16/08/2026
Untuk mencegah terjadinya kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, secara resmi mengimbau para guru untuk ikut mencicipi dan mengonsumsi menu MBG bersama siswa di dalam kelas sebelum makanan dibagikan.
Langkah tersebut disebut sebagai salah satu upaya untuk memastikan kelayakan makanan, terutama dari sisi rasa, aroma, dan kondisi makanan sebelum dikonsumsi oleh para siswa. Imbauan ini muncul di tengah sorotan terhadap sejumlah kasus dugaan keracunan makanan yang terjadi di beberapa daerah dalam pelaksanaan program MBG.
Namun, kebijakan tersebut justru menuai kritik dari sejumlah organisasi pendidikan dan guru, termasuk Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Kritik terutama diarahkan pada potensi bertambahnya beban kerja guru di luar tugas utamanya sebagai tenaga pendidik.
Di lapangan, guru tidak hanya dituntut untuk mengajar. Mereka juga berpotensi harus terlibat dalam pengelolaan distribusi makanan, memastikan setiap siswa menerima porsi, mengatur kondisi kelas selama waktu makan, hingga memantau siswa setelah mengonsumsi makanan.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi waktu belajar dan menggeser fokus guru dari tugas utamanya, yakni mendidik dan mencerdaskan peserta didik.
Selain persoalan beban kerja, terdapat p**a kekhawatiran mengenai aspek tanggung jawab dan risiko sosial. Guru pada dasarnya bukan tenaga profesional di bidang keamanan pangan. Jika terjadi persoalan setelah makanan dikonsumsi, termasuk apabila siswa mengalami gangguan kesehatan, guru berpotensi menjadi pihak yang pertama kali mendapatkan sorotan dari orang tua maupun masyarakat.
Karena itu, pelibatan guru dalam proses pengawasan makanan perlu memiliki batas yang jelas. Guru dapat membantu memastikan distribusi dan kondisi umum pelaksanaan MBG di sekolah, tetapi tanggung jawab terkait keamanan, kualitas, pengolahan, serta kelayakan pangan semestinya berada pada tenaga dan tim yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.
