Lingkaran Media

Lingkaran Media Menyampaikan Berita Terkini

DONASI: https://sociabuzz.com/lingkaranmedia

𝗔𝗻𝗴𝗴𝗼𝘁𝗮 𝗞𝗼𝗺𝗶𝘀𝗶 𝗜𝗜 𝗗𝗣𝗥 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗙𝗿𝗮𝗸𝘀𝗶 𝗣𝗗𝗜𝗣, Deddy Yevry Sitorus mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto yang akan menu...
08/07/2025

𝗔𝗻𝗴𝗴𝗼𝘁𝗮 𝗞𝗼𝗺𝗶𝘀𝗶 𝗜𝗜 𝗗𝗣𝗥 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗙𝗿𝗮𝗸𝘀𝗶 𝗣𝗗𝗜𝗣, Deddy Yevry Sitorus mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto yang akan menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menangani masalah Papua.

Deddy menyebut keputusan tersebut menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap pembangunan di Papua. Menurutnya, ada banyak tugas yang harus diselesaikan Gibran di Papua mulai dari urusan pertambangan hingga keamanan.

"𝙉𝙖𝙝 𝙞𝙩𝙪 𝙠𝙖𝙣 𝙥𝙚𝙧𝙡𝙪 𝙙𝙞𝙖𝙬𝙖𝙨𝙞, 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙥𝙖𝙡𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙚𝙥𝙖𝙩 𝙪𝙙𝙖𝙝 𝙂𝙞𝙗𝙧𝙖𝙣, 𝙪𝙙𝙖𝙝 𝙗𝙚𝙣𝙖𝙧 𝙜𝙞𝙩𝙪. 𝙈𝙪𝙙𝙖𝙝-𝙢𝙪𝙙𝙖𝙝𝙖𝙣 𝙙𝙞𝙖 𝙡𝙖𝙢𝙖 𝙙𝙞 𝙨𝙖𝙣𝙖, 𝙟𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙘𝙪𝙢𝙖 𝙙𝙖𝙩𝙖𝙣𝙜 𝙥𝙚𝙧𝙜𝙞, 𝙙𝙖𝙩𝙖𝙣𝙜 𝙥𝙚𝙧𝙜𝙞," kata Deddy di kompleks parlemen, Selasa (8/7).

Dia enggan berspekulasi bahwa keputusan Prabowo mengirim Gibran sebagai upaya untuk mengurangi tugas-tugasnya. Menurut Deddy, ada persoalan serius yang harus diselesaikan pemerintah di Papua, termasuk soal food estate.

"𝙅𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙗𝙚𝙜𝙞𝙩𝙪, 𝙞𝙩𝙪 𝙣𝙚𝙜𝙖𝙩𝙞𝙛, 𝙠𝙖𝙣 𝙥𝙖𝙨𝙩𝙞 𝙥𝙚𝙣𝙩𝙞𝙣𝙜, 𝙢𝙞𝙨𝙖𝙡𝙣𝙮𝙖 𝙖𝙙𝙖 𝙛𝙤𝙤𝙙 𝙚𝙨𝙩𝙖𝙩𝙚 3 𝙟𝙪𝙩𝙖 𝙝𝙚𝙠𝙩𝙖𝙧𝙚, 2 𝙟𝙪𝙩𝙖, 3 𝙟𝙪𝙩𝙖 𝙝𝙚𝙠𝙩𝙖𝙧𝙚, 𝙞𝙩𝙪 𝙠𝙖𝙣 𝙠𝙚𝙧𝙟𝙖𝙖𝙣 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙗𝙚𝙨𝙖𝙧 𝙨𝙚𝙠𝙖𝙡𝙞. 𝙉𝙜𝙜𝙖𝙠 𝙗𝙞𝙨𝙖 𝙞𝙩𝙪 𝙝𝙖𝙣𝙮𝙖 𝙨𝙖𝙢𝙗𝙞𝙡 𝙡𝙖𝙡𝙪, 𝙠𝙖𝙣 𝙣𝙜𝙜𝙖𝙠 𝙢𝙪𝙣𝙜𝙠𝙞𝙣 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣 𝙣𝙜𝙖𝙬𝙖𝙨𝙞𝙣," katanya.

Deddy menyarankan Gibran agar terlebih dahulu memahami kondisi Papua sebelum resmi terjun ke lapangan. Gibran perlu membuka dialog dengan tokoh dan pemerintah setempat, maupun sejarawan.

"𝙔𝙖 𝙩𝙚𝙣𝙩𝙪 𝙙𝙞𝙖 𝙝𝙖𝙧𝙪𝙨 𝙢𝙚𝙢𝙖𝙝𝙖𝙢𝙞, 𝙢𝙚𝙢𝙖𝙣𝙜𝙜𝙞𝙡 𝙙𝙪𝙡𝙪 𝙩𝙤𝙠𝙤𝙝-𝙩𝙤𝙠𝙤𝙝 𝙋𝙖𝙥𝙪𝙖. 𝙋𝙖𝙧𝙖 𝙨𝙚𝙟𝙖𝙧𝙖𝙬𝙖𝙣, 𝙨𝙤𝙨𝙞𝙤𝙡𝙤𝙜. 𝘿𝙚𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙆𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚𝙧𝙞𝙖𝙣 𝙙𝙖𝙡𝙖𝙢 𝙉𝙚𝙜𝙚𝙧𝙞, 𝙠𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚𝙧𝙞𝙖𝙣 𝙡𝙖𝙞𝙣 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙗𝙚𝙧𝙨𝙚𝙣𝙩𝙪𝙝𝙖𝙣 𝙙𝙚𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙋𝙖𝙥𝙪𝙖," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua.

Menurut Yusril, Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM.

Menurut dia, tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres). Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua.

"𝘽𝙖𝙝𝙠𝙖𝙣 𝙢𝙪𝙣𝙜𝙠𝙞𝙣 𝙖𝙙𝙖 𝙟𝙪𝙜𝙖 𝙠𝙖𝙣𝙩𝙤𝙧𝙣𝙮𝙖 𝙒𝙖𝙠𝙞𝙡 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣 𝙪𝙣𝙩𝙪𝙠 𝙗𝙚𝙠𝙚𝙧𝙟𝙖 𝙙𝙖𝙧𝙞 𝙋𝙖𝙥𝙪𝙖 𝙢𝙚𝙣𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣𝙞 𝙢𝙖𝙨𝙖𝙡𝙖𝙝 𝙞𝙣𝙞," ujarnya dalam Launching Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa (8/7).

Belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak Istana mengenai penugasan khusus Gibran di Papua.

𝗖𝘂𝗿𝗵𝗮𝘁 𝘀𝗶𝘀𝘄𝗶 𝗦𝗗 bernama Keimita Ayuni Putri Aiman tidak bisa masuk SMP Negeri di Bekasi viral di media sosial.Putri pemu...
08/07/2025

𝗖𝘂𝗿𝗵𝗮𝘁 𝘀𝗶𝘀𝘄𝗶 𝗦𝗗 bernama Keimita Ayuni Putri Aiman tidak bisa masuk SMP Negeri di Bekasi viral di media sosial.

Putri pemulung itu mengaku berasal dari Bantargebang, Kota Bekasi. Curhat itu pun sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Bahkan Dedi Mulyadi atau KDM mengaku langsung menghubungi Wali Kota Bekasi Tri Adhianto untuk menangani persoalan tersebut.

Namun, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan tidak bisa memenuhi permintaan Dedi Mulyadi.

Tri menjelaskan penerimaan pelajar di Kota Bekasi menggunakan sistem online secara penuh.

Kemudian sudah dibagi berdasarkan jalur, yakni prestasi, zonasi, mutasi, dan afirmasi.

Keimita Ayuni Putri Aiman rupanya mencoba masuk melalui jalur prestasi. Namun, siswi SD itu tidak diterima di SMP Negeri Kota Bekasi.

Bukan tanpa sebab, hal itu karena status anak bukan warga Kota Bekasi.

