Catatan Lukman Enha

12/04/2026

SAAT MATA AIR CIJAMBE KERUH
--------

Sudah tiga bulan terakhir ini para pelanggan air Perumda Tirta Rangga di wilayah Kota Subang merasa marah, kesal dan kecewa. Sebab air keruh, kecil, kadang tiba-tiba off. Beberapa di antara pelanggan langsung komplain dan posting di media sosial.

Sebenarnya kondisi itu sudah lebih dari tiga bulan. Sejak kami memutuskan untuk membenahi jaringan perp**aan yang sudah 40 tahun di wilayah Kota Subang. Banyak yang sudah tumpang tindih.

Dua tahun sebelumnya sudah dilakukan pemasangan Distrik Meter Air (DMA) di beberapa titik. Sehingga memudahkan menganalisa debit air agar sesuai kebutuhan. Idealnya, per 100 pelanggan cukup disuplai 1 liter per detik (lpd).

Keluhan pelanggan memuncak di saat musim hujan. Sebab, kondisi air baku dari mata air Cibulakan, Cijambe mengalami kekeruhan. Dalam kondisi ekstrem, kekeruhan hingga di atas 100 ntu (nephelometric turbidity units).

Ibarat air sungai saat musim hujan. Kondisi mata air seperti itu abnormal, tidak wajar. Idealnya, mata air harus jernih. Seperti mata air Cipondok, Cisalak. Hujan deras tidak mempengaruhi kualitas air.

Sebenarnya kekeruhan mata air Cibulakan bukan terjadi baru-baru ini. Mungkin sudah sekitar tiga tahun terakhir. Mengapa mata air Cibulakan, Cijambe keruh? Akan saya bahas selanjutnya, lebih detil mengacu kepada kajian ilmiah.

Sebelumnya, kami menggunakan teknologi filter vessel untuk menangani kekeruhan itu. Tapi jika kekeruhan di atas 30 ntu, teknologi itu sudah tidak maksimal untuk melakukan filtrasi. Petugas operator harus sering melakukan back wash.

Sebab pasir dalam filter sudah jenuh, tidak sanggup menyaring kekeruhan. Otomatis air terbuang. Tidak terjual. Debit distribusi air ke pelanggan menurun. Setelah dihitung, dalam satu tahun sekitar 20 persen debit air ‘terbuang’ karena terus dilakukan back wash dan wash out di jaringan.

Kondisi ini memerlukan solusi. Kami diskusi di internal. Konsultasi dengan para ahli. Setahun lalu kami pun beberapa kali diskusi dengan perusahaan teknologi filter Korea Selatan. Mereka punya teknologinya, tapi harganya mahal. Untuk 50 lps saja diperlukan biaya sekitar Rp4,5 miliar. Belum lagi kompartemen filter harus diimpor. Diterima utuh di Indonesia.

Mereka tidak mau melakukan perakitan di Indonesia. Khawatir hasilnya tidak sempurna. Belum lagi biaya mobilisasi dari pelabuhan ke Subang, akan ribet dan mahal. Tidak relevan. Pernah datang juga perusahaan dari Singapura konsorsium Tiongkok. Mereka akan bantu cari solusi, tapi tidak datang lagi.

Tidak menyerah. Cari alternatif lain. Konsultasi dengan beberapa pihak. Kami sampaikan permasalahannya. Beberapa ahli malah angkat tangan, belum punya pengalaman mengatasi mata air yang keruh ekstrem. Keputusan sudah mengkrucut bahwa air ini harus dioleh melalui water treatment plant (WTP) dengan desain khusus.

Mengapa khusus? Sebab WTP yang dibuat bukan mengolah air baku dari sungai. Seperti WTP konvensional pada umumnya. Ini WTP untuk mengolah mata air. Entah, di Indonesia mungkin belum ada WTP seperti ini. Tapi apa boleh buat, karena kekeruhan dari mata air sudah seperti air sungai maka harus diolah di WTP.

Akhirnya desain WTP dibuat. Konsep sudah jadi. Ini WTP spesial. Sejak awal saya tegaskan bahwa anggaran kita terbatas. Hanya mengandalkan dari penyertaan modal Pemda dan dana internal. Itu pun anggarannya tarik-menarik dengan upaya untuk menambah jaringan dan pelanggan baru.

