi yang diharapkan," ujar Prasetyo.

Ia menegaskan bahwa situasi ekonomi global saat ini menuntut kerja sama yang lebih kuat antar lembaga. Setiap kebijakan yang diambil harus saling mendukung dan memperkuat, baik dari sisi kebijakan moneter yang dijalankan Bank Indonesia maupun kebijakan fiskal yang dikelola pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

Menurut Prasetyo, berbagai indikator ekonomi yang dipaparkan dalam pertemuan menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang cukup kuat. Meski demikian, pemerintah tidak ingin lengah dan akan terus mendorong langkah-langkah strategis guna memperkuat sektor ekonomi riil.

Tonton Berita Selengkapnya di Televisi Digital Lingkar TV

Sumber: Parlemen TV
Editor: Ghani Ramadhan

KUDUS, LINGKAR – Pemerintah Kabupaten Kudus terus berupaya melestarikan sekaligus mempromosikan Caping Kalo, salah satu ...
06/06/2026

KUDUS, LINGKAR – Pemerintah Kabupaten Kudus terus berupaya melestarikan sekaligus mempromosikan Caping Kalo, salah satu ikon budaya khas daerah, agar semakin dikenal masyarakat luas. Melalui kebijakan penggunaan pakaian adat Kudus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap tanggal 23, Caping Kalo diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan lokal, tetapi juga mampu dikenal hingga tingkat nasional bahkan internasional.

Caping Kalo merupakan kerajinan tradisional yang memiliki bentuk khas dan berbeda dari caping pada umumnya. Keunikan tersebut menjadikan Caping Kalo sebagai salah satu identitas budaya yang melekat kuat dengan Kabupaten Kudus.

Sebagai bentuk pelestarian budaya, Pemerintah Kabupaten Kudus mendorong seluruh ASN perempuan untuk mengenakan Caping Kalo setiap tanggal 23 bersamaan dengan penggunaan pakaian adat khas Kudus.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengatakan kebijakan tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap warisan budaya lokal yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Kudus selama bertahun-tahun.

Menurutnya, Caping Kalo tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mengandung nilai historis dan filosofi yang patut dijaga serta diwariskan kepada generasi mendatang.

"Caping Kalo merupakan salah satu kekayaan budaya Kudus yang harus terus dilestarikan dan diperkenalkan kepada masyarakat luas. Kami berharap suatu saat Caping Kalo dapat dikenal hingga tingkat internasional," ujar Sam’ani.

Ia menilai antusiasme masyarakat terhadap Caping Kalo cukup tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki rasa bangga terhadap identitas budaya daerahnya sendiri dan siap mendukung berbagai upaya pelestarian budaya lokal.

Selain menjadi sarana pelestarian budaya, penggunaan Caping Kalo secara rutin juga diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, khususnya para perajin lokal yang memproduksi kerajinan tersebut.

Tonton Berita Selengkapnya di Televisi Digital Lingkar TV

Pewarta: Fahtur Rohman
Editor: Ghani Ramadhan

06/06/2026

JAKARTA, LINGKAR – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia guna memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional serta memperkuat nilai tukar rupiah.

Pernyataan tersebut disampaikan usai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), yang menurutnya menunjukkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam posisi yang baik.

"Dari pertemuan RAPBN kemarin sudah terlihat bahwa fundamental ekonomi kita baik. Fiskal juga dalam keadaan yang baik, bahkan sangat baik jika dilihat dari berbagai indikator yang ada," ujar Purbaya.

Menurutnya, pemerintah akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan secara efektif guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, koordinasi dengan Bank Indonesia akan terus ditingkatkan agar kebijakan fiskal dan moneter dapat saling mendukung dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian.

Purbaya menjelaskan bahwa sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dan bank sentral penting untuk membangun kembali kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia, termasuk terhadap nilai tukar rupiah.