"𝙋𝙖𝙙𝙖 𝙨𝙖𝙖𝙩 𝙙𝙞𝙖 𝙢𝙖𝙨𝙪𝙠 𝙡𝙚𝙬𝙖𝙩 𝙟𝙖𝙡𝙪𝙧 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙩𝙖𝙨𝙞 𝙩𝙚𝙣𝙩𝙪 𝙙𝙞𝙖 𝙤𝙩𝙤𝙢𝙖𝙩𝙞𝙨 𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙙𝙞𝙩𝙤𝙡𝙖𝙠 𝙤𝙡𝙚𝙝 𝙨𝙞𝙨𝙩𝙚𝙢, 𝙠𝙖𝙧𝙚𝙣𝙖 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙗𝙚𝙧𝙨𝙖𝙣𝙜𝙠𝙪𝙩𝙖𝙣 𝙗𝙪𝙠𝙖𝙣 𝙩𝙞𝙣𝙜𝙜𝙖𝙡 𝙙𝙞 𝙆𝙤𝙩𝙖 𝙗𝙚𝙠𝙖𝙨𝙞, 𝙩𝙖𝙥𝙞 𝙆𝙖𝙗𝙪𝙥𝙖𝙩𝙚𝙣 𝘽𝙚𝙠𝙖𝙨𝙞," kata Politikus PDIP itu.

Tri mengakui Dedi Mulyadi juga sempat meminta dirinya mengupayakan anak tersebut dapat diterima di SMP Negeri wilayah Kota Bekasi.

Namun, ia menegaskan upaya itu tidak bisa dilakukan karena sistem yang berlaku.

"𝙎𝙖𝙮𝙖 𝙨𝙖𝙢𝙥𝙖𝙞𝙠𝙖𝙣 𝙠𝙤𝙣𝙙𝙞𝙨𝙞 𝙆𝙤𝙩𝙖 𝘽𝙚𝙠𝙖𝙨𝙞 𝙨𝙪𝙙𝙖𝙝 𝙤𝙣𝙡𝙞𝙣𝙚, 𝙨𝙚𝙝𝙞𝙣𝙜𝙖 𝙥𝙖𝙨𝙩𝙞 𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙩𝙚𝙧𝙩𝙤𝙡𝙖𝙠 𝙤𝙡𝙚𝙝 𝙨𝙞𝙨𝙩𝙚𝙢, 𝙡𝙖𝙡𝙪 𝙠𝙚𝙢𝙖𝙢𝙥𝙪𝙖𝙣 𝙥𝙪𝙣 𝙝𝙖𝙣𝙮𝙖 𝙢𝙖𝙢𝙥𝙪 35 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙚𝙣 𝙢𝙚𝙣𝙚𝙧𝙞𝙢𝙖 𝙖𝙣𝙖𝙠 𝙆𝙤𝙩𝙖 𝘽𝙚𝙠𝙖𝙨𝙞 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙗𝙞𝙨𝙖 𝙨𝙚𝙠𝙤𝙡𝙖𝙝 𝙙𝙞 𝙎𝙈𝙋," ucapnya.

Tril lalu diminta KDM untuk berkoordinasi dengan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang guna mencari solusi untuk anak itu dapat melanjutkan pendidikan di SMP Negeri.

Sehingga Tri memastikan anak itu tetap bisa mengenyam pendidikan di SMP Negeri.

Ia meluruskan kalau narasi yang dibuat seolah pemulung, orang miskin, kemudian pemerintah Kota Bekasi menolak.

"𝙆𝘿𝙈 𝙢𝙚𝙢𝙗𝙚𝙧𝙞𝙠𝙖𝙣 𝙥𝙚𝙩𝙪𝙣𝙟𝙪𝙠 𝙪𝙣𝙩𝙪𝙠 𝙗𝙚𝙧𝙠𝙤𝙤𝙧𝙙𝙞𝙣𝙖𝙨𝙞 𝙙𝙚𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙆𝙖𝙗𝙪𝙥𝙖𝙩𝙚𝙣, 𝙨𝙖𝙮𝙖 𝙡𝙖𝙠𝙪𝙠𝙖𝙣 𝙙𝙚𝙣𝙜𝙖𝙣 𝘽𝙪𝙥𝙖𝙩𝙞, 𝙙𝙖𝙣 𝘽𝙪𝙥𝙖𝙩𝙞 𝙟𝙪𝙜𝙖 𝙗𝙚𝙧𝙜𝙚𝙧𝙖𝙠 𝙘𝙚𝙥𝙖𝙩, 𝙩𝙚𝙧𝙣𝙮𝙖𝙩𝙖 𝙖𝙣𝙖𝙠 𝙞𝙩𝙪 𝙗𝙞𝙨𝙖 𝙢𝙖𝙨𝙪𝙠 𝙟𝙖𝙡𝙪𝙧 𝙯𝙤𝙣𝙖𝙨𝙞 𝙢𝙚𝙡𝙖𝙡𝙪𝙞 𝙎𝙈𝙋 2 𝙎𝙚𝙩𝙪, 𝙨𝙪𝙙𝙖𝙝 𝙨𝙚𝙨𝙪𝙖𝙞 𝙙𝙚𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙟𝙖𝙡𝙪𝙧𝙣𝙮𝙖," tegasnya.

𝗣𝗮𝘀𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝘀𝘂𝗮𝗺𝗶 𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶 bernama Narulloh (47) dan Dahromi (43) mengaku menyesal memilih Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi da...
08/07/2025

𝗣𝗮𝘀𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝘀𝘂𝗮𝗺𝗶 𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶 bernama Narulloh (47) dan Dahromi (43) mengaku menyesal memilih Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam Pilkada Jawa Barat 2024.

Penyesalan ini disebabkan karena rumahnya yang berada di bantaran sungai Kampung Pulo Timaha, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, bakal dibongkar karena berdiri di atas tanah negara.

"𝙆𝙖𝙡𝙖𝙪 𝙧𝙖𝙨𝙖 𝙢𝙚𝙣𝙮𝙚𝙨𝙖𝙡, 𝙨𝙖𝙮𝙖 𝙢𝙚𝙣𝙮𝙚𝙨𝙖𝙡 𝙗𝙖𝙣𝙜𝙚𝙩 𝙨𝙖𝙮𝙖 𝙢𝙞𝙡𝙞𝙝 𝙙𝙞𝙖, 𝙋𝙖𝙠 𝙆𝘿𝙈 (𝘿𝙚𝙙𝙞 𝙈𝙪𝙡𝙮𝙖𝙙𝙞)," kata Dahromi, Senin (7/7/2025).

Dahromi merasa tak dihargai sebagai warga negara setelah Dedi Mulyadi terpilih.

Dia meminta Dedi Mulyadi mau mendengarkan keluh kesah warga yang rumahnya akan dibongkar.

Selain itu, dia berharap Dedi Mulyadi dapat memberikan kompensasi guna meringankan beban para pemilik bangunan liar yang kini bingung akan tinggal di mana.

"𝙎𝙖𝙮𝙖 𝙢𝙚𝙧𝙖𝙨𝙖 𝙚𝙣𝙜𝙜𝙖𝙠 𝙙𝙞𝙝𝙖𝙧𝙜𝙖𝙞𝙣 𝙨𝙚𝙗𝙖𝙜𝙖𝙞 𝙢𝙖𝙣𝙪𝙨𝙞𝙖, 𝙨𝙚𝙗𝙖𝙜𝙖𝙞 𝙬𝙖𝙧𝙜𝙖 𝙄𝙣𝙙𝙤𝙣𝙚𝙨𝙞𝙖. 𝙎𝙖𝙮𝙖 𝙨𝙚𝙗𝙖𝙜𝙖𝙞 𝙧𝙖𝙠𝙮𝙖𝙩 𝙠𝙚𝙘𝙞𝙡, 𝙨𝙚𝙝𝙖𝙧𝙪𝙨𝙣𝙮𝙖 𝙙𝙞𝙙𝙚𝙣𝙜𝙖𝙧 𝙧𝙖𝙠𝙮𝙖𝙩 𝙠𝙚𝙘𝙞𝙡 𝙠𝙖𝙮𝙖𝙠 𝙢𝙖𝙣𝙖, 𝙪𝙨𝙖𝙝𝙖𝙣𝙮𝙖 𝙠𝙖𝙮𝙖𝙠 𝙢𝙖𝙣𝙖," ujar dia.

Sementara Narulloh juga mengungkapkan kekecewaannya kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

Narullah mengaku memilih Ade pada Pilkada Bekasi 2024. Ia tertarik dengan sosok Ade karena dikenal sebagai pemimpin yang s**a menolong.

Namun, anggapan itu perlahan mulai memudar di matanya seiring rumahnya yang segera dibongkar pemerintah.

