Rumah Pemilu

Rumah Pemilu Ruang temu pengetahuan pemilu. Berkelanjutan, netral, dan advokatif.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menilai sistem hukum pemilu saat ini masih tumpang tindih dan multitafsir...
10/10/2025

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menilai sistem hukum pemilu saat ini masih tumpang tindih dan multitafsir, sehingga menimbulkan kebingungan di lapangan dan menurunkan kualitas demokrasi. Ia mendorong kodifikasi hukum pemilu untuk menyatukan berbagai regulasi yang selama ini terpisah agar tercipta sistem hukum yang lebih jelas, tegas, dan terpadu.

📢 Seminar Kodifikasi Undang-Undang Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil untuk Perbaikan UU PemiluPerludem bersama Departemen ...
08/10/2025

📢 Seminar Kodifikasi Undang-Undang Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil untuk Perbaikan UU Pemilu

Perludem bersama Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran mengundang Anda untuk hadir dalam seminar yang membahas gagasan kodifikasi RUU Pemilu dari Usulan Masyarakat Sipil pada:

Tanggal: Jumat, 17 Oktober 2025
Waktu: 13.30 – 16.30 WIB
Tempat: Ruang 3B Gedung SPS Lt.3, Universitas Padjadjaran, Dipati Ukur, Bandung.

📌 Daftar sekarang di: bit.ly/seminarkodifikasibandung

Mari bersama memperkuat demokrasi Indonesia melalui perbaikan regulasi pemilu!

ICW mencatat penegakan hukum terhadap korupsi melemah drastis sepanjang 2024. Jumlah kasus turun 54%, tapi kerugian nega...
07/10/2025

ICW mencatat penegakan hukum terhadap korupsi melemah drastis sepanjang 2024. Jumlah kasus turun 54%, tapi kerugian negara justru melonjak hingga Rp279,9 triliun.

T**i Anggraini menilai keputusan KPU menutup akses 16 dokumen pencalonan presiden dan wakil presiden tidak transparan da...
07/10/2025

T**i Anggraini menilai keputusan KPU menutup akses 16 dokumen pencalonan presiden dan wakil presiden tidak transparan dan berpotensi melanggar asas keadilan. “Kalau KPK saja membuka laporan harta kekayaan pejabat, kenapa KPU justru menutup dokumen penting calon pemimpin negara?” ujarnya.

Kritik terhadap penyelenggara pemilu adalah bentuk kepedulian, bukan delegitimasi. 🗳️T**i Anggraini mendorong reformasi ...
06/10/2025

Kritik terhadap penyelenggara pemilu adalah bentuk kepedulian, bukan delegitimasi. 🗳️
T**i Anggraini mendorong reformasi KPU, Bawaslu, dan DKPP agar lebih independen, berintegritas, dan siap menghadapi Pemilu 2029.

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menilai runtuhnya integritas KPU akibat buruknya tata kelola dan pelanggaran etika, se...
03/10/2025

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menilai runtuhnya integritas KPU akibat buruknya tata kelola dan pelanggaran etika, serta carut-marut kebijakan seperti pencabutan PKPU mendadak. KPI mendesak Presiden, parlemen, dan DKPP segera melakukan penataan ulang kelembagaan melalui revisi UU Pemilu, pembentukan tim seleksi transparan, hingga perbaikan mekanisme rekrutmen agar penyelenggara pemilu benar-benar akuntabel dan bebas dari pelanggaran etik.

Themis Indonesia menyoroti bobroknya standar etika di tubuh KPU, mulai dari kasus kekerasan seksual Ketua KPU, penggunaa...
02/10/2025

Themis Indonesia menyoroti bobroknya standar etika di tubuh KPU, mulai dari kasus kekerasan seksual Ketua KPU, penggunaan jet pribadi dengan dalih monitoring namun mayoritas ke kota besar, hingga penyewaan apartemen bagi komisioner meski sudah ada rumah dinas. Jika KPU, Bawaslu, dan DKPP sama-sama terjebak praktik hedon dan tidak sensitif terhadap etika, maka seluruh lembaga penyelenggara pemilu harus di-reset.

Migrant Care menilai Pemilu 2024 di luar negeri sebagai yang terburuk. Banyak persoalan mendasar ditemukan mulai dari pr...
01/10/2025

Migrant Care menilai Pemilu 2024 di luar negeri sebagai yang terburuk. Banyak persoalan mendasar ditemukan mulai dari pra-pemungutan, pemungutan, hingga pasca-pemungutan, termasuk minimnya keterbukaan informasi, kegagalan diplomasi PPLN, dugaan kecurangan, hingga transparansi anggaran. Migrant Care menegaskan perlunya reset KPU dan penataan ulang kelembagaan.

Perludem menilai banyak persoalan Pemilu 2024 berawal dari kebijakan bermasalah KPU, mulai dari aturan keterwakilan pere...
30/09/2025

Perludem menilai banyak persoalan Pemilu 2024 berawal dari kebijakan bermasalah KPU, mulai dari aturan keterwakilan perempuan hingga akses data dana kampanye yang ditutup. Penataan ulang kelembagaan penyelenggara pemilu dinilai mendesak.

Netgrit (Network for Democracy and Electoral Integrity) menilai KPU gagal memanfaatkan teknologi untuk transparansi, aku...
26/09/2025

Netgrit (Network for Democracy and Electoral Integrity) menilai KPU gagal memanfaatkan teknologi untuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Kebocoran data pemilih, SIREKAP bermasalah, hilangnya tabulasi real-time, hingga pencatutan data di SILON jadi catatan serius. Netgrit mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan KPU periode ini.

PUSaKO (Pusat Studi Konstitusi) Universitas Andalas menilai KPU sebagai penentu utama kualitas pemilu masih lemah dalam ...
25/09/2025

PUSaKO (Pusat Studi Konstitusi) Universitas Andalas menilai KPU sebagai penentu utama kualitas pemilu masih lemah dalam administrasi (PSU di 24 daerah), keterwakilan perempuan, keterbukaan dokumen capres-cawapres, hingga penyusunan PKPU yang tak selaras UU.

Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) menegaskan perlunya evaluasi serius untuk memperbaiki kelembag...
24/09/2025

Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) menegaskan perlunya evaluasi serius untuk memperbaiki kelembagaan penyelenggara pemilu agar demokrasi tidak terus dirugikan.

Address

Jalan Tebet Timur IV A No. 1
South Jakarta
12820

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00

Telephone

+62218300004

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Rumah Pemilu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Rumah Pemilu:

Shortcuts

Share

Category