https://youtube.com/@kanalpotah, https://www.youtube.com/@kanalpotah2

Kanal Potah, Subulusalam (2026)

16/08/2026

SUBULUSSALAM – Jumat, 14 Agustus 2026 – Syukran alias Gunung mulai melakukan kampanye dialogis perdana untuk pencalonan dirinya sebagai Kepala Desa Subulussalam Barat periode 2026–2034. Kegiatan tersebut digelar secara sederhana di kediamannya dan dihadiri sejumlah tetangga serta warga sekitar Lorong Lae Mate.

Dalam pertemuan tersebut, Gunung menyampaikan niatnya untuk ikut dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Ia meminta restu sekaligus dukungan dari warga, khususnya para tetangga yang selama ini menjadi bagian dari lingkungan tempat tinggalnya.

Syukran alias Gunung merupakan warga biasa yang mengaku terpanggil untuk berbuat dan memberikan kontribusi bagi desanya. Ia lahir di Desa Lae Mate, Kecamatan Rundeng, pada 1984. Namun, sejak kecil ia tumbuh dan berkembang di kawasan dataran tinggi Desa Tualang. Dari situlah panggilan “Gunung” melekat dan hingga kini lebih dikenal dengan nama tersebut.

Pada 2001, Gunung bersama keluarganya pindah ke Lorong Lae Mate, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri. Sejak saat itu, ia menetap dan hidup bersama masyarakat setempat hingga sekarang.

Dalam menyampaikan visi kepada warga, Gunung mengaku tidak ingin memberikan banyak janji. Menurutnya, hal paling penting adalah membangun pelayanan pemerintahan desa yang mudah dan tidak menyulitkan masyarakat.

Ia ingin urusan administrasi warga dapat dilayani dengan cepat, sederhana dan mudah dipahami. Sementara berbagai program dan hal-hal baik yang sudah berjalan, harus tetap dipelihara dan jika memungkinkan ditingkatkan.

Kepada media Jarrakpos, Gunung juga menyampaikan salah satu keinginannya jika nantinya mendapat kepercayaan masyarakat. Ia ingin membenahi Masjid Baiturrahmah Desa Subulussalam Barat agar tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga dapat menjadi rumah singgah yang nyaman bagi warga yang sedang melintas.

Menurutnya, posisi masjid yang berada bersebelahan dengan RSUD Kota Subulussalam memiliki potensi untuk dimanfaatkan lebih baik. Mobilitas masyarakat di kawasan tersebut cukup tinggi, termasuk warga dari luar kota yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Kalau ada warga dari luar daerah yang datang ke rumah sakit dan membutuhkan tempat untuk beristirahat, mudah-mudahan masjid ini bisa menjadi tempat singgah yang nyaman,” kata Gunung.

Ia berharap, jika mendapat amanah masyarakat, pembenahan tersebut dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan fasilitas dasar yang dibutuhkan warga subulussalam barat.

Sementara itu, salah seorang warga Lorong Lae Mate yang mengikuti kegiatan tersebut, Hardianto, menilai Gunung merupakan sosok yang selama ini cukup dekat dengan kehidupan bermasyarakat.

Menurut Hardianto, Gunung selama ini aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan keagamaan dan adat istiadat di desa.

“Gunung ini orangnya bermasyarakat. Selama ini dia aktif dalam kegiatan keagamaan maupun kegiatan adat di desa. Jadi, warga sudah cukup mengenal sosoknya,” ujar Hardianto.

Menurutnya, pengalaman Gunung berinteraksi dan hidup bersama masyarakat menjadi salah satu modal penting apabila nantinya dipercaya memimpin Desa Subulussalam Barat.

Bagi Gunung, pencalonan dirinya bukan semata-mata soal jabatan. Ia mengaku ingin mencoba memberikan tenaga dan pikirannya untuk lingkungan tempat ia tinggal dan telah menjadi bagian dari kehidupannya selama puluhan tahun.

“Tidak perlu banyak janji. Insya Allah kalau diberi kepercayaan, niat saya adalah memudahkan urusan masyarakat." ujarnya.

27/07/2026

SUBULUSSALAM, JARRAKPOS.COM – Kota Subulussalam menjadi salah satu dari 17 Sekolah Nasional Terpadu (SNT) yang siap beroperasi pada Tahun Ajaran 2026/2027. Pada tahap awal, sekolah tersebut menyediakan kuota 80 peserta didik, terdiri atas 40 siswa jenjang SMP dan 40 siswa jenjang SMA.

