Budaya daerah 2

Budaya daerah 2 MENGENAL BERBAGI MACAM BUDAYA DI INDONESIA DAN BAHASA DAERAH DI INDONESIA 🇮🇩
(12)

Sejumlah pelajar Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah (MIS) Al Wardah di Balai Karangan, Kabupaten Sanggau, Kalbar dilarikan ke...
25/09/2025

Sejumlah pelajar Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah (MIS) Al Wardah di Balai Karangan, Kabupaten Sanggau, Kalbar dilarikan ke Puskesmas Balai Karangan usai menyantap hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (24/9/2025). Diduga enam siswa ini keracunan menu MBG yang basi.
"Ada enam siswa yang kemungkinan mengonsumsi ayam basi," kata Kepala Sekolah MIS Al-Wardah, Andika Kurnia kepada sejumlah wartawan, Rabu (24/9).

Andika menceritakan gejala yang dialami siswanya seperti muntah-muntah dan sakit pada bagian perut. Setelah ada gejala itu, Andika membawa siswanya ke Puskesmas Balai Karangan. Akibat kejadian tersebut, pihak sekolah terpaksa menghentikan sementara pemberian MBG ke siswanya sampai batas waktu yang belum ditentukan.

"Sekarang sudah ditangani Puskesmas Balai Karangan. Begitu ada yang keracunan, makanan saya stop, saya minta anak-anak jangan makan MBG," tuturnya.

Hal ini pun sudah disampaikan Andika kepada seluruh siswa/orangtua demi menjaga jangan sampai hal serupa terjadi ke siswa lainnya.

"Untuk program MBG yang didistribusikan ke MIS Al-Wardah mulai besok Kamis, 25 September 2025 dihentikan sampai waktu yang tidak ditentukan," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Regional MBG Kalbar Agus Kurniawi membenarkan hal tersebut. Saat ini, kata dia, timnya sedang dilakukan pengecekan di lapangan.

"Benar, tapi anak-anak sudah pulang ke rumah semua," kata Agus kepada detikKalimantan.

Dua peristiwa keracunan ini menjadi PR besar Agus dalam memimpin program MBG di Kalbar. Agar tidak terulang kembali, ia akan melakukan evaluasi seluruh SPPG dan mitra.

"Yang jelas, dengan kejadian ini, kami akan segera melakukan evaluasi. Seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra akan kami kumpulkan untuk evaluasi. Saya juga selalu koordinasi ke pemerintah setempat," terangnya.

Muantap pak peraturannya masyakarat mendukungmu Satu kata untuk peraturan baru ini 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
25/09/2025

Muantap pak peraturannya masyakarat mendukungmu

Satu kata untuk peraturan baru ini

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Warga mana 40 JT per bulan 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
24/09/2025

Warga mana 40 JT per bulan 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengungkap adanya 39 pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang merangkap...
24/09/2025

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengungkap adanya 39 pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) revisi UU BUMN di DPR, Rabu (24/9/2025), Rieke menilai rangkap jabatan itu rawan konflik kepentingan, terutama karena BUMN penerima penugasan negara dibiayai dari APBN.

“Penugasan negara artinya ada dana dari APBN, kewenangan ada di Menteri Keuangan dan jajaran dirjen. Tapi justru ada dirjen yang juga menjabat komisaris,” tegasnya.

Ia mencontohkan kasus pengadaan menara BTS oleh PT Telkom yang bermasalah. Menurut Rieke, sulit bagi komisaris dari unsur pejabat negara untuk mengaku tidak mengetahui adanya persoalan.

Karena itu, Rieke mengusulkan agar revisi UU BUMN melarang rangkap jabatan bukan hanya bagi menteri dan wakil menteri, tetapi juga pejabat eselon I dan II di kementerian maupun lembaga.

PERTAMINA: KAMI TAK CARI UNTUNGPertamina telah menggelar pertemuan dengan pihak swasta pengelola SPBU untuk memastikan t...
24/09/2025

PERTAMINA: KAMI TAK CARI UNTUNG

Pertamina telah menggelar pertemuan dengan pihak swasta pengelola SPBU untuk memastikan tersedianya pasukan BBM non subsidi di SPBU swasta. Dalam keterangannya kepada wartawan Jumat 19 September 2025, Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri berjanji Pertamina tak akan membuat konsumen terbebani akibat kebijakan ini. “Pertamina tidak memanfaatkan situasi ini dan tidak mencari keuntungan di sini. Yang pasti jangan sampe membebani dan nanti harga ke konsumen jadi lebih tinggi. Kita harapkan harga ke konsumen tidak berubah,” kata Simon.

Dalam pertemuan tersebut, Pertamina mendapatkan perkiraan alokasi BBM non subsidi yang dibutuhkan pengelola SPBU. Ditargetkan, masalah kekosongan BBM non subsidi di SPBU non Pertamina ini selesai dalam sepekan.

Video: YouTube/Sekretariat Presiden.

Baru-baru ini beredar video di media sosial yang menampilkan sejumlah aparat kepolisian melakukan inspeksi mendadak (sid...
24/09/2025

Baru-baru ini beredar video di media sosial yang menampilkan sejumlah aparat kepolisian melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Dalam video itu, polisi meminta pihak SPBU tidak melayani pengendara yang menunggak pajak kendaraan.

Rekaman video itu viral setelah, salah satunya dibagikan pengguna Tik Tok, .gan7pada Selasa (24/9/2025).
Berdasar video berdurasi singkat itu, tampak pengendara motor dan mobil membludak saat mengantre pengisian BBM di SPBU tersebut. Sejumlah polisi pun tampak mengawasi petugas SPBU saat melayani para pengendara yang antreannya tampak mengular.

