What are the opening hours?

Monday 09:00 - 17:00 Tuesday 09:00 - 17:00 Wednesday 09:00 - 17:00 Thursday 09:00 - 17:00 Friday 09:00 - 17:00 Saturday 09:00 - 16:19

http://www.suarahukum-news.com/, https://youtube.com/@suarahukum-news.com.?si=1ZQGrvDKViMmXluP, https://www.tiktok.com/@

Suara Hukum-News, Pati (2026)

09/05/2026

➡️➡️Jaga Iklim Media yang Sehat, LBH Garuda Kencana Siap Kawal Program Kamtibmas Polres Jepara

Jepara | Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) bukanlah sebuah warisan yang datang dengan sendirinya, melainkan hasil ikhtiar bersama antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat.

Prinsip inilah yang ditekankan oleh Kapolres Jepara AKBP Hadi Kristanto saat menerima kunjungan silaturahmi dari LBH Garuda Kencana Indonesia Kabupaten Jepara di ruang kerjanya, Jumat (8/5/2026).

Kegiatan yang bertajuk 'Sabuk Kamtibmas' ini dihadiri langsung oleh Ketua LBH Garuda Kencana Indonesia Kabupaten Jepara Sofyan Hadi beserta jajaran pengurus, dengan didampingi oleh Kasat Intelkam Polres Jepara Iptu Iwan Kusnandar.

Dalam kesempatan tersebut, Sofyan Hadi menegaskan komitmen LBH Garuda Kencana sebagai mitra strategis Polres Jepara dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Ia menyoroti beberapa isu krusial di Jepara, mulai dari pendampingan hukum bagi petani dan nelayan, permasalahan di Karimunjawa, hingga tingginya angka perceraian dan kekerasan seksual.

"Kami fokus pada penerapan Restorative Justice (RJ) khususnya untuk perkara pidana ringan. Sebagai putra daerah, kami siap bersinergi dan menerima arahan dari Polres Jepara untuk memastikan keadilan bagi masyarakat kecil," ujarnya.

Sofyan Hadi juga menyayangkan kondisi media online saat ini yang kerap menyajikan opini tidak berimbang, sehingga memerlukan kolaborasi antara aparat hukum dan organisasi sipil untuk meluruskan informasi di tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Jepara AKBP Hadi Kristanto menyambut hangat inisiatif LBH Garuda Kencana. Beliau menekankan bahwa sanksi pidana sedapat mungkin menjadi langkah terakhir (ultimum remedium) dalam penyelesaian masalah sosial.

“Saya ingin kita melakukan kerja nyata yang menyentuh masyarakat. Perbanyak komunikasi melalui fungsi Intelkam dan Binmas, terutama dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual. Keamanan adalah tanggung jawab kolektif yang harus kita usahakan bersama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kapolres menyatakan sikap terbukanya terhadap kritik dan masukan dari pihak eksternal sebagai bahan evaluasi kinerja institusinya.

"Silakan kritik kami sebagai bentuk kontrol sosial. Saya sangat terbuka dengan saran perbaikan. Jika ada hal yang tidak sesuai, akan kami perbaiki demi pelayanan terbaik bagi masyarakat Jepara," tambahnya.

Pertemuan yang berlangsung hangat selama hampir satu jam ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Bumi Kartini.

Melalui pendekatan proaktif dan kolaboratif dengan koalisi masyarakat sipil, Polres Jepara optimis mampu menciptakan ruang publik yang aman, adil, dan harmonis sekaligus mempertegas sinergitas Polri dengan instrumen hukum masyarakat sipil di Kabupaten Jepara.

09/05/2026

➡️➡️Kualitas Layanan Kesehatan Jadi Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan bahwa kualitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi daerah, saat menghadiri tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-20 RS Keluarga Sehat, Sabtu (9/5), di Kabupaten Pati.

Menurutnya, masyarakat yang sehat akan menjadi fondasi utama bagi kemajuan dan produktivitas daerah.

Momentum dua dekade pengabdian rumah sakit tersebut berlangsung hangat dan penuh rasa syukur.

Kehadiran pemerintah daerah menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi tenaga kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati.