"𝙆𝙚𝙘𝙚𝙬𝙖 𝙗𝙖𝙣𝙜𝙚𝙩, 𝙖𝙬𝙖𝙡𝙣𝙮𝙖 𝙨𝙖𝙮𝙖 𝙨𝙪𝙠𝙖 𝙗𝙖𝙣𝙜𝙚𝙩 𝙨𝙖𝙢𝙖 𝙋𝙖𝙠 𝘽𝙪𝙥𝙖𝙩𝙞, 𝙠𝙖𝙡𝙖𝙪 𝙡𝙖𝙜𝙞 𝙥𝙚𝙢𝙞𝙡𝙪 𝙙𝙤𝙖𝙣𝙜 𝙨𝙖𝙮𝙖 𝙙𝙞𝙥𝙚𝙧𝙝𝙖𝙩𝙞𝙞𝙣, 𝙠𝙖𝙡𝙖𝙪 𝙨𝙚𝙠𝙖𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙨𝙖𝙮𝙖 𝙨𝙚𝙤𝙡𝙖𝙝-𝙤𝙡𝙖𝙝 𝙠𝙖𝙮𝙖𝙠 𝙗𝙪𝙠𝙖𝙣 𝙬𝙖𝙧𝙜𝙖 𝙄𝙣𝙙𝙤𝙣𝙚𝙨𝙞𝙖," ungkap dia.

Dalam kesempatan itu, Narullah juga menunjukkan stiker bergambar Ade dan wakilnya, Asep Surya Atmaja yang dipasang di kaca jendela rumahnya.

Menurut dia, pemasangan stiker tersebut membuktikan jika dirinya benar-benar mengidolai Ade walaupun pada akhirnya dibuat kecewa juga oleh sosok pujaannya.

"𝙍𝙪𝙢𝙖𝙝 𝙨𝙖𝙮𝙖 𝙙𝙞𝙩𝙚𝙢𝙥𝙚𝙡𝙞𝙣 𝙨𝙩𝙞𝙠𝙚𝙧 (𝙖𝙙𝙚-𝙖𝙨𝙚𝙥). 𝙎𝙚𝙠𝙖𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙠𝙖𝙡𝙖𝙪 𝙗𝙚𝙜𝙞𝙣𝙞 𝙚𝙣𝙜𝙜𝙖𝙠 𝙖𝙙𝙖 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙣𝙮𝙖𝙢𝙥𝙚𝙧𝙞𝙣. 𝘽𝙤𝙧𝙤-𝙗𝙤𝙧𝙤 𝙨𝙖𝙮𝙖 𝙙𝙞𝙖𝙟𝙖𝙠 𝙢𝙚𝙙𝙞𝙖𝙨𝙞, 𝙙𝙞𝙡𝙚𝙥𝙖𝙨 𝙗𝙚𝙜𝙞𝙩𝙪 𝙨𝙖𝙟𝙖 𝙨𝙖𝙮𝙖," ujar dia.

𝗜𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻 antara pelanggan dengan 𝘥𝘳𝘪𝘷𝘦𝘳 ShopeeFood terjadi di Bantulan, Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, DI ...
07/07/2025

𝗜𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻 antara pelanggan dengan 𝘥𝘳𝘪𝘷𝘦𝘳 ShopeeFood terjadi di Bantulan, Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta (DIY).

Insiden pada 3 Juli 2025 itu terjadi lantaran pelanggan merasa kesal adanya keterlambatan dalam mengantarkan pesanan.

Buntut dari insiden tersebut, pada 5 Juli 2025 para driver menggeruduk rumah pelanggan itu di Bantulan, Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman.

Head of Business Development ShopeeFood Indonesia, Rizkyandi Ramadhan memberikan penjelasan terkait dengan insiden tersebut.

Rizkyandi mengaku telah melakukan pengecekan di sistem terkait dengan adanya informasi keterlambatan pengiriman pesanan hingga berjam-jam. Berdasarkan hasil pengecekan sistem, tercatat keterlambatan maksimal 8 menit.

"𝙏𝙚𝙧𝙠𝙖𝙞𝙩 𝙙𝙚𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙨𝙞 𝙠𝙚𝙩𝙚𝙧𝙡𝙖𝙢𝙗𝙖𝙩𝙖𝙣 𝙥𝙚𝙣𝙜𝙞𝙧𝙞𝙢𝙖𝙣 𝙥𝙚𝙨𝙖𝙣𝙖𝙣 𝙝𝙞𝙣𝙜𝙜𝙖 𝙗𝙚𝙧𝙟𝙖𝙢-𝙟𝙖𝙢, 𝙠𝙖𝙢𝙞 𝙩𝙚𝙡𝙖𝙝 𝙢𝙚𝙡𝙖𝙠𝙪𝙠𝙖𝙣 𝙥𝙚𝙣𝙜𝙚𝙘𝙚𝙠𝙖𝙣 𝙙𝙖𝙣 𝙩𝙚𝙧𝙘𝙖𝙩𝙖𝙩 𝙙𝙞 𝙨𝙞𝙨𝙩𝙚𝙢 𝙗𝙖𝙝𝙬𝙖 𝙠𝙚𝙩𝙚𝙧𝙡𝙖𝙢𝙗𝙖𝙩𝙖𝙣 𝙬𝙖𝙠𝙩𝙪 𝙖𝙙𝙖𝙡𝙖𝙝 𝙢𝙖𝙠𝙨𝙞𝙢𝙖𝙡 8 𝙢𝙚𝙣𝙞𝙩, 𝙙𝙞𝙠𝙖𝙧𝙚𝙣𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙖𝙙𝙖𝙣𝙮𝙖 𝙠𝙚𝙣𝙙𝙖𝙡𝙖 𝙥𝙖𝙙𝙖 𝙠𝙤𝙣𝙙𝙞𝙨𝙞 𝙡𝙖𝙡𝙪 𝙡𝙞𝙣𝙩𝙖𝙨," ujar Rizkyandi, Minggu (6/7/2025).

Rizkyandi menyampaikan, ShopeeFood menyayangkan insiden pada 3 Juli 2025 yang menimpa mitra pengemudi. ShopeeFood juga menyayangkan peristiwa yang terjadi buntut dari insiden tersebut.

"𝙎𝙝𝙤𝙥𝙚𝙚𝙁𝙤𝙤𝙙 𝙨𝙖𝙣𝙜𝙖𝙩 𝙢𝙚𝙣𝙮𝙖𝙮𝙖𝙣𝙜𝙠𝙖𝙣 𝙙𝙖𝙣 𝙥𝙧𝙞𝙝𝙖𝙩𝙞𝙣 𝙖𝙩𝙖𝙨 𝙞𝙣𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙢𝙚𝙣𝙞𝙢𝙥𝙖 𝙢𝙞𝙩𝙧𝙖 𝙥𝙚𝙣𝙜𝙚𝙢𝙪𝙙𝙞 𝙠𝙖𝙢𝙞 𝙙𝙞 𝙔𝙤𝙜𝙮𝙖𝙠𝙖𝙧𝙩𝙖 𝙥𝙖𝙙𝙖 3 𝙅𝙪𝙡𝙞 2025 𝙙𝙖𝙣 𝙟𝙪𝙜𝙖 𝙠𝙚𝙟𝙖𝙙𝙞𝙖𝙣 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙩𝙚𝙧𝙟𝙖𝙙𝙞 𝙨𝙚𝙩𝙚𝙡𝙖𝙝𝙣𝙮𝙖 𝙨𝙚𝙗𝙖𝙜𝙖𝙞 𝙙𝙖𝙢𝙥𝙖𝙠 𝙙𝙖𝙧𝙞 𝙥𝙚𝙧𝙞𝙨𝙩𝙞𝙬𝙖 𝙩𝙚𝙧𝙨𝙚𝙗𝙪𝙩," ucapnya.

Rizkyandi menyampaikan telah berkoordinasi dengan Polresta Sleman. Koordinasi tersebut guna memberikan dukungan yang diperlukan selama proses penyelidikan.

"𝙆𝙖𝙢𝙞 𝙟𝙪𝙜𝙖 𝙢𝙚𝙢𝙖𝙨𝙩𝙞𝙠𝙖𝙣 𝙢𝙞𝙩𝙧𝙖 𝙥𝙚𝙣𝙜𝙚𝙢𝙪𝙙𝙞 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙩𝙚𝙧𝙙𝙖𝙢𝙥𝙖𝙠 𝙢𝙚𝙣𝙙𝙖𝙥𝙖𝙩𝙠𝙖𝙣 𝙥𝙚𝙣𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣𝙖𝙣 𝙙𝙖𝙣 𝙥𝙚𝙣𝙙𝙖𝙢𝙥𝙞𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙙𝙞𝙥𝙚𝙧𝙡𝙪𝙠𝙖𝙣," ungkapnya.

