21/10/2025
Sejak masa kemerdekaan, bansos di Indonesia hadir sebagai wujud kepedulian negara untuk membantu warga kurang mampu. Kementerian Sosial Republik Indonesia terus mengembangkan program bansos agar tepat sasaran, seperti Keluarga Harapan, BLT, hingga bantuan penyandang disabilitas.
Namun, di balik niat mulia ini, bansos juga pernah tersandung masalah besar. Misalnya, pada periode 2021-2023, kasus korupsi dana bansos senilai puluhan miliar rupiah terungkap. Beberapa oknum menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian aset, dan bahkan melakukan rekayasa transaksi agar tidak terdeteksi. Kasus ini mengingatkan bahwa penyalahgunaan bansos bukan sekadar kehilangan dana, tapi juga mengancam kepercayaan masyarakat.
Menanggapi hal ini, Kementerian Sosial bekerja keras melakukan reformasi besar melalui sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mulai diterapkan sejak 2025. Sistem ini bertujuan memastikan bansos sampai kepada yang berhak dengan transparan dan adil, menghindari tumpang tindih data, dan mencegah penyimpangan.
Saat pandemi, bansos menjadi penyelamat ribuan keluarga yang kehilangan penghasilan, namun distribusi yang tepat tetap jadi tantangan karena masih ditemukan kasus salah sasaran. Kemsos terus memperkuat pengawasan agar bansos tetap menjadi alat ampuh pengentasan kemiskinan, bukan celah korupsi.