"Kami akan mendukung bank sentral dan memperkuat koordinasi agar kebijakan semakin sinkron sehingga dampak kebijakan moneter dan fiskal lebih signifikan terhadap perekonomian," katanya.

Ia optimistis sinergi yang kuat antara kedua kebijakan tersebut dapat membantu menjaga stabilitas rupiah dan mencegah pelemahan yang lebih dalam. Stabilitas nilai tukar, lanjutnya, juga akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Purbaya menyoroti dampak pelemahan rupiah terhadap pelaku usaha kecil, khususnya pedagang tahu dan tempe yang masih bergantung pada bahan baku impor. Kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga mengurangi keuntungan atau memaksa pelaku usaha menaikkan harga jual.

Tonton Berita Selengkapnya di Televisi Digital Lingkar TV

Sumber: Parlemen TV
Editor: Ghani Ramadhan

SEMARANG, LINGKAR – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ...
06/06/2026

SEMARANG, LINGKAR – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jawa Tengah, Jalan Imam Barjo, Kota Semarang, Jumat (5/6/2026) sore. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat.

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa membentangkan sejumlah poster bertuliskan kritik terhadap kondisi ekonomi nasional, di antaranya bertuliskan “RIP Rupiah Sekarat” dan “Turut Berduka Cita atas Turunnya Nilai Rupiah”. Massa aksi juga melakukan simbolisasi dengan menyebarkan dan membakar uang mainan sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap kondisi ekonomi saat ini.

Presiden BEM Politeknik Negeri Semarang (Polines), Kevin Kurnia Priambodo, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi perekonomian nasional, khususnya terkait melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Menurutnya, pelemahan rupiah berpotensi memberikan dampak terhadap berbagai sektor ekonomi, terutama pada harga barang yang memiliki ketergantungan terhadap bahan baku atau produk impor.

"Kami hadir untuk menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal yang menurut kami perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Pelemahan rupiah harus segera direspons dengan langkah-langkah konkret," ujar Kevin di sela aksi.

Ia menilai sejumlah program strategis pemerintah masih memiliki keterkaitan dengan kebutuhan barang dan komponen dari luar negeri sehingga berpotensi terdampak oleh penguatan dolar AS. Selain itu, pihaknya mengaku menerima berbagai keluhan dari masyarakat terkait kenaikan harga kebutuhan pokok dan menurunnya daya beli.

Kevin mengungkapkan, berdasarkan sejumlah dialog yang dilakukan dengan pelaku usaha kecil dan pekerja sektor informal, banyak warga mengaku menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga barang yang tidak diimbangi peningkatan pendapatan.

Tonton Berita Selengkapnya di Televisi Digital Lingkar TV

Pewarta: Rizky Syahrul
Editor: Ghani Ramadhan

06/06/2026

JAKARTA, LINGKAR – Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa sinergi antara otoritas moneter dan fiskal selama ini telah berjalan sangat erat. Koordinasi tersebut difokuskan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi makro dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat erat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Perry Warjiyo.

Menurut Perry, penguatan koordinasi saat ini diarahkan agar kebijakan fiskal dan moneter berjalan seirama, saling mendukung, dan saling memperkuat sesuai kewenangan masing-masing, khususnya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Dalam upaya tersebut, terdapat dua langkah utama yang disepakati pemerintah dan Bank Indonesia.

Pertama, meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik guna mendorong masuknya kembali aliran modal asing (portfolio inflows). Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya suku bunga global yang memicu keluarnya sebagian modal dari pasar keuangan domestik.

Perry menjelaskan bahwa kenaikan suku bunga di luar negeri telah menyebabkan arus keluar modal dari sejumlah instrumen investasi, termasuk saham dan Surat Berharga Negara (SBN). Karena itu, pemerintah dan BI berupaya meningkatkan daya tarik investasi di dalam negeri agar arus modal kembali mengalir masuk dan mendukung stabilitas rupiah.