“Memang ekonomi di suatu kabupaten ini, salah satunya tergantung dari tingkat kesehatan masyarakatnya. Jadi kalau pelayanan kesehatan ini dirasa sangat bagus, saya kira pertumbuhan ekonominya juga akan bagus,” ujar Chandra.

Ia menyampaikan bahwa sektor kesehatan kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diminta ikut mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.

“Ini perlu kita dukung bersama, karena dengan layanan kesehatan yang maksimal, kita bisa membentuk kekuatan untuk membangun Kabupaten Pati,” ungkapnya.

Peringatan HUT ke-20 RS Keluarga Sehat juga menjadi momentum refleksi penting bagi dunia kesehatan di Kabupaten Pati.

Selama dua dekade terakhir, rumah sakit tersebut dinilai turut berkontribusi dalam memperkuat akses pelayanan kesehatan masyarakat.

“Kalau masyarakat sehat, maka aktivitas ekonomi berjalan baik, produktivitas meningkat, dan pembangunan daerah juga akan lebih cepat,” tambah Chandra.

Melalui momentum tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati berharap kualitas pelayanan kesehatan terus meningkat. Dengan layanan yang semakin baik, diharapkan tercipta masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera demi mendukung percepatan pembangunan daerah.

09/05/2026

➡️➡️ Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pendopo Kabupaten Pati, Sabtu (9/5), sekaligus mendorong organisasi kemasyarakatan (Ormas) tersebut untuk aktif membantu pemerintah daerah membangun Pati yang makmur, maju, dan berkarakter melalui kolaborasi langsung di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Risma menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.

Menurutnya, dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar berbagai persoalan di Kabupaten Pati dapat diselesaikan bersama.

“Kita bersama-sama berpikir untuk menggapai cita-cita yaitu Pati makmur, Pati maju, dan Pati berkarakter,” ujar Risma.

Ia juga berharap kepengurusan LDII yang baru tidak hanya menjalankan roda organisasi secara internal, tetapi mampu hadir langsung di tengah masyarakat untuk menangkap berbagai persoalan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar.

“Harapan kami dengan kepengurusan baru untuk terjun langsung ke masyarakat, cari solusi, informasi ke kami, ada masalah apa-apa yang terjadi di masyarakat, kita nanti rembukkan bersama, kita cari solusi bersama,” ungkapnya.

Menurut Risma, komunikasi antara organisasi masyarakat dan pemerintah daerah menjadi salah satu langkah penting untuk mempercepat penanganan persoalan warga.

Ia menilai sinergi tersebut akan memperkuat pembangunan sosial sekaligus menjaga kondusivitas daerah.

“Selamat kepada pengurus yang baru, semoga panji LDII bisa berkibar tinggi di Kabupaten Pati,” pungkasnya.

08/05/2026

➡️➡️Hadiri Sesi Pleno KTT Ke-48 ASEAN, Presiden Prabowo Serukan ASEAN Perkuat Persatuan dan Perdamaian Kawasan

Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang digelar di Mactan Expo, Cebu, Filipina, Jumat (08/05/2026). Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa ASEAN harus tetap menjadi jangkar stabilitas kawasan melalui penguatan solidaritas dan kerja sama antarnegara.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa ASEAN harus mampu menjaga independensi dan tidak terpengaruh oleh rivalitas geopolitik global yang dapat memecah persatuan kawasan. Menurutnya, ASEAN harus mampu menjadi contoh kawasan yang stabil, harmonis, dan menjunjung tinggi perdamaian dunia.

Terkait ketahanan energi, Presiden Prabowo mendorong ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Presiden menilai, ketahanan energi kawasan tidak dapat dibangun secara reaktif, tetapi harus dipersiapkan secara proaktif melalui pendekatan yang jelas dan berorientasi ke depan.

Tak hanya energi, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan kawasan terutama dalam menghadapi risiko El Niño ekstrem. Presiden pun mendorong penguatan teknologi pertanian hingga penyederhanaan ASEAN Plus Three Cadangan Beras Darurat guna menjaga kedaulatan pangan dan stabilitas kawasan.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya perlindungan warga negara sebagai prioritas utama. Presiden mengajak ASEAN untuk memiliki suara politik kolektif yang kuat dalam menuntut akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional dan menjamin keselamatan personel penjaga perdamaian.

