Kabar Subulussalam, Jalan Teuku Umar, Subulusalam (2025)

24/09/2025

LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Berdasarkan hasil Pantauan Khusus (Pansus) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, yang telah di paripurnakan, pada, Selasa, 23 September 2025.

DPR Kota Subulussalam, menemukan banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kurang disiplin di Sekretariat Kecamatan (Setcam) se Kota setempat itu.

Pasalnya, ketidak disiplinan para PNS di Lima Setcam ini, dikarenakan para PNS yang bertugas di setiap Setcam tidak berdomisili di Kecamatan tempatnya bertugas. Hal itu, sangat berpengaruh pada pelayanan masyarakat.

Berdasarkan hasil Pansus DPR Kota Subulussalam, terdapat Tiga poin penting, selain menyoroti ketidak disiplinan para PNS setiap Setcam, juga menyoroti penggunaan Dana Desa. Berikut, hasil Pansus Dewan di Lima Kecamatan.

● Tim pansus mengharapkan penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui perencanaan yang melibatkan masyarakat, prioritas pada pembangunan infrastruktur, Pemerdayaan ekonomi yang transparan untuk memastikan Dana digunakan tepat sasaran, agar mencapai kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan Desa yang berkelanjutan.

● Tim Pansus menemukan di Sekretariat Kecamatan banyak PNS yang kurang disiplin dalam menjalankan tugas hal ini diakibatkan banyaknya PNS yang tidak berdomisili di Kecamatan tersebut yang berpengaruh pada pelayanan masyarakat.

● Tim Pansus merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Subulussalam untuk memberikan dukungan transportasi Roda Empat (Mobil Dinas) kepada para Camat, karena mobil dinas yang ada sudah tidak layak atau memberikan dana sewa kendaraan oprasional.

Hasil Pansus DPR ini, terdapat di Kecamatan Rundeng, Longkip, Simpang Kiri, Penanggalan dan Sultan Daulat, Kota Subulussalam. (*)

Sumber : linear.co.id

24/09/2025

Menu Makan MBG hari ini, Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk wilayah kecamatan Simpang Kiri kota Subulussalam. Rabu 24/09/2025

Lokasi SDIT Auladina Desa S**a Makmur kota Subulussalam

24/09/2025

Jakarta | BumpNews.ID – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan menyatakan segera menindaklanjuti persoalan agraria atau pertanahan di Kota Subulussalam dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Ahmad Heryawan saat menerima langsung dokumen aduan permasalahan pertanahan Kota Subulussalam yang diserahkan Wali Kota Subulussalam Haji Rasyid Bancin atau HRB, Rabu (24/9/2025) di Ruang BAM Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan mengatakan saat ini tim BAM DPR sedang menyelesaikan laporan dan kajian terhadap pengaduan Wali Kota Subulussalam HRB pekan lalu.

Pembuatan laporan ini kata Aher, sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Wali Kota Subulussalam HRB dan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA.

Menurut Aher, pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) saat beraudiensi ke BAM DPR RI pada pekan sebelumnya.

"Dokumen perbaikan persoalan agraria atau pertanahan dari Wali Kota Subulussalam telah saya terima secara resmi. Sekarang teman-teman di BAM membuat laporan dan kajian untuk tindaklanjut secepat mungkin. Pada intinya kami pastikan tindaklanjuti aduan ini," kata Aher.

Sumber : bumpnews.id

24/09/2025

SINGKIL (Waspada.id): Gabungan masyarakat dan mahasiswa ketiga kalinya menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di depan Pabrik PT Socfindo Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Selasa (23/9).

Meski sudah tiga kali aksi Unras yang disampaikan di depan pabrik tersebut, namun PT Socfindo tak kunjung ada upaya untuk merealisasikan poin tuntutan mereka.

Orasi yang disampaikan Aidil Syahputra mengaku sangat kecewa karena tidak ada upaya pemerintah kabupaten untuk menyelesaikan persoalan memperjuangkan hak rakyat tersebut dan ini diduga karena adanya kemitraan Bupati Aceh Singkil dengan PT Socfindo.

Bupati tidak mampu menyelesaikan persoalan di daerah. Ketua DPRK juga tidak layak jadi wakil rakyat, karena tidak mampu memberikan kenyamanan dan memperjuangkan hak masyarakat Aceh Singkil,” seru Aidil.

Masyarakat terus ditindas oleh perusahaan kenapa tidak ada perhatian Pemda. Sementara yang hanya mengambil berondolan langsung ditindak dab perusahaan yang melanggar aturan masih dibiarkan dan aman-aman saja.

“Kami menduga PT Socfindo ada bermitra pribadi dengan bupati. Truk pengangkut minyak yang berlalu lalang diduga milik bupati. Ternyata mobil-mobil pengangkut minyak yang berlalu lalang itu milik bupati kita, gimana sepakat kawan-kawan,” seru Aidil yang disambut balasan seruan sepakat oleh peserta Unras lainnya.

Jadi, kata Aidil, tidak ada upaya bupati untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. “Apakah bupati mementingkan periuknya saja,” tegas Aidil.

PT Socfindo seolah-olah kebal hukum karena dinilai melanggar aturan dan keberadaannya tidak layak karena di wilayah perkotaan.

“Kami akan lawan ketidak adilan ini jika sampai habis bulan sembilan ini, tuntutan kami tidak juga direalisasikan, maka kami sepakat akan memakzulkan Bupati Aceh Singkil, gimana sepakat kawan-kawan,% seru Aidil yang mendapat sambutan teriakan sepakat dari peserta Unras lainnya.

Sumber : waspada.id

24/09/2025

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Aceh Singkil, salurkan hibah bantuan peralatan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Ada sembilan item yang dibagikan kepada pelaku UMKM pada tahun 2025 ini.

Antara lain mesin jahit, kompor gas, alat masak dan box UMKM untuk pedagang keliling sepeda motor.

Lalu mesin cuci, mesin kristal es, mesin pembuat tutup cup minuman, blower dan mesin rumput.

"Bantuan hibah ini untuk mendukung program UMKM naik kelas," kata Kepala Disperindagkop dan UKM Aceh Singkil, Malim Dewa, disela-sela penyerahan bantuan mesin jahit, di kantor Disperindagkop dan UKM setempat di Pulo Sarok, Singkil, Selasa (23/9/2025).

Menurut Malim Dewa, bantuan hibah tersebut sumber anggaranya dana insentif fiskal dan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) senilai Rp 1,9 miliar tahun 2024.

Selain sembilan item yang baru dibagikan September 2025 ini, ada item dan kegiatan lain yang masuk dalam anggaran Rp 1,9 miliar.

Kegiatannya sudah dilaksanakan pada yaitu bantuan becak 5 unit, pelatihan kulit lokan jadi kapur sirih dan rehab showroom Dekranasda di Rimo, Kecamatan Gunung Meriah.

Malim Dewa lantas menjelaskan alasan sembilan item barang hibah sisanya baru diserahkan September 2025 padahal pengadaannya 2024.

Menurutnya, saat akan dibagikan akhir tahun 2024 keluar surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dalam surat tersebut, bantuan hibah agar diserahkan setelah Pilkada selesai.

Hal itu untuk mencegah terjadinya keberpihakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

"Alasan bantuan baru diserahkan sekarang, karena saat itu mau dibagikan masuk masa pilkada keluar surat edaran Mendagri," ujarnya.

Sumber : serambinews.com

24/09/2025

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Dunia olahraga Aceh kembali mencatat sejarah baru.

Cabang Olahraga (Cabor) Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (Pordi) kini resmi hadir di Provinsi Aceh.

Bahkan, cabor baru ini akan segera bernaung di bawah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Kepastian ini diperoleh setelah terbitnya Surat Keputusan Pengurus Besar Pordi Nomor: SKEP-54/PB PORDI/IX/2025 tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Pordi Provinsi Aceh Periode 2025–2029.

SK ini ditandatangani oleh Ketua PB Pordi, Dr H Andi Jamaro Dulung, di Jakarta pada 17 September 2025.

Ketua Pengprov Pordi Aceh, Mawardi menyampaikan, bahwa kehadiran Pordi di Aceh menandai babak baru bagi domino sebagai olahraga resmi.

“Domino bukan sekadar permainan santai di warung kopi. Kini, ia telah menjadi cabang olahraga yang memiliki aturan, teknik, event resmi, dan organisasi yang terstruktur,” ujar Mawardi yang akrab disapa Danton, usai menerima SK dari PB Pordi, Minggu (21/9/2025).

Domino Sudah Halal

Mawardi juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu lagi memandang domino secara negatif atau mengaitkannya dengan aktivitas perjudian.

Secara nasional, Pordi telah mengantongi legitimasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa Pordi bebas dari unsur judi dan halal,” tegasnya.

Ia berharap, dengan terbentuknya kepengurusan resmi, olahraga domino di Aceh dapat berkembang secara profesional.

Sehingga mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang bisa bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.

Dengan struktur organisasi yang lengkap dan semangat baru, Pordi Aceh diharapkan mampu menjadi wadah pembinaan atlet domino yang berprestasi.

“Kami ingin membawa domino Aceh ke panggung nasional,” papar dia.

Sumber : serambinews.com

24/09/2025

Bursakota.co.id, Subulussalam – BPJS Ketenagakerjaan kembali merayakan Hari Pelanggan Nasional yang diperingati setiap tanggal 4 September. Tahun ini, peringatan dilaksanakan dengan mengusung tema “Andai Tau Duluan, Dilayani Sepenuh Hati, Bisa Jadi Kisah Kebahagiaan”.

Tema ini merupakan pengembangan dari kampanye BPJS Ketenagakerjaan tahun 2025 bertajuk “Andai Tau Duluan”, yang menekankan pentingnya edukasi dan informasi sejak dini mengenai manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Memperingati Hari Pelanggan Nasional tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan merayakannya dengan konsep sederhana namun penuh makna.

Sebagai simbol perhatian kepada peserta, pimpinan BPJS Ketenagakerjaan melakukan kunjungan kepada peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang sedang dirawat di Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK), mengunjungi ahli waris penerima manfaat Jaminan Pensiun (JP) berkala serta mengunjungi ahli waris penerima manfaat Beasiswa.

Selain itu, kunjungan ke perusahaan-perusahaan peserta juga dilakukan agar hubungan strategis terus terjaga, memperkuat engagement, dan memberikan nilai tambah melalui program Customer Relationship Management (CRM).

Melalui peringatan Hari Pelanggan Nasional, BPJS Ketenagakerjaan Subulussam kali ini melakukan kunjungan ke rumah Ahli waris atas nama Sahera Ahli Waris dari Tenaga Kerja Rusdianto dan Arenawa Ahli Waris dari Tenaga Kerja Uce Sanusi Perusahaan Bangun Sempurna Lestari.

“Hari Pelanggan Nasional adalah momentum untuk lebih dekat dalam memberikan pelayan kepada para pekerja Indonesia,” Ucap Amri.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Amri Irwansyah menyampikan bahwa hari pelanggan nasional adalah bentuk peringatan yang harus di aplikasikan setiap hari khususnya dalam melayani peserta dengan sepenuh hati.

“Hari Pelanggan Nasional ini kami harapkan menjadi pengingat bagi kami khususnya dalam melayani peserta. Kami selalu berupaya untuk memberikan layanan yang nyaman dan cepat, bagi para peserta kami” ujar Amri.(Bk/Dedy)

Sumber : bursakota.co.id

24/09/2025

LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Setelah melakukan Pantauan Khusus (Pansus) oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, khususnya di badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol-PP dan WH) setempat, hasil pansus menyampaikan sebagai berikut. Rabu, (23/9).

Pansus yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam ini, atas realisasi fisik dan keuangan, Tahun Anggaran 2025, untuk menjamin, khususnya di badan Satpol-PP dan WH setempat, salah satunya adalah melakukan razia atau operasi Penyakit Masyarakat (Pekat), di wilayah itu.

Terdapat empat poin dalam Pansus DPRK Subulussalam ini. Setelah tim pansus melakukan pembahasan dengan mitra kerja berdasarkan dokumen realisasi fisik dan keuangan sampai dengan bulan Agustus dan September 2025. Dianya, sebagai berikut.

● Tim Pansusu mendapatkan banyaknya anggota Satpol-PP dan WH yang belum memiliki alat kelengkapan dalam mendukung pelaksanaan tugas.

● Perlunya penambahan anggota PPNS dilingkungan badan Satpol-PP dan WH Kota Subulussalam sehingga proses penyidikan dapat dilaksanakan oleh Satpol-PP.

● Dikarenakan kekurangan fasilitas tahanan, perlu dilakukan penambahan, untuk kelancaran proses penyidikan dapat dilaksanakan oleh Satpol PP.

● Meminta kepada pemerintah kota subulussalam untuk memberikan dukungan penuh kepada Satpol-PP dalam melakukan Razia atau operasi Penyakit Masyarakat (Pekat).

Hal ini, merupakan fungsi dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna untuk memastikan Pemerintahan berjalan sesuai dengan perundang-undangan dan untuk kepentingan masyarakat.

Melalui pemantauan terhadap kebijakan daerah, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Subulussalam, kinerja kepala daerah serta pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. (*)

Sumber : linear.co.id

23/09/2025

Prediksi Rocky Gerung : 2029 Pasangan Presiden Gibran - Jokowi 😲

23/09/2025

SUBULUSSALAM – Puluhan warga Desa Buloh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (DPMK), Senin, 22 September 2025. Mereka mengadukan dugaan penyelewengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2025 oleh mantan Pj Kepala Desa, Ali Dosty.

Sebanyak 39 penerima manfaat BLT mengaku hak mereka untuk periode April hingga Juli 2025 tak kunjung dibayarkan. Padahal, BLT Januari–Maret sempat cair, dan pembayaran Agustus–Desember baru dilanjutkan setelah kepemimpinan desa berganti ke Pj Kades Mihardi Jabat.

“Kami hanya ingin kejelasan. Empat bulan hak kami hilang begitu saja. Tolong pemerintah jangan diam,” keluh salah seorang warga saat beraudiensi dengan pejabat DPMK.

Kabid Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat DPMK Subulussalam, Rudi Angkat SE, langsung menanggapi. Ia berjanji memanggil Ali Dosty untuk dimintai pertanggungjawaban.

“Pemanggilan mantan Pj Kades Buloh Dori segera kami lakukan. Saya sendiri yang akan mencarinya sampai ke rumahnya,” tegas Rudi.

Warga mendesak agar sebelum 29 September 2025 sudah ada kejelasan nasib BLT yang tertunggak itu. Mereka mengancam akan kembali turun ke kantor DPMK jika masalah ini tidak ditindaklanjuti.

Kasus ini menambah panjang daftar persoalan pengelolaan Dana Desa di Aceh. Praktik seperti ini bukan hanya mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa, tetapi juga membuka celah dugaan korupsi yang harus segera diusut aparat penegak hukum.(JD)

Sumber : presentatif.com

23/09/2025

KBRN, Singkil : Sebanyak 11 orang peserta calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap II formasi tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil dipastikan gagal diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasalnya dari 11 orang tersebut, meski sebelumnya telah sempat dinyatakan lulus dalam seleksi PPPK tahap dua formasi Tahun 2024. Namun setelah kembali dilakukan evaluasi dan validasi para peserta calon ASN ini dinyatakan gagal dan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk di lantik.

" Dari 212 peserta yang sebelumnya dinyatakan lulus ada terdapat 11 orang di antaranya telah mengundurkan diri dan tercata tidak memenuhi syarat (TMS) untuk mengikuti proses tahapan selanjutnya,"sebut Kasubbid Pengembangan Sumberdaya dan Pengadaan Aparatur, BKPSDM Aceh Singkil, Saddam Ihya Ulumuddin, Senin (22/9/2025).

Sehingga, saat ini Pemkab Aceh Singkil melalui BKPSDM mencatat hanya terdapat sebanyak 201 peserta PPPK tahap II formasi 2024 yang akan berpeluang mendapatkan NI PPPK dan menjadi ASN di jajaran Pemkab Aceh Singkil.

Seperti diketahui, sebelumnya dari 212 peserta honorer di Kabupaten Aceh Singkil yang dinyatakan lolos dalam seleksi PPPK tahap dua tersebut. Terdiri dari, sebanyak 48 orang peserta dari hasil optimalisasi yang mengikuti ujian seleksi PPPK tahap pertama. Kemudian terdapat 164 orang dari hasil mengikuti ujian seleksi kompetensi PPPK tahap dua.

Sumber : rri.co.id

23/09/2025

Menu Makan MBG hari ini, Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk wilayah kecamatan runding kota Subulussalam. Selasa 23/09/2025

Lokasi SD km 5 teladan baru kec runding
Sumber : Nayara Nurul (fb)

Kabar Subulussalam

24/09/2025

24/09/2025

24/09/2025

24/09/2025

24/09/2025

24/09/2025

24/09/2025

24/09/2025

23/09/2025

23/09/2025

23/09/2025

23/09/2025

Address

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category