Langkah kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan. Salah satu upaya yang dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia, disertai peningkatan remunerasi atau imbal jasa yang diberikan BI kepada pemerintah.

Tonton Berita Selengkapnya di Televisi Digital Lingkar TV

Sumber: Parlemen TV
Editor: Ghani Ramadhan

06/06/2026

SEMARANG, LINGKAR – Pemerintah Kota Semarang menertibkan lapak pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar di Jalan Inspeksi kawasan The Park Mall Semarang, Kamis pagi. Penertiban dilakukan karena aktivitas tersebut dinilai mengganggu ketertiban umum, menyempitkan badan jalan, dan menghambat akses masyarakat.

Penertiban dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kota Semarang, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, serta Inspektorat Kota Semarang. Dalam kegiatan tersebut, petugas menggunakan alat berat untuk membongkar sejumlah bangunan semi permanen yang selama ini digunakan sebagai lapak pedagang dan lokasi parkir liar.

Setelah proses pembongkaran selesai, petugas memasang pita larangan dan rambu dilarang parkir di sejumlah titik guna mencegah munculnya kembali aktivitas serupa di lokasi tersebut.

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Kusnandir, mengatakan langkah penertiban dilakukan setelah pemerintah menempuh berbagai upaya persuasif yang tidak mendapatkan respons dari para pengelola parkir liar maupun pedagang.

Menurutnya, pemerintah bersama perangkat wilayah telah memberikan peringatan sejak tahun 2025, termasuk melayangkan somasi kepada pihak terkait. Namun hingga dilakukan penertiban, aktivitas yang melanggar aturan tersebut masih tetap berlangsung.

"Penertiban ini merupakan langkah terakhir setelah berbagai upaya persuasif dan peringatan yang diberikan tidak diindahkan," ujar Kusnandir.

Ia menjelaskan, keberadaan parkir liar dan lapak PKL di Jalan Inspeksi telah menimbulkan berbagai persoalan, terutama penyempitan ruas jalan yang berdampak pada kelancaran arus lalu lintas di kawasan sekitar The Park Mall.

Selain itu, Pemerintah Kota Semarang juga menerima banyak aduan dari masyarakat terkait kendaraan yang parkir di bahu jalan serta aktivitas berjualan di lokasi yang bukan peruntukannya.

Tonton Berita Selengkapnya di Televisi Digital Lingkar TV

Pewarta: Syahril Muadz
Editor: Ghani Ramadhan

JAKARTA, LINGKAR – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar pertemuan tertutup bersama Bank Indonesia dan pemerintah d...
06/06/2026

JAKARTA, LINGKAR – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar pertemuan tertutup bersama Bank Indonesia dan pemerintah di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026). Pertemuan tersebut difokuskan pada evaluasi perkembangan ekonomi nasional serta penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.

Sejumlah pejabat tinggi hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pertemuan tersebut sengaja digelar untuk memperkuat koordinasi antara lembaga legislatif, otoritas moneter, dan pemerintah dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi yang berkembang saat ini.

"Pada hari ini DPR sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi," ujar Dasco.

Menurutnya, pembahasan dalam rapat tidak hanya berfokus pada kondisi ekonomi terkini, tetapi juga langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan selaras serta saling mendukung.

Dasco menjelaskan, koordinasi yang kuat antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang masih berlangsung.

Selain melakukan evaluasi, rapat tersebut juga menghasilkan sejumlah kesepakatan yang akan ditindaklanjuti oleh masing-masing institusi sesuai kewenangan masing-masing.

"Alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak pemerintah," katanya.

Tonton Berita Selengkapnya di Televisi Digital Lingkar TV

Redaksi: Lingkar TV
Editor: Ghani Ramadhan

Address

Jalan Drive Wahidin No. 2 Pati Lor Kec. Kota Pati Kab. Pati
Pati
59111

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lingkar TV posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Lingkar TV:

Shortcuts

Share

Category