23/09/2025
KANTOR DESA DISEGEL WARGA,PEMDES TUNGGULSARI LAYANI MASYARAKAT DARI PERPUSTAKAAN SEKOLAH .
KENDAL, Joglo Jateng – Penyegelan Kantor Balai Desa Tunggulsari sejak Senin (22/9/2025) berdampak pada terhambatnya pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, perangkat desa tetap berusaha menjalankan tugas dengan membuka kantor pelayanan darurat di ruang perpustakaan SD Negeri 2 Tunggulsari.
Pantauan di lokasi, sejumlah warga tampak hilir mudik mendatangi kantor darurat tersebut untuk mengurus berbagai keperluan administrasi.
Salah satunya Abdullah, warga yang datang untuk meminta surat pengantar sebagai kelengkapan administrasi BPJS Kesehatan.
“Keluarga saya ada yang sakit dan opname di rumah sakit Kaliwungu. Kartu BPJS-nya ini memerlukan surat pengantar dari desa. Makanya saya minta ke sini,” ungkapnya.
Sekretaris Desa Tunggulsari, Arif Setyawan, membenarkan bahwa pelayanan sementara waktu dilakukan di SD Negeri 2 Tunggulsari karena balai desa masih dalam kondisi disegel warga.
“Kami berharap semuanya segera kembali normal dan kondusif agar pelayanan bisa berjalan seperti biasa,” ujarnya.
Arif menjelaskan, perangkat desa Tunggulsari berjumlah sembilan orang.
Namun tidak semuanya bisa bertugas di kantor darurat.
Sebagian perangkat bekerja dari sekolah, sementara sebagian lainnya menjalankan sistem kerja dari rumah (WFH).
“Tadi ada warga yang membutuhkan surat pengantar BPJS. Karena perangkat yang menangani sedang WFH, kami arahkan langsung ke rumahnya,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Kasi Keuangan Desa Tunggulsari, Adi Susanto.
Menurutnya, meski harus menumpang di sekolah dan sebagian bekerja dari rumah, perangkat desa tetap berupaya memberikan pelayanan maksimal.
“Kami berharap situasi yang sempat memanas bisa segera pulih agar pelayanan masyarakat kembali optimal,” jelasnya.
Diketahui, aksi penyegelan balai desa dilakukan warga dengan memasang tali dan menempelkan tulisan besar bertuliskan “Balai Desa Disegel Warga” di pintu masuk.
Warga menuntut Kepala Desa Tunggulsari segera mundur dari jabatannya serta meminta transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan pemerintahan desa.(ags)
Sumber Joglojateng.com
orang
