What are the opening hours?

Monday 09:00 - 17:00 Tuesday 09:00 - 17:00 Wednesday 09:00 - 17:00 Thursday 09:00 - 17:00 Friday 09:00 - 17:00

http://prima.harmonymedianetwork.com/

Prima FM Serang, Jalan Ranca Sawah, Kelurahan Drangong, Drangong, Kec. Serang, Kota Serang, Serang (2025)

24/11/2025

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 untuk mata pelajaran Matematika jenjang SMA sederajat menunjukkan nilai yang sangat rendah atau "jeblok".

Menurut Mu'ti, nilai buruk ini bukan disebabkan karena siswa bodoh, melainkan oleh tiga faktor utama:
1. Buku Ajar dan Metode Guru: Buku yang digunakan untuk belajar serta cara guru mengajar tidak berhasil membuat siswa menyukai dan tertarik untuk terus belajar Matematika.
2. Rendahnya Numerasi: Adanya anggapan umum bahwa Matematika adalah materi yang sulit membuat kemampuan numerasi siswa Indonesia secara keseluruhan masih rendah.
3. Kesenjangan Mutu Pendidikan: Masalah pemerataan akses dan mutu pendidikan, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), serta kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta/pedesaan, turut memengaruhi skor.

Mu'ti menekankan bahwa rendahnya nilai TKA dan skor PISA Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan numerasi dan berpikir kritis-logis siswa. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kini tengah menggulirkan Gerakan Numerasi Nasional dan mengembangkan buku-buku STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika) yang mudah, murah, dan menyenangkan. Pemerintah juga mendorong pembelajaran Matematika sejak jenjang TK melalui konsep dasar dan kegiatan bermain logika sederhana.

Source: www.kompas.com

24/11/2025

Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik keras pernyataan pimpinan DPR RI yang menyarankan masyarakat mengajukan judicial review (uji materi) jika tidak puas dengan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Kritik ini dinilai sebagai upaya lempar tanggung jawab dari DPR.

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, menegaskan bahwa kewajiban utama ada pada pemerintah dan DPR untuk menciptakan produk hukum yang baik, bukan sebaliknya. "Kewajiban pertama ada di mereka. Jangan lemparkan dulu tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat,” ujar Isnur, Sabtu (22/11/2025). Ia menambahkan, DPR keliru jika berpandangan bahwa semua undang-undang yang cacat bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Koalisi menilai RKUHAP, yang disebut Isnur sebagai "konstitusi mini" karena sangat menentukan kebebasan masyarakat, membawa ancaman serius terhadap penegakan hukum. KUHAP sebelumnya terbukti disalahgunakan, seperti yang terjadi dalam kasus eks Kadiv Propam Ferdy Sambo dan eks Kapolda Teddy Minahasa, menunjukkan risiko kekuatan absolut dalam proses hukum.

RKUHAP resmi disahkan pada 18 November 2025 dan kini tinggal menunggu persetujuan Presiden Prabowo untuk berlaku mulai Januari 2026. Atas dasar potensi bahaya ini, Koalisi Sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan RKUHAP tersebut.

Source: nasional.kompas.com

21/11/2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof Dadan Hindayana, angkat bicara mengenai sorotan publik terhadap Yasika Aulia Ramadhani, putri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, yang dilaporkan mengelola 41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG).

Dadan menegaskan bahwa BGN tidak melihat latar belakang pendaftar. Sistem seleksi pembentukan SPPG sepenuhnya berbasis portal nasional yang menilai kelengkapan dokumen dan profesionalisme. "BGN tidak tahu siapa pun yang mendaftar. Semua masyarakat, yayasan, atau institusi yang memenuhi syarat dapat mengajukan SPPG melalui portal," ujar Dadan.

Merespons kekhawatiran monopoli, BGN mengklaim telah memberlakukan pembatasan jumlah SPPG untuk setiap yayasan, kecuali SPPG tersebut melekat pada institusi publik seperti sekolah atau puskesmas.

Lebih lanjut, Dadan justru mengapresiasi pihak-pihak yang bergerak cepat berinvestasi dan membangun infrastruktur MBG, termasuk Yayasan Yasika Group. Menurutnya, percepatan ini sangat membantu BGN dalam mengejar target pemenuhan hak gizi anak di seluruh Indonesia. Ia menyebut kontribusi tersebut sebagai bentuk gotong royong dan berterima kasih kepada mereka yang membantu mewujudkan program MBG dalam waktu singkat.

Source: health.detik.com

21/11/2025

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak mentah-mentah usulan pedagang baju bekas (thrifting) yang meminta aktivitas mereka dilegalkan dengan janji membayar pajak. Menkeu menegaskan bahwa persoalan utama thrifting adalah legalitas barang impor, bukan penerimaan fiskal.