Masing-masing jenjang akan dibagi ke dalam dua rombongan belajar (rombel) sehingga setiap rombel diisi sekitar 20 peserta didik.

Berdasarkan data pada laman resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang diakses pada Senin (27/7/2026), sebanyak 41 calon peserta didik telah mendaftarkan diri. Jumlah itu masih berpotensi bertambah karena proses penerimaan masih berlangsung.

Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui satu pintu di laman resmi Kemendikdasmen. Dengan sistem tersebut, calon peserta didik maupun orang tua tidak perlu datang langsung ke lokasi pendaftaran. Registrasi dapat dilakukan dari rumah menggunakan telepon seluler, laptop, atau komputer yang terhubung dengan internet.

Calon pendaftar hanya perlu mengakses laman resmi Kemendikdasmen, melengkapi data diri, serta mengunggah dokumen sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Pemerintah mengimbau masyarakat memastikan seluruh data yang diinput benar agar proses verifikasi berjalan lancar.

Hingga berita ini ditulis, pendaftaran SNT Tahun Ajaran 2026/2027 masih dibuka. Masyarakat yang berminat diharapkan segera mendaftarkan putra-putrinya sebelum kuota terpenuhi atau masa pendaftaran berakhir.

Keberadaan SNT di Subulussalam diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan sekaligus menjadi salah satu alternatif bagi lulusan SMP dan SMA di daerah tersebut.

27/07/2026

SUBULUSSALAM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap berbagai persoalan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam Tahun Anggaran 2025. Temuan tersebut mencakup pemungutan pajak yang tidak sesuai ketentuan, lemahnya pengelolaan retribusi, hingga penggunaan langsung penerimaan retribusi tanpa disetor terlebih dahulu ke kas daerah.

Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 13.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026 tertanggal 12 Juni 2026.

BPK mencatat Pemko Subulussalam menganggarkan PAD sebesar Rp 78,43 miliar pada 2025 dengan realisasi mencapai Rp 79,41 miliar atau 101,25 persen dari target. Realisasi tersebut berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp 13,66 miliar dan retribusi daerah sebesar Rp 58,70 miliar.

Meski target PAD secara keseluruhan terlampaui, BPK menegaskan masih banyak kelemahan yang belum ditindaklanjuti sejak pemeriksaan tahun sebelumnya. Temuan tersebut meliputi belum ditetapkannya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2, tidak diterbitkannya surat tagihan pajak, tidak dilaksanakannya pemeriksaan pembukuan wajib pajak, pengelolaan retribusi yang belum tertib, hingga penggunaan langsung penerimaan retribusi.

Pajak Hotel Dipungut Berdasarkan Kesanggupan

Dalam pemeriksaannya, BPK menemukan realisasi pajak daerah hanya mencapai Rp 13,66 miliar atau 77,39 persen dari target Rp 17,65 miliar.

Salah satu penyebabnya adalah pengelolaan pajak hotel yang dinilai tidak sesuai ketentuan. BPK menemukan Hotel Mld sama sekali tidak membayar pajak sepanjang 2025. Berdasarkan hasil konfirmasi, pengelola hotel menyatakan tidak bersedia membayar pajak bahkan siap jika usahanya ditutup. Selain itu, Penginapan Mdi juga tercatat tidak pernah menyetor pajak hotel.

BPK juga mengungkap pengakuan Kepala Bidang Pendapatan BPKD yang menyatakan besaran pajak hotel ditentukan berdasarkan kesanggupan pemilik hotel, bukan mengacu pada Qanun Pajak dan Retribusi Daerah. Pemerintah daerah juga belum pernah menghitung potensi riil pajak berdasarkan jumlah tamu yang menginap.

Dari uji petik terhadap lima wajib pajak hotel, BPK memperkirakan masih terdapat potensi kekurangan penerimaan sedikitnya Rp 52,56 juta per tahun.

Persoalan serupa ditemukan pada pajak restoran. Dari 55 wajib pajak restoran yang terdaftar, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kesanggupan pemilik usaha, bukan berdasarkan omzet sebagaimana diatur dalam qanun.