ShopeeFood, lanjut Rizkyandi, menentang segala bentuk kekerasan. Pihaknya berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan semua pihak di dalam ekosistem ShopeeFood, baik mitra pengemudi maupun pelanggan.

"𝙆𝙖𝙢𝙞 𝙢𝙚𝙣𝙜𝙞𝙢𝙗𝙖𝙪 𝙠𝙚𝙥𝙖𝙙𝙖 𝙨𝙚𝙡𝙪𝙧𝙪𝙝 𝙥𝙞𝙝𝙖𝙠 𝙪𝙣𝙩𝙪𝙠 𝙩𝙞𝙙𝙖𝙠 𝙩𝙚𝙧𝙥𝙧𝙤𝙫𝙤𝙠𝙖𝙨𝙞, 𝙢𝙚𝙣𝙟𝙖𝙜𝙖 𝙨𝙞𝙩𝙪𝙖𝙨𝙞 𝙩𝙚𝙩𝙖𝙥 𝙠𝙤𝙣𝙙𝙪𝙨𝙞𝙛 𝙙𝙖𝙣 𝙢𝙚𝙣𝙜𝙝𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞 𝙥𝙧𝙤𝙨𝙚𝙨 𝙝𝙪𝙠𝙪𝙢 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙨𝙚𝙙𝙖𝙣𝙜 𝙗𝙚𝙧𝙟𝙖𝙡𝙖𝙣," ucapnya.

𝗨𝗻𝗴𝗴𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗮𝗸𝘂𝗻 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺  menjadi viral di media sosial.Unggahan tersebut menampilkan video acara perpisahan di SDN 1 Cal...
06/07/2025

𝗨𝗻𝗴𝗴𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗮𝗸𝘂𝗻 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺 menjadi viral di media sosial.

Unggahan tersebut menampilkan video acara perpisahan di SDN 1 Calungbungur, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten.

Yang menjadi sorotan publik dalam video tersebut, terlihat penampilan lima anak perempuan yang menari di atas panggung.

Kepala Bidang SD di Dinas Pendidikan Lebak, Hadi Mulya, buka suara.

Ia mengonfirmasi bahwa video tersebut memang berasal dari acara perpisahan di SDN 1 Calungbungur.

Penampilan tersebut merupakan bagian dari kegiatan siswi kelas 6 SD yang akan lulus tahun ini.

Kepala sekolah setempat, Edi, menjelaskan bahwa para siswi tersebut telah melakukan latihan mandiri di luar sekolah.

Kemudian acara tersebut berlangsung pada Kamis, 19 Juni 2025.

"𝙆𝙚𝙜𝙞𝙖𝙩𝙖𝙣 𝙝𝙞𝙗𝙪𝙧𝙖𝙣 𝙖𝙣𝙖𝙠 𝙙𝙞 𝙡𝙪𝙖𝙧 𝙠𝙚𝙜𝙞𝙖𝙩𝙖𝙣 𝙞𝙣𝙩𝙞," jelas Edi, Senin (30/5/2025).

𝗧𝗔𝗡𝗚𝗚𝗔𝗣𝗔𝗡 𝗪𝗔𝗞𝗜𝗟 𝗕𝗨𝗣𝗔𝗧𝗜 𝗟𝗘𝗕𝗔𝗞

Penampilan tersebut menuai kritik dari Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah.

Ia menyayangkan aksi anak-anak dalam video tersebut.

Sang Wabup menyebut bahwa penampilan dalam perpisahan tersebut bukanlah budaya yang ada di Kabupaten Lebak.

"𝙎𝙖𝙡𝙖𝙝 𝙙𝙞𝙙𝙞𝙠 𝙤𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙩𝙪𝙖, 𝙙𝙖𝙣 𝙥𝙞𝙝𝙖𝙠 𝙨𝙚𝙠𝙤𝙡𝙖𝙝 𝙝𝙖𝙧𝙪𝙨𝙣𝙮𝙖 𝙢𝙚𝙣𝙜𝙤𝙣𝙩𝙧𝙤𝙡," kata Amir di pendopo Kabupaten Lebak, Senin.

"𝙎𝙚𝙗𝙚𝙡𝙪𝙢 𝙥𝙚𝙣𝙩𝙖𝙨, 𝙝𝙖𝙧𝙪𝙨𝙣𝙮𝙖 𝙙𝙞𝙩𝙚𝙡𝙞𝙩𝙞 𝙙𝙪𝙡𝙪 𝙨𝙚𝙨𝙪𝙖𝙞 𝙩𝙞𝙙𝙖𝙠 𝙙𝙚𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙗𝙪𝙙𝙖𝙮𝙖 𝙠𝙞𝙩𝙖," imbuhnya.

𝗞𝗮𝗽𝗼𝗹𝗿𝗲𝘀 𝗕𝗼𝗴𝗼𝗿 𝗔𝗞𝗕𝗣 𝗥𝗶𝗼 𝗪𝗮𝗵𝘆𝘂 𝗔𝗻𝗴𝗴𝗼𝗿𝗼 mengatakan tidak akan memenjarakan warga yang melawan pelaku begal. Dia menyatakan...
05/07/2025

𝗞𝗮𝗽𝗼𝗹𝗿𝗲𝘀 𝗕𝗼𝗴𝗼𝗿 𝗔𝗞𝗕𝗣 𝗥𝗶𝗼 𝗪𝗮𝗵𝘆𝘂 𝗔𝗻𝗴𝗴𝗼𝗿𝗼 mengatakan tidak akan memenjarakan warga yang melawan pelaku begal. Dia menyatakan warga boleh membela diri dari aksi pembegalan.

Hal itu disampaikan Rio setelah melaksanakan bedah rumah di Rancabungur, Kamis (3/7/2025). Dia mengatakan diskresi itu dikeluarkan sebagai respons atas banyaknya kasus begal.

"𝙅𝙖𝙙𝙞 𝙗𝙖𝙣𝙮𝙖𝙠𝙣𝙮𝙖 𝙠𝙚𝙟𝙖𝙙𝙞𝙖𝙣 𝙗𝙚𝙜𝙖𝙡 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙢𝙚𝙣𝙜𝙖𝙠𝙞𝙗𝙖𝙩𝙠𝙖𝙣 𝙤𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙩𝙞𝙙𝙖𝙠 𝙩𝙖𝙝𝙪 𝙗𝙞𝙨𝙖 𝙢𝙚𝙣𝙟𝙖𝙙𝙞 𝙠𝙤𝙧𝙗𝙖𝙣, 𝙨𝙖𝙮𝙖 𝙩𝙞𝙙𝙖𝙠 𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙢𝙚𝙢𝙚𝙣𝙟𝙖𝙧𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙨𝙚𝙜𝙚𝙣𝙖𝙥 𝙤𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙞𝙣𝙜𝙞𝙣 𝙢𝙚𝙣𝙮𝙚𝙡𝙖𝙢𝙖𝙩𝙠𝙖𝙣 𝙙𝙞𝙧𝙞𝙣𝙮𝙖 𝙙𝙖𝙧𝙞 𝙥𝙚𝙡𝙖𝙠𝙪 𝙗𝙚𝙜𝙖𝙡," kata Rio.

Rio memastikan warga yang melawan begal dengan membela diri tidak akan ditindak. Hal tersebut karena begal telah banyak merugikan masyarakat.

"𝙅𝙖𝙙𝙞 𝙨𝙖𝙮𝙖 𝙥𝙖𝙨𝙩𝙞𝙠𝙖𝙣 𝙙𝙖𝙣 𝙮𝙖𝙠𝙞𝙣𝙠𝙖𝙣 𝙠𝙚𝙥𝙖𝙙𝙖 𝙨𝙚𝙡𝙪𝙧𝙪𝙝 𝙢𝙖𝙨𝙮𝙖𝙧𝙖𝙠𝙖𝙩 𝙆𝙖𝙗𝙪𝙥𝙖𝙩𝙚𝙣 𝘽𝙤𝙜𝙤𝙧 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙗𝙚𝙧𝙝𝙖𝙙𝙖𝙥𝙖𝙣 𝙙𝙚𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙗𝙚𝙜𝙖𝙡, 𝙨𝙞𝙡𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙢𝙚𝙢𝙗𝙚𝙡𝙖 𝙙𝙞𝙧𝙞, 𝙙𝙖𝙣 𝙨𝙖𝙮𝙖 𝙩𝙞𝙙𝙖𝙠 𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙢𝙚𝙢𝙚𝙣𝙟𝙖𝙧𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙤𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙢𝙚𝙣𝙟𝙖𝙙𝙞 𝙠𝙤𝙧𝙗𝙖𝙣 𝙗𝙚𝙜𝙖𝙡," Tuturnya.