"Pokoknya barang masuk ilegal, saya berhentiin. Saya enggak mungkin buka pasar untuk barang-barang ilegal," tegas Purbaya di Jakarta Selatan, Kamis (20/11).

Purbaya menutup ruang kompromi dan mengancam akan menindak tegas. "Pokoknya masuk ilegal, saya tangkap," katanya, menganalogikan pelanggaran tersebut dengan kasus Al Capone yang melanggar hukum meskipun barangnya (alkohol) tidak beracun.

Meskipun pedagang Pasar Senen, Rifai Silalah, sempat menyampaikan aspirasi agar usaha thrifting yang melibatkan sekitar 7,5 juta orang dilegalkan dan mereka bersedia membayar pajak, Purbaya tetap berpegangan pada aturan. Ia menyarankan agar pedagang beralih menjual barang domestik.

Sikap tegas ini juga berseberangan dengan Wakil Ketua BAM DPR Adian Napitupulu yang meminta pemerintah tidak terburu-buru menindak pelaku thrifting, mengingat sektor tersebut merupakan sumber nafkah banyak warga dan impor ilegal barang thrifting disebut hanya menyumbang 0,5 persen dari total tekstil ilegal.

Source: www.cnnindonesia.com

20/11/2025

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25 miliar melalui APBD 2026 untuk membangun frontage flyover di kawasan Unyur, Kota Serang. Proyek ini bertujuan utama mengatasi masalah kemacetan parah yang sering terjadi di jalur perlintasan sebidang kereta api di area tersebut.

Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan bahwa rencana pembangunan flyover sebagai jalur alternatif ini sudah lama direncanakan, namun tertunda karena kendala fiskal daerah. Ia menegaskan, Pemprov Banten memprioritaskan infrastruktur yang secara langsung memberikan manfaat besar bagi mobilitas dan keselamatan masyarakat.

Wali Kota Serang Budi Rustandi menyambut baik bantuan anggaran dari Pemprov. Ia menyebut, izin pembangunan dari Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah terbit sejak 2023, namun eksekusi tertunda akibat keterbatasan dana.

Kepala Dinas PUPR Banten Arlan Marzan menambahkan, frontage flyover ini akan memiliki panjang total 280 meter dengan struktur jembatan sekitar 80 meter. Proses tender dijadwalkan dimulai pada Desember 2025, sehingga pembangunan fisik dapat dimulai secara penuh pada awal tahun 2026. Arlan menjanjikan akan ada sosialisasi dan rekayasa lalu lintas yang diinformasikan kepada masyarakat sebelum pekerjaan fisik dimulai.

Source; news.detik.com

20/11/2025

PT Pertamina (Persero) telah melikuidasi atau membubarkan dua anak perusahaan yang dinilai tidak lagi memiliki kontribusi strategis. Langkah perampingan ini merupakan bentuk dukungan perseroan terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara signifikan.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menyampaikan bahwa likuidasi tersebut tuntas dilakukan pada 2025. Dua entitas yang dibubarkan adalah TRB London (anak perusahaan di bidang asuransi), yang dibubarkan Februari 2025, dan Pertamina Energy Services Pte. Ltd. di Singapura, yang dilikuidasi Juli 2025.

Agung menjelaskan, pembubaran ini merupakan bagian dari reformasi tata kelola berkelanjutan Pertamina agar lebih ramping, berdaya saing tinggi, dan fokus pada bisnis inti: minyak dan gas, pengolahan, distribusi energi, serta energi baru terbarukan (EBT).

Selain likuidasi, Pertamina juga tengah melakukan konsolidasi besar-besaran di beberapa sektor lain. Proses ini mencakup integrasi bisnis hilir (seperti commercial and trading, refinery and petrochemical, dan marine), serta konsolidasi anak perusahaan di sektor rumah sakit (melalui Pertamina Bina Medika IHC), perhotelan (di bawah PT Patra Jasa), penerbangan (Pelita Air Services), dan asuransi. Agung menargetkan persiapan integrasi bisnis ini dapat go live pada tahun 2026.

Source: www.cnnindonesia.com

19/11/2025

Hubungan antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali memanas di tengah drama hukum pasca-perceraian, terutama setelah insiden debt collector yang mendatangi rumah Sarwendah. Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengungkapkan bahwa kliennya masih memenuhi tanggung jawab finansial yang sangat besar, namun justru dihalangi untuk bertemu anak-anaknya.

Minola merinci bahwa Ruben mengirimkan biaya bulanan kepada Sarwendah mencapai lebih dari Rp 200 juta—tepatnya Rp 242.629.000—yang mencakup biaya kebutuhan sehari-hari, bensin, tol, hingga gaji ART. Minola bahkan mempertanyakan, "Siapa mantan suami yang masih membiayai kehidupan anak dan istrinya sebesar ini, tiap bulan."