BPK menyebut pemerintah juga tidak menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), melainkan menetapkan nominal setoran yang sama setiap bulan. Akibatnya, sejumlah rumah makan hanya membayar pajak dalam jumlah tetap, sementara penerimaan terbesar justru berasal dari transaksi belanja makan dan minum pemerintah.

Hasil uji petik terhadap empat restoran menunjukkan potensi kekurangan penerimaan pajak mencapai sekitar Rp 376 juta.

Pada sektor pajak sarang burung walet, BPK mencatat realisasi penerimaan hanya Rp 3,31 juta atau 76,09 persen dari target Rp 4,35 juta.

Padahal terdapat 394 wajib pajak sarang burung walet di Kota Subulussalam. Namun, hanya enam wajib pajak yang melakukan penyetoran.

Menurut BPK, rendahnya penerimaan terjadi karena belum adanya keputusan wali kota mengenai harga pasar sarang burung walet sebagai dasar penghitungan pajak serta tidak pernah diterapkannya teguran maupun sanksi kepada wajib pajak.

Meski realisasi retribusi mencapai Rp 58,70 miliar atau 108,93 persen dari target, BPK tetap menemukan sejumlah pelanggaran administrasi.

Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM diketahui belum menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dalam pemungutan retribusi.

Selain itu, wajib retribusi yang terlambat membayar tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga satu persen sebagaimana diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2023.

BPK juga menyoroti pengelolaan retribusi parkir. Dari hasil pemeriksaan diketahui perjanjian kerja sama pengelolaan parkir tidak mengatur penggunaan karcis sehingga penerimaan riil sulit dikendalikan.

Pengelola parkir seharusnya menyetor Rp 7 juta setiap bulan ke kas daerah. Namun sepanjang 2025 hanya menyetor Rp 43 juta sehingga terdapat kekurangan setoran sebesar Rp 41 juta.

Selain itu, BPK menghitung terdapat potensi denda keterlambatan sebesar Rp 4,1 juta yang belum pernah ditagih oleh Dishub.

Pada retribusi pasar grosir dan pertokoan, BPK menemukan hanya delapan kios yang memiliki perjanjian sewa, sementara 143 kios lainnya tidak dilengkapi dokumen perjanjian.

Dari target penerimaan Rp 650,86 juta, realisasi hanya mencapai Rp 231,5 juta sehingga masih terdapat potensi retribusi yang belum tertagih sebesar Rp 418,36 juta.

Temuan lain yang menjadi sorotan adalah penggunaan langsung penerimaan retribusi pelayanan persampahan.

DLHK diketahui menerima setoran retribusi sebesar Rp26 juta pada November dan Desember 2025, namun dana tersebut tidak langsung disetor ke kas daerah. Berdasarkan keterangan pejabat terkait, uang itu digunakan untuk operasional kendaraan pelayanan persampahan tanpa didukung dokumen pertanggungjawaban yang memadai.

Dana tersebut baru disetorkan kembali ke kas daerah pada 18 Mei 2026. Selain itu, BPK juga menemukan kekurangan penerimaan retribusi kebersihan sebesar Rp 2 juta.

BPK menyimpulkan berbagai kelemahan tersebut menunjukkan pengelolaan pajak dan retribusi di Kota Subulussalam belum tertib. Kondisi itu berisiko menimbulkan penyalahgunaan penerimaan daerah, menyebabkan target pajak tidak tercapai, kekurangan setoran retribusi parkir beserta dendanya, serta penggunaan penerimaan retribusi di luar mekanisme APBD.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Subulussalam memperkuat pengawasan terhadap seluruh SKPK terkait, memperbaiki mekanisme pemungutan pajak hotel dan restoran sesuai ketentuan, menagih kekurangan retribusi parkir beserta dendanya, menagih kekurangan retribusi kebersihan, serta memastikan seluruh penerimaan daerah disetor ke kas daerah sesuai peraturan yang berlaku.***

24/07/2026

Kejaksaan Negeri (Kejari) Subulussalam menggelar kegiatan silaturahmi dan bincang santai bersama insan pers di Kantor Kejari Subulussalam, Jumat (24/7/2026). Kegiatan ini menjadi wadah mempererat kemitraan sekaligus membangun komunikasi yang lebih terbuka antara Kejaksaan dan media.

Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam, Andie Saputra, S.H., menegaskan bahwa pers memiliki peran penting sebagai mitra dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, Kejari Subulussalam berkomitmen membangun hubungan yang sehat, profesional, dan saling menghormati dengan seluruh insan pers.

"Kami tidak anti kritik. Justru kritik yang objektif, berdasarkan fakta, dan disampaikan secara konstruktif merupakan bagian dari kontrol sosial yang sangat kami hargai. Hal itu menjadi evaluasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum di Kejari Subulussalam," ujar Andie Saputra.

Menurutnya, keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik antara aparat penegak hukum dengan media akan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam menghadirkan informasi hukum yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui kegiatan tersebut, Kejari Subulussalam berharap sinergi dengan insan pers terus terjalin dengan baik sehingga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum semakin meningkat.

19/07/2026

momen yang direkam oleh mikeliu saat kunjungan ekspedisi kita bisa ke wilayah aceh menjadi bukti nyata bahwa masih kurangnya perhatian pusat terhadap aceh pasca bencana banjir

19/07/2026

BANDA ACEH, JARRAKPOS.COM – Pengurus Cabang (PC) Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kota Subulussalam mengikuti Musyawarah Wilayah (Muswil) III SAPMA Pemuda Pancasila Aceh yang digelar pada 18–19 Juli 2026 di Hotel Rasamala, Banda Aceh.

Delegasi PC SAPMA PP Kota Subulussalam dipimpin oleh Ketua Mustaqim Hutabarat, didampingi Sekretaris Muliadi, serta Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan (OK) Fernando Syahputra.

Muswil III tersebut menetapkan Teuku Moury Darwin, S.H. kembali terpilih sebagai Ketua Pengurus Wilayah (PW) SAPMA Pemuda Pancasila Aceh untuk periode berikutnya.

Menanggapi hasil Muswil, Ketua Bidang OK PC SAPMA PP Kota Subulussalam, Fernando Syahputra, menyampaikan ucapan selamat kepada Teuku Moury Darwin atas amanah yang kembali diberikan oleh seluruh peserta Muswil.

"Kami mengucapkan selamat kepada saudara Teuku Moury Darwin, S.H. yang kembali dipercaya memimpin PW SAPMA Pemuda Pancasila Aceh. Kepercayaan ini tentu merupakan amanah besar untuk terus membawa SAPMA Aceh menjadi organisasi kader yang semakin solid, maju, dan berdaya saing," ujar Fernando.

Fernando berharap kepemimpinan Teuku Moury Darwin pada periode ini dapat memberikan perhatian lebih kepada pengurus cabang, khususnya yang berada di wilayah perbatasan.

"Harapan kami ke depan, di bawah kepemimpinan saudara Teuku Moury Darwin, cabang-cabang SAPMA di daerah perbatasan, termasuk Kota Subulussalam, dapat lebih diperhatikan. Wilayah perbatasan memiliki tantangan tersendiri sehingga membutuhkan pembinaan dan penguatan organisasi yang lebih intensif," katanya.

Selain itu, Fernando juga berharap PW SAPMA PP Aceh dapat mendorong kemandirian ekonomi organisasi melalui program pemberdayaan yang menyentuh seluruh kabupaten dan kota di Aceh.

"Kami juga berharap kepengurusan PW SAPMA PP Aceh mampu membangun konsep ekonomi mandiri bagi setiap pengurus cabang di kabupaten dan kota. Dengan organisasi yang mandiri secara ekonomi, program kaderisasi, pengembangan sumber daya manusia, hingga pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal tanpa selalu bergantung pada pihak lain," tambahnya.

Fernando menegaskan, PC SAPMA PP Kota Subulussalam siap mendukung seluruh program strategis PW SAPMA PP Aceh dan bersinergi dalam memperkuat eksistensi organisasi di seluruh wilayah Aceh, khususnya di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan provinsi lain.

18/07/2026

Subulussalam,1Kabar.com – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) V Partai Golkar Kota Subulussalam, dinamika perebutan kursi Ketua DPD II Partai Golkar semakin menghangat. Salah satu nama yang kini disebut-sebut menguat adalah Irwan Faisal, SH, yang dikabarkan telah memperoleh dukungan mayoritas pemilik hak suara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sedikitnya empat Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar, yakni Kecamatan Penanggalan, Longkib, Sultan Daulat, dan Rundeng, telah menyatakan dukungannya kepada Irwan Faisal untuk memimpin DPD II Partai Golkar Kota Subulussalam periode mendatang.