Masyarakat yang kesulitan air minta subsidi biaya pemasangan. Sudah terlanjut terbiasa di-cover oleh APBN melalui program masyarakat berpengasilan rendah (MBR). Tapi sejak 2024 program itu dihapus, hingga sekarang tidak ada. Anda sudah tahu ke mana fokus APBN terkonsentrasi.

*Rahasia WTP*

Pak Direktur Teknik bersama tim perencanaan teknik berfikir keras. Pak Direktur Umum was-was, biayanya khawatir tidak cukup. Akhirnya setelah mendapat ‘wahyu’, konsultasi dan diskusi marathon muncul perhitungan untuk WTP khusus itu. Hanya butuh sekitar Rp1,2 miliar.

Saya kaget. Bingung. Gembira. Kok bisa? Sebab, per satu liter per detik, idealnya dibutuhkan anggaran Rp 100-200 juta. Untuk mengolah kapasitas 120 lps dari mata air Cijambe diperlukan minimal Rp 12 miliar.

Apa rahasianya bisa murah? Kompartemen untuk sedimentasi tetap didesain seperti WTP konvensional lengkap pada umunya. Hanya struktur bangunan tidak seluruhnya beton, tapi tetap menggunakan rangka beton bertulang. Dikombinasikan dengan struktur dinding batuan. Diuntungkan dengan posisi WTP di Cijambe dengan kontur tanah berbatu yang rapat.

Banyak tantangan yang terjadi saat membangun WTP. Menghadapi bongkahan batuan keras dan besar di area. Yang utama, harus memperhitungkan daya tahan bangunan untuk menampung debit maksimum, bahkan saat lebih 120 lps.

Setelah terbangun WTP, petugas masih memerlukan waktu untuk melakukan ‘penelitian’. Agar ditemukan formula dan dosis yang pas dalam proses pembubuhan kimia. Di sinilah tantangannya. Berpacu dengan pelanggan yang sudah capek mendapat kondisi air keruh. Jika saya pelanggan, saya pun pasti kesal. Hal yang wajar.

Saya tugaskan tim produksi dan distribusi untuk fokus selama satu bulan. Tongkrongin WTP dan evaluasi terus-menerus. Siang dan malam. Petugas operator pun ditambah dan dilatih. Harus siaga. Sebab, kondisi air baku bisa tiba-tiba berubah. Operator harus cek kekeruhan setiap jam. Tidak boleh lengah! Sebab takaran bahan kimia harus sesuai dengan kekeruhan.

Tibalah saatnya uji coba. Saat 120 lpd dimasukan ke WTP dengan kekeruhan 80 ntu ternyata pengolahan belum berhasil. Masih keruh. Tim mencari cara: tambahkan polimer sebagai agen koagulan dan flokulan. Mempercepat mengikat kekeruhan. Turunkan ke 100 lps, ternyata kekeruhan bisa turun hingga 8-10 ntu. Coba lagi di 80 Saat kekeruhan 30 ntu, bisa turun drastic ke 3-5 ntu. Alhamdulillah, berhasil!

Tapi, masalah muncul. Setelah dialirkan ke aerator, plock yang sudah “terikat” oleh polimer kembali terbawa dan “pecah”. Kekeruhan naik lagi. Di sinilah PR tambahan. Tim kemudian mencari cara: menaikan gutter (talang air WTP) agar plock yang sudah terikat tidak terbawa naik ke permukaan dan terbawa ke aerator.

Penyempurnaan saluran back wash juga dilakukan. Sebab dalam kondisi tertentu, saat pasir filter sudah jenuh/lengket harus dilakukan back wash. Hanya tidak sesering saat masih menggunakan filter vessel.

Rangkaian uji coba WTP itu memerlukan waktu, pikiran dan biaya. Saat diskusi, masih ada beberapa strategi lagi yang akan kami lakukan. Bagian dari proses penyempurnaan. Keadaan memaksa kami berfikir keras. Mencari cara yang hemat, murah, efesien dan efektif. Tapi bukan terinspirasi Iran membuat drone murah untuk melawan AS-Israel. Tantangan kami hanya air keruh. Tantangan Iran serbuan pesawat F-15 dan F-35.

Tentu dalam proses ini ada p**a dampaknya kepada pelanggan. Di wilayah tertentu, pelanggan akan merasakan dampak tiba-tiba air off. Tiba-tiba keruh. Tiba-tiba terjadi kebocoran di jaringan p**a karena tekanan yang tidak stabil.