Di sisi lain, Minola menyebut Ruben mengalami kesulitan luar biasa untuk menjalankan perannya sebagai ayah. Ruben diklaim tidak diizinkan bertemu atau bahkan sekadar mengantar anak ke sekolah. "Apa yang didapat Ruben? Ketemu anaknya enggak boleh... Sampai ngemis seorang ayah pada mantan istrinya," tutur Minola. Ia juga menyinggung hak pengasuhan yang seharusnya mengizinkan Ruben menginap 2-3 hari seminggu, namun belum dipenuhi.

Terkait insiden debt collector, Minola menegaskan bahwa mobil tersebut dibeli atas nama dan alamat Ruben, sehingga kedatangan penagih ke rumah Sarwendah dinilai salah prosedur, apalagi cicilan mobil belum jatuh tempo. Minola menyesalkan konferensi pers yang digelar pihak Sarwendah, yang seolah-olah menyudutkan Ruben sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab secara finansial.

Source: www.kompas.com

19/11/2025

Sidang sengketa informasi terkait ijazah Presiden Joko Widodo yang diajukan oleh organisasi Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) di Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Senin (17/11/2025) diwarnai momen pengakuan dan kritikan terhadap Termohon, salah satunya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Termohon dalam sengketa ini meliputi UGM, KPU Surakarta, KPU Jakarta, KPU RI, dan Polda Metro Jaya.

Dalam persidangan, perwakilan KPU RI menyatakan bahwa secara prinsip, seluruh informasi yang diminta Pemohon, termasuk dokumen pendaftaran calon presiden dan ijazah Jokowi, adalah informasi terbuka. Namun, KPU mengaku belum sepenuhnya dapat menyerahkan dokumen karena adanya kesulitan dalam mencari arsip.

"Kami menjanjikan kita berusaha untuk mencari dulu, nanti kalau sudah ketemu nanti kami serahkan. Karena kami baru pindah gudang jadi mohon dimaklumi," ujar pihak KPU RI di hadapan Ketua Majelis KIP. KPU mengklaim telah menanggapi permohonan informasi sejak 31 Juli 2025 dan memberikan dokumen pada 10 Oktober 2025. Namun, Pemohon Bonjowi mengajukan sengketa pada 14 Oktober 2025 karena informasi yang diterima dinilai tidak lengkap.

Pihak Bonjowi mengkritik KPU yang hanya memberikan sebagian kecil dokumen, serta menanggapi permintaan terkait peraturan dan SOP hanya dengan memberikan tautan umum ke situs web, tidak merujuk langsung pada dokumen yang diminta. Pemohon merasa seperti "masuk ke hutan" karena tidak mendapatkan jawaban yang spesifik. Sejauh ini, dokumen yang diterima pemohon hanya berupa salinan legalisasi ijazah Jokowi saat mendaftar Capres 2014 dan 2019, rangkuman serah terima berkas, dan daftar dokumen hasil verifikasi KPU.

Source: nasional.kompas.com

18/11/2025

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) akan menggelar unjuk rasa bertajuk di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (18/11/2025) pagi. Massa aksi diperkirakan tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB, sebelum agenda sidang paripurna Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dilaksanakan.

Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025, Bima Surya, mengonfirmasi rencana aksi tersebut. Titik kumpul massa mahasiswa dimulai dari kampus UI pukul 08.00 WIB.

Aksi ini disoroti karena pasal-pasal dalam RUU KUHAP dianggap melanggar privasi dan jaminan keamanan warga negara. Menurut BEM UI, RUU tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan.

"Aturan tersebut membuat siapa pun bisa ditangkap, ditahan, digeledah, disita, atau disadap hanya karena penilaian subjektif aparat berwenang,” demikian pernyataan resmi BEM UI melalui akun Instagram mereka.

Tujuan utama unjuk rasa ini adalah membuktikan penolakan publik terhadap draf RUU KUHAP dan mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menarik draf tersebut sebelum disahkan menjadi undang-undang.

source: megapolitan.kompas.com

18/11/2025

Ratusan warga Bojonegara-Puloampel, Kabupaten Serang, Banten, melakukan aksi blokir di Jalan Cilegon-Bojonegara, Senin (17/11/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap pelanggaran jam operasional truk angkutan tambang yang telah ditetapkan oleh Gubernur Banten. Warga memulai konvoi dari Bojonegara dan memblokir jalan di persimpangan akses Tol Cilegon Timur. Mereka menuntut penegakan aturan yang kerap diabaikan di lapangan. "Sudah ada aturan dari Gubernur dan di situ tertera jam operasionalnya jam 10 [malam] sampai jam 5 [pagi] tapi kenyataannya... tidak berlaku," teriak seorang orator.

