InfoRiau

InfoRiau Informasi & Berita Terbaru Riau - Indonesia

Inforiau.co.id adalah website yang terintegrasi dengan berbagai media sosial dalam menyebarkan informasi terbaru sekitar Riau.

Polda Riau melarang pesta kembang api di malam pergantian tahun. Masyarakat diimbau untuk tidak merayakan Tahun Baru sec...
28/12/2025

Polda Riau melarang pesta kembang api di malam pergantian tahun. Masyarakat diimbau untuk tidak merayakan Tahun Baru secara berlebihan.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menjelaskan, larangan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang secara tegas tidak memberikan izin pesta kembang api di seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan ini berlaku nasional dan wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran kepolisian daerah sebagai bagian dari kebijakan pengamanan dan pengendalian situasi sosial pada momentum pergantian tahun.

"Arahannya jelas, tidak ada izin pesta kembang api di seluruh Indonesia. Di Riau, kami melaksanakan arahan tersebut secara penuh dan konsisten," ujar Irjen Herry, Sabtu (27/12/25).

Larangan pesta kembang api diambil dengan pertimbangan kemanusiaan dan kepekaan sosial, mengingat masih banyak masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia yang terdampak bencana alam dan tengah berada dalam suasana duka.

"Di tengah kondisi seperti ini, tidak elok merayakan pergantian tahun dengan euforia berlebihan. Yang lebih tepat adalah refleksi, doa, dan solidaritas," imbuhnya.

Selain alasan kemanusiaan, larangan pesta kembang api juga didasarkan pada pertimbangan keamanan dan keselamatan publik. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, kecelakaan, serta risiko kebakaran yang berulang setiap malam Tahun Baru.

"Pendekatan pencegahan menjadi pilihan utama. Keselamatan masyarakat adalah prioritas," katanya.

Sebaliknya, Kapolda mengajak masyarakat untuk mengisi malam pergantian tahun dengan kegiatan yang lebih bermakna dan positif, tanpa mengurangi esensi kebersamaan.

"Tahun Baru adalah momentum untuk menata ulang niat dan komitmen. Mari kita sambut dengan ketenangan, kepedulian, dan semangat menjaga satu sama lain," pungkasnya.

Sumber: detik.com

Pemerintah negara bagian Melaka, Malaysia, berencana membangun jembatan yang menghubungkan Negeri Jiran dan Indonesia, d...
24/12/2025

Pemerintah negara bagian Melaka, Malaysia, berencana membangun jembatan yang menghubungkan Negeri Jiran dan Indonesia, dengan waktu tempuh sekitar 40 menit.

Ketua Menteri Melaka, Ab Rauf Yusoh, mengatakan kajian mengenai pembangunan jembatan akan dimulai pada Januari 2026. Hal yang akan dibahas yakni pembangunan jembatan sepanjang 47,7 kilometer dari Pengakalan Balak di Masjid Tanah menuju Indonesia.

Ab Rauf menyebut studi untuk projek skala besar ini akan disempurnakan sebelum diserahkan ke Dewan Perencanaan Fisik Nasional (National Physical Planning Council/MPFN). Nantinya, MPFN akan meninjau proposal dan melakukan evaluasi.

"Setelah itu, kami akan membawa proposal ini ke otoritas Indonesia untuk mendiskusikan implementasi bersama projek tersebut," kata Ab Rauf.

Ab Rauf menyebut pemerintah negara bagian Melaka menggelontorkan anggaran sebesar RM500.000 (sekitar Rp2 miliar) untuk konsultasi mengenai persoalan teknis, ekonomi, dan aspek logistik.

"Jembatan ini akan menjadi gerbang dunia terakhir yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia, yang membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara kedua negara," ucap Ab Rauf.