08/05/2026

➡️➡️Berangkatkan Jemaah Calon Haji, Chandra Titip Doa untuk Pati

Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, melepas keberangkatan 493 jemaah calon haji Kloter 49 dan 50 Kabupaten Pati menuju Tanah Suci di halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Kamis (7/5).

Pelepasan dilakukan dalam dua tahap, yakni Kloter 49 pada pagi hari dan Kloter 50 pada sore hari, dengan total 13 armada bus yang disiapkan Pemkab Pati untuk mengantar para jemaah menuju embarkasi.

Kloter 49 terdiri atas 143 jemaah asal IPHI Gabus dan IPHI Pucakwangi. Mereka diberangkatkan menggunakan empat armada bus pada Kamis pagi.

Sementara itu, Kloter 50 berjumlah 350 jemaah dari IPHI Margoyoso, Tayu, Dukuhseti, Cluwak, Gunungwungkal, Winong, Gembong, dan Trangkil yang diberangkatkan menggunakan sembilan armada bus pada sore hari.

“Ini adalah kesempatan bapak ibu semua untuk berdoa sungguh-sungguh. Saya titip doa agar Kabupaten Pati menjadi kabupaten yang makmur, damai, sejahtera, dan semakin maju,” ujar Chandra saat memberikan sambutan di hadapan para jemaah dan keluarga pengantar.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan para jemaah agar menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji.

Menurutnya, kesiapan fisik menjadi faktor penting agar seluruh proses ibadah dapat dijalani dengan lancar dan khusyuk.

“Doa kami untuk bapak ibu semua, semoga diberikan kesehatan, kelancaran, menjadi haji mabrur dan mabruroh, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa pun,” ungkapnya.

Pelepasan jemaah calon haji ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Pati dalam mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji masyarakat.

Pemkab juga berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan baik serta kembali membawa keberkahan bagi keluarga dan masyarakat Kabupaten Pati.

08/05/2026

➡️➡️Kemenko Polkam Pastikan Kesiapan PT MPI Dukung Kebutuhan Munisi Nasional

Ogan Komering Ilir | Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memastikan kesiapan operasional PT Multipar Pertahanan Indonesia (MPI) dalam mendukung pemenuhan kebutuhan munisi nasional melalui peninjauan langsung fasilitas produksi munisi kaliber 5,56 mm di kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, pada Kamis (7/5/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Kolonel Cke Edi Surohmat S.T.B., M.Sc. selaku Kepala Bidang Kerja Sama Pertahanan (Kabid Kermahan), yang mewakili Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan.

Dalam sambutannya, Kabid Kermahan menegaskan pentingnya peran Kemenko Polkam dalam membangun fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang penguatan industri pertahanan nasional, sebagai bagian dari upaya penguatan kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan.

“Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung kesiapan fasilitas dan kapasitas PT MPI sebagai bagian dari ekosistem industri pertahanan nasional; memperoleh gambaran terkait peluang, tantangan, dan kebutuhan dukungan kebijakan guna pengembangan industri pertahanan ke depan,” ujar Edi.

Pembangunan pabrik amunisi PT MPI berawal dari pengalaman perusahaan sebagai mitra TNI dan Polri dalam pengadaan senjata serta amunisi ringan sejak 2009, termasuk menjalin kerja sama dengan sejumlah produsen luar negeri.

Selain itu, kehadiran pabrik tersebut turut didukung oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kebijakan Kementerian Pertahanan RI yang memberikan ruang bagi sektor swasta untuk membangun industri amunisi di pulau-pulau besar di luar Pulau Jawa.

Dalam hal ini, Kemenko Polkam memandang pengembangan industri pertahanan perlu berjalan sejalan dengan kebijakan strategis nasional. Karena itu, dibutuhkan sinergi antar lembaga serta koordinasi lintas sektor yang lebih kuat agar kapasitas industri pertahanan nasional dapat dimanfaatkan secara maksimal guna mendukung kepentingan pertahanan negara.

