Website Sang Pencerah

30/07/2025

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan informasi bahwa Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 yang juga Wakil Pemimpin Umum Suara Muhammadiyah Abdul Rosyad Sholeh wafat di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Rabu (30/7)

Informasi duka tersebut diumumkan melalui situs resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, muhammadiyah.or.id, Rabu pukul 17.36 WIB. “Semoga almarhum husnul khatimah, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan di jannatun na’im. Semoga Allah Swt memberikan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan,” isi pernyataan resmi PP Muhammadiyah.

30/07/2025

30/07/2025

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendesak pihak kepolisian untuk melanjutkan penyelidikan terkait tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan. Proses penyelidikan pun diminta lebih transparan dan menyeluruh.

“Kita tidak bisa serta-merta menutup kasus ini. Kalau keluarga menyatakan keberatan dengan kesimpulan bunuh diri, maka suara mereka harus didengar. Polisi perlu menggali semua kemungkinan dan menuntaskan penyelidikan tanpa praduga,” ujar Abdullah, Rabu, 30 Juli 2025.

30/07/2025

Arya merupakan alumnus SMPN 8 Jogja, dan SMA Muhammadiyah 1 (Muhi) Jogja.

Meneruskan kuliah di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogja.

Dikenal sebagai sosok berprestasi yang meniti karier sebagai diplomat Indonesia.

Hingga akhirnya bergabung dalam jajaran diplomasi Indonesia.

30/07/2025

"Kami percaya bahwa kita semua, kita semua bagian dari masyarakat ini, percaya bahwa keadilan adalah milik bersama," kata kakak ipar Arya Daru, Meta Bagus, saat ditemui di kediamannya di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Selasa (29/7).

Bagus mengatakan, keluarga menghargai dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Ini jadi keyakinan Arya Daru akan mendapatkan keadilan.

"Kami sangat, sangat menghargai sekali dukungan dari teman-teman media dari seluruh masyarakat Indonesia mengenai kasus ini," jelas Bagus.

29/07/2025

Berita lama tahun 2016

27/07/2025

Aktivis , Neni Nur Hayati, melayangkan somasi ke jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Senin, buntut unggahan akun Instagram yang diduga menyebarkan identitas pribadi tanpa persetujuan atau doxing sepekan sebelumnya. Unggahan itu kini telah dihapus.

Neni mengaku mendapat serangan digital dengan ancaman penyiksaan, kekerasan gender berbasis online (KGBO), peretasan nomor , dan teror telepon dari nomor tidak dikenal melalui akun media sosialnya. "[Sebelumnya] saya tidak pernah mendapatkan narasi-narasi dan diksi yang bisa mengancam nyawa manusia," ungkap Neni.

"Ketika [serangan] itu menyangkut tubuh saya dan itu kemudian disertai dengan akan ada penyiksaan dan lain sebagainya, lalu ketika ketemu akan dilakukan hal-hal yang tidak diinginkan, menurut saya serangan digitalnya brutal luar biasa."

"[Itu] tidak pernah saya dapatkan ketika saya mengkritik pemerintah, mengkritik Pak sekalipun, dan mengkritik kebijakan presiden sebelum Pak Prabowo, Pak Jokowi," tambah Neni.

BBC News Indonesia telah meminta konfirmasi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Jabar, namun belum mendapat respons. Namun sebelumnya, Dedi Mulyadi telah membantah melakukan doxing terhadap Neni. Ancaman yang diterima Neni disebut tidak sebatas di kolom komentar, tapi juga melalui pesan langsung.

Selain itu, akun TikTok miliknya tidak bisa diakses. Padahal akun TikTok dengan pengikut hampir 19 ribu, menjadi wadah perempuan 32 tahun itu menyuarakan kritik, aspirasi, dan edukasi berkaitan dengan isu politik, demokrasi, serta kebijakan publik.

Selengkapnya: https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg1gpd3j4no

26/07/2025

Guru dan Kepala Sekolah Aisyiyah di Pekalongan Ikuti Pelatihan Kurikulum Deep Learning ....
PEKALONGAN - Sebanyak 195 guru dan kepala sekolah Aisyiyah dari 95 lembaga pendidikan di Kabupaten Pekalongan mengikuti pelatihan kurikulum deep learning, dalam wadah Bimtek Kurikulum dengan tema 'Membangun Fondasi Pembelajaran yang Kuat Melalui Peningkatan Kompetensi Guru yang Adaptif dan Inovatif. Kegiatan ini digelar selama dua hari, 26–27 Juli 2025, di salah satu hotel di Kota .

Pelatihan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman para pendidik terhadap pendekatan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan sesuai dengan Kurikulum Merdeka.