Rio mengatakan warga yang membela diri dari pelaku begal bukan perbuatan melawan hukum. Karena dia sendiri tak menoleransi segala bentuk kejahatan, seperti begal dan premanisme.

"𝙏𝙚𝙧𝙨𝙚𝙧𝙖𝙝, 𝙙𝙞𝙥𝙚𝙧𝙗𝙤𝙡𝙚𝙝𝙠𝙖𝙣 𝙨𝙚𝙢𝙪𝙖𝙣𝙮𝙖. 𝙎𝙖𝙮𝙖 𝙣𝙜𝙜𝙖𝙠 𝙖𝙙𝙖 𝙢𝙖𝙨𝙖𝙡𝙖𝙝 𝙠𝙖𝙧𝙚𝙣𝙖 𝙗𝙚𝙜𝙖𝙡 𝙨𝙖𝙢𝙖 𝙠𝙖𝙨𝙪𝙨 𝙥𝙧𝙚𝙢𝙖𝙣 𝙙𝙖𝙣 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙡𝙖𝙞𝙣, 𝙨𝙖𝙮𝙖 𝙩𝙞𝙙𝙖𝙠 𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙢𝙚𝙣𝙤𝙡𝙚𝙧𝙞𝙧 𝙙𝙞 𝙆𝙖𝙗𝙪𝙥𝙖𝙩𝙚𝙣 𝘽𝙤𝙜𝙤𝙧," pungkasnya.

𝗛𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗿𝗼𝗯𝗼𝘁 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶𝘁𝗮𝗺𝗽𝗶𝗹𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗼𝗹𝗿𝗶 dalam acara HUT Bhayangkara ke-79 disebut hampir Rp 3 miliar, merujuk pada pernya...
05/07/2025

𝗛𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗿𝗼𝗯𝗼𝘁 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶𝘁𝗮𝗺𝗽𝗶𝗹𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗼𝗹𝗿𝗶 dalam acara HUT Bhayangkara ke-79 disebut hampir Rp 3 miliar, merujuk pada pernyataan bos PT Ezra Robotics Teknologi.

Netizen pun langsung mengecek harganya di beragam platform, termasuk e-commerce Cina.

Robot yang ditampilkan dalam acara puncak Hari Bhayangkara ke-79 yang digelar di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat pada Selasa (1/7) yakni masing-masing dua robot tank dan robot ROPI, satu robot drone agriculture, serta masing-masing 10 robot anjing K9 dan robot humanoid.

Polri bekerja sama dengan PT Sari Teknologi dan PT Ezra Robotics Teknologi. Namun kepolisian tidak memerinci anggarannya. Kedua perusahaan juga tidak memerinci harga produknya di laman resmi.

Setelah media lokal mengutip pernyataan bos Ezra Robotics Teknologi mengungkapkan harganya hampir Rp 3 miliar per unit, netizen pun langsung membandingkannya dengan robot lain.

Salah satunya, netizen membagikan informasi harga robot buatan perusahaan teknologi asal Cina Unitree yakni US$ 16.000 atau Rp 259 juta (kurs Rp 16.190 per US$) untuk humanoid tipe G1 dan US$ 2.800 atau Rp 45,3 juta untuk anjing tipe Go2, dikutip dari laman e-commerce Unitree.

Sementara itu, harga robot humanoid Unitree di Alibaba US$ 16.000 - US$ 28.000 atau Rp 259 juta - Rp 453 juta dan robot anjing US$ 1.600 - US$ 3.050 atau Rp 25,9 juta - Rp 49,4 juta.

"𝙆𝙖𝙡𝙖𝙪 𝙝𝙖𝙧𝙜𝙖 𝙥𝙖𝙨𝙖𝙧𝙖𝙣 𝙧𝙤𝙗𝙤𝙩 𝙐𝙣𝙞𝙩𝙧𝙚𝙚 𝙝𝙖𝙣𝙮𝙖 𝙍𝙥 25 𝙟𝙪𝙩𝙖 – 𝙍𝙥 250 𝙟𝙪𝙩𝙖, 𝙡𝙖𝙡𝙪 𝙠𝙚𝙣𝙖𝙥𝙖 𝙋𝙤𝙡𝙧𝙞 𝙗𝙚𝙡𝙞 𝙨𝙚𝙝𝙖𝙧𝙜𝙖 𝙍𝙥 3 𝙢𝙞𝙡𝙞𝙖𝙧?" kata salah satu netizen di X, Kamis (3/7).

Ada juga netizen yang menduga Rp 3 miliar merupakan harga 10 unit robot humanoid dan 10 robot anjing, sebagaimana yang ditampilkan Polri dalam acara HUT Bhayangkara ke-79 di Monas.

"𝙋𝙤𝙡𝙞𝙨𝙞 𝙢𝙚𝙣𝙮𝙚𝙗𝙖𝙧 10 𝙧𝙤𝙗𝙤𝙩 𝙢𝙖𝙣𝙪𝙨𝙞𝙖 𝙙𝙖𝙣 10 𝙧𝙤𝙗𝙤𝙩 𝙖𝙣𝙟𝙞𝙣𝙜 𝙆9 𝙙𝙚𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙝𝙖𝙧𝙜𝙖 𝙢𝙖𝙨𝙞𝙣𝙜-𝙢𝙖𝙨𝙞𝙣𝙜 𝙐𝙎$ 16.000 𝙙𝙖𝙣 𝙐𝙎$ 2.800. 𝙅𝙖𝙙𝙞 𝙩𝙤𝙩𝙖𝙡 𝙨𝙚𝙠𝙞𝙩𝙖𝙧 𝙍𝙥 3 𝙢𝙞𝙡𝙞𝙖𝙧," ujar akun .

Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menilai kehadiran robot-robot polisi sebagai bagian dari inovasi dan kreativitas kerja-kerja Polri. Penggunaan robot-robot juga untuk menunjang kinerja kepolisian sebagai suatu keniscayaan di era digital dan perkembangan teknologi informasi saat ini.

Ia juga berkaca pada negara-negara maju lainnya yang memanfaatkan robot guna membantu dalam menjalankan tugas kepolisian misalnya, menjinakkan alat peledak berbahaya seperti bom hingga mengatur lalu lintas.

"𝙈𝙚𝙣𝙪𝙧𝙪𝙩 𝙝𝙚𝙢𝙖𝙩 𝙠𝙖𝙢𝙞, 𝙆𝙤𝙢𝙞𝙨𝙞 𝙄𝙄𝙄 𝙞𝙩𝙪 𝙠𝙚𝙣𝙞𝙨𝙘𝙖𝙮𝙖𝙖𝙣 𝙙𝙖𝙣 𝙠𝙖𝙢𝙞 𝙝𝙖𝙧𝙪𝙨 𝙨𝙖𝙢𝙗𝙪𝙩 𝙜𝙚𝙢𝙗𝙞𝙧𝙖 𝙨𝙪𝙥𝙖𝙮𝙖 𝙗𝙚𝙩𝙪𝙡-𝙗𝙚𝙩𝙪𝙡 𝙣𝙚𝙜𝙖𝙧𝙖 𝙠𝙞𝙩𝙖 𝙢𝙚𝙢𝙖𝙣𝙜 𝙨𝙪𝙙𝙖𝙝 𝙣𝙚𝙜𝙖𝙧𝙖 𝙢𝙖𝙟𝙪, 𝙮𝙖 𝙠𝙖𝙣?" kata Rudianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7), dikutip dari Antaranews.

Ketimbang berpikir skeptis terkait besaran anggaran yang harus digelontorkan dalam pengadaan robot tersebut, Rudianto memandang robot itu memang bertujuan memudahkan Polri dalam menjalankan tugas.