Dampak lainnya: terkadang ada gumpalan dan endapan air yang terbawa ke konsumen. Itu akibat kotoran dalam jaringan p**a terkuras oleh bahan kimia. Itu tidak berbahaya. Tidak beracun. Tidak menyebabkan gatal. Justru jika tidak dibubuhi bahan kimia, itu yang berbahaya untuk kesehatan.

*Siaga 24 Jam*

Saat pelanggan gaduh karena gangguan air, maka sebenarnya di internal kami jauh lebih gaduh. Grup whatsapp tim produksi distribusi (prodist) akan berisik. Sesekali saya pun harus memastikan turun ke lapangan. Operator naik turun WTP. Tak peduli saat dini hari atau hujan sekalipun. Tim cabang harus langsung ke lapangan untuk melakukan pengurasan jaringan agar kembali jernih dan normal.

Saat keruh malam hari, kami harus pastikan pagi hari sudah kembali jernih. Saat keruh siang hari, kemi harus berjibaku agar sore hari saat pelanggan mandi, harus jernih. Wajib dilakukan wash out di jaringan. Begitu terus berulang. Tanggung jawab yang melekat.

Usai perbaikan kebocoran bukan berarti tugas selesai. Biasanya banyak pelanggan yang komplain: mengapa air belum ada. Padahal perbaikan sudah selesai. Inilah penyebabnya: saat perbaikan, p**a ditutup sementara. Nah saat p**a kosong, maka p**a terisi angin.

Saat p**a kembali terisi air, maka akan bertabrakan dengan tekanan udara dalam p**a. Air terjebak udara. Tim harus membuka air valve di beberapa titik agar angin terbuang dan air terdorong maksimal hingga ke kran konsumen.

“Wayahna, saya tahu teman-teman kurang tidur. Harus terus ke lapangan saat terjadi gangguan. Manajemen wash out harus terjadwal. Jangan nunggu aduan dari pelanggan. Jangan semua tim ke lapangan terjun perbaikan, harus ada yang bertugas normalisasi usai perbaikan. Memang beginilah konsekuensi bekerja di sektor layanan publik. Harus siaga 24 jam,” begitu saya tegaskan ke semua cabang, terutama tim Cabang Subang.

Sudah hampir satu bulan WTP Cijambe diujicoba. Kami sadar, konsumen sudah tidak sabar. Mungkin sudah jengkel dan marah. Sebab, sudah dalam satu tahun terakhir kondisi ini terjadi. Sejak kami melakukan rekayasa jaringan, agar tekanan sampai ke ujung layanan di wilayah Padaasih, Cibogo di tahun lalu. Dilanjutkan dengan pembangunan WTP.

Cukup sampai di sini? Rasanya tidak. Berdasarkan hitungan kami, masih banyak water losses. Debit terdistribusi terlalu besar jika dibandingkan dengan jumlah pelanggan.

Ke mana airnya? Kalau bocor ke atas maka akan kelihatan. Ini tidak terlihat. Bisa jadi di akurasi water meter (WM). Inilah yang sering kami sebut kebocoran administrasi. Tahun depan harus dilakukan penggantian WM yang sudah tidak akurat dalam jumlah besar.

Tahap selanjutnya, kebutuhan pelanggan wilayah Subang Kota, Cijambe dan Cibogo sudah tinggi. Permintaan akan terus bertambah. Kami sudah merencanakan akan membangun SPAM baru. Idealnya, layanan Rawabadak hingga Cibogo harus terpisah. Sehingga mata air Cibulakan terfokus untuk melayani Cijambe, Subang kota hingga Subang bagian barat perbatasan Dawuan.

Hapunten air Perumda TRS masih keruh. Hapunten saat milangkala Subang ke-78 air masih keruh. Hapunten saat mau mandi pagi air keruh. Mandi sore air keruh. Hapunten kami masih terus ujicoba untuk mewujudkan layanan yang terbaik.

Hatur nuhun sudah memahami kondisi kami. Hatur nuhun sudah tetap membayar tagihan air. Hatur nuhun sudah bersabar.(*)

*Catatan Lukman Nurhakim--Dirut Perumda Tirta Rangga Subang*

11/04/2024

Lapar...ikan cijambe Subang

11/04/2024

Mohon maaf lahir dan batin....🙏

13/01/2024

Pemasangan p**a. Pemulihan layanan air bersih pasca bencana longsor di Cipondok, Cisalak, Subang.