Ketua Kabupaten Pekalongan yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, Oktavia Novita, menjelaskan bahwa pendekatan deep learning sudah mulai diterapkan oleh sebagian guru , namun banyak yang belum menyadari bahwa itu termasuk bagian dari kurikulum baru. “Selama ini mungkin guru sudah menerapkan deep learning, hanya saja belum menyadari bahwa pendekatannya sudah sesuai. Lewat pelatihan ini, mereka bisa lebih memahami bahwa belajar itu bukan sekadar tahu, tapi benar-benar dipahami, direfleksikan, dan datang dari kesadaran diri anak,” ungkap Novita.

Ia menambahkan, pelatihan ini tidak hanya membekali peserta dengan konsep, tetapi juga kemampuan teknis seperti menyusun modul ajar dan perencanaan pembelajaran hingga asesmen. Harapannya, para pendidik mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi anak-anak. “Tujuan akhirnya adalah mencetak anak-anak Indonesia yang kritis, memiliki nalar tinggi, serta wawasan dan kecerdasan yang kuat,” tambahnya.

Sementara itu sekretaris Majelis Paud Dasmen Pimpinan Daerah Aisyiyah Pekalongan, Irnani Prastiwi Restianti, berharap agar seluruh guru di sekolah Aisyiyah dapat menjalankan kurikulum deeplearning ini dengan baik. "Ini adalah bimtek kurikulum biar guru PAUD. Harapannya untuk guru PAUD dibawah naungan Igaba mengajarnya tidak menyimpang dari kurikulum itu (deep learning)," kata Irnani.

Kegiatan Bimtek ini dibuka oleh ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah, Rumainur, serta dihadiri oleh beberapa tamu undangan dari pemangku kepentingan. (*)

26/07/2025

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku. Hasto mengaku sudah bisa tertawa lega.
"Jadi sudah bisa tertawa lega karena penjelasan-penjelasan tadi sangat fundamental di dalam proses putusan di pengadilan," kata Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

Hasto mengaku menjadi korban dari komunikasi anak buah. Hasto juga menyinggung soal hukum menjadi alat kekuasaan dalam vonis 4,5 eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong

26/07/2025

Nadiem Makarim di antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dan KPK. Sebab, Kejagung dan KPK tengah mengusut dua kasus dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) era Menteri Nadiem Makarim.
Dirangkum detikcom, Rabu (23/7/2025), Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Di saat yang sama, KPK juga tengah membongkar kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud.

Kasus dugaan korupsi Chromebook di Kemendikbudristek yang diusut Kejagung terjadi pada 2020-2022 atau saat Nadiem Makarim menjabat Mendikbudristek. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan pengadaan laptop Chromebook pada 2020-2022 dilakukan dengan anggaran Rp 9,3 triliun.

Anggaran pengadaan laptop itu bersumber dari APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Pengadaan laptop itu merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan yang digagas Kemendikbudristek era Nadiem.

Laptop itu ditujukan untuk digunakan anak-anak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Namun proses pengadaan laptop itu diduga bermasalah.

Kejagung menyebut 1,2 juta unit laptop yang dibeli atas arahan Nadiem itu tak bisa digunakan secara optimal oleh guru dan murid. Kejagung pun menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara ini, yakni:

1. Direktur SD pada Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudiristek tahun 2020-2021 sekaligus kuasa pengguna anggaran (KPA), Sri Wahyuningsih (SW).
2. Direktur SMP pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 2020-2021, Mulyatsyah (MUL).
3. Konsultan perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arief (IBAM).
4. Mantan staf khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Jurist Tan (JT/JS).

26/07/2025

Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap proses dan substansi Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang dinilai tidak mencerminkan prinsip keadilan, perlindungan HAM, dan partisipasi publik yang substansial.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Jumat (25/7/2025), Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah menilai bahwa pembahasan RUU KUHAP berjalan tergesa-gesa dan minim transparansi. Pembahasan 1.676 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) hanya dalam waktu dua hari (9–10 Juli 2025) dinilai mencerminkan kurangnya kedalaman analisis dan partisipasi bermakna dari berbagai pihak, termasuk akademisi.

“Proses penyusunan RUU ini tidak transparan. Draf yang muncul pada awal Februari 2025 tidak jelas asal-usulnya, dan banyak akademisi mengaku hanya dijadikan pajangan dalam prosesnya,” tegas perwakilan Majelis.

Majelis juga menyoroti sejumlah pasal yang berpotensi melanggar hak asasi manusia dan memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. Di antaranya adalah:

Masa penangkapan melebihi standar HAM internasional, dengan potensi penahanan hingga 7 hari.

Penghapusan pembatalan status tersangka akibat kekerasan, menghilangkan sanksi bagi aparat yang menyiksa.

Alasan penahanan yang subyektif, serta dihapusnya kewajiban izin pengadilan dalam penahanan dan penggeledahan.