https://youtube.com/c/InfoSukabumi

infosukabumi_, Sukabumi (2025)

20/08/2025

Terima Less Private Baca Qur'an dan Baca Kitab ( Ngaji Qur'an & Mengaji Kitab ) untuk Wilayah Sukabumi Kota.
Hub. 0855-2455-1127

16/08/2025

Alhamdulillah Team kdm Kang Sulor dan gercep langsung survey emak Wanah yang viral

11/08/2025

Banjir melanda wilayah RT 001 RW 001 Ciseureuh Kel.Karangtengah Kec.Gunungpuyuh Kota Sukabumi tanggal 9 Agustus 2025 sekitar pukul 19.30 WIB.

Banjir yg tiba" membuat warga tidak bisa menyelamatkan barang"nya. Warga yang terdampak terdiri dari 20 KK ( 68 jiwa) yang diantaranya 3 ibu hamil,8 balita dan 6 lansia.
Kami ( pengurus Rw 001) mengetuk hati bapak/ibu/ sdr/i untuk mengulurkan tangan memberikan bantuan kepada warga terdampak.

Barang-barang yang dibutuhkan :
1.Bahan kebutuhan pokok
2.kasur
3 selimut
4.peralatan mandi
5.sabun cuci
6.Susu balita

Donasi bisa disalurkan melalui kantor kelurahan Karangtengah Jl.KH.Ahmad Sanusi ( sebrang kolam renang Nismara) atau melalui no rek. 4411-0100-2533-507
Bank BRI a/n Heni Heryani 🙏🏻🙏🏻

Konfirmasi WA : 0815-7259-5387

04/08/2025

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah membahas kemungkinan pengaturan layanan Voice over Internet Protocol (VoIP) seperti WhatsApp Call, Skype, Zoom, dan Google Meet.

Menurut Denny Setiawan, Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, kajian ini bertujuan menyeimbangkan kebutuhan masyarakat akan komunikasi murah dan mudah dengan beban investasi besar yang ditanggung operator seluler.

"Operator membangun kapasitas jaringan besar, tapi tidak mendapat kontribusi apa pun dari layanan OTT, padahal video call dan streaming butuh bandwidth tinggi," ujar Denny.

Kajian ini mengusulkan mekanisme kontribusi yang adil bagi penyedia OTT, yang memanfaatkan jaringan internet tanpa kendali operator, agar ikut mendukung pengembangan infrastruktur. Saat ini, menurut Denny, terjadi ketimpangan karena penyedia OTT menikmati manfaat jaringan tanpa berkontribusi pada biaya pembangunannya.

Sumber: katadata.co.id

04/08/2025

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Sinduadi di Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, bergairah menyambut babak baru dunia koperasi di Indonesia. Hal demikian terlihat dari optimisme Ketua KDMP Sinduadi, Kliwon Suherman, saat menyampaikan pandangannya mengenai program KDMP yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Suherman, KDMP adalah program yang tepat untuk membantu pemerintah dalam pengendalian masalah inflasi. “Jika semua KDMP berjalan lancar di setiap kelurahan, masalah harga seperti harga beras, minyak, dan gas bisa lebih dikendalikan,” ungkap Suherman, saat ditemui kontributor Tirto.id, Rabu (30/7).

Program Koperasi Desa Merah Putih diluncurkan Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah pada Senin (21/7) lalu. 80 ribu KDMP diresmikan Prabowo di momen tersebut.

Prabowo menilai, dengan semangat gotong royong KDMP tak ubahnya seikat lidi. Jika dibiarkan sendiri-sendiri ia lemah, sedangkan saat dihimpun dalam satu ikatan yang sama KDMP melambangkan kekuatan kolektif rakyat.

Saat ini, KDMP Sinduadi sendiri memiliki 1.321 anggota dengan sembilan gerai unit usaha, meliputi jasa fotokopi, klinik, apotek, cold storage, gerai sembako, penjualan gas, jasa pengiriman lewat pos, penjualan pupuk, hingga unit simpan pinjam.

31/07/2025

Tentukan tempat terbaik untuk hidup dengan Inspirahom! Dapatkan rumah komersil impian hanya dengan 5 juta.

Bebas Biaya Sampai Serah Terima Kunci!

Disini Juga ada Oper kredit Rumah Subsidi
Dengan Tenor Rendah dan Cicilan terjangkau

Yuk! boking Perumahan Inspirahom Hunian
Berlokasi di Jl. Pramuka, Gedong Panjang, Citamiang Kota Sukabumi

Promo All in Hanya 1 Juta
WhatsApp : 085-6666-1113

30/07/2025

Kejadian di luar nalar dialami seorang pria pemilik kontrakan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia dibuat terkejut saat melihat rumah yang ia kontrakan hanya tinggal tembok. Dilansir dari akun TikTok , tampak bangunan itu habis dibongkar oleh penyewa yang sebelumnya menempatinya selama satu tahun. Bukan hanya barang-barang kecil, tapi bagian rumah seperti atap dan pintu pun ikut raib.