Warga mengeluhkan dampak truk yang melintas di luar jam yang ditentukan, yang menyebabkan kemacetan parah dan mengganggu aktivitas harian. Lebih lanjut, mereka menyoroti dampak lingkungan dan kesehatan. "Masyarakat malah sengsara, setiap hari makannya debu, banyak yang sakit, mau ke pasar susah," tambah orator tersebut. Gubernur Banten, Andra Soni, sebelumnya telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 567 Tahun 2025, yang secara tegas melarang truk pengangkut hasil tambang (Galian C) melintas antara pukul 05.00 hingga 22.00 WIB di ruas-ruas jalan tertentu, termasuk Bojonegara.

Kapolda Banten, Irjen Hengki, menjamin tidak akan ada toleransi bagi pelanggar. Ia menegaskan, truk yang melanggar aturan akan ditindak tegas dengan sanksi berupa tilang hingga pencabutan izin KIR. "Tidak ada ceritanya yang salah itu dilindungi. Mau itu pengusaha besar, kalau dia salah, pasti akan kita tindak tegas," janji Hengki.

Source: news.detik.com

14/11/2025

Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tidak memiliki kewenangan untuk menutup Jalan Raya Serpong-Parung, yang menghubungkan Kota Tangerang Selatan dengan Kabupaten Bogor. Pernyataan ini disampaikan menyusul protes warga Setu atas rencana penutupan jalan oleh BRIN per 1 Januari 2026.

"Karena itu jalan provinsi, kewenangannya ada di pemerintah provinsi, bukan di BRIN," kata Andra Soni, Kamis (13/11/2025).

Politikus Partai Gerindra ini memastikan bahwa status Jalan Raya Serpong saat ini masih menjadi aset Pemprov Banten dan tetap dapat digunakan oleh masyarakat.

BRIN berencana menutup jalan tersebut dengan alasan jalur itu berada di dalam kompleks Kawasan Sains dan Teknologi BJ Habibie, yang diklaim sebagai objek vital nasional. Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, menjelaskan penutupan dilakukan demi keamanan karena mereka akan membangun reaktor baru dan fasilitas siklotron, sehingga peningkatan aktivitas penelitian berisiko tinggi menuntut pengamanan ketat.

Namun, rencana ini memicu demonstrasi warga Setu yang menilai kebijakan itu merugikan, sebab Jalan Raya Serpong telah menjadi akses utama selama puluhan tahun. Menanggapi polemik ini, Gubernur Andra Soni menjadwalkan rapat koordinasi pada 18 November 2025 yang akan dihadiri BRIN, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dan perwakilan masyarakat untuk mencari solusi.

source: banten.idntimes.com

14/11/2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa kebijakan pemberian insentif sebesar Rp6 juta per hari kepada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah bentuk apresiasi pemerintah kepada mitra penyelenggara. Mitra swasta dan masyarakat telah berkontribusi besar membangun 14.863 dapur umum yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dadan menegaskan insentif ini bukan penambahan anggaran baru, melainkan modifikasi skema bantuan yang sudah ada. Anggaran diambil dari alokasi MBG sebelumnya. "Sampai sekarang sudah 14.863 (SPPG) yang terbentuk. Itu 100 persen kontribusi mitra. Mereka kan mengeluarkan uang rata-rata Rp2 miliar. Dan oleh sebab itu pemerintah harus menjamin bahwa investasi mereka bisa kembali," ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Rabu (12/11/2025).

Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025. Insentif sebesar Rp6 juta per hari operasional ini berlaku selama dua tahun dan bersifat availability-based, artinya dibayarkan berdasarkan kesiapsiagaan layanan, bukan jumlah porsi. Insentif tetap diberikan bahkan jika dapur berhenti operasional sementara, asalkan tidak lebih dari tiga bulan dalam satu tahun.

Selain insentif, BGN juga membatasi layanan setiap SPPG maksimum rata-rata 2.500 penerima manfaat (2.000 anak sekolah dan 500 kelompok B3—ibu hamil/menyusui/balita). Langkah ini untuk menjaga kualitas makanan, higienitas, dan mencegah perebutan wilayah antar penyelenggara. BGN berencana melaksanakan sertifikasi dan akreditasi dapur MBG mulai tahun depan. Setelah itu, besaran insentif akan disesuaikan berdasarkan kualifikasi SPPG (unggulan, baik sekali, baik).

source: www.cnnindonesia.com

Prima FM Serang

24/11/2025

24/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

20/11/2025

20/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

14/11/2025

14/11/2025

Address

Opening Hours

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category

Monday	09:00 - 17:00
Tuesday	09:00 - 17:00
Wednesday	09:00 - 17:00
Thursday	09:00 - 17:00
Friday	09:00 - 17:00