Pemimpin oposisi Melaka Yadzil Yaakub sementara itu mempertanyakan tujuan dan manfaat dari pembangunan jembatan tersebut. Ia menilai rencana ini membutuhkan biaya yang tidak kecil sementara negara bagian saat ini tak punya dana sebesar itu.

"Jika kita tidak bisa melunasi utang-utang yang ada, bagaimana negara bagian bisa meyakinkan rakyat bahwa pemerintah bisa mengelola uang baru senilai miliaran ringgit secara bijaksana?" ucapnya, seperti dikutip Free Malaysia Today (FMT).

"Kenyataannya adalah pemerintah Melaka masih amat bergantung pada bantuan Putrajaya. Jika kita butuh bantuan federal hanya untuk memperbaiki jalan, bagaimana mungkin kita mampu mendanai konstruksi jembatan yang melintasi Selat Malaka?" lanjutnya.

Sumber: cnnindonesia.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, Kamis (18/12/2025)....
18/12/2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, Kamis (18/12/2025).

Penggeledahan menyasar kantor dan rumah dinas Bupati Inhu, Ade Agus Hartanto. Penggeledahan berlangsung hingga malam terkait kasus dugaan korupsi. Dari penggeledahan itu, KPK membawa sejumlah dokumen.

"Kalau bahasanya (KPK) tadi silaturahmi dan mempertanyakan beberapa hal terkait narasi yang beredar sekarang," ujar Ade, Kamis malam.

Narasi yang dimaksud Ade adalah terkait penangkapan Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, beberapa waktu lalu. Ade pun dimintai keterangan terkait kasus yang menjerat Abdul Wahid.

"Sudah lebih dari 25 tahun saya bersama Bang Abdul Wahid. Beliau sudah saya anggap seperti abang kandung sendiri. Jadi, wajar jika saya ditanya-tanya tentang hubungan kedekatan," ujar Ade.

Ade juga menegaskan dukungannya terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, sebagai warga negara yang taat hukum, dia siap bersikap kooperatif apabila dibutuhkan keterangan lebih lanjut.

"Ada beberapa dokumen biasa yang diminta dan dibawa (KPK). Secara spesifik saya kurang tahu karena mereka memang olah TKP (tempat kejadian perkara). Pada prinsipnya, saya mendukung penuh proses hukum dan siap memberikan keterangan jika memang diperlukan," tutup Ade.

Sumber: kompas.com

Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan surat edaran  SE dengan nomor 5/400.3/SETDA/2025 yang ditandatangani Sekretaris Da...
18/12/2025

Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan surat edaran SE dengan nomor 5/400.3/SETDA/2025 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Syahrial Abdi atas nama Gubernur Riau.

Dimana isi surat tersebut terkait "Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah"

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Syahrial Abdi, surat edaran tersebut ditujukan kepada pimpinan OPD dan ASN dalam rangka mendukung pelaksanaan program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI).

"Program ini dicanangkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI," katanya.

Sumber: amirariau.com

Pemerintah Provinsi Riau dijadwalkan mulai membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2026 bersama Dewan ...
17/12/2025

Pemerintah Provinsi Riau dijadwalkan mulai membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2026 bersama Dewan Pengupahan Daerah.

Rapat perdana ini akan digelar pada Kamis (18/12/2025) besok, sebagai langkah awal menentukan besaran upah minimum tahun depan.

Pembahasan UMP ini menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan dari pemerintah pusat yang menjadi dasar resmi bagi daerah dalam menghitung dan menetapkan upah minimum.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau Roni Rahmat mengatakan, rapat bersama Dewan Pengupahan dilakukan untuk mengejar tenggat waktu yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“Kita dikejar waktu. Sesuai aturan, paling lambat tanggal 24 Desember UMP sudah harus diumumkan. Tapi target kita sebelum tanggal itu sudah selesai,” ujar Roni, Rabu (17/12/2025).

Roni menegaskan bahwa besaran kenaikan UMP Riau 2026 belum dapat dipastikan. Masih ada satu komponen krusial yang harus disepakati bersama Dewan Pengupahan, yakni penentuan nilai alfa.

