Fin.co.id

PT. Portal Indonesia Media

04/08/2025

INFOGRAFIS: 10 Raksasa Teknologi Dunia Tahun 2025

Siapa saja penguasa dunia teknologi saat ini?

Inilah daftar 10 perusahaan teknologi dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia per Mei 2025.

Microsoft (USA): $3.338 Triliun
Apple (USA): $3.180 Triliun
NVIDIA (USA): $3.170 Triliun
Amazon (USA): $2.243 Triliun
Alphabet (Google) (USA): $1.944 Triliun
Meta Platforms (Facebook) (USA): $1.649 Triliun
Broadcom (USA): $1.092 Triliun
Tesla (USA): $1.076 Triliun
TSMC (Taiwan): $1.006 Triliun
Tencent (China): $600.21 Triliun

04/08/2025

Jangan Coba-Coba Buka Lahan Hutan dengan Cara Membakar!

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah akan bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang masih membuka lahan dengan cara membakar hutan.

“Sesuai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengambil sikap jelas tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan," kata Budi Gunawan melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin 4 Agustus 2025.

Budi Gunawan, yang dikenal dengan sapaan BG, menyadari bahwa kebutuhan terhadap lahan baik oleh masyarakat maupun perusahaan merupakan sesuatu yang nyata, terutama untuk mendukung kegiatan usaha mereka. Namun, ia mengingatkan bahwa membuka lahan dengan membakar hutan tidak bisa dibenarkan karena menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat.

04/08/2025

Amerika Serikat Tuduh India Biayai Rusia dalam Perang Melawan Ukraina

Seorang pejabat senior pemerintahan Trump pada Minggu (3/8) menuduh India telah membiayai Rusia dalam perang melawan Ukraina melalui pembelian komoditas minyak bumi dalam jumlah besar.

Wakil Kepala Staf Gedung Putih, Stephen Miller, mengatakan kepada Fox News bahwa India menyaingi China dalam hal impor energi dari Rusia, yang bertentangan dengan klaim bahwa New Delhi merupakan negara sahabat Washington.

“Orang-orang akan terkejut mengetahui bahwa India pada dasarnya terikat dengan China dalam hal pembelian minyak dari Rusia. Apa yang Presiden Donald Trump katakan dengan sangat jelas adalah bahwa tidak dapat diterima bagi India untuk terus membiayai perang ini dengan membeli minyak dari Rusia,” kata Miller.

03/08/2025

Megawati Tegaskan PDIP Tak Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo

Ketua Umum PDIP terpilih Megawati Soekarnoputri menegaskan posisi partainya bagi pemerintahan Prabowo Subianto bukanlah oposisi maupun koalisi.

Melainkan, kata dia, partainya menjadi penyeimbang pemerintahan.

"Saya menegaskan satu hal, yang kerap disalahpahami dalam ruang demokrasi kita, bahwa, ini saya ulangi untuk kamu mesti ingat, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi. PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," kata Megawati dalam penutupan Kongres VI PDIP di Nusa Dua Bali Convention Center, Sabtu, 2 Agustus 2025.

Megawati menyebut PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat.

01/08/2025

Bendera One Piece di Mana-Mana! DPR Wanti-wanti Ancaman Pemecah Bangsa

Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-80, publik dihebohkan dengan tren pemasangan bendera bajak laut dari anime populer One Piece.

Bendera berlatar hitam bergambar tengkorak tersenyum dengan topi jerami simbol kelompok bajak laut Topi Jerami yang dipimpin karakter utama Luffy terlihat berkibar di berbagai lokasi.

Tak hanya di rumah-rumah, simbol anime Jepang ini juga ditemukan di mobil pribadi hingga kendaraan berat seperti truk.

Fenomena ini sontak menuai perhatian berbagai pihak, termasuk kalangan politisi di parlemen.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan peringatan serius terkait maraknya simbol bajak laut tersebut, khususnya menjelang momen sakral kemerdekaan Indonesia.

Dasco menyatakan kekhawatirannya bahwa tren ini bukan sekadar ekspresi kecintaan terhadap budaya pop, melainkan bisa menjadi bagian dari agenda tersembunyi yang berpotensi merusak persatuan bangsa.

"Ya, kita juga mendeteksi dan mendapatkan masukan dari beberapa lembaga pengamanan bahwa memang ada upaya-upaya yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya kepada wartawan, Jumat, 1 Agustus 2025.

01/08/2025

Istana Bantah Ada Intervensi Megawati ke Prabowo Soal Amnesti Hasto

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro membantah adanya intervensi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pemberian amnesti kepada Sekjen Hasto Kristiyanto.

"Nggak, nggak ada intervensi. Presiden menghargai, menghormati sampai proses hukum kemarin," kata Wamensesneg Juri Ardiantoro di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 1 Agustus 2025.

Lebih lanjut, Juri menjelaskan alasan pemberian amnesti itu untuk persatuan masyarakat. Terlebih, pemerintahan Presiden Prabowo memegang prinsip bergotong royong.

01/08/2025

Keputusan Mengejutkan! Prabowo Beri Abolisi ke Tom Lembong dan Amnesti untuk Hasto

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, serta amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Keputusan ini telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rapat konsultasi yang digelar pada Kamis, 31 Juli 2025, di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa lembaga legislatif telah memberikan pertimbangan dan persetujuan resmi terhadap dua surat yang diajukan oleh Presiden Prabowo pada 30 Juli 2025.

Surat pertama menyangkut permintaan pemberian abolisi kepada Tom Lembong, sementara surat kedua berisi usulan pemberian amnesti kepada sejumlah terpidana, termasuk Hasto Kristiyanto.

“DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden Nomor R43/Pres/072025 tanggal 30 Juli tentang permintaan pertimbangan atas pemberian abolisi atas nama Saudara Tom Lembong,” ujar Dasco di hadapan awak media.

31/07/2025

Kematian Diplomat di Tengah Sorotan: Benarkah Semua Terungkap?

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan hasil pemantauan awal atas kematian diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan (ADP), yang ditemukan, Selasa, 8 Juli 2025.

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan belasungkawa mendalam atas kepergian Arya.

Ia mengenang Arya sebagai sosok muda yang penuh dedikasi, dan kehilangannya dirasakan sebagai duka yang mendalam, tidak hanya oleh keluarga tetapi juga oleh komunitas diplomatik di Indonesia.

"Komnas HAM memandang penting agar proses penanganan kasus ini dilakukan secara profesional, akuntabel, transparan, serta menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia dan due process of law," ungkap Anis, Kamis, 31 Juli 2025.

31/07/2025

EDITORIAL | Saldo Dibekukan, Pengangguran Diabaikan

Rekening Tak Bergerak Dibekukan, Pengangguran Tak Bergerak Dibiarkan: Negara Tak Boleh Memilih-Milih Siapa yang Layak Disentuh

Ketika negara lebih cepat membekukan rekening pasif daripada menyentuh hidup warganya yang tengah berjuang bertahan, kita patut bertanya: ke mana arah empati dan prioritas kebijakan publik hari ini?

Kebijakan terbaru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal pemblokiran rekening tidak aktif selama tiga bulan memicu kegelisahan luas di masyarakat. Bukan karena publik mendukung praktik pencucian uang atau penyalahgunaan rekening, melainkan karena pendekatan kebijakannya yang tiba-tiba, minim sosialisasi, dan menyasar terlalu luas tanpa mempertimbangkan konteks sosial masyarakat Indonesia.

Langkah PPATK memang dilatarbelakangi oleh data: lebih dari 28.000 rekening pasif terindikasi digunakan untuk aktivitas ilegal dengan aliran dana mencurigakan mencapai Rp 4,2 triliun sepanjang 2024. Dari sudut pandang penegakan hukum, langkah ini tentu punya dasar yang kuat. Tapi ketika kebijakan yang semestinya ditujukan pada penjahat digital justru berpotensi mengenai petani, pensiunan, buruh migran, atau mahasiswa yang sekadar tidak aktif bertransaksi, maka negara sedang bermain-main dengan kepercayaan publik.

Address

South Jakarta
12210

Website

https://fin.co.id/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Fin.co.id posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.