Selain dukungan dari empat PK, Irwan Faisal juga disebut mendapat dukungan dari Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kota Subulussalam serta salah satu organisasi sayap Partai Golkar, sehingga total dukungan yang telah dikantonginya mencapai enam pemilik hak suara dari total sepuluh pemilik hak suara yang akan menentukan hasil Musda tahun ini.

Para pendukung menilai pengusulan Irwan Faisal telah mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Musyawarah Daerah Partai Golkar, AD/ART Partai Golkar, serta Petunjuk Pelaksanaan Musda Kabupaten/Kota yang diterbitkan DPD I Partai Golkar Aceh tahun 2025. Menurut mereka, tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik membatasi mekanisme pengusulan calon ketua, sehingga pengusulan Irwan Faisal dinilai telah sesuai dengan aturan organisasi yang berlaku.

Irwan Faisal sendiri saat ini menjabat sebagai Ketua DPD II AMPI Kota Subulussalam, salah satu organisasi kemasyarakatan yang didirikan Partai Golkar. Pengalamannya memimpin organisasi kepemudaan tersebut dinilai menjadi salah satu modal kuat untuk maju sebagai calon Ketua DPD II Partai Golkar Kota Subulussalam.

Dengan dukungan yang telah diperoleh, Irwan Faisal disebut memenuhi persyaratan untuk maju sebagai calon Ketua DPD II Partai Golkar Kota Subulussalam pada Musda V Partai Golkar Kota Subulussalam.

Pelaksanaan Musda V Partai Golkar Kota Subulussalam diperkirakan akan berlangsung kompetitif. Hasil Musda nantinya akan menentukan kepemimpinan baru partai berlambang pohon beringin tersebut dalam menghadapi berbagai agenda politik di Kota Subulussalam.

18/07/2026

SUBULUSSALAM, JARRAKPOS.COM – Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kecamatan Sultan Daulat secara resmi menyatakan dukungan kepada Fajri Munthe untuk maju sebagai calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Subulussalam periode 2026–2031.

Dukungan tersebut diputuskan dalam Rapat Pleno PK Partai Golkar Kecamatan Sultan Daulat yang digelar pada Jumat, 17 Juli 2026. Rapat dipimpin oleh Ali Sahdi dan dihadiri pengurus PK, pengurus desa, serta kader Partai Golkar se-Kecamatan Sultan Daulat.

Dalam forum yang berlangsung secara musyawarah, peserta rapat menyepakati secara bulat untuk memberikan dukungan kepada Fajri Munthe sebagai calon Ketua DPD II Partai Golkar Kota Subulussalam pada Musyawarah Daerah (Musda) mendatang.

Pimpinan sidang, Ali Sahdi, mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan seluruh peserta pleno setelah mempertimbangkan kebutuhan organisasi ke depan.

"Keputusan ini merupakan hasil musyawarah bersama seluruh peserta rapat pleno. Kami berharap kepemimpinan yang akan datang mampu memperkuat konsolidasi organisasi, menjaga soliditas kader, serta membawa Partai Golkar Kota Subulussalam semakin maju dan semakin dekat dengan masyarakat," kata Ali Sahdi.

Menurutnya, dukungan yang diberikan PK Sultan Daulat merupakan bentuk aspirasi organisasi di tingkat kecamatan yang selanjutnya akan disampaikan kepada DPD Partai Golkar sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Selain menyatakan dukungan kepada Fajri Munthe, rapat pleno juga menegaskan komitmen seluruh kader di Kecamatan Sultan Daulat untuk menjaga soliditas partai dan menyukseskan pelaksanaan Musyawarah Daerah DPD II Partai Golkar Kota Subulussalam secara demokratis, tertib, serta sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Musda DPD II Partai Golkar Kota Subulussalam akan menjadi forum tertinggi di tingkat daerah untuk memilih kepengurusan baru yang akan memimpin partai selama periode 2026–2031. Dukungan dari Pimpinan Kecamatan dinilai menjadi salah satu modal politik penting bagi setiap kandidat dalam proses pemilihan tersebut.

