03/09/2026
KetapangKM – Pemerintah Kabupaten Ketapang menaikkan status penanganan bencana dari siaga menjadi tanggap darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mulai Rabu (2/9/2026).
Keputusan itu diambil saat kondisi karhutla di Ketapang kian memburuk. Kebakaran telah melanda 15 dari 20 kecamatan. Di sisi lain, kualitas udara memburuk, kasus ISPA meningkat, dan sejumlah wilayah mengalami krisis air bersih.
Penetapan status tanggap darurat diputuskan dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Utama Bupati Ketapang. Rapat diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta camat dan kepala desa se-Ketapang secara daring.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengatakan, perubahan status harus diikuti dengan perubahan pola penanganan di lapangan.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat dan kepala desa memusatkan sumber daya untuk menangani karhutla di wilayah masing-masing.
“Ini menjadi dasar kita untuk mengambil kebijakan yang lebih jauh, termasuk mengerahkan sumber daya yang ada untuk penanggulangan karhutla,” ujar bupati.
Bupati mengatakan, dukungan personel untuk penanganan karhutla saat ini relatif mencukupi. Bantuan personel juga datang dari luar Kalimantan, termasuk dari satuan Brimob dan TNI.
Namun, persoalan utama berada pada peralatan dan sumber air. Karena itu, Pemkab Ketapang meminta pemerintah pusat meningkatkan intensitas operasi water bombing, terutama untuk menjangkau titik kebakaran di wilayah pedalaman dan lahan mineral.
“Kita minta tambahan intensitas water bombing di Ketapang ditingkatkan. Ini sangat efektif di daerah pedalaman atau di tanah mineral,” katanya.
Bupatimengatakan, permintaan tambahan helikopter water bombing telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Dukungan juga diharapkan datang dari Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad) di bawah Kodam XII/Tanjungpura.
Saat ini, dua helikopter bantuan BNPB telah berada di Bandara Rahadi Oesman Ketapang. Satu digunakan untuk water bombing dan satu lainnya untuk survei.
“Idelanya makin banyak makin bagus di tengah karhutla yang semakin meluas dan memburuk,” ujar bupati
Pemkab minta Pertamina siapkan avtur
Operasi udara juga menghadapi persoalan lain, yakni ketersediaan bahan bakar avtur. Alex meminta Pertamina memberikan dukungan khusus untuk menjamin ketersediaan avtur bagi operasi penanggulangan karhutla di Ketapang.
“Kita butuh avtur. Ini kaitannya dengan Pertamina. Saya berharap Pertamina pusat juga memberikan perhatian di tengah kondisi saat ini. Bisa memberikan bantuan avtur,” katanya.
Menurut bupati, penambahan helikopter tidak akan optimal jika kebutuhan bahan bakarnya tidak tersedia.
“Percuma juga nanti helikopter water bombing sudah ada, namun avturnya tidak tersedia,” ujarnya.
Alex berharap seluruh dukungan dapat bergerak cepat tanpa terkendala birokrasi.
Udara Memburuk, Kasus ISPA tembus 803
Selain kebakaran, dampak asap menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dalam rapat tersebut disampaikan kualitas udara Ketapang telah mencapai ISPU 300, yang masuk kategori sangat tidak sehat. Dinas Kesehatan Ketapang juga mencatat 803 kasus Inspeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Kondisi tersebut membuat Dinkes diminta meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah juga mewaspadai potensi peningkatan penyakit lain, termasuk diare, di tengah kekeringan dan keterbatasan air bersih.
Bupati meminta masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Warga juga diminta mengurangi perjalanan ke wilayah yang terdampak asap tebal.
“Kalau tidak perlu, jangan lewat Pelang dulu,” katanya.
Pemkab bahkan mempertimbangkan penutupan sementara akses Jalan Pelang apabila kondisi semakin membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Kalau memang tidak memungkinkan lagi, tutup saja Jalan Pelang agar tidak ada korban dengan kondisi yang ada,” tegasnya.
Larangan membakar diperketat
Di tengah kondisi tersebut, Bupati meminta pemerintah kecamatan dan desa memperkuat pencegahan.
Camat dan kepala desa diminta aktif memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan maupun hutan. Larangan itu juga mencakup pembakaran sampah.
“Tidak boleh membakar dalam bentuk apa pun dan tujuan apa pun. Tahan dulu. Bakar sampah pun jangan dulu,” tegas bupati.
Ia juga meminta seluruh OPD memasang baliho dan menyampaikan pesan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga kondisi Ketapang.
“Jaga dan rawat Ketapang,” ujarnya.
Camat diminta tidak menunggu pimpinan turun.
Bupati juga menyoroti keterlibatan pemerintah di tingkat kecamatan dan desa dalam penanganan karhutla.
Ia meminta camat menjadi koordinator penanganan di wilayah masing-masing dan berkoordinasi dengan unsur Muspika serta perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.
Menurut Bupati, penanganan karhutla tidak boleh hanya bergerak ketika pejabat atau pimpinan daerah datang ke lokasi.
“Saya dengar ada kades dan camat yang tidak aktif. Ada saat ada Pak Dandim, Bupati, Kapolres baru ada di lapangan. Harus aktif dalam situasi karhutla,” katanya.
Selain kebakaran, pemerintah juga harus menangani dampak kekeringan dan krisis air yang terjadi di sejumlah wilayah.
Bupati meminta seluruh pihak memperkuat gotong royong, termasuk membantu warga yang kesulitan memperoleh air bersih.
“Ini krisis air. Mari kita bersinergi dan gotong royong,” ujarnya.
Dengan status tanggap darurat, Pemkab Ketapang berharap pengerahan sumber daya, dukungan pemerintah pusat dan provinsi, serta penanganan dampak karhutla dapat dilakukan lebih cepat.
Pemerintah juga kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran selama kondisi cuaca masih kering dan rawan kebakaran.**