Hasil pembahasan Dewan Pengupahan akan disampaikan kepada Gubernur Riau untuk kemudian ditetapkan secara resmi. Setelah UMP ditetapkan, kabupaten dan kota di Riau dapat segera melanjutkan pembahasan UMK masing-masing.

“Besok kita mulai bahas. Hasilnya akan kita laporkan ke gubernur, supaya daerah bisa langsung menyesuaikan UMK. Insyaallah sebelum 24 Desember sudah diumumkan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, penetapan UMP 2026 secara nasional menggunakan formula baru, yakni inflasi ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi dengan nilai alfa.

Rentang nilai alfa ditetapkan antara 0,5 hingga 0,9 dan berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia sesuai PP Pengupahan.

Sumber: mediacenter.riau.go.id

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Gubernur Riau yang kini menjadi ...
17/12/2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Gubernur Riau yang kini menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun 2025.

Hal itu akan dilakukan setelah tim penyidik melakukan penggeledahan di rumah dinas Wakil Gubernur Riau dan rumah pribadi SF Hariyanto.

"Termasuk dengan temuan dalam penggeledahan. Tentu nanti penyidik akan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait yang bisa menjelaskan atas barang bukti yang diamankan dan disita dalam penggeledahan tersebut," kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (17/12/2025).

Di mana, tim penyidik mengamankan uang Rupiah dan dolar Singapura dari rumah pribadi SF Hariyanto, dan menemukan dokumen di rumah dinas saat penggeledahan pada Senin (15/12/2025).

Uang yang diamankan itu diduga terkait dengan perkara yang ditangani KPK, yakni terkait pemerasan.

"Untuk sejumlah uang yang ditemukan dan diamankan oleh penyidik tentu itu adalah uang-uang yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh KPK," terang Budi.

Namun untuk tempat pemeriksaan masih tentatif, bisa dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, atau dilakukan di Riau.

"Apakah nanti pemeriksaannya di Riau, apakah di Jakarta, nanti kami akan update," pungkas Budi.

Sumber: rmol.id

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang dolar Singapura hingga usai dalam penggeledahan rumah dinas Plt...
15/12/2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang dolar Singapura hingga usai dalam penggeledahan rumah dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto hari ini (Senin, 15/12/2025).

Penggeledahan itu terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dalam kasus permintaan fee terhadap bawahannya di UPT Dinas PUPR Riau.

"Penyidik mengamankan sejumlah uang di rumah pribadi milik Wakil Gubernur atau yang saat ini menjabat sebagai PLT/PJ Gubernur diamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.

Selain rumah dinas, KPK juga menggeledah rumah pribadi milik SF Hariyanto. Sejumlah dokumen turut diamankan dalam penggeledahan di lokasi tersebut.

"Dalam penggeledahan hari ini penyidik mengamankan beberapa dokumen yang berkaitan dengan perkara, yaitu dugaan tindak pemerasan terkait dengan penambahan anggaran di dinas PUPR," kata Budi.

Budi menjelaskan dalam kasus ini setiap UPT mendapatkan tambahan anggaran. Kemudian Gubernur Riau Abdul Wahid meminta jatah dari proyek dinas PUPR sebesar 15%-20%.

"Gubernur selalu Kepala Daerah meminta jatah sejumlah anggaran sekitar 15-20% dari anggaran-anggaran yang akan digunakan untuk proyek di dinas PUPR sehingga dokumen-dokumen yang diamankan diantaranya terkait dengan pokok perkara tersebut," jelasnya.

Selanjutnya, KPK akan melakukan pemeriksaan terkait temuan ini kepada SF Hariyanto maupun Abdul Wahid. Penyidik akan mengkonfirmasi temuan-temuan tersebut.