"𝙆𝙖𝙡𝙖𝙪 𝙨𝙖𝙮𝙖 𝙢𝙚𝙢𝙞𝙠𝙞𝙧𝙠𝙖𝙣 𝙨𝙚𝙥𝙚𝙧𝙩𝙞 𝙞𝙩𝙪, 𝙗𝙚𝙧𝙥𝙞𝙠𝙞𝙧 𝙥𝙤𝙨𝙞𝙩𝙞𝙛, 𝙙𝙖𝙣 𝙞𝙣𝙞 𝙗𝙖𝙜𝙞𝙖𝙣 𝙠𝙚𝙧𝙟𝙖-𝙠𝙚𝙧𝙟𝙖 𝙞𝙣𝙤𝙫𝙖𝙨𝙞 𝙙𝙖𝙧𝙞 𝙟𝙖𝙟𝙖𝙧𝙖𝙣 𝙥𝙚𝙩𝙞𝙣𝙜𝙜𝙞 𝙋𝙤𝙡𝙧𝙞, 𝙙𝙖𝙣 𝙢𝙚𝙣𝙪𝙧𝙪𝙩 𝙨𝙖𝙮𝙖 𝙞𝙩𝙪 𝙡𝙖𝙣𝙜𝙠𝙖𝙝 𝙢𝙖𝙟𝙪 𝙡𝙖𝙝 𝙮𝙖 𝙠𝙖𝙧𝙚𝙣𝙖 𝙨𝙪𝙙𝙖𝙝 𝙖𝙙𝙖 𝙧𝙤𝙗𝙤𝙩-𝙧𝙤𝙗𝙤𝙩 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙩𝙪𝙟𝙪𝙖𝙣𝙣𝙮𝙖 𝙥𝙖𝙨𝙩𝙞 𝙪𝙣𝙩𝙪𝙠 𝙢𝙚𝙢𝙥𝙚𝙧𝙡𝙖𝙣𝙘𝙖𝙧 𝙠𝙚𝙧𝙟𝙖 𝙠𝙚𝙥𝙤𝙡𝙞𝙨𝙞𝙖𝙣," ujarnya.

Meski demikian, dia menyebut Komisi III tak keberatan untuk membahas ihwal pengadaan robot-robot polisi dengan Polri dalam rapat kerja.

𝗔𝗱𝗲 𝗔𝗿𝗺𝗮𝗻𝗱𝗼 dikabarkan menjadi komisaris PT PLN Nusantara Power (PLN NP), anak perusahaan PT PLN (Persero).Kabar pengang...
04/07/2025

𝗔𝗱𝗲 𝗔𝗿𝗺𝗮𝗻𝗱𝗼 dikabarkan menjadi komisaris PT PLN Nusantara Power (PLN NP), anak perusahaan PT PLN (Persero).

Kabar pengangkatan itu dikonfirmasi langsung oleh Ade. Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mengklaim sudah mulai bekerja sebagai komisaris pekan ini.

"𝘽𝙚𝙣𝙖𝙧, 𝙢𝙪𝙡𝙖𝙞 𝙖𝙠𝙩𝙞𝙛 𝙆𝙖𝙢𝙞𝙨 𝙠𝙚𝙢𝙖𝙧𝙞𝙣," kata Ade, Jumat (4/7/2025).

Kabar penunjukan Ade sebagai komisaris BUMN sempat mencuat di media sosial. Tangkapan layar dokumen hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN NP tersebar pada 1 Juli.

Ade lantas menginformasi susunan baru yang beredar di media sosial itu. Menurutnya, Edi Srimulyanti ditunjuk sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen.

Nama-nama lainnya di jajaran komisaris adalah Suharyono, M. Pradana Indraputra, Adam Muhammad, dan Muhammd Syafi'i.

Sementara itu, Direktur Utama dijabat Ruly Firmansyah. Jajaran direksi PT PLN NP diisi M. Irwansyah Putra, Teguh Widhi Harsono, TB Ari Wibawa Mukti, Dwi Hartono, dan Komang Parmita.

Susunan komisaris di website resmi PLN Nusantara Power belum berubah saat diakses pukul 10.00 WIB hari ini.

𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗝𝗮𝘄𝗮 𝗕𝗮𝗿𝗮𝘁 𝗗𝗲𝗱𝗶 𝗠𝘂𝗹𝘆𝗮𝗱𝗶 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗮𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻, keberadaan Teras Cihampelas di Bandung, Jawa Barat, yang membentang di atas...
04/07/2025

𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗝𝗮𝘄𝗮 𝗕𝗮𝗿𝗮𝘁 𝗗𝗲𝗱𝗶 𝗠𝘂𝗹𝘆𝗮𝗱𝗶 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗮𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻, keberadaan Teras Cihampelas di Bandung, Jawa Barat, yang membentang di atas Jalan Cihampelas, justru membuat jalan yang dulunya terkenal sebagai pusat jeans di Kota Bandung tersebut terlihat semerawut, macet, dan menimbulkan bau tak sedap.

"𝙋𝙖𝙠 𝙒𝙖𝙡𝙞 𝙆𝙤𝙩𝙖 𝙝𝙖𝙧𝙪𝙨 𝙢𝙚𝙧𝙖𝙥𝙞𝙠𝙖𝙣 𝙅𝙖𝙡𝙖𝙣 𝘾𝙞𝙝𝙖𝙢𝙥𝙚𝙡𝙖𝙨 𝙠𝙖𝙧𝙚𝙣𝙖 𝙟𝙖𝙡𝙖𝙣𝙣𝙮𝙖 𝙢𝙚𝙣𝙮𝙚𝙢𝙥𝙞𝙩 𝙙𝙖𝙣 𝙗𝙖𝙪 𝙝𝙖𝙨𝙚𝙪𝙢 (𝙖𝙨𝙖𝙢)," kata Dedi saat bersama Farhan di Bandara Husein Sastranegara Bandung, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Rabu (2/7/2025).

Dedi mengatakan, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan harus berani menertibkan Jalan Cihampelas meski di atasnya terdapat bangunan Teras Cihampelas yang merupakan bangunan monumental peninggalan Ridwan Kamil yang saat itu menjabat Wali Kota Bandung.

"𝙋𝙖𝙠 𝙒𝙖𝙡𝙞 𝙆𝙤𝙩𝙖 𝙞𝙣𝙞 𝙨𝙖𝙮𝙖 𝙡𝙞𝙝𝙖𝙩 𝙥𝙚𝙢𝙗𝙚𝙧𝙖𝙣𝙞, 𝙩𝙚𝙩𝙖𝙥𝙞 𝙖𝙙𝙖 𝙨𝙚𝙙𝙞𝙠𝙞𝙩 𝙩𝙖𝙠𝙪𝙩𝙣𝙮𝙖," ujar Dedi Mulyadi seraya tertawa.

Sementara, Farhan mengatakan, bangunan menghabiskan Rp 48,5 miliar dalam pembangunanya itu diusulkan untuk dibongkar karena masalah tata ruang.

"𝘼𝙙𝙖 𝙢𝙖𝙨𝙖𝙡𝙖𝙝 𝙙𝙚𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙩𝙖𝙩𝙖 𝙧𝙪𝙖𝙣𝙜," ujar Farhan.

Menurut Farhan, keberadaan Teras Cihampelas, skywalk ikonik yang dibangun di masa Ridwan Kamil, saat ini tidak hanya menyebabkan kemacetan, tapi juga mengganggu keindahan visual Jalan Cihampelas, yang selama ini dikenal sebagai salah satu koridor kota bersejarah.

"𝘿𝙖𝙢𝙥𝙖𝙠𝙣𝙮𝙖 𝙖𝙙𝙖𝙡𝙖𝙝 𝙗𝙖𝙝𝙬𝙖 𝙅𝙖𝙡𝙖𝙣 𝘾𝙞𝙝𝙖𝙢𝙥𝙚𝙡𝙖𝙨 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙝𝙖𝙧𝙪𝙨𝙣𝙮𝙖 𝙗𝙞𝙨𝙖 𝙠𝙞𝙩𝙖 𝙡𝙚𝙨𝙩𝙖𝙧𝙞𝙠𝙖𝙣 𝙨𝙚𝙗𝙖𝙜𝙖𝙞 𝙨𝙖𝙡𝙖𝙝 𝙨𝙖𝙩𝙪 𝙟𝙖𝙡𝙖𝙣 𝙗𝙚𝙧𝙨𝙚𝙟𝙖𝙧𝙖𝙝 𝙙𝙚𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙥𝙖𝙜𝙖𝙧-𝙥𝙖𝙜𝙖𝙧 𝙥𝙤𝙝𝙤𝙣 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙡𝙪𝙖𝙧 𝙗𝙞𝙖𝙨𝙖, 𝙙𝙚𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙖𝙙𝙖𝙣𝙮𝙖 𝙨𝙞 𝙏𝙚𝙧𝙖𝙨 𝘾𝙞𝙝𝙖𝙢𝙥𝙚𝙡𝙖𝙨 𝙢𝙚𝙣𝙟𝙖𝙙𝙞 𝙩𝙚𝙧𝙜𝙖𝙣𝙜𝙜𝙪," ungkap Farhan.

Padahal, awalnya Teras Cihampelas dirancang sebagai tempat relokasi para pedagang kaki lima (PKL) serta sekaligus objek wisata vertikal bagi pengunjung.

