Rumah Pemilu

21/07/2025

Publikasi Rancangan Undang-undang Pemilu Usulan Masyarakat Sipil

Perludem bersama koalisi masyarakat sipil mempublilasikan Rancangan Undang-undang Pemilu Usulan Masyarakat Sipil: Buku 1 Desain Sistem Pemilu, Jakarta (20/7). Turut hadir Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan Wakil Menteri Kementerian Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto untuk menerima dan merespon pandangannya terhadap RUU Pemilu ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari perwujudan kemungkinan penyegeraan RUU Pemilu serta proses legislasi yang partisipatif dan bermakna. RUU Pemilu usulan masyarakat sipil menyertakan naskah akademik berdasarkan teori, simulasi, dan komparasi juga proses diskusi dari organisasi masyarakat sipil lintas isu. Dokumen per Juli 2025 ini hasil rancangan Perludem, Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas (Pusako Unand), Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) ini bersifat hidup dan terbuka bagi berbagai pihak.

29/03/2025

https://rumahpemilu.org/bunga-rampai-demokrasi-lokal-kumpulan-opini-evaluasi-pilkada-2024/

Pilkada 2024 merupakan fase pertama keserentakan nasional pergantian kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Total ada 545 daerah yang menyelenggarakan pemilihan gubernur di provinsi 37 provinsi, pemilihan walikota di 93 kota, dan pemilihan bupati di 415 kabupaten. Sebelumnya, pilkada disel...

29/03/2025

https://youtu.be/ptnvnYScf5M?si=G2vPaETFikKc_HAj

Pilkada 2024 merupakan fase pertama keserentakan nasional pergantian kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Total ada 545 daerah yang menyelenggara...

05/03/2025

OPINI | Sengketa Hasil vs Akuntabilitas Pilkada
PHPU Pilkada 2024 Magetan membuka ruang diskusi mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Seberapa relevan pelanggaran terkait akuntabilitas pilkada bisa berkaitan dengan hasil pemilu?
Selengkapnya:

“Sesuai ketentuan, sangatlah jelas dan terang bahwa masalah administratif pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota merupakan kewenangan Bawaslu, PTUN, PT TUN dan MA untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. Sed...

26/08/2024

PKPU 10/2024 tentang Pencalonan Pilkada (Perubahan PKPU 8/2024 Pasca-Putusan MK)

Download Attachments File Downloads 2024pkpu010_240825_Pencalonan Pilkada 2

20/08/2024

Putusan MK 60/PUU-XXII/2024 tentang Perubahan Syarat Dukungan Pencalonan Kepala Daerah

24/07/2024

LIPUTAN KHUSUS | KPU Punya Standar Kontrol Kualitas Pantarlih dan Coklit
“KPU DKI sudah mengirimkan surat jawab kepada Bawaslu DKI atas saran perbaikan sebelumnya. Kami sudah mengklarifikasi temuan Bawaslu DKI.” (anggota KPU DKI, Fahmi Zikrillah, 24/7)

24/07/2024

DOKUMEN | Surat Jawaban KPU DKI atas Saran Perbaikan dari Bawaslu DKI tentang Coklit dan Pantarlih

24/06/2024

OPINI | Kemapanan Demokrasi Dimulai dari Partai
Partai politik bertanggungjawab membuat iklim demokrasi yang lebih sehat dengan cara membenahi tubuh partai terlebih dahulu.

25/04/2024

BERITA | CSIS: Hanya 15% Anggota DPR Berusia di Bawah 40 Tahun
"Dari 87 anggota DPR muda (hasil Pemilu 2024) yang terpilih, ada 50 yang memiliki hubungan dengan dinasti politik atau sebesar 57,5%."

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dalam laporannya menemukan, hanya sebanyak 15 persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2024 yang diproyeksikan terpilih berusia di bawah 40 tahun. Angka tersebut menurun dibandingkan pemilu sebelumnya yang mencapai 16 persen. Dari 87/580 angg...

25/04/2024

BERITA | CSIS: 138 Calon Legislator Terhubung dengan Dinasti Politik
“Mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat politik, seperti anggota DPR petahana atau pejabat eksekutif seperti pimpinan daerah,” ujar Arya Fernandes.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengungkapkan, sebanyak 138 dari 580 yang diproyeksikan menjadi anggota DPR terindikasi terhubung dengan dinasti politik. Hal itu disampaikan dalam “Peluncuran Dashboard ‘Parlemen ...

25/04/2024

BERITA | Catatan Mahkamah Kalkulator
Ini tergambar dari kurang optimalnya MK mencapai keadilan substansial dalam dugaan pelanggaran pidana pemilu melalui bantuan sosial penyelenggara negara.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Mahkamah Konstitusi masih banyak mempertimbangkan selisih suara dalam peradilan perselisihan hasil pemilu. Sifat mahkamah kalkulator ini tergambar dari kasus bantuan sosial penyelenggara negara yang diduga jadi bagian dari pemenangan pemilu.....