21/07/2023

Menghadiri ground breaking PT Porcelein Indonesia di Pabuaran. Kami, Perumda TRS bersyukur bisa melayani kebutuhan air untuk perusahaan produsen keramik ini sekitar 7 liter per detik (lpd).

Sekaligus dapat ilmu dan siraman rohani dari Gus Muftah. Alhamdulillah.

25/03/2023

VIRAL DARI BUNIARA
------------------------

Catatan Lukman Enha

PERISTIWA meninggalnya ibu dan anaknya dalam kandungan pada pertengahan Februari lalu, menghentak kita semua. Dari mulai masyarakat biasa hingga pejabat tinggi. Mengingatkan kembali pentingnya layanan kesehatan dan tenaga medis yang bekerja di dalamnya. Mulai dari bidan, perawat, dokter dan dokter spesialis.

Mengingatkan kembali keberadaan seorang paraji di kampung-kampung. Bagian dari sejarah manusia. Bahwa orang-orang tua hari ini, dibantu lahirannya oleh seorang paraji. Kematian-kelahiran anak-anak, saat medis belum berkembang, karena peran mereka p**a.

Dulu, kematian bayi bagian dari kerasnya kehidupan. Kematian bagian dari takdir. Lalu perlahan, medis berkembang pesat. Setiap kematian, diketahui penyebabnya. Tanpa maksud mengkudeta peran Tuhan yang Kuasa atas kehidupan, tapi medis memberikan penjelasan. Di sanalah ilmu kodekteran, kebidanan berperan besar.
Kini setiap kematian ibu dan bayi adalah peristiwa luar biasa.

Kematian ibu dan anaknya yang masih dalam kandungan asal Desa Buniara, Tanjungsiang, mengingatkan bahwa meski medis sudah berkembang pesat tapi masyarakat Subang belum sepenuhnya lepas dari keyakinan tradisional yang kuat mengakar di masyarakat.

Dalam konferensi pers, manajemen RSUD Ciereng Subang, Dinas Kesehatan, mengakui ada peran seorang paraji. Membantu memijat sang ibu sebelum dibawa ke bidan desa. Dalam konferensi pers itu, tentu pihak Dinkes sangat terbebani. Mereka tidak bermaksud menyalahkan siapa pun, apalagi paraji atau bidan. Sebab, siapa pun bisa melakukan kesalahan. Sekelas dokter spesialis pun.

Hal itu menunjukan, warga di desa, masih meyakini kehadiran dan keahlian paraji. Mereka berperan: memijat ibu hamil atau memijat ibu setelah lahiran. Warga sunda, di kampung mengenal paraji yang memiliki keahlian memijat ibu hamil untuk memperbaiki posisi janin. Istilahnya: disangsurkeun, digedogkeun.

Dengan harapan, janin dengan posisi sungsang, tidak dalam posisi tepat untuk lahiran, bisa kembali normal. Kelak janin bisa dilahirkan secara normal, tidak perlu melalui operasi bedah sesar.

Saya pun, anak yang dilahirkan dengan bantuan tangan seorang paraji di kampung. Para dokter spesialis hari ini, antara usia 50-60 tahunan, bisa jadi, dilahirkan dengan bantuan paraji. Sangat besar peran paraji bagi kelahiran anak-anak di Indonesia. Maka, di tahun 1990-an, pemerintah secara rutin memberikan pelatihan kepada paraji.

Keahlian dan keberadaan mereka diakui negara. Kadang mereka juga disebut dukun lahiran. Sebab, saat membantu proses lahiran atau persalinan, mereka seringkali mempraktikan ritual tertentu. Menandai hadirnya kehidupan baru di dunia. Menjadi bagian dari budaya Indonesia.

Negara mana pun di dunia, punya ritual atas lahirnya seorang manusia ke dunia. Kelahiran dan kematian selalu melahirkan ritual budaya.

Kembali kepada kasus kematian ibu dan anak warga Desa Buniara. Siapakah ibu yang melahirkan itu? Anda semua sudah tahu. Kasusnya viral di mana-mana. Di media sosial hingga televisi. Semua membicarakannya. Yang bikin heboh, penyebab utama ibu dan janin di dalam kandungannya meninggal karena ditolak oleh RSUD Subang.

Mereka berangkat dari Puskesmas Tanjungsiang didampingi bidan. Ditolak RSUD. Cari rumah sakit lain. Terlambat. Akhirnya meninggal di perjalanan menuju RS Hasan Sadikin Bandung.

Duarr! Viral setelah dua minggu kemudian.