Namun, menurut Farhan, fungsi tersebut saat ini tidak berjalan dengan baik.

"𝙎𝙖𝙮𝙖 𝙢𝙖𝙝 𝙗𝙪𝙠𝙖𝙣 𝙖𝙝𝙡𝙞 𝙮𝙖, 𝙩𝙖𝙥𝙞 𝙧𝙖𝙨𝙖-𝙧𝙖𝙨𝙖𝙣𝙮𝙖, 𝙨𝙖𝙮𝙖 𝙨𝙚𝙗𝙖𝙜𝙖𝙞 𝙥𝙚𝙣𝙜𝙜𝙪𝙣𝙖 𝙟𝙖𝙡𝙖𝙣 𝙢𝙚𝙧𝙖𝙨𝙖 𝙨𝙚𝙥𝙚𝙧𝙩𝙞 𝙖𝙙𝙖 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙨𝙖𝙡𝙖𝙝 (𝙙𝙚𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙏𝙚𝙧𝙖𝙨 𝘾𝙞𝙝𝙖𝙢𝙥𝙚𝙡𝙖𝙨)," tuturnya.

Meskipun pembongkaran menjadi salah satu opsi yang diusulkan, Farhan menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bandung tidak bisa serta-merta membongkar fasilitas tersebut tanpa proses administratif yang panjang.

"𝙎𝙖𝙢𝙗𝙞𝙡 𝙢𝙚𝙣𝙪𝙣𝙜𝙜𝙪 𝙪𝙨𝙪𝙡𝙖𝙣-𝙪𝙨𝙪𝙡𝙖𝙣 𝙡𝙖𝙞𝙣𝙣𝙮𝙖, 𝙠𝙖𝙧𝙚𝙣𝙖 𝙨𝙖𝙮𝙖 𝙢𝙚𝙨𝙩𝙞 𝙗𝙞𝙘𝙖𝙧𝙖 𝙙𝙚𝙣𝙜𝙖𝙣 𝘿𝙋𝙍𝘿, 𝙨𝙖𝙮𝙖 𝙢𝙚𝙨𝙩𝙞 𝙗𝙞𝙘𝙖𝙧𝙖 𝙙𝙚𝙣𝙜𝙖𝙣 𝘽𝙖𝙙𝙖𝙣 𝙆𝙚𝙪𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙙𝙖𝙣 𝘼𝙨𝙚𝙩 𝘿𝙖𝙚𝙧𝙖𝙝, 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙠𝙞𝙩𝙖 𝙡𝙖𝙠𝙪𝙠𝙖𝙣, 𝙨𝙖𝙩𝙪, 𝙎𝙖𝙩𝙥𝙤𝙡 𝙋𝙋 𝙨𝙩𝙖𝙣𝙙𝙗𝙮 24 𝙟𝙖𝙢 𝙪𝙣𝙩𝙪𝙠 𝙠𝙚𝙖𝙢𝙖𝙣𝙖𝙣. 𝘿𝙎𝘿𝘼𝘽𝙈 𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙢𝙚𝙢𝙥𝙚𝙧𝙗𝙖𝙞𝙠𝙞 𝙩𝙤𝙞𝙡𝙚𝙩, 𝙢𝙚𝙢𝙗𝙚𝙧𝙨𝙞𝙝𝙠𝙖𝙣 𝙨𝙚𝙜𝙖𝙡𝙖 𝙢𝙖𝙘𝙖𝙢 𝙫𝙖𝙣𝙙𝙖𝙡𝙞𝙨𝙢𝙚𝙣𝙮𝙖. 𝙆𝙚𝙢𝙪𝙙𝙞𝙖𝙣 𝙙𝙖𝙧𝙞 𝘿𝙞𝙣𝙖𝙨 𝙋𝙚𝙧𝙝𝙪𝙗𝙪𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙢𝙚𝙢𝙖𝙨𝙖𝙣𝙜 𝙥𝙚𝙣𝙚𝙧𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙟𝙖𝙡𝙖𝙣 𝙡𝙞𝙣𝙜𝙠𝙪𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙥𝙡𝙪𝙨 𝙥𝙚𝙙𝙚𝙨𝙩𝙧𝙞𝙖𝙣 𝙙𝙞 𝙗𝙖𝙬𝙖𝙝 𝙨𝙚𝙝𝙞𝙣𝙜𝙜𝙖 𝙩𝙞𝙙𝙖𝙠 𝙜𝙚𝙡𝙖𝙥 𝙙𝙖𝙣 𝙝𝙞𝙚𝙪𝙢," ucap Farhan.

𝗔𝗷𝘂𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻 𝗸𝗲-𝟳 𝗥𝗜 Joko Widodo (Jokowi), Kompol Syarif Fitriansyah diperiksa terkait kasus tudingan ijazah palsu di...
04/07/2025

𝗔𝗷𝘂𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻 𝗸𝗲-𝟳 𝗥𝗜 Joko Widodo (Jokowi), Kompol Syarif Fitriansyah diperiksa terkait kasus tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (3/7).

"𝙎𝙖𝙮𝙖 𝙢𝙚𝙢𝙚𝙣𝙪𝙝𝙞 𝙥𝙖𝙣𝙜𝙜𝙞𝙡𝙖𝙣 𝙙𝙖𝙧𝙞 𝙥𝙚𝙣𝙮𝙞𝙙𝙞𝙠 𝙋𝙤𝙡𝙙𝙖 𝙈𝙚𝙩𝙧𝙤 𝙖𝙩𝙖𝙨 𝙥𝙚𝙢𝙗𝙚𝙧𝙞𝙖𝙣 𝙠𝙚𝙨𝙖𝙠𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙩𝙚𝙧𝙝𝙖𝙙𝙖𝙥 𝙠𝙖𝙨𝙪𝙨 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙙𝙞𝙡𝙖𝙥𝙤𝙧𝙠𝙖𝙣 𝙤𝙡𝙚𝙝 𝘽𝙖𝙥𝙖𝙠 𝙅𝙤𝙠𝙤 𝙒𝙞𝙙𝙤𝙙𝙤," kata Syarif saat dikonfirmasi.

Kendati demikian, Syarif tak membeberkan lebih lanjut ihwal pemeriksaan tersebut. Termasuk, soal jumlah pertanyaan selama proses pemeriksaan.

"𝙎𝙞𝙡𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙙𝙞𝙩𝙖𝙣𝙮𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙠𝙚 𝙥𝙚𝙣𝙮𝙞𝙙𝙞𝙠 𝙮𝙖," ujarnya.

Hingga saat ini, belum ada keterangan dari Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan terhadap Syarif tersebut.

Diketahui, Polda Metro Jaya tengah mengusut enam laporan polisi terkait tudingan ijazah palsu Jokowi.

Dari enam laporan itu, salah satunya dilaporkan langsung oleh Jokowi.

Jokowi melayangkan laporan terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu.

Jokowi melaporkan soal dugaan pelanggaran Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 305 Jo 51 ayat 1 UU ITE.

Polisi telah mengantongi sejumlah barang bukti yang diserahkan ke kepolisian saat Jokowi dan tim kuasa hukum membuat laporan, antara lain flashdisk berisi 24 tautan video Youtube dan konten media sosial X hingga fotokopi ijazah.

Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah pihak dalam proses penyelidikan laporan tersebut. Antara lain, Roy Suryo, Tifauzia alias dokter Tifa, Michael Sinaga Rismon Hasiholan Sianipar hingga Kader PSI Dian Sandi.

𝗞𝗼𝗺𝗶𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝗮𝗻𝘁𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗿𝘂𝗽𝘀𝗶 (𝗞𝗣𝗞) terus menggali bukti-bukti terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatera Utara y...
04/07/2025

𝗞𝗼𝗺𝗶𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝗮𝗻𝘁𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗿𝘂𝗽𝘀𝗶 (𝗞𝗣𝗞) terus menggali bukti-bukti terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatera Utara yang menyeret sejumlah pejabat hingga pelaku usaha.

Dalam penyidikan terbaru, KPK mengamankan barang bukti elektronik seperti ponsel dari beberapa pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini.

Fokus penyidik kini mengarah pada jejak komunikasi digital, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

KPK sedang menelusuri kemungkinan adanya hubungan komunikasi antara Bobby dan salah satu tersangka utama dalam kasus ini, yakni Topan Obaja Putra Ginting, eks Kepala Dinas PUPR Sumut.

Topan sendiri dikenal sebagai orang dekat Bobby, yang memperkuat alasan penyidik untuk menelusuri hubungan keduanya lebih jauh.