Dalam video itu, tampak terdengar suara pria diduga salah satu anggota polisi meminta petugas SPBU hanya melayani pengendara yang sudah membayar pajak kendaraan.

"Kendaraan-kendaraan yang belum banyak pajak dan tidak memiliki surat-surat, itu jangan dilayani," ujarnya dilihat pada Rabu (24/9/2025).

Kendaraan yang pajaknya mati dilarang dilayani oleh petugas SPBU karena alasan pasokan BBM di daerah itu terbatas. Pengisian BBM di SPBU itu juga dibatasi.

"Untuk kendaraan roda dua, untuk (motor) bebek dibatasi satu pengisian untuk empat hari. Kemudian untuk motor besar seperti Byson dan Megapro, itu tujuh hari. Untuk roda empat juga tujuh hari. Tolong dimaklumi, stok BBM yang kita dapati sangat terbatas," ujarnya.

Meski demikian, belum diketahui kapan dan di mana lokasi SPBU yang tidak melayani pengendara penunggak pajak untuk mengisi BBM. Namun, video itu pun ramai menjadi sorotan netizen usai beredar di Tik Tok. Video itu pun menuai pro-kontra.

"Bukan dipersulit biar semua taat pajak, rakyatnya aja ngeyel, jalan mau bagus giliran bayar pajak O," tulis salah satu netizen.

"Pajak diurus terus, rakyat miskin gak diurus," kecam salah satu netizen.
"Bukan dipersulit tapi supaya rakyat bayar pajak, kalau semua bayar pajak, iya pejabatnya bisa korupsi lagi, itu aja ga ngerti," sindir yang lain lagi.

Di sisi lain, banyak juga yang mengkritik tindakan polisi dalam video itu.

"Di mana ada polisi, di situ rakyat kesusahan, bukan mengayomi malah mempersulit," cibir yang lain.
"Kita ini beli pak bukan ngutang bensin," celetuk netizen lainnya.

Dukungan untuk putri Ketua DPR RI Puan Maharani, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani, untuk memimpin DPD PDI-P Jawa Tengah...
24/09/2025

Dukungan untuk putri Ketua DPR RI Puan Maharani, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani, untuk memimpin DPD PDI-P Jawa Tengah datang dari mayoritas PAC di Kebumen.

/

Ujar Warga Pelestina Untuk Masyarakat Islam Di Indonesia Bikin Hati Bergetar😭😭😭😭
24/09/2025

Ujar Warga Pelestina Untuk Masyarakat Islam Di Indonesia Bikin Hati Bergetar😭😭😭😭


Lebih baik mengejar koruptor yg jelas2 merugikan negara dan masyarakat... Ngejar pajak ke rumah dari pintu ke pintu..… L...
24/09/2025

Lebih baik mengejar koruptor yg jelas2 merugikan negara dan masyarakat... Ngejar pajak ke rumah dari pintu ke pintu..… Lihat selengkapnya

ha-ha-ha

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi sacara total tanpa harus menyalahkan s...
24/09/2025

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi sacara total tanpa harus menyalahkan satu sama lain.

Sebab, sejak diluncurkan Januari 2025, MBG tercatat memicu 5.626 kasus keracunan di 17 provinsi.

Sejumlah kasus bahkan ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) karena menimpa ratusan siswa dan melumpuhkan kegiatan belajar.

“Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total, jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Karena itu, Puan memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan secara langsung ke tempat-tempat pendistribusian MBG dari hulu ke hilir.

Beda pendapat dengan masyarakat, Coba kalian jadi rakyat biar paham perlakuan aparat pemerintahan,,,Luhut Binsar Panjait...
24/09/2025

Beda pendapat dengan masyarakat, Coba kalian jadi rakyat biar paham perlakuan aparat pemerintahan,,,

Luhut Binsar Panjaitan

“Negara ini penuh drama. Bukan sinetron, tapi nyata. Bedanya? Yang main dapat gaji dari rakyat.”________________________...
24/09/2025

“Negara ini penuh drama. Bukan sinetron, tapi nyata. Bedanya? Yang main dapat gaji dari rakyat.”
_________________________________
Isu perselingkuhan antara Irjen KM dengan Kompol Anggraini Putri terus jadi sorotan. Kompol Anggraini disebut menerima aliran dana sebesar Rp 50 juta per bulan dari Irjen KM melalui staf pribadinya, UEL Hutagalung. Selain uang bulanan, ia juga disebut mendapat fasilitas mewah seperti apartemen di Kemang Village, satu unit mobil Pajero yang kemudian diganti BAIC, serta kartu kredit milik Irjen KM.

Informasi tersebut ramai dibicarakan usai diungkap akademisi Rismon Sianipar lewat kanal YouTube Academy pada 15 September 2025. Dalam enam hari, unggahan itu sudah dikomentari lebih dari 2.000 orang. Sejumlah media online seperti Warta Sidik, Warta Polri, Jurnalpatrolinews, dan Mapikor News juga ikut memberitakan.

Meski ramai di media sosial, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Kompolnas pun menyatakan akan meminta klarifikasi langsung dari Polri.

“Masalah ini diduga berkaitan dengan rumah tangga, namun tetap perlu dilihat dari norma kode etik, baik etika pribadi maupun kelembagaan,” ujar Komisioner Kompolnas, Yusuf Warsim, dikutip Rabu (17/9/2025).

Sampai saat ini, isu dugaan perselingkuhan Irjen KM dengan Kompol Anggraini masih menunggu kepastian dari pihak berwenang.

Sumber: Pojoksatu

Address

Pontianak

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Budaya daerah 2 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share