Ibu dan janin di dalamnya meninggal pada 16 Februari 2023.

Heboh diberitakan di awal Maret 2023.

Konferensi pers 6 Maret 2023.

Saya, tidak bisa berbuat banyak. Biasanya sibuk menugaskan wartawan. Tapi kini sudah tidak punya anak buah wartawan. Tidak bisa menyusun rencana liputan mendalam. Setelah mundur dari media terbesar di Subang.

Akhirnya, saya ikuti saja berita satu persatu. Baik media lokal hingga nasional. Tugas sakral seorang jurnalis: memverifikasi data dan informasi. Memeriksa kata kunci, data kunci. Mencari dan mewawancara saksi kunci dari sebuah peristiwa.

Selebihnya mempelajari hukum, aturan atau kebijakan baku yang berkaitan dengan sebuah aturan. Selebihnya lagi, pandangan mata di lapangan.

Saya belum menemukan berita yang mengurut peristiwa dari hari dan jam secara detil. Jam berapa sang ibu datang ke bidan desa. Apa saja yang dilakukan bidan disa di sana. Lalu jam berapa berangkat ke Puskesmas. Apa saja yang dilakukan bidan dan dokter di Poned Puskemas. Jam berapa konfirmasi ke RSUD, berangkat dan berangkat ke RS Hasan Sadikin. Jam berapa menghembuskan nafas terakhir.

Sebab kita tahu, dalam proses persalinan-lahiran, setiap detik sangat menentukan. Kita akan menemukan data-data berurutan dan istilah-istilah: bukaan satu, dua dan seterusnya. Jika datang sore hari, bisa jadi lahirannya tengah malam atau keesokan harinya.

Informasi ini masih sumir. Apa yang dilakukan bidan desa dan bidan di Puskesmas. Apa p**a yang dilakukan sebelum dibawa ke bidan desa. Jika pun ada, masih terpotong-potong. Yang terpenting: mengapa ibu hamil itu ingin dipijat paraji?

Saya harus berterimakasih kepada legislator cm Youtuber terkenal: Dedi Mulyadi. Channel Kang Dedi Mulyadi ini menyampaikan banyak informasi penting. Ia sudah melakukan ‘liputan’ kasus kematian ibu dan anak secara berimbang. Cover both side.

Sementara media, masih memuat informasi yang sepotong-sepotong. Mohon maaf saya harus bilang: narasi belum berimbang. RSUD, Dinkes dan Pemda ‘dihukum’ oleh media: trial by press.

Beritanya terlalu dini menyimpulkan: Ibu dan Anak meninggal karena ditolak RSUD. Di akhir berita disebut: RSUD masih bungkam atau sulit dikonfirmasi. Tanpa dijelaskan kesulitan konfirmasinya seperti apa.

Saya pernah disidang Dewan Pers. Perihal kewajiban konfirmasi oleh media kepada nara sumber. Tidak sesederhana cukup membubuhkan kesulitan konfirmasi. Tapi harus dijelaskan bagaimana upaya media itu konfirmasi. Dalam hal konfirmasi, dewan pers akan keras memeriksanya. Sebab ini berkaitan dengan verifikasi fakta. Tidak boleh p**a ditunda-tunda.

Sebaliknya, saya pun memaklumi kesulitan media. Saat situasi kritis, sering seorang pejabat takut menyampaikan pendapat. Mereka tidak dilatih menyampaikan komunikasi krisis. Tidak juga percaya kepada para humas lembaga atau justru tidak punya tenaga humas yang kompeten.

Ke mana humas RSUD, humas pemda, humas Dinkes? Ada. Tapi bisa jadi takut salah saat di pusaran arus ‘viral’ kasus ini.

Channel Youtube Kang Dedi Mulyadi memuat informasi banyak hal yang berharga. Penjelasan nara sumber kunci: suami pasien, bidan yang antar pasien ibu hamil ke RSUD. Penjelasan dari Dirut RSUD tentang peristiwa kematian sang ibu.

Dari channel Youtube itu ada penjelasan:
Bidan menegaskan RSUD tidak menolak pasien. Ia inisiatif membawa pasien ke RS Hasan Sadikin setelah ICU RSUD penuh. Jumlah ruang ICU Ponek RSUD memang penuh, terbatas. Bidan di
Ponek menyarankan agar pasien dibawa ke rumah sakit lain atas saran dokter spesialis kandungan. Komunikasi antara RSUD dengan bidan tidak efektif.