Dengan keputusan ini, PK Partai Golkar Kecamatan Sultan Daulat menjadi salah satu struktur partai yang secara terbuka menyatakan dukungan kepada Fajri Munthe menjelang pelaksanaan Musda DPD II Partai Golkar Kota Subulussalam.

14/07/2026

Aceh-SUBULUSSALAM –Globaldetik.comDinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Subulussalam memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh ayah dan orang tua yang telah berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah (GAMAS), yang digelar bertepatan dengan hari pertama masuk tahun ajaran baru, Senin (13/7/2026).

Kehadiran para orang tua, khususnya peran serta ayah dalam mengantar anak ke sekolah, menjadi momen istimewa yang disambut gembira oleh seluruh jajaran pendidikan di Kota Subulussalam.

Kehadiran Ayah Bangkitkan Semangat Belajar Anak

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam, Nasrul Padang, S.Pd., M.Si., dalam keterangannya menyampaikan bahwa langkah nyata yang ditunjukkan para ayah dan orang tua hari ini memiliki makna yang sangat besar bagi tumbuh kembang anak.

"Kehadiran orang tua, khususnya ayah, di hari pertama masuk sekolah ini menjadi bentuk dukungan yang sangat berharga. Hal ini terbukti mampu membangkitkan semangat, rasa percaya diri, serta motivasi belajar anak sejak awal mereka memulai tahun ajaran baru," ungkap Nasrul Padang.

Ia menambahkan, momen sederhana ini menjadi fondasi awal agar anak merasa didukung, dicintai, dan berani melangkah menuntut ilmu di lingkungan sekolah.

Pendidikan Adalah Tanggung Jawab Bersama

Nasrul Padang juga menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak sekolah maupun pemerintah semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan pemerintah daerah.

"Langkah kecil yang dilakukan orang tua hari ini adalah awal dari masa depan yang besar bagi anak-anak kita. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, di mana peran keluarga sebagai pendidik pertama dan utama tak tergantikan," tegasnya.

Semangat GAMAS Harus Terus Berlanjut

Lebih lanjut, Nasrul Padang berharap semangat yang ditunjukkan dalam Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah tidak berhenti hanya pada hari pertama sekolah saja. Ia mengajak seluruh orang tua untuk terus menjaga kebersamaan dan perhatian terhadap anak-anak.

"Kami berharap semangat GAMAS ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan terus diwujudkan melalui pendampingan rutin, perhatian penuh, dan pengawasan orang tua selama proses pendidikan anak berlangsung. Kehadiran dan perhatian orang tua di rumah sama pentingnya dengan dukungan di sekolah," harapnya.

Sinergi Lahirkan Generasi Hebat Subulussalam

Menurut Nasrul Padang, jika sinergi yang kuat terjalin berkelanjutan antara keluarga, pihak sekolah, dan pemerintah, maka hal itu akan melahirkan generasi muda Kota Subulussalam yang tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga berkarakter kuat, berprestasi, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Di akhir pernyataannya, Nasrul Padang menutup dengan seruan dan harapan yang menjadi semangat gerakan ini :

"Ayah Hadir, Orang Tua Peduli, Anak Termotivasi, Lahirlah Generasi Hebat Kota Subulussalam yang Bermartabat!"Raja uli"

13/07/2026

𝐀𝐦𝐢𝐠𝐨 𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐓𝐀𝐏𝐊 𝐒𝐮𝐛𝐮𝐥𝐮𝐬𝐬𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐊𝐞𝐥𝐢𝐫𝐮 𝐌𝐞𝐧𝐚𝐟𝐬𝐢𝐫𝐤𝐚𝐧 𝐒𝐄 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐚𝐠𝐫𝐢, 𝐌𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐒𝐞𝐤𝐝𝐚 𝐂𝐚𝐛𝐮𝐭 𝐒𝐮𝐫𝐚𝐭 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐭𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐔𝐬𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐓𝐊𝐃 𝟐𝟎𝟐𝟔

SUBULUSSALAM, JARRAKPOS – Tokoh muda dan pengamat kebijakan publik Kota Subulussalam, Amigo Syahputra, SH., mengkritik surat yang diterbitkan Sekretaris Daerah Kota Subulussalam selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) mengenai pembatalan usulan perencanaan penggunaan pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026.