"Dari penggeledahan hari ini tentu nanti penyidik akan mengkonfirmasi temuan-temuannya kepada para pihak terkait baik nanti kepada para tersangka ataupun kepada pemilik yang diamankan dari Wakil Gubernur artinya nanti penyidik membutuhkan keterangan juga nanti akan melakukan penjatuhan pemeriksaan kepada yang bersangkutan," tutupnya.

Sumber: detik.com

13/12/2025

fakta unik tentang Riau!

1. provinsi terkaya di Indonesia karena ada ladang minyak terbesar yang mampu memproduksi 300rban barel minyak per hari
2. mempunyai perpustakaan termegah se Indonesia
3. memiliki Istana
4. memiliki jembatan terpanjang di Indonesia

sekarang sinyal SMARTFREN sudah lebih luas dan stabil di Riau, mulai dari 20rban aja kalian sudah bisa ngedapetin kartu perdana SMARTFREN Unlimited S**a - S**a , udah bisa internetan Unlimited 10 hari
sumbagut
**aS**a

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menetapkan sebanyak 5.072.178 pemilih sebagai hasil Rekapitulasi Pemutakhiran ...
12/12/2025

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menetapkan sebanyak 5.072.178 pemilih sebagai hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tahun 2025.

Penetapan tersebut dilakukan melalui Rapat Pleno Terbuka yang diselenggarakan, Kamis (11/12/2025), di Kantor KPU Provinsi Riau.

Dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, bersama seluruh anggota KPU Provinsi Riau, kegiatan ini dihadiri KPU kabupaten/kota se-Riau serta unsur Forkopimda Provinsi Riau.

Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Riau, Abdul Rahman, menyampaikan bahwa total pemilih terdiri dari 2.569.805 pemilih laki-laki dan 2.502.373 pemilih perempuan.

Ia menegaskan bahwa proses pengolahan data dilakukan secara cermat dan berjenjang melalui verifikasi administrasi dan pengecekan faktual.

"Setiap data yang ditetapkan telah melalui proses pencermatan berlapis. Kami memastikan seluruh perubahan data dapat diverifikasi baik dari sisi kependudukan maupun kondisi di lapangan,” kata Abdul Rahman, Jumat (12/12/2025).

Ketua KPU Provinsi Riau, Rusidi Rusdan mengatakan bahwa akurasi data pemilih merupakan prasyarat penting bagi penyelenggaraan pemilu yang terpercaya.

Proses pemutakhiran di semester ini mencakup wilayah 172 kecamatan dan 1.862 desa/kelurahan di seluruh Provinsi Riau.

Data yang dimutakhirkan meliputi warga yang baru memenuhi syarat usia sebagai pemilih, pensiunan TNI/Polri yang datanya disampaikan instansi terkait, pemilih yang mengalami perpindahan domisili atau perubahan status, serta pemilih yang telah meninggal dunia yang kemudian dicoret dari daftar.

"Seluruh perubahan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme verifikasi formal sesuai ketentuan," ungkap Rusidi.

Ia menegaskan bahwa pemutakhiran daftar pemilih merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala setiap triwulan di tingkat kabupaten/kota dan setiap semester di tingkat provinsi.

Pihaknya berkomitmen menyediakan data pemilih yang mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyelenggaraan pemilu dan pilkada berikutnya.

Sumber: mediacenter.riau.go.id

Menghadapi cuaca ekstrem yang berpotensi memicu banjir dan longsor, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengeluarkan imbaua...
11/12/2025

Menghadapi cuaca ekstrem yang berpotensi memicu banjir dan longsor, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh sekolah dan orang tua peserta didik.

Ia meminta seluruh kegiatan perjalanan luar kota ditunda sementara, baik untuk keperluan akademik maupun non-akademik.

Menurutnya, keselamatan pelajar harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi cuaca yang tidak stabil.