“Kami berharap pengembangan industri pertahanan nasional tidak hanya memperkuat kemandirian alutsista, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem industri yang terintegrasi, berdaya saing, dan mendukung kepentingan strategis nasional,” tambah Edi.

08/05/2026

➡️➡️Petani di Kecamatan Sukolilo dan Kayen menerima bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dari Kementerian Pertanian, berupa 5 p***a untuk tiap kecamatan. Penyerahan bantuan 10 p***a tersebut dilaksanakan di Balai Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo pada Jumat (8/5).

Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Direktur Alat dan Mesin Pascapanen, Direktur Pestisida Kementerian Pertanian, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Camat Sukolilo, serta kelompok tani setempat.

Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya mendukung percepatan penanganan lahan pertanian yang terdampak genangan air, seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Sukolilo.

Tercatat sekitar 1.834 hektar lahan terdampak genangan, dengan sekitar 418 hektar berada di Desa Baleadi.

Kondisi genangan air yang terjadi selama kurang lebih tiga bulan terakhir dinilai menghambat aktivitas petani, khususnya dalam pengolahan tanah dan kegiatan pertanian.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati Pati menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas bantuan yang diberikan kepada petani.

“Terima kasih kepada Menteri Pertanian dan Pak Dirjen Andi Alamsyah atas bantuannya sebanyak 10 p***a yang akan langsung kami rakit. Kabupaten Pati siap menjadi lumbung pangan nasional,” ujar Chandra.

Dengan adanya bantuan p***a ini, diharapkan lahan pertanian yang terdampak genangan dapat segera tertangani sehingga produktivitas petani tetap terjaga.

08/05/2026

➡️➡️TNI Dukung Penertiban PETI di Wilayah Papua Tengah

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Korwil Nabire melaksanakan penertiban aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan hutan wilayah Siriwo dan Uwapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin (4/5/2026).

Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Satgas PKH Halilintar Brigjen TNI Edwin Apria Chandra dengan sasaran penertiban di Distrik Siriwo dan Distrik Uwapa sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan kawasan hutan dari aktivitas pertambangan ilegal.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Satgas menghadapi medan yang cukup sulit di kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan akibat aktivitas tambang ilegal. Meski demikian, personel Satgas tetap melaksanakan penertiban secara tegas dan terukur hingga berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas lebih dari 200 hektar.

Selain menertibkan area tambang ilegal, Satgas juga berhasil mengamankan 10 unit alat berat yang terdiri dari 6 unit excavator dan 4 unit loader yang digunakan untuk mendukung aktivitas pertambangan ilegal. Satgas juga mengamankan sejumlah operator alat berat maupun pengawas tambang yang berada di lokasi untuk menjalani proses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, alat berat tersebut diamankan dan dibekukan operasionalnya, serta Satgas memasang plang sebagai tanda penguasaan di lokasi yang mudah terlihat oleh masyarakat dan para penambang.

Dalam pelaksanaan operasi tersebut, Satgas PKH mendapat dukungan penuh dari jajaran teritorial Kodam XVII/Cenderawasih dan Korem 173/Praja Vira Braja. TNI akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah guna menjaga stabilitas keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi kelestarian sumber daya alam di seluruh wilayah NKRI.

08/05/2026

➡️➡️Kunjungi Kampung Nelayan di Banyuasin, Menko Polkam Tegaskan Negara Bekerja Keras Sejahterakan Rakyat

Banyuasin - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menegaskan negara pasti hadir dan bekerja keras untuk menyejahterakan masyarakat termasuk di wilayah pesisir melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sungsang.

Hal tersebut disampaikan Menko Djamari saat berdialog dengan masyarakat KNMP Sungsang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Kamis (6/5/2026). Ia menyampaikan pemerintah pusat terus berfikir dan bekerja menerapkan langkah-langkah strategis agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung.

“Negara akan hadir di setiap pelosok Indonesia. Kami di tingkat pusat bukan hanya bekerja, tetapi juga terus berpikir bagaimana menyejahterakan rakyat,” kata Menko Polkam.