Menurut Amigo, surat bernomor 000.7.2.4/1142 tersebut diterbitkan terlalu terburu-buru karena hanya berpedoman pada satu bagian dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ, tanpa memperhatikan keseluruhan substansi aturan yang menjadi dasar kebijakan.

"Kami menilai TAPK terlalu sempit memahami surat edaran tersebut. Jangan hanya melihat poin 4, tetapi harus membaca seluruh isi surat edaran secara komprehensif," kata Amigo.
Ia menjelaskan, surat TAPK menyebut penggunaan pengembalian TKD Tahun Anggaran 2026 diprioritaskan untuk program dan kegiatan penanganan bencana hidrometeorologi sebagaimana diatur pada poin 4 surat edaran Kemendagri.

Namun, menurutnya, surat edaran tersebut juga memuat ketentuan lain, khususnya pada poin 7, yang memberikan ruang penggunaan tambahan TKD untuk berbagai program prioritas di daerah.

"Di dalam poin 7 dijelaskan bahwa pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat juga dapat mengarahkan penggunaan tambahan TKD untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, penanaman pohon, perbaikan lingkungan, pengendalian inflasi, pemulihan ekonomi, pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, sarana transportasi, infrastruktur pelayanan dasar, hingga pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak bencana," ujarnya.

Amigo menilai, jika ketentuan tersebut dibaca secara utuh, maka program-program yang telah disusun dan disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRK dalam pembahasan APBK telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam surat edaran tersebut.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa saat surat edaran Kemendagri diterbitkan, proses pembahasan anggaran di Kota Subulussalam masih berlangsung. Karena itu, menurutnya, tidak ada alasan untuk membatalkan seluruh usulan penggunaan TKD secara sepihak.
Akibat surat TAPK tersebut, kata Amigo, banyak kegiatan yang bersumber dari pengembalian TKD kini terhenti karena seluruh SKPK diminta menyesuaikan kembali usulan programnya.

"Dampaknya sangat besar. Penyerapan anggaran menjadi tertunda, realisasi program terhambat, dan yang paling dirugikan adalah masyarakat karena perputaran ekonomi ikut melambat," katanya.

Ia juga mempertanyakan apakah keputusan tersebut telah dibahas bersama DPRK, khususnya Badan Anggaran (Banggar). Menurut informasi yang diperolehnya, belum ada pembahasan resmi terkait perubahan kebijakan tersebut.

"Kalau menyangkut anggaran yang sudah dibahas dan disahkan bersama, seharusnya TAPK duduk bersama dengan DPRK. Jangan diputuskan sepihak tanpa pembahasan resmi," ujarnya.

Karena itu, Amigo meminta Sekda selaku Ketua TAPK meninjau kembali surat pembatalan tersebut. Ia menyarankan pemerintah daerah berkonsultasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap surat edaran Kemendagri.

"Kami berharap surat itu ditinjau kembali, bahkan bila perlu dicabut dan diganti dengan surat baru setelah dilakukan kajian yang lebih komprehensif," katanya.

Sebagai perbandingan, Amigo menyebut sejumlah daerah lain di Aceh yang juga terdampak bencana, seperti Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh Selatan, yang menurutnya tetap dapat mengarahkan penggunaan tambahan TKD untuk berbagai program prioritas sesuai ketentuan surat edaran, tidak semata-mata terbatas pada kegiatan tanggap darurat bencana.

"Informasi yang kami peroleh dari beberapa daerah menunjukkan penggunaan TKD tetap dapat mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program prioritas lainnya sepanjang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam surat edaran,"

Amigo juga meminta Wali Kota Subulussalam, DPRK, dan TAPK segera duduk bersama membahas secara menyeluruh substansi surat edaran tersebut agar pelaksanaan program pembangunan tidak kembali terhambat.

"Kami mengajak masyarakat ikut membaca surat edaran itu secara utuh karena dokumennya bersifat terbuka. Kami meyakini persoalan yang terjadi saat ini berawal dari penafsiran yang tidak menyeluruh terhadap isi surat edaran tersebut. Jangan hanya terpaku pada satu poin, tetapi pahami keseluruhan ketentuannya," tutupnya.

Kanal Potah

16/08/2026

27/07/2026

27/07/2026

24/07/2026

19/07/2026

19/07/2026

18/07/2026

18/07/2026

14/07/2026

13/07/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request