Bidan yang menghubungi RSUD berbeda dengan bidan yang antar pasien. Akibatnya: informasi ruang ICU penuh tidak diketahui sejak awal oleh bidan yang antar pasien. Jika tahu sejak awal, mungkin bidan akan mengantar pasien langsung ke Bandung.

Ini yang terpenting: mengapa sang ibu muntah darah dan kesehatannya drop? Bidan desa menyebut, sebelum dibawa ke bidan, sang ibu dipijat oleh paraji. RSUD dan Dinkes menduga, inilah penyebab kematian yang fatal.

Diduga tali ari-ari (placenta) janin terlepas karena pijatan itu. Akhirnya terjadi pendarahan di rongga perut ibu, itulah penyebab sang ibu muntah darah. Saat begini, perlu tindakan operasi. Artinya, perlu penanganan di ruang ICU. Tidak bisa dilakukan di ruangan perawatan biasa.

Semua penjelasan itu sudah terlambat. Tidak banyak media yang mengoreksi. Hanya sampai di penjelasan hasil konferensi pers. Apa daya, RSUD sudah terlanjur di-bully se-Indonesia. Bahkan dibahas di senayan. Sang direktur menghadapi ancaman pencopotan.
Tekanan dari mana-mana. Gelombang demo akibat informasi itu masih bergulir.

Semua bermuara di kepala daerah. Bupati dalam senyap, menginstruksikan audit pelayanan dari Puskesmas hingga RSUD. Dilakukan p**a audit maternal perinatal (AMP). Kelak agar bisa diambil kesimp**an, apa saja yang harus dievaluasi. RSUD pun berbenah akan menambah ruangan ICU untuk persalinan.

“Kita akan rehab ICU covid-19, sekarang kan sudah jarang kasus Covid. Untuk dijadikan ICU umum,” kata Dirut RSUD, dr. Ahmad Nasuhi kepada Kang Dedi Mulyadi.

Lalu apa lagi yang harus dibenahi? Jelas, sistem rujukan rumah sakit harus dievaluasi. Pembinaan bidan pun harus terus dilakukan. Sebab keputusan bidan sangat berkaitan dengan nyawa ibu dan bayi. Mereka yang memutuskan: lahiran normal atau dibawa ke Puskesmas atau RS.

Sistem rujukan rumah sakit harus lebih cepat dan fleksibel. Memang dalam aturan Permenkes No 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan, pasien yang dirujuk harus terkonfirmasi ke fasilitas Kesehatan yang akan dituju. Mulai dari identitas hingga hasil pemeriksaan sementara di Puskesmas atau bidan.

Seorang pasien harus melewati sistem rujukan berjenjang. Dari mulai layanan Kesehatan tingkat pertama di Puskesmas hingga ke jenjang berikutnya. Dalam kondisi tertentu, bidan atau perawat bisa menjadi layanan kesehatan tingkat pertama.

Dalam kondisi tertentu p**a, rujukan berjenjang bisa diabaikan. Misal dalam kondisi darurat bencana, kondisi pasien yang darurat hingga kondisi geografis tertentu. Tercantum dalam Bab III pasal 4 dalam Permenkes tersebut.

Saya, pun belum lama ini mengalami berliku dan lamanya sistem rujukan itu bekerja. Saya membawa keluarga dengan kondisi drop pasca serangan jantung. Dokter menyarankan dirawat di rumah sakit dengan layanan kesehatan jantung.

Setelah dibawa ke RS di Purwakarta, disarankan dirawat di ICU jantung. Saya pun harus bergeser ke tiga rumah sakit dalam semalam. Dua kali ditolak karena ICU penuh. IGD pun penuh. Maka kami abaikan bahwa pasien punya Kartu Indonesia Sehat (KIS). Memilih bayar jalur umum saja. Akhirnya bisa ditangani.

Masalah belum selesai. Saat dikabari harus dioperasi dengan biaya puluhan juta, kami berusaha menggunakan fasilitas dan jaminan KIS itu. Setelah melalui negosiasi yang alot, akhirnya dari rumah sakit swasta di Karawang itu, kami berhasil mendapat rujukan ke rumah sakit milik pemerintah provinsi Jabar.

Dalam sistem rujukan itu, kami mendapat jaminan bahwa semua tindakan medis terkonfirmasi ke rumah sakit yang dituju. Lalu saat tiba di RS rujukan, semua dokumen sudah diproses dan langsung ditindak.