“Untuk saat ini, semua kegiatan sekolah yang melibatkan perjalanan ke luar kota saya minta ditunda terlebih dahulu. Situasi cuaca belum aman dan kita tidak ingin mengambil risiko terhadap keselamatan anak-anak,” ujar SF Hariyanto, Kamis (11/12/2025).

Dalam upaya memperkuat kewaspadaan, SF Hariyanto menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau untuk segera menerbitkan surat edaran khusus yang ditujukan ke semua satuan pendidikan.

Ia juga meminta orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak, terutama ketika berada di luar rumah. Ia menekankan pentingnya komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah untuk memastikan keselamatan peserta didik.

Dengan penundaan study tour, karya wisata, kunjungan industri, dan kegiatan luar kota lainnya, SF Hariyanto mengimbau sekolah untuk tetap kreatif menyusun kegiatan edukatif yang aman dan tidak berisiko.

“Banyak kegiatan alternatif yang bisa dilakukan tanpa harus bepergian jauh. Yang penting, keselamatan peserta didik tetap menjadi prioritas,” katanya.

Sumber: pekanbaru.tribunnews.com

Sebanyak sembilan dari 12 pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau telah resmi menetapkan status siaga darurat ben...
11/12/2025

Sebanyak sembilan dari 12 pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau telah resmi menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi.

Penetapan ini dilakukan sebagai respons terhadap potensi bencana banjir dan tanah longsor menyusul tingginya intensitas curah hujan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau M Edy Afrizal mengonfirmasi bahwa Kabupaten Kampar menjadi daerah terbaru yang menetapkan status siaga pada Rabu (10/12/2025).

"Saat ini sudah sembilan daerah di Riau yang sudah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi,” kata Edy, Kamis (11/12/2025).

Sembilan daerah tersebut adalah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Kota Dumai, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Kampar

Edy Afrizal menyebutkan saat ini hanya tersisa tiga daerah lagi yang belum menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Kami mendorong agar daerah yang belum menetapkan, segera menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi agar ketika terjadi bencana dapat segera dilakukan tindakan,” pungkasnya.

Sumber: mediaindonesia.com

Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau mengeluarkan Surat Edaran Nomor 100.3.4/DISDIK/2025/37 terkait larangan kegiatan...
10/12/2025

Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau mengeluarkan Surat Edaran Nomor 100.3.4/DISDIK/2025/37 terkait larangan kegiatan bepergian ke luar kota serta imbauan peningkatan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca ekstrem dan potensi bencana alam.

Kebijakan ini diterbitkan sebagai langkah antisipasi untuk melindungi keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di seluruh wilayah Riau.

Dalam surat edaran tersebut, Disdik Riau meminta seluruh satuan pendidikan untuk sementara waktu tidak melaksanakan kegiatan luar kota, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik.

Kegiatan seperti karya wisata, study tour, kunjungan industri, dan bentuk perjalanan lainnya diminta ditunda hingga waktu yang akan ditentukan kemudian.

"Jika sekolah sudah merencanakan kegiatan ke luar kota, kami minta agar dijadwalkan ulang atau dialihkan ke aktivitas lain yang lebih aman,"ujar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, Selasa (9/12).

Disdik Riau juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan di lingkungan sekolah. Kepala satuan pendidikan diminta memastikan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana, memperkuat koordinasi, serta menjalin komunikasi yang intens dengan orang tua dan instansi terkait apabila terjadi keadaan darurat.

Surat edaran ini ditegaskan sebagai upaya pencegahan, mitigasi, dan pengendalian risiko bencana yang berpotensi mengancam keselamatan warga sekolah, terutama di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu.

Dengan adanya kebijakan ini, Disdik Riau berharap seluruh sekolah dapat memahami dan menerapkan langkah-langkah keselamatan yang diperlukan demi melindungi seluruh komponen pendidikan di Provinsi Riau.

Sumber: riau1.com

Address

Jalan Tulip No 7
Pekanbaru
28122

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when InfoRiau posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to InfoRiau:

Share