𝙎𝙚𝙢𝙪𝙖 𝙗𝙪𝙠𝙩𝙞 𝙚𝙡𝙚𝙠𝙩𝙧𝙤𝙣𝙞𝙠 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙠𝙖𝙢𝙞 𝙖𝙢𝙖𝙣𝙠𝙖𝙣 𝙩𝙚𝙣𝙩𝙪 𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙠𝙖𝙢𝙞 𝙙𝙖𝙡𝙖𝙢𝙞 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙨𝙞𝙣𝙮𝙖," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2025).

Meski demikian, Budi belum dapat mengungkap secara rinci isi dari barang bukti tersebut karena masih masuk dalam materi penyidikan yang bersifat tertutup.

Informasi yang tersimpan dalam bukti elektronik itu disebut akan menjadi bagian penting dalam mengungkap pola komunikasi, alur pengaturan proyek, hingga siapa saja yang terlibat di balik layar.

𝗠𝗲𝗱𝗶𝗮 𝘀𝗼𝘀𝗶𝗮𝗹 dihebohkan dengan sikap dua anak yang menitipkan ibu kandungnya bernama Nasikah berusia 74 tahun asal Surab...
03/07/2025

𝗠𝗲𝗱𝗶𝗮 𝘀𝗼𝘀𝗶𝗮𝗹 dihebohkan dengan sikap dua anak yang menitipkan ibu kandungnya bernama Nasikah berusia 74 tahun asal Surabaya ke panti jompo Griya Lansia Husnul Khatimah, Malang.

Mirisnya, dalam video yang beredar kedua anak itu menandatangani persyaratan di panti jompo bahwa ibunya diserahkan secara total, bahkan jika meninggal dunia tidak akan dikabari ke keluarganya.

Menanggapi hal itu, anak kedua Nasikah, Fitria membantah narasi video tersebut. Dia dan kakanya Sri Rahayu hanya berniat menitipkan ibunya ke Griya Lansia.

Nantinya, dia dan kakanya akan mengunjungi ibunya satu bulan sekali sembari menitipkan perbekalan.

"𝙎𝙖𝙮𝙖 𝙘𝙪𝙢𝙖 𝙢𝙚𝙣𝙞𝙩𝙞𝙥𝙠𝙖𝙣. 𝙉𝙖𝙣𝙩𝙞 𝙠𝙖𝙣 𝙨𝙚𝙩𝙞𝙖𝙥 𝙗𝙪𝙡𝙖𝙣𝙣𝙮𝙖 𝙨𝙖𝙮𝙖 𝙠𝙚 𝙨𝙖𝙣𝙖 𝙗𝙞𝙨𝙖 𝙖𝙥𝙖 𝙠𝙖𝙨𝙞𝙝 𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙗𝙪𝙖𝙩 𝙞𝙩𝙪, 𝙗𝙞𝙨𝙖 𝙟𝙚𝙣𝙜𝙪𝙠. 𝙎𝙖𝙠𝙞𝙩 𝙥𝙪𝙣 𝙠𝙖𝙣 𝙗𝙞𝙨𝙖 𝙙𝙞𝙠𝙖𝙗𝙖𝙧𝙞 𝙨𝙖𝙢𝙖 𝙥𝙞𝙝𝙖𝙠𝙣𝙮𝙖. 𝘾𝙪𝙢𝙖 𝙙𝙞 𝙘𝙖𝙥𝙩𝙞𝙤𝙣-𝙣𝙮𝙖 𝙞𝙩𝙪 𝙡𝙤𝙝 𝙙𝙞 𝙩𝙪𝙡𝙞𝙨𝙖𝙣𝙣𝙮𝙖 𝙢𝙚𝙢𝙗𝙪𝙖𝙣𝙜. 𝙀𝙣𝙜𝙜𝙖𝙠 𝙗𝙤𝙡𝙚𝙝 𝙢𝙚𝙣𝙟𝙚𝙣𝙜𝙪𝙠, 𝙩𝙚𝙧𝙪𝙨 𝙠𝙖𝙡𝙖𝙪 𝙢𝙖𝙩𝙞 𝙥𝙪𝙣 𝙚𝙣𝙜𝙜𝙖𝙠 𝙙𝙞𝙠𝙖𝙗𝙖𝙧𝙞. 𝙏𝙚𝙧𝙣𝙮𝙖𝙩𝙖 𝙞𝙩𝙪 𝙞𝙩𝙪 𝙚𝙣𝙜𝙜𝙖𝙠 𝙗𝙚𝙣𝙖𝙧," kata Fitria saat dihubungi, Senin (30/6/2025).

Fitri mengungkapkan alasan dirinya menitipkan ibunya karena tidak ada tempat tinggal.

Sebab, saat ini baik dirinya dan kakanya tinggal bersama mertuanya sehingga dipustukan untuk menitipkan ke Griya Lansia.

"𝙎𝙖𝙮𝙖 𝙥𝙧𝙞𝙗𝙖𝙙𝙞 𝙠𝙖𝙣 𝙚𝙣𝙜𝙜𝙖𝙠 𝙥𝙪𝙣𝙮𝙖 𝙠𝙚𝙡𝙪𝙖𝙧𝙜𝙖. 𝘿𝙖𝙧𝙞 𝙥𝙞𝙝𝙖𝙠 𝙞𝙗𝙪 𝙠𝙖𝙣 𝙟𝙪𝙜𝙖 𝙚𝙣𝙜𝙜𝙖𝙠 𝙥𝙪𝙣𝙮𝙖 𝙧𝙪𝙢𝙖𝙝 𝙜𝙞𝙩𝙪 𝙡𝙤𝙝. 𝙎𝙖𝙮𝙖 𝙨𝙪𝙙𝙖𝙝 𝙗𝙚𝙧𝙠𝙚𝙡𝙪𝙖𝙧𝙜𝙖 𝙩𝙖𝙥𝙞 𝙣𝙪𝙢𝙥𝙖𝙣𝙜 𝙧𝙪𝙢𝙖𝙝 𝙢𝙚𝙧𝙩𝙪𝙖, 𝙨𝙚𝙙𝙖𝙣𝙜𝙠𝙖𝙣 𝙠𝙖𝙠𝙖𝙠 𝙨𝙖𝙮𝙖 𝙟𝙪𝙜𝙖 𝙢𝙚𝙣𝙞𝙠𝙖𝙝 𝙟𝙪𝙜𝙖 𝙢𝙚𝙣𝙪𝙢𝙥𝙖𝙣𝙜 𝙨𝙖𝙢𝙖 𝙧𝙪𝙢𝙖𝙝 𝙢𝙚𝙧𝙩𝙪𝙖," ucapnya.

Saat ini, kata Fitria, keluarganya sepakat untuk merawat Nasikah bersama dan menyewakan kos untuk ibunya itu.

"𝙎𝙖𝙮𝙖 𝙠𝙤𝙨 𝙠𝙖𝙣 𝙡𝙖𝙜𝙞 𝙙𝙞 𝘽𝙖𝙗𝙖𝙩𝙖𝙣 (𝙎𝙪𝙧𝙖𝙗𝙖𝙮𝙖). 𝙉𝙖𝙣𝙩𝙞 𝙨𝙚𝙡𝙪𝙧𝙪𝙝 𝙗𝙞𝙖𝙮𝙖 𝙠𝙚𝙗𝙪𝙩𝙪𝙝𝙖𝙣 𝙄𝙗𝙪 𝙞𝙩𝙪 𝙙𝙞𝙩𝙖𝙣𝙜𝙜𝙪𝙣𝙜 𝙨𝙖𝙢𝙖 𝙨𝙚𝙢𝙪𝙖 𝙠𝙚𝙡𝙪𝙖𝙧𝙜𝙖 𝙗𝙚𝙨𝙖𝙧 𝙙𝙞 𝙨𝙞𝙣𝙞. 𝙆𝙖𝙣, 𝙠𝙚𝙡𝙪𝙖𝙧𝙜𝙖 𝙗𝙚𝙨𝙖𝙧𝙣𝙮𝙖 𝙨𝙖𝙮𝙖 𝙙𝙞 𝙨𝙞𝙣𝙞 𝙨𝙚𝙢𝙪𝙖. (𝘿𝙞𝙟𝙖𝙜𝙖) 𝙨𝙖𝙪𝙙𝙖𝙧𝙖 𝙨𝙖𝙮𝙖," ujarnya.

Address

Jalan Palabuan Dua
Sukabumi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lingkaran Media posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category