Alhamdulilah, kami p**ang dengan kondisi pasien sudah membaik, pasca tindakan operasi melalui fasilitas KIS.(clue)

28/11/2022

https://pasundan.jabarekspres.com/2022/11/28/apa-itu-subang-investment-summit-dan-mengapa-penting-digelar-di-subang/

SUBANG-Event promosi dan penggalangan investasi yaitu Subang Investment Summit (SIS) akan digelar pada 7 Desember 2022 mendatang. Biasanya event serupa selengkapnya

27/11/2022

View Karawang dari lt 15....

21/11/2022

Kerusakan akibat gempa 5.6 SR yang mengguncang Cianjur-Jabar.

Kita doakan tdk ada korban jiwa

16/11/2022

PESAN DARI BALI
------------------------
Catatan Lukman Enha

KADANG kita sering mendengar kritikan: programnya seremonial terus. Harusnya action, tindakan nyata. Kritikan itu bisa dialamatkan ke dalam konteks apa saja. Program pemerintahan, organisasi, kinerja perusahaan atau apa saja yang berkaitan dengan program kelembagaan.

Padahal, sering kali tindakan atau program diawali peristiwa seremonial. Atau justru, action itu nantinya juga akan berujung seremonial. Sebuah program pembangunan misalnya, diawali seremoni peletakan batu pertama dan diakhiri seremoni peresmian gedung.

Sebuah agenda besar pun, akan terasa makin sukses jika seorang master of ceremony (MC) membawakannya dengan cerdas dan berkesan. Artis-artis, banyak yang sukses berawal dari karirnya sebagai MC.

Maka, pemimpin sebenarnya adalah seorang maha-MC. Lebih dari sekadar pemandu acara. Tapi pemimpin adalah creator peristiwa. Creator program. Creator dari sebuah perhelatan seremonial itu sendiri.

Di Bali, kita sedang menyaksikan maha-seremoni. Acara pertemuan para pemimpin 20 negara maju. Dinamakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20. Melalui maha-seremoni itu, diharapkan ada komitmen dan deklarasi bersama atau komunike para pemimpin negara G-20.

Komunike itulah yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan action oleh masing-masing negara G-20. Termasuk tuan rumah, Indonesia. Dua agenda besar yang dibahas yaitu: pemulihan ekonomi, kesehatan, energi dan transformasi digital.

Maka KTT G20 bukan sembarang seremoni. Diprediksi meningkatkan konsumsi domestik, transaksi ekonomi di tingkat lokal hingga Rp 1,7 triliun. Mendorong kontribusi PDB hingga Rp7,4 triliun. Inilah seremoni berkelas.

Kita tunggu, nanti hasil akhirnya apa. Tapi sudah terbayang, negara-negara maju mendorong penggunaan energi terbarukan. Tidak lagi menggunakan energi batu bara. Benarkah mampu? Sebab turbin-turbin listrik di Indonesia saat ini digerakan oleh pembakaran batu bara. Energi lain masih mahal.

Tapi Amerika dan negara-negara maju itu, menjanjikan suntikan modal hingga Rp 300 triliun untuk Indonesia demi mendorong proyek-proyek energi terbarukan. Sebenarnya ini program negara G7 melawan hegemoni Cina melalui program Belt Road Initiative (BRI). Program Xi Jinping yang diluncurkan sejak tahun 2013 lalu. Diragukan AS dan kawan-kawan, nyatanya program BRI Cina begitu berpengaruh.

Tak mau kalah, AS dan Eropa melalui pertemuan G7 pada Juni 2022 lalu, meluncurkan program saingan BRI Cina yaitu Built Back Better World (B3W). Komitmen investasi energi terbarukan itu pelan-pelan untuk mengurangi ketergantungan dunia terhadap bahan bakar fosil. Sumber energi yang membuat Eropa dan AS repot. Ketergantungan negara timur tengah. Energi itu p**a yang memicu perang dagang dan ‘alat perang’.

Seperti Cina, negara G7 juga menargetkan Asia dan Afrika sebagai pasar energi terbarukan. Rupanya sudah mulai ‘didagangkan’ di KTT G-20. Tentu Indonesia jadi sasaran yang potensial. Sebab pembangkit listrik di Indonesia ketergantungan batu bara sebagai bahan bakar yang paling murah.

Batu bara Indonesia masih berumur 60 tahun lagi. Masuk 10 negara dengan cadangan terbesar di dunia. Tapi cadangan terbesar nomor satu dunia tetap Amerika. Mengapa mendorong energi terbarukan?

