19/12/2025
Gelombang protes ribuan kepala desa yang mengepung kantor lembaga keuangan negara di Jakarta dan memuncak pada Selasa (16/12/2025) memicu respons tegas Presiden Prabowo. Aksi tersebut dipicu polemik PMK 81 Tahun 2025 yang mereka nilai menghambat pencairan dana desa. Para Kades menuding Menkeu Purbaya sengaja menjegal pembangunan desa melalui verifikasi administrasi berlapis yang dianggap menahan aliran anggaran.
Menanggapi demo tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana desa di seluruh Indonesia. Instruksi itu disampaikan dalam konferensi pers mendadak di Istana Merdeka, Rabu (17/12/2025). “Saya mendengar aspirasi para Kades, tapi saya juga mendengar jeritan rakyat soal kebocoran anggaran. Instruksi saya jelas: audit total. Bersihkan dulu pipanya, baru airnya kita alirkan,” tegas Prabowo.
Presiden memerintahkan pembentukan tim gabungan BPKP, Kejaksaan Agung, dan Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk menyisir tata kelola dana desa tahun anggaran 2024–2025. Audit akan dilakukan melalui pemeriksaan lapangan dan verifikasi langsung, termasuk pencocokan dokumen dan inspeksi fisik proyek, guna memastikan dana desa yang dikelola benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.