Ia mengatakan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar sehingga kesejahteraan masyarakat harus terus ditingkatkan melalui kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Ini tentunya bukan pekerjaan dari pemerintah pusat saja. Tidak mungkin (kesejahteraan) itu bisa terjadi kalau tidak bersama-sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat di sini,” ujarnya.

Menko Djamari mengaku terkesan dengan antusiasme masyarakat yang hadir menyambut program pemerintah. Menurut dia, besarnya harapan masyarakat terhadap pembangunan akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Saya akan sampaikan betapa besar harapan dan sambutan masyarakat terhadap program pemerintah yang memperjuangkan kebutuhan masyarakat kita,” katanya.

Ia menambahkan, seluruh fasilitas yang telah dibangun pemerintah harus dijaga dan dirawat agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Menurutnya, konsep pembangunan kampung nelayan dirancang secara lengkap dengan fasilitas pendukung seperti cold storage, pabrik es, dan SPBU nelayan.

“Kalau sekarang belum lengkap, saya yakin ke depan akan dibangun (secara lengkap) karena memang sudah menjadi bagian dari konsep awal program ini,” ujarnya.

Menko Polkam turut menyinggung kondisi global yang sedang menghadapi persoalan energi dan bahan bakar. Namun, menurutnya, Indonesia masih mampu bertahan sehingga masyarakat tidak terlalu terdampak.

“Kita adalah salah satu negara yang bisa menahan itu, dan gangguan itu tidak sangat terasa, kita masih berkehidupan normal. Di negara lain sudah banyak libur, kita di sini masih bisa bekerja dengan sungguh-sungguh,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang mengatakan KNMP Sungsang merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Menurutnya, keberadaan fasilitas pendukung seperti pabrik es dan cold storage akan membantu nelayan menjaga kualitas hasil tangkapan sehingga memiliki nilai jual yang lebih baik.

“Program ini tentu akan sangat bermanfaat bagi nelayan di Banyuasin II,” kata Cik Ujang.

Turut hadir dalam diskusi bersama masyarakat, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Trian Yunanda; Bupati Banyuasin H. Askolani, Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, Pangdam III/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis; serta jajaran Forkopimda Kabupaten Banyuasin.

08/05/2026

➡️➡️Selamat Hari Ulang Tahun ke-75 Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA)!

"Mari terus bersinergi, berintegritas, dan menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional. Sukses selalu untuk PERSAJA."

08/05/2026

➡️➡️Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, menghadiri pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Reserse Kriminal (Reskrim) Polri Tahun 2026 yang digelar di Gedung Serbaguna Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis (7/5).

Kegiatan Rakernis Reskrim Polri Tahun 2026 tersebut secara resmi dibuka oleh Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam pelaksanaannya, Rakernis mengusung tema “Reskrim Polri yang Presisi Mendukung dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah 2026” sebagai bentuk komitmen Polri dalam memperkuat profesionalisme dan efektivitas penegakan hukum.

Rakernis Reskrim Polri 2026 turut dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polri, para direktur reserse kriminal dari seluruh Indonesia, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid; Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi; Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Asep N. Mulyana; serta Kepala PPATK yang diwakili oleh Sekretaris Utama, Paul Albert Teddy Benhard Sianipar.

Kehadiran Kepala BNN RI dalam kegiatan ini menjadi wujud penguatan sinergi antara BNN dan Polri, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan kejahatan transnasional dan tindak pidana narkotika yang semakin kompleks.

Melalui forum strategis tersebut, diharapkan koordinasi dan kolaborasi antar aparat penegak hukum dapat terus ditingkatkan, baik dalam aspek pencegahan, penindakan, maupun pertukaran informasi guna mendukung terciptanya stabilitas keamanan nasional serta keberhasilan program pemerintah tahun 2026.

Suara Hukum-News

09/05/2026

09/05/2026

09/05/2026

08/05/2026

08/05/2026

08/05/2026

08/05/2026

08/05/2026

08/05/2026

08/05/2026

08/05/2026

Address

Opening Hours

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category

Monday	09:00 - 17:00
Tuesday	09:00 - 17:00
Wednesday	09:00 - 17:00
Thursday	09:00 - 17:00
Friday	09:00 - 17:00
Saturday	09:00 - 16:19