Ya Amerika selalu punya cara agar bisa dijuluki penyelamat dunia.

Sebagaimana kita menonton film-film holywood. Selalu berusaha membangun citra: hanya Amerika yang bisa menghentikan ancaman kiamat dunia.

Tidak lupa, di akhir akan muncul adegan kibaran bendera Amerika. Bebas saja, mereka yang bikin film. Sebenarnya, propaganda itu selalu dijalankan hingga saat ini. Tidak hanya di masa lalu, saat perang dunia.

Peluang secara bisnis dalam energi terbarukan sudah ditangkap oleh BUMD Subang Energi Abadi (SEA). Inilah BUMD yang ngurusin layanan gas ke rumah warga. Sebagian warga di Subang kota sudah terlayani, di pelosok belum. Kini mereka mencoba bekerjasama dengan perusahaan produsen energi surya.

Mencoba memasarkan, agar industri pelan-pelan sudah menggunakan panel surya untuk alat-alat elektronik yang digunakan. Tentu industri dalam skala besar masih kesulitan. Biayanya akan lebih mahal.

Tapi di papua sana, jangan heran, panel surya sudah dijual di toko bangunan, toko listrik, di pasar-pasar. Rumahnya sudah menggunakan listrik dari panel surya. Energi terbarukan.

Agenda penting selanjutnya, mendorong transformasi digital. Ini terjadi di segala sektor. Yang paling terasa, tentu dalam transaksi keuangan. Kita kedepan tidak akan lagi kesulitan bertransaksi di berbagai negara. Ini sudah dimulai.

Sesama negara ASEAN, sudah berkomitmen melakukan pembayaran cukup melalui Qick Respons Indonesia Standard (QRIS). Bank Indonesia (BI) dan bank central negara-negara di ASEAN sudah menyepakati mekanisme pembayaran digital ini. Maka bisnis penukaran uang terancam mati. Sebagaimana bisnis wartel dengan kehadiran internet.

Pemulihan ekonomi melalui bisnis berbasis digital (e-commerce) menjadi atensi bersama. Pelaku bisnis digital terbukti menjadi faktor pendorong pemulihan ekonomi yang cukup signifikan pasca-pandemi Covid-19. Konektivitas internet menjadi hal yang penting.

Hingga 2020, bisnis digital menyumbang 4 persen PDB Indonesia. Tapi para ahli memprediksi, pada 2030 mendatang, bisa berkontribusi 18 persen PDB atau lebih dari Rp.1000 triliun. Maka peluang ini perlu mendapat perhatian dengan menyiapkan infrastruktur dan sumber daya yang memadai.

Tiga isu krusial itu: pemulihan ekonomi dan kesehatan, energi terbarukan serta transformasi digital juga selayaknya jadi perhatian kita semua. Para kepala negara, kepala daerah, hendaknya memperhatikan hal mendasar itu.

Apa Langkah-langkah pemulihan ekonomi, aktivitas ekonomi apa yang bisa didorong sehingga menghasilan efek rambat ekonomi. Membuka lapangan kerja dan membuka peluang usaha.

Selanjutnya, dukungan internet serta pemerataan konektivitas harus diperhatikan. Hampir semua aktivitas kita ke depan, akan berkaitan dengan internet. Mengajar, dagang, diskusi, seminar atau pun pemasaran makin ketergantungan internet. Makin banyak sekolah tanpa kelas dan dagang tanpa toko. Lihatlah Gojek, perusahaan layanan transportasi tanpa harus membeli motor dan mobil.

Di Myanmar, kelompok oposisi pemerintahan junta militer, mendirikan negara tanpa Gedung. Bernama NUG (National Unity Government). Punya kepala pemerintahan yang menyapa rakyatnya hanya melalui internet. Punya para menteri dan milisi militer.

Era digital juga ditandai ‘berkumpulnya’ percakapan tidak hanya di warung kopi. Tapi berdengung di media sosial. Ruang maya. Di sanalah curahatan, keluhan dan gagasan dicurahkan. Maka sebaiknya pemerintah, memahami era ini. Jika tidak, antara kebijakan dengan keinginan public tidak akan nyambung.

Syukur jika pemerintah memahami itu. Tapi minimalnya bagi kita: jangan sampai memiliki hape tanpa kuota internet. Karena pemerintah belum peduli menyediakan layanan internet gratis untuk setiap warganya.(clue)