Dalam video itu, ia memperlihatkan kondisi mengenaskan rumahnya di Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatra Utara, yang hanya tersisa tembok dan meteran listrik saja. Ia menyebut rumah itu dulunya dibeli seharga ratusan juta rupiah sebelum disewakan kepada orang yang kemudian merusaknya.

"Ini kejadian rumah kita di gang Bahrum. Rumah ini kita beli seharga Rp150 juta. Kemudian ditempati yang jual ini selama 1 tahun dengan sewa Rp5 juta," ucapnya.

Setelah masa sewa habis, sang pemilik mencoba mengecek kondisi rumah. Namun alangkah kagetnya ia ketika mengetahui bahwa seluruh bagian rumah sudah tak ada lagi, seolah dibongkar satu per satu dan dibawa pergi oleh penyewa. Rumah yang dulunya kokoh kini tinggal puing. Hanya beberapa bagian dinding depan, tengah, dan belakang yang masih tersisa. Selain itu, meteran listrik masih ada karena tak dibongkar.

"Bulan 7 ini habis tempo, ternyata dia sudah pindah dan semua kusen diambil. Semua pintu diambil, seng-sengnya juga diambil. Tak ada lagi sisa, yang tinggal hanya batu bata. Meteran listrik masih tinggal," lanjutnya dalam video tersebut.

Kejadian ini sontak menarik perhatian netizen karena dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kepercayaan. Tak sedikit yang menganggap penyewa bertindak di luar batas, karena membongkar rumah dan mengambil seluruh bagian bangunan bukan lagi sekadar pelanggaran, tapi bisa tergolong sebagai tindak pencurian.

📷: TikTok/

30/07/2025

💥 Promo Sembako Murah Meriah! 💥
Belanja hemat makin gampang di Ramayana Sukabumi!
Temukan berbagai kebutuhan pokok dengan harga spesial!
🛒 Stok terbatas, buruan serbu sekarang juga!

29/07/2025

Lagi-lagi, Dana Desa kembali “dirampok” oleh oknum pemimpin desa sendiri. Kali ini, giliran Kepala Desa Cikujang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Heni, yang resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.

Alih-alih menunjukkan penyesalan, Heni malah tampil dengan senyum lebar saat mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, seolah-olah kasus dugaan penyelewengan ratusan juta rupiah yang menimpanya hanyalah urusan sepele.

Dalam konferensi pers, Senin (28/7), Kejari Sukabumi memastikan bahwa penetapan tersangka bukan tanpa dasar. Sejumlah alat bukti, keterangan saksi, serta hasil audit telah mengindikasikan adanya praktik korupsi dalam pengelolaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

,“Kami telah menetapkan Heni selaku Kepala Desa Cikujang sebagai tersangka dalam dugaan penyalahgunaan Dana Desa yang digunakan tidak sesuai peruntukannya,” ungkap Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sukabumi.

Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan jalan, fasilitas publik, dan pemberdayaan masyarakat, justru diduga kuat dibelokkan untuk kepentingan pribadi. Nilai kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah, yang artinya rakyat kembali menjadi korban ketamakan pejabat desa.

Kejaksaan juga membuka peluang akan munculnya tersangka lain dalam kasus ini, termasuk dari kalangan perangkat desa atau pihak rekanan proyek.

Yang lebih mengkhawatirkan, ini bukan sekadar kasus tunggal. Penetapan Heni sebagai tersangka menambah deretan hitam daftar kepala desa di Kabupaten Sukabumi yang lupa diri ketika duduk di kursi kekuasaan.

Pemerintah Kecamatan Gunungguruh menyatakan akan segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) demi menjaga roda pelayanan publik di Desa Cikujang tetap berjalan. Tapi bagi warga, luka akibat pengkhianatan ini tentu tidak akan sembuh dalam semalam.

Kini publik bertanya:
Berapa banyak lagi kepala desa yang menyalahgunakan amanah rakyat sebelum hukum benar-benar memberikan efek jera?

Source : Sukabumisatu.com

25/07/2025

Sebanyak 20 guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Blitar mengajukan izin cerai ke Dinas Pendidikan (Disdik) dalam kurun waktu enam bulan terakhir. Angka ini naik signifikan dibanding sepanjang 2024, yang mencatat sekitar 15 permohonan cerai.
Kepala Bidang Pengelolaan SD Disdik Kabupaten Blitar, Deni Setiawan, membenarkan adanya lonjakan pengajuan cerai di kalangan guru. Dan mayoritas pemohon adalah perempuan.

"Memang ada sekitar 20 usulan (izin) cerai yang diajukan ke kami," katanya kepada detikJatim, dikutip Rabu (23/7/2025).

Deni tak menyebut alasan pasti di balik meningkatnya jumlah pengajuan cerai di kalangan guru. Meski begitu, dia menduga adanya perubahan kondisi ekonomi setelah bertatus PPPK ikut memengaruhi keputusan tersebut.

Perlu diketahui, Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PPPK, memerlukan izin dari kepala daerah (bupati) sebelum ada putusan cerai dari pengadilan agama. Jika tidak mengikuti ketentuan ini, mereka bisa mendapat sanksi dari inspektorat. Kewajiban ini didasari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS sebagaimana telah diubah melalui PP 45/1990.

"Artinya kalau sudah ada putusan, tapi izinnya belum turun maka dipastikan masuk ranah inspektorat terkait sanksi kepegawaian yang akan didapatkan," tegasnya.

Source : CNBC Indonesia

25/07/2025

MTs Darul Muhsinin di Labuhanbatu Selatan mengklarifikasi pemberitaan soal Intan Mutiara, siswi yang disebut berhenti sekolah karena malu terus-menerus ditagih biaya rekreasi Rp350 ribu yang tak mampu ia bayar. Pihak sekolah menyebut berita itu hoaks dan merilis video klarifikasi dari Intan.

"Saya ingin meminta maaf atas berita kemarin. Berita yang tersebar itu hoaks. Hari Kamis ada Bapak-bapak bertanya kenapa saya tidak sekolah. Saya bilang karena ingin bekerja dan meringankan beban ibuku, bukan karena rekreasi. Saya memang sudah tidak ingin sekolah lagi," ujar Intan dalam video.

Sekolah juga mengunggah surat pernyataan bermaterai yang menyebut Intan telah berhenti sejak kelas VII semester II atas keinginan sendiri, bukan karena biaya rekreasi. Namun warganet menyoroti tanggal surat-21 Juli 2025-yang dibuat beberapa hari setelah berita viral. Surat dan video klarifikasi dari Intan tersebut kini telah dihapus dari media sosial sekolah.

Sebelumnya, pihak sekolah MTs Darul Muhsinin, Abdul Siregar, sempat membenarkan adanya utang tersebut saat diwawancarai tim BeritaSatuNews. ID pada Kamis (17/7/2025). "Memang utang itu ada, karena merupakan hasil musyawarah bersama wali murid untuk biaya sewa bus kegiatan rekreasi. Semua siswa-siswi yang terdata, baik ikut atau tidak, tetap dibebani agar biaya sewa bus terpenuhi," ujar Abdul.

Source : Bandungbanget

23/07/2025

Gedung Putih menyebut pemerintah Indonesia akan menyerahkan pengelolaan data pribadi masyarakat Indonesia kepada Amerika Serikat. Hal ini dilakukan sebagai pengakuan Indonesia terhadap Amerika Serikat sebagai negara atau yuridiksi yang menyediakan perlindungan data pribadi yang memadai.

"Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan Amerika Serikat sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan perlindungan data yang memadai," tulis Gedung Putih dalam Lembar Fakta bertajuk Amerika Serikat dan Indonesia Mencapai Kesepakatan Perdagangan Bersejarah, dikutip Rabu (23/7/2025).

Tak hanya itu, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat telah mengupayakan reformasi untuk meningkatkan pengelolaan perlindungan data pribadi selama tahun-tahun belakangan. Hal inilah yang kemudian membuat Washington dinilai mampu mengelola data pribadi masyarakat Indonesia.

Namun, pengelolaan data pribadi masyarakat akan dilakukan dengan berdasar hukum terkait perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia

Sementara itu, pengelolaan data pribadi masyarakat Indonesia oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat ini merupakan salah satu hal yang disepakati sebagai bagian dari kesepakatan penetapan tarif resiprokal 19 persen untuk Indonesia. Jika ditilik lebih dalam, pengelolaan data pribadi masyarakat Indonesia oleh perusahaan AS masuk ke dalam langkah untuk menghapus hambatan perdagangan digital antara dua negara.

Source :

infosukabumi_

20/08/2025

16/08/2025

11/08/2025

04/08/2025

04/08/2025

31/07/2025

30/07/2025

30/07/2025

29/07/2025

25/07/2025

25/07/2025

23/07/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category