Sulbar Today

12/08/2026

TAPD Sulbar dan Banggar DPRD kembali membahas KUA dan PPAS 2027 untuk menyelaraskan arah kebijakan anggaran dan kebutuhan pembangunan daerah.

12/08/2026

Grand Final PDC IV sukses digelar. Wabup Polman apresiasi talenta muda dan dorong mereka terus berkembang di setiap panggung.

12/08/2026

Pemprov Sulbar memastikan penambahan meja dan kursi untuk SMAN 1 Bulutaba dilakukan bertahap agar siswa tak lagi belajar melantai.

12/08/2026

DPRD Polman Terima 30 Siswa Sekolah Politik, Belajar Langsung dari Legislator

POLMAN ---- Sebanyak 30 siswa dari berbagai sekolah di Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Sekolah Politik dan Parliament Tour DPRD Polewali Mandar (Polman) yang digelar Yayasan Creative Student Home di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Polman, Selasa (11/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang pembelajaran bagi para pelajar untuk mengenal lebih dekat dunia politik, demokrasi, fungsi lembaga legislatif hingga proses pengambilan kebijakan di parlemen.

Ketua DPRD Polman, Fahri Fadly, hadir sebagai narasumber sekaligus fasilitator. Sejumlah legislator Polman juga turut memberikan materi, di antaranya Wakil Ketua II DPRD Polman Amiruddin, Ketua Badan Kehormatan M Ilham, Ketua Komisi I Rahmadi, Ketua Komisi IV Agus Pranoto, serta sejumlah anggota DPRD lainnya.

Para peserta berasal dari sejumlah sekolah di Sulawesi Barat, di antaranya SMAN 1 Wonomulyo, SMPN 1 Mamuju, MTs Assadiyah dan MAN 1 Polewali.

Program Sekolah Politik tersebut tidak hanya dilaksanakan di Sulbar. Kegiatan serupa juga telah berlangsung di sejumlah provinsi lain, seperti Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta dan Maluku.

Ketua Panitia Sekolah Politik dan Parliament Tour Polman 2026 sekaligus Ketua Umum Nasional Duta Aksi Sosial Indonesia, Nur Haidah Putri, mengatakan kegiatan tersebut awalnya direncanakan diikuti 40 peserta. Namun, karena sebagian peserta berhalangan hadir, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di DPRD Polman menjadi 30 siswa.

Menurut Nur Haidah, pendidikan politik bagi generasi muda menjadi penting di tengah derasnya arus informasi, khususnya melalui media sosial.“Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman politik bagi siswa. Seperti yang kita ketahui, pemahaman politik saat ini betul-betul terguncang, terutama di media sosial. Dengan kegiatan ini, ke depan mereka diharapkan tidak salah langkah lagi dengan pemahaman terkait politik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemahaman mengenai demokrasi, fungsi DPRD, proses legislasi dan mekanisme kerja parlemen penting diberikan sejak bangku,"Bekal tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi para peserta apabila suatu saat memilih terjun ke dunia politik maupun mengambil peran dalam kehidupan bermasyarakat."terangnya.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Polman, M Ilham, mendorong para peserta aktif berorganisasi sekaligus mempersiapkan diri menjadi generasi pemimpin yang memiliki integritas. Menurutnya, keterlibatan dalam organisasi dapat menjadi sarana untuk melatih kepemimpinan, tetapi harus dibarengi dengan kemampuan, pengetahuan dan sikap yang baik.“Anda ini calon pemimpin. Siapa yang mau bertaruh bahwa Anda tidak ada kemungkinan menjadi bupati dan legislator ke depan. Bayangkan kalau Anda tidak mempersiapkan diri, Anda akan menjadi pemimpin yang bego,” kata Ilham di hadapan peserta.

Ilham menegaskan, menjadi pemimpin bukan sekadar mengejar jabatan maupun kedudukan. Seorang pemimpin harus mampu mengemban amanah dan mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia mengingatkan agar politik tidak dijadikan semata-mata sebagai kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan.“Jangan jadikan politik sebagai jalan meraih jabatan, tapi jadikan politik sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan masyarakat dengan bijaksana dengan mengambil keputusan yang baik,” tuturnya.

Ilham menambahkan, jabatan akan memiliki batas waktu, sementara keputusan dan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dapat meninggalkan jejak yang lebih panjang.“Jabatan dan kedudukan akan berakhir, tapi keputusan yang baik akan terus dikenang di tengah masyarakat,” tuturnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para siswa diberikan kesempatan menyampaikan pandangan maupun pertanyaan seputar politik, demokrasi, fungsi DPRD serta dinamika parlemen.

Pertanyaan dan pendapat peserta kemudian ditanggapi langsung oleh para narasumber dari DPRD Polman. melalui kegiatan tersebut, para peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman secara teoritis mengenai politik dan parlemen, tetapi juga memperoleh gambaran langsung mengenai bagaimana lembaga legislatif menjalankan fungsi representasi, legislasi dan pengawasan.

Aji Assul Center
Kantor DPRD Kab.Polewali Mandar
DPR RI

06/08/2026

06/08/2026

Ratih Megasari Singkarru Anggota Komisi X DPR RI Dapil Sulbar menyoroti maraknya praktik pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online yang dinilainya telah menjadi persoalan serius di tengah masyarakat.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami risiko di balik kemudahan pinjaman online, terutama yang tidak berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kondisi tersebut membuat banyak orang terjebak dalam utang berbunga tinggi, bahkan berpotensi mengalami kebocoran data pribadi.

"Di satu sisi masyarakat membutuhkan bantuan ekonomi, tetapi di sisi lain mereka justru masuk ke dalam jebakan yang dampaknya bisa sangat merugikan," ujarnya.

Ratih juga mengungkapkan bahwa persoalan pinjaman online dan judi online kini berdampak pada pendataan kesejahteraan masyarakat. Ia mengaku banyak menerima pengaduan warga yang seharusnya masuk kategori desil 1 hingga desil 4, namun tercatat berada pada kelompok desil yang lebih tinggi.

Setelah ditelusuri, kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh adanya anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang terlibat pinjaman online atau judi online, sehingga keluarga tersebut dianggap memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Akibatnya, mereka berpotensi kehilangan akses terhadap sejumlah program bantuan sosial.

"Ini menjadi salah satu persoalan yang belum banyak dipahami masyarakat. Dampaknya bukan hanya kepada pelaku, tetapi juga bisa dirasakan seluruh anggota keluarga," jelasnya.

Sulbar Today

DPR RI

05/08/2026

DPRD Polman Perjuangkan Tambahan PBI JK ke Kemensos, 2.304 Kuota Disetujui

POLMAN, SULBARTODAY – Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Fahry Fadly, SE., bersama sejumlah anggota Komisi IV DPRD Polman dan didampingi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, melakukan audiensi ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Rabu (5/8/2026).

Audiensi tersebut dilakukan sebagai upaya membawa sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat Polewali Mandar, khususnya terkait peningkatan kepesertaan program jaminan kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta sejumlah program sosial lainnya di bawah Kementerian Sosial.

Ketua DPRD Polman Fahry Fadly mengatakan, salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah mendorong penambahan kuota kepesertaan PBI JK APBN bagi masyarakat Polewali Mandar.

“Audiensi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kuota jaminan kesehatan melalui pemberian bantuan iuran (PBI) skema APBN. Perlu diketahui bersama bahwa sampai akhir semester tahun 2026, baru sekitar 76,8 persen dari 332.800 penduduk Polewali Mandar yang tergolong dalam kategori desil 1 sampai desil 5 yang ditanggung APBN,” ujar Fahry Fadly.

Rombongan DPRD Polman bersama Dinas Sosial diterima langsung oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono beserta sejumlah pejabat Kementerian Sosial.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Kemensos mengapresiasi langkah DPRD Polman yang secara langsung menyampaikan aspirasi masyarakat. Usulan penambahan kuota kepesertaan PBI JK APBN juga mendapat respons positif.

Kemensos memberikan alokasi tambahan sebanyak 2.304 kepesertaan PBI JK APBN untuk Kabupaten Polewali Mandar.

Menteri dan Wakil Menteri Sosial juga berpesan agar pemerintah daerah terus melakukan validasi dan pemutakhiran data kemiskinan secara berjenjang dan berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan data penerima bantuan semakin akurat serta penyaluran program bantuan sosial dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Tambahan kuota tersebut disambut positif oleh DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Ketua Komisi IV DPRD &Anggota komisi 4 Polman, Agus Pranoto, dan RUDI HAMZAH mengatakan tambahan kepesertaan PBI JK APBN akan memberikan dampak positif terhadap kemampuan fiskal daerah.

“Alhamdulillah, Polman mendapat tambahan kuota. Artinya, kita dapat menghemat lebih dari Rp1 miliar belanja APBD untuk pemenuhan Universal Health Coverage (UHC). Anggaran tersebut nantinya dapat dialihkan untuk kebutuhan lain, seperti perbaikan sarana dan prasarana kesehatan serta optimalisasi percepatan penurunan angka prevalensi stunting,”

Menurutnya, tambahan kuota tersebut tidak hanya membantu masyarakat dalam memperoleh akses jaminan kesehatan, tetapi juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran pada sektor-sektor pelayanan publik lainnya.

DPRD Polman berharap hasil audiensi tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui proses validasi dan pemutakhiran data penerima manfaat, sehingga tambahan kuota PBI JK benar-benar dapat dinikmati masyarakat yang membutuhkan.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah bersama DPRD dalam memperluas cakupan jaminan kesehatan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar

Sulbar Today
Aji Assul Center
Kementerian Sosial RI

29/07/2026

Rapat Kerja dengan RSUD Andi Depu, Ketua DPRD Polman Minta Pelayanan Pasien Didahulukan dari Administrasi

POLMAN, SULBARTODAY – Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Fadly, mempertanyakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan di RSUD Andi Depu Polewali Mandar terhadap pasien yang tidak memiliki dokumen identitas kependudukan.

Hal tersebut disampaikan Fahry Fadly dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Polewali Mandar bersama pihak RSUD Andi Depu di ruang rapat komisi, Selasa (28/7/2026).

Menurut Fahry, dirinya menerima informasi adanya seorang pasien yang sempat terkendala dalam memperoleh pelayanan karena tidak memiliki dokumen identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun buku nikah.

"Karena tidak memiliki identitas, pasien tersebut sempat tidak terlalu dilayani karena menunggu dokumen identitas," ujar Fahry.

Ia menjelaskan, pasien tersebut memang tidak memiliki dokumen kependudukan karena kedua orang tuanya juga tidak memiliki dokumen administrasi yang diperlukan. Meski demikian, kepala desa setempat bersedia memberikan jaminan dan keterangan bahwa pasien tersebut merupakan warga yang berdomisili di wilayahnya, sembari meminta waktu untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan yang bersangkutan.

"Bagaimana biasanya pihak rumah sakit menangani persoalan seperti ini? Apakah ada kebijakan khusus?" tanya Fahry kepada pihak RSUD Andi Depu.

Fahry mengungkapkan, kasus serupa bukanlah hal yang jarang terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya, masyarakat tentu tidak menginginkan dirinya jatuh sakit. Karena itu, jangan sampai persoalan administrasi justru menjadi kendala dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang semestinya menjadi hak setiap warga.

"Masyarakat yang mengalami kondisi seperti ini tentu tidak menginginkan dirinya sakit. Jangan sampai ketika sakit justru mendapatkan kendala pelayanan hanya karena persoalan administrasi," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD Andi Depu, dr. Irwandi Muis, menegaskan bahwa sesuai SOP pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD), rumah sakit wajib memberikan pelayanan terlebih dahulu kepada pasien yang datang untuk mendapatkan penanganan medis.

"Pasien harus dilayani terlebih dahulu dengan mengabaikan persoalan administrasi. Pelayanan kesehatan harus tetap didahulukan," tegas dr. Irwandi.

Ia menjelaskan, berdasarkan pengalaman yang selama ini terjadi, apabila terdapat aparat desa yang memberikan keterangan atau menjamin identitas pasien, pihak rumah sakit tetap memberikan pelayanan medis sebagaimana mestinya.

Namun demikian, dr. Irwandi mengakui terkadang terdapat perbedaan informasi yang disampaikan oleh petugas di lapangan. Karena itu, pihaknya akan menindaklanjuti apabila ditemukan adanya kendala pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP rumah sakit.

"Beberapa kasus, misalnya korban penikaman, tetap kami tangani dan kami lakukan operasi. Bahkan, ada beberapa pasien yang sampai sekarang kami tidak mengetahui apakah keluarganya akan membayar atau tidak. Yang terpenting adalah keselamatan pasien harus didahulukan," tutup dr. Irwandi.

Aji Assul Center

29/07/2026

Pelayanan kesehatan harus mengutamakan keselamatan pasien. Dalam rapat kerja bersama RSUD Andi Depu, Ketua DPRD Polewali Mandar menegaskan agar pelayanan kepada pasien tidak terhambat persoalan administrasi.

29/07/2026

Komisi III DPRD Polewali Mandar bersama Baperida membahas RAPBD Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat kerja tersebut, Baperida mengusulkan anggaran sekitar